Ditemukan 11602 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 20-02-2007 — Upload : 28-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1335K/PDT/2000
Tanggal 20 Februari 2007 — Chairil Ishak, SH.; Drs. Alimuddin; Zaenudin
5244 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karena penekanan pertimbangan hakim judex facti dalam perkara initentang status tanah Haji Hasan, maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwatanah itu sah berstatus sebagai Hak Milik Haji Hasan, bukan tanah Negara,hal ini sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 15 tahun 1961, yangdikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah di Singaraja ;Sehingga secara yuridis formil maupun yuridis materiil status tanahsengketa adalah Hak Milik Haji Hasan ;.
Register : 14-04-2021 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PA Sukadana Nomor 796/Pdt.G/2021/PA.Sdn
Tanggal 4 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
1915
  • Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggalbersama dirumah orang tua Penggugat, hingga akhirnya berpisah.4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugattelah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan belum dikaruniaianak;5.
Register : 01-04-2016 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 03-07-2019
Putusan PA SENGKANG Nomor 0305/Pdt.P/2016/PA.Skg
Tanggal 12 April 2016 — Pemohon melawan Termohon
146
  • semenda dan sesusuan, ataupun halangan pernikahan lainnyamenurut hukum Islam serta anak Pemohon berstatus jejaka dan adikPemohon II /calon istrinya berstatus gadis;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anakanak,hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan
Register : 21-10-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 704/Pdt.P/2020/MS.Sgi
Tanggal 2 Desember 2020 — Pemohon melawan Termohon
355
  • berpendapat perkawinan yang bersangkutantidak terbukti adanya halangan perkawinan sebagaimanadimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 17-11-2020 — Putus : 04-12-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 923/Pdt.P/2020/MS.Sgi
Tanggal 4 Desember 2020 — Pemohon melawan Termohon
379
  • IsbatNo.923/Pdt.P/2020/Ms.Sgidimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan untuk kehatihatian, jangan sampai terjadipenetapan
Register : 04-07-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 15-07-2019
Putusan PA PACITAN Nomor 58/Pdt.P/2019/PA.Pct
Tanggal 15 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
162
  • No. 58/Pdt.P/2019/PA.PctMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwaorang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, maka hal tersebut dimaksudkan sebagaisuatu bentuk penekanan dan pencegahan dini terhadap para orang tua yangmenguasai anakanak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaksebagaimana
Register : 14-09-2017 — Putus : 09-10-2017 — Upload : 15-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 158/Pdt.P/2017/MS.Lsk
Tanggal 9 Oktober 2017 — Pemohon melawan Termohon
217
  • persyaratan yang ditentukan dalam pasalpasal tersebut dan tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan adanyahalangan perkawinan;Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehdal.9 dari 13 hal Penetapan No 158/Pdt.P/2017/MS.Lskmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 05-09-2012 — Putus : 11-12-2012 — Upload : 08-12-2014
Putusan PA SURAKARTA Nomor 576/Pdt.G/2012/PA.Ska.
Tanggal 11 Desember 2012 — Pemohon dan Termohon
142
  • tidak tercapai kesepakatan damai;Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikanjawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian danmembantah bagian yang lain, adapun yang dibantah adalah sebagai berikut: Bahwa benar sejak bulan Maret 2011 Termohon dan Pemohon mulai seringberselisih karena Pemohon cemburu/curiga jika Termohon adaperselingkuhan dengan Timan, namun yang benar Termohon dengan Timanhanya berteman biasa, sedangkan surat perjanjian yang Termohon buatkarena ada penekanan
Register : 08-10-2018 — Putus : 26-10-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 242/Pdt.P/2018/MS.Sgi
Tanggal 26 Oktober 2018 — Pemohon melawan Termohon
479