Negara yangmenerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiahatau janji tersebut diberikan karena kekuasaannya atau kewenangan yangberhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yangmemberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagaiberikut :e Pada sekitar bulan Juni 2008 PT.

Selanjutnya dalam jabatan tersebut ditugaskandengan Surat Perintah Tugas No.Pol.SP.Gas/72/VII/2009/Reskrim tanggal 13Juli 2009, untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dugaan tindak pidanakorupsi pada proyekproyek pembangunan di Kabupaten Lamongan tahun20082009, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaanKesatu, sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerimahadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janjitersebut diberikan untuk menggerakkan

Seorang Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara;b. Menerima hadiah atau janji;c. Diketahui atau patut didugad. Hadiah atau janji tersebut berhubungan dengan kekuasaan dankewenangannya yang berkaitan dengan jabatannya;Sedangkan untuk dapat dipersalahkan melanggar Pasal 12a Undang UndangNo. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diperbaharui dengan UndangUndangNo. 20 Tahun 2001 dalam dakwaan kedua haruslah dipenuhi unsurunsursebagai berikut :a. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negarab.

Untuk itu Majelis akan mempertimbangkannya terlebin dahulu secarabersamasama unsur pokoknya, dan apabila terbukti maka selanjutnya majelisakan mempertimbangkan unsur keempat dari dakwaan kesatu atau dakwaankedua.Unsur Seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara NegaraMenimbang bahwa dari unsur ini dapat disimpulkan bahwa pelakukorupsi adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Hal iniharuslah diketahui oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut.Dengan demikian unsur ini sekaligus juga akan membuktikan unsur ketiga yaituunsur diketahui atau patut diduga.Menimbang bahwa untuk menentukan si pelaku telah mengetahui ataupatut diduga, maka dalam Memori van Toelichting (M.v.T) terdapat pengertianbahwa willens en wetens sebagai opzettelijk plegen van een misadrijf ataukesengajaan melakukan suatu kejahatan, het teweegbrengen van verbodenhandeling willens en wetens atau

Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif dan Penyelenggara Negara lainnya ; c. Berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPE ; d. Bersifat final dalam arti lebih luas ; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat .

Berdasarkan ketentuantersebut, Keputusan penyelenggara Negara lainya yang menjadiTERGUGAT dalam perkara a quo adalah PT DOK dan PERKAPALANSURABAYA (PerS@!0) ; 2n nnn nr nnn nn nnn nnn nnn nnn cnn cen nce neces.

antara bulan Februari 2012 sampai dengan bulanAgustus 2012 atau setidaktidaknya pada kurun waktu dalam tahun 2012bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan atau setidaktidaknyapada tempattempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabayaberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, baik sebagai yangmelakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut yaitu pegawai negeri atau penyelenggara

negara yang padawaktu menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayarankepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kasumum, seolaholah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain ataukas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa haltersebut bukan merupakan utang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut :1.

negara yangmenerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiahatau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yangberhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yangmemberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yangdilakukan oleh Terdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut :1.

negara adalah orang yang ditugaskan olehpemerintah;Bawaslu disebut penyelenggara negara saya tidak tahu pasti, apabiladiangkat oleh pejabat negara dan mendapat upah dengan biaya negara bisadikatakan sebagai penyelenggara negara;Bahwa kalau makna pemberian disebut gratifikasi dilinat dari legal dan ilegalpemberian hanya janjijanji dan dalam suap adanya kesepakatan, kalaugratifikasi bisa dilakukan/ tidak dilakukan;Bahwa makna kata aman, apa yang dilakukan tidak bisa mencerna perbuatanorang lain, aman

Negara yang bersih dan bebasdari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Negara telahterpenuhi.Ad.4.

Ptkatau Penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga bahwa orang yangmemberikan hadiah atau janji harus mengetahui dengan tepat apa yang menjadikekuasaan atau kewenangan dari jabatan yang dipangku oleh Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara.

Meskipun Pegawai Negeri atau PenyelenggaraNegara sebenarnya tidak mempunyai kekuasaan atau wewenang untukmemenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atatu janji,tetapi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengetahui atau patutmenduga orangorang yang memberikan hadiah atau janji beranggapan jabatanyang dipangku oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut dapatmemenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memeberi hadiah atau janjitersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan

Lensa Malut, tetap terlampir dalam berkas perkara ;-------------------------------------- 2 (dua) Kartu Tanda Pengenal yaitu Kartu Tanda Anggota Dewan Pemantau Penyelenggara Negara Indonesia (DPPNI), dikembalikan kepada terdakwa ;-------------------------------------------------------------- - KTP (Kartu Tanda Pengenal), dikembalikan kepada terdakwa ;---------- Buku Dewan Pemantau Penyelenggara Negara Indonesia (DPPNI), dikembalikan kepada terdakwa ;-------------------------------------------

proses Keputusanobjek sengketa a quo menjadi batal (nietig) atau bataldemi hukum (vernietigbaar) dan segala akibat hukum yangditimbulkan oleh keputusan itu dianggap tidak pernah ada(ex tunc);Bahwa majelis hakim tingkat pertama berpendapat bahwaSikap pembiaran Tergugat berupa penyerahan penyelesaian9permasalahan keatas yang lebih tinggi adalah tindakan yangmelanggar Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnyaAsas Akuntabilitas (accountability), yaitu Asas yangmenentukan bahwa setiap tindakan dari Penyelenggara

Negara harusharus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat ataurakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuaidengan ketentuan peraturan perundang undangan yangberlaku.

AsaS ini dimaksudkan agar Tergugat dalammenjalankan tugas dan kewenangannya' harus bersikapprofesional dalam memberikan perlindungan hukum yangmenyangkut kepentingan bawahannya, Selain itu juga AsasKepastian Hukum (rechtszekerheid), Asas ini menentukanbahwa dalam negara hukum yang mengutamakan' landasanperaturan perundang undangan kepatutan, dan keadilandalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara Asas inidimaksudkan agar Tergugat sebagai pejabat Tata Usahadiharuskan mengambil tindakan yang cepat,

Di dalam Penjelasan atas UndangUndang No. 9 Tahun 2004tentang Perubahan atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2) huruf B secara tegasdisebutkan bahwa AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik antaralain adalah kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersihdan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

bertentangan dengan kepastianhukum yang diamanatkan UndangUndang No. 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme;Bahwa Penjelasan atas UndangUndang No. 9 Tahun 2004 tentangPerubahan atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2) huruf B secara tegas jugamenyebutkan bahwa AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik antaralain adalah proporsionalitas sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersihdan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Selainitu, Tergugat sebagai penyelenggara negara telah melakukan perbuatan yangbertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Undang Undang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, yang berbunyi sebagai berikut. (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan ataupidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (duaratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yangmemberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeriatau. penyelenggara

negara dengan maksud supaya pegawai1819negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atautidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yangbertentangan dengan kewajibannya atau ;memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggaranegara karena atau berhubungan dengan sesuatu yangbertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidakdilakukan dalam jabatannya ;(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yangmenerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalamayat (1) huruf a atau huruf b

Pengertian Penyelenggara Negara;Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 5 ayat (2) undangundangRepublik Indonesia nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksudPenyelenggara Negara dalam pasal ini adalah Penyelenggara Negara sebagaimanadimaksud dalam pasal 2 Undangundang

Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999tentang Penyelenggara Negara yang Bersin dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme.

Pengertian Penyelenggara Negara tersebut berlaku pula untuk pasalpasalberikutnya dalam undangundang ini;Menimbang, bahwa lebih lanjut, Pasal 1 angka 1 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 28 tahun 1999 menentukan penyelenggara negara adalah PejabatNegara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lainyang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuaidengan ketentuan pertauran perundangundangan yang berlakuMenimbang, bahwa Pasal 2 Undangundang

Republik Indonesia nomor 28Tahun 1999 menentukan bahwa penyelenggara negara meliputi :1.

negara secara menyimpang dari tatalaksana yang semestinya, sebagaimana yang diatur dalam peraturan, petunjuk tatakerja.

Pemerintahan YangBaik adalah meliputi Asas: Kepastian Hukum; Tertib Penyelenggaraan Negara; Keterbukaan; Proporsionalitas; Profesionalitas; dan Akuntabilitas;Sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999tentang penyelengara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme;Bahwa mengenai kepastian hukum, tertib Penyelenggaraan Negara,keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas telahdijelaskan didalam penjelasan UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelenggara

Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme, yaitu:e Asas Kepastian hukum adalah Asas dalam Negara Hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutandan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;Adapun yang dimaksud dari pengertian ini adalah bahwa Tergugatdidalam segala tindakannya seharusnya bertindak berdasarkanhukum, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 1026/1932/VV/2012 tertanggal : Pencatatan Cessie Nomor 28, walaupunTergugat mengetahui

adanya perkara perdata tentang Cessie Nomor28 tersebut, maka dalam hal ini Tergugat membuat tidak adanyakepastian hukum terhadap kepentingan dan hak Penggugat;e Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah Asas yang menjadilandasan keteraturan, keselarasan, dari keseimbangan dalampengendalian Penyelenggara Negara;Adapun yang dimaksud dari pengertian ini adalah bahwa Tergugatseharusnya dalam mengeluarkan sebuah keputusan harus selarasdengan hukum dan tidak menabrak ataupun meniadakan sebuahHalaman 9

Putusan Nomor 247 K/TUN/2015perkara, apalagi dalam hal ini Tergugat mengetahui perihal adanyaperkara perdata terkait Cessie Nomor 28;Asas Keterbukaan adalah Asas yang membuka diri terhadap hakmasyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidakdiskriminatif tentang Penyelenggaraan Negara dengan tetapmemperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan danrahasia Negara;Asas Proporsionalitas adalah Asas yang mengutamakankeseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara

Negara harusdapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagaipemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;Adapun yang dimaksud dari pengertian ini adalah bahwapenyelenggara Negara, dalam hal ini tentu Tergugat harus dapatmempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada masyarakatyang dilayaninya, maka dari pada itu Tergugat harus dapatmempertanggungjawabkan tindakannya terhadap Penggugat, sebabakibat tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan

Menyatakan Terdakwa AGOES POERWANTO, S.Sos,bersalahmelakukan tindak pidana yaitu rnemberi sesuatu berupa uang tunaikepada seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, denganrnaksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebutberbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangandengan kewajibannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Huruf aUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20

Bahwa alasan keberatan tersebut tidak dapatdibenarkan, karena tidak terdapat alasan Terpidana yang dapatmembebaskan dirinya dari dakwaan Penuntut Umum;Bahwa Terpidana tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidanamelanggar Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 junctoUndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, karena Terpidana melakukan perbuatan a quo tidakmenggunakan kewenangan dalam jabatan atau kedudukan sebagaipegawai negeri, penyelenggara negara, atau ASN

Kharismadapat menyalahgunakan kewenangan sedangkan secara administrasitidak terpenuhi adaya Surat Keputusan (SK) pengangkatan Terpidanaselaku pengawai negeri, penyelenggara negara atau pemangkujabatan negara/pemerintahan;Bahwa untuk menyatakan seseorang melakukan penyalahgunaankewenangan sebagai dimaksud dalam Pasal 3 UndangUndang tentangTindak Pidana Korupsi tersebut, apabila Terpidana bertindak untukmewakili kepentingan pemerintah/negara. Selain hal tersebut syaratHal. 18 dari 23 hal.

Putusan Nomor 123 PK/Pid.Sus/2019utamanya harus ada Surat Keputusan (SK) pengangkatan Terpidanaselaku Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara, namun haltersebut tidak terungkap di persidangan; Bahwa maksud dan tujuan pembuat undangundang merumuskan Pasal 2Ayat (1) dan Pasal 3 dengan kualitas subjek berbeda, dimana dalamPasal 3 subjeknya adalah pegawai negeri/penyelenggara negara selakupemangku jabatan negeri/negara (vide Pasal 1 Ayat (2) juncto UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999), sedangkan

IDRUS,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana KorupsiPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah ataujanji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan denganjabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah ataujanji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya, sebagaimana diatur dandiancam dalam Pasal 11 UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 yang telahdiubah

pegawai negeri atau penyelenggara negara denganmaksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atautidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : e Bahwa terdakwa Hj.

Karenanya pengertian Penyelenggaran Negara yang diaturdalam UndangUndang RI Nomor 28 tahun 1999 tersebut dapat diterapkan terhadapUndangUndang Tipikor ini, sesuai asas lex specialis dorogat, lex generalis; Menimbang, bahwa menurut Pasal ayat (1) UndangUndang RI Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi79disebutkan Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsieksekutif, legislatif dan yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas

pokoknyaberkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan peraturanperundangundangnan yang berlaku; Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 UndangUndang No. 28 Tahun 1999menyebutkan Penyelenggara Negara meliputi; a.

Demikian juga dengan obyeksesuatu janji yang diberikan oleh si pemberi pada pegawai negeri atau penyelenggaranegara, untuk selesainya perbuatan menerima suatu janji, haruslah secara nyata janjitersebut diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, atau bisa melaluiorang lain. Dengan demikian dalam menerima hadiah atau janji, tidak perlu atau harusdilakukan/diterima langsung oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara itu sendiri,tetapi dapat dilakukan atau melalui orang lain.

pemerasan dengan menista ;

LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) ;b. DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) ;Kepada Pelawan ;7. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah) ;

Menolak sebagian atau sekluruhn ya permohonan Terlawan berupa :a.b.LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara)DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran)Kepada Pelawan ;126.

LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) ;b. DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) ;Kepada Pelawan ;7.

poor cc re eee eee 2 (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dilakukan selambat lambatnya 10 (sepuluh )hari sebelum Penetapan batasdilaksanakan ; (5) Pemeberitahuan tersebut dilakukan dengan suratsesuai bentuk sebagaimana tercantum dalamlampiran ; Bahwa tindakan dari Tergugat yang telahmengeluarkan surat keputusan a quo bertentangandenagan Pasal 3 angka 1 Undang undang No 28 tahun1999 tentang Penyelengaraan Negara yang bersih danbebas korupsi.kolusi dan nepotisme, mengenai asasumum penyelenggara

Negara salah satunya asaskepastian yang dalam penjelasannya menyebutkan asasNegara hukum mengutamakan landasan peraturanperundang undangan, kepatutan dan keadilan dalamsetiap kebijakan penyelenggara Negara artinyatindakan Tergugat dengan mengeluarkan keputusan15dalam perkara aguo telah melanggar asas tersebutyang berakibat dirugikan hak hukum dari penggugat9.

jugadilindungi oleh Azasazas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), antara lainAzas Keterbukaan yaitu azas yang membuka diri terhadap hak masyarakatuntuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentangpenyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hakasasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara ;Bahwa atas dasar Azas Keterbukaan, terlihat jelas bahwa keterbukaan tersebutbukan berarti harus melanggar/mengabaikan hak pribadi atau hak keperdataanseseorang, sebaliknya penyelenggara

Negara harus memperhatikan dan melindungihak asasi pribadi dari seseorang, golongan dan rahasia Negara.

Apabila hal inidiabaikan atau dilanggar, maka Penyelenggara Negara dapat dikategorikan telahmelakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang sehingga dapat dikualifisirsebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (OnrechtmatigeOverheisdaad) ;d Bahwa atas dasar Peraturan Perundangundangan tersebut diatas, jelas bahwapenolakan yang Pemohon Keberatan lakukan atas permohonan TermohonKeberatan sudah tepat dan benar, dan oleh karena Putusan Komisi InformasiPusat Republik Indonesia Nomor 385/XII/KIPPSMA/2011

Huruf a :Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan Peraturan perundangundangan yang berlaku, yaitu :UndangUndang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004Tentang Pemerintah Daerah Pasal 20 Angka 1 (Satu) antara lainbertentangan dengan :Asas Kepastian Hukum:Adalah dalam rangka negara hukum yang mengutakanlandasan peraturan perundangundangan, kepatutan dan keadilandalam setiap kebijakan penyelenggara negara ;Asas Tertib Penyelenggara Negara :Adalah asas yang menjadi landasan keteraturan

negara harus dapatHalaman 11 dari 40 halaman.

negara ;Maksudnya asas ini menghendaki dihormatinya hak yangtelah diperoleh seorang berdasarkan suatu keputusan badan ataupejabat administrasi negara ;Asas Tertib Penyelenggara Negara :Adalah asas yang menjadi landasan keteraturan,keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian PenyelenggaraNegara ; Asas Keterbukaan :Adalah asas yang membuka diri terhadap hakmasyarakat untuk memperoleh informasi yang benar jujur dan tidakdiskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetapmemperhatikan perlindungan

atas hak asasi pribadi golongan danrahasia negara ; Asas Profesionalitas :Adalah asas yang mengutamakan keahlian yangberlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; Asas Akuntabilitas :Adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatandan hasil akhir dari penyelenggara negara harus dapatdipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat pemegangkedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturaperundangundangan yang berlaku; dan ;Halaman 12 dari 40 halaman

negara;.

mempunyai kekuatan hukum yang sah/batal demi hukum;Menyatakan Tergugat Il sebagai pembeli yang tidak beriktikad baik;Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian material Penggugatsenilai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) secara tunai kepada Penggugatsetelah putusan ini;Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial Penggugatsenilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara tunai kepadaPenggugat setelah putusan ini;Menyatakan kepada Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il maupunpihak lain Kantor Penyelenggara

Negara Rli/Pemerintah Pusat sampaiPemerintah Desa, juga termasuk TNI dan (PPAT/Pejabat Pembuat AkteTanah) yang hendak mengosongkan/menguasai objek sengketa agartidak melaksanakan sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukumtetap;Menunda/menangguhkan permohonan eksekusi terhadap objeksengketa sebelum gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;Memerintahkan kepada Turut Tergugat maupun pihak lain yangmenguasai objek sengketa agar tunduk pada putusan ini;Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar

sengketa tanggal24 April 2013 di Kantor Turut Tergugat , adalah perbuatan melawanhukum;Menyatakan Risalah Lelang Nomor 491/2013, tanggal 24 April 2013tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah/batal demi hukum;Menyatakan Tergugat Il sebagai pembeli yang tidak beriktikad baik;Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian material Penggugatsenilai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) secara tunai kepada Penggugatsetelah putusan ini;Menyatakan kepada Turut Tergugat dan Turut Tergugat II maupunpihak lain Kantor Penyelenggara

Negara Rli/Pemerintah Pusat sampaiPemerintah Desa, juga termasuk TNI dan (PPAT/Pejabat Pembuat AkteTanah) yang hendak mengosongkan/menguasai objek sengketa agartidak melaksanakan sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukumtetap;Menunda/menangguhkan permohonan eksekusi terhadap objeksengketa sebelum gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat , Tergugat Il,dan Turut Tergugat mengajukan

Husnawaty Binti Salengterbukti secara sah danmenyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana PegawaiHal. 6 dari 19 Putusan No.1/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKSNegeri Atau Penyelenggara Negara Yang Menerima Hadiah atau Janji PadahalDiketahui Atau Patut Diduga, Bahwa Hadiah Atau Janji Tersebut DiberikanKarena Kekuasaan Atau Kewenangan Yang Berhubungan Dengan Jabatannya,Atau Yang Menurut Pikiran Orang Yang Memberikan Hadiah Atau Janji TersebutAda Hubungan Dengan Jabatannyasebagaimana diatur dan diancamdalamPasal

kepadaterdakwa dan terdakwa bukanlah penentu dalam menyeleksi penerimadacil di Kabupaten Pangkep. bahwa menurut pendapat kami selakuPenuntut Umum pasal yang disangkakan kepada terdakwa sudah sangatjelas dimana pasal 11 Undangundang Nomor 31 ahun 1999 tentang TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangundangNomor 31 'ahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangmenyebutkan bahwa Pegawai Negeri Atau Penyelenggara

Negara YangMenerima Hadiah atau Janji Padahal Diketahui Atau Patut Diduga,Bahwa Hadiah Atau Janji Tersebut Diberikan Karena Kekuasaan AtauHal. 15 dari 19 Putusan No.1/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKSKewenangan Yang Berhubungan Dengan Jabatannya, Atau YangMenurut Pikiran Orang Yang Memberikan Hadiah Atau Janji TersebutAda Hubungan Dengan labatannya*.

Demikian juga denganobyek sesuatu janji yang diberikan oleh si pemberi pada pegawai negeriatau penyelenggara negara, untuk selesainya perbuatan menerima suatujanji, haruslah secara nyata janji tersebut diterima oleh Pegawai Negeri.bahwa uraian terdakwa mengenai "pada saat pihak kepolisian resortpangkep melakukan OTT saber pungli dimana barang bukti yangditemukan sebanyak Rp.900.000, yang mana pada saat itu saksi JamilHal. 16 dari 19 Putusan No.1/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKSmembawa untuk pembayaran kain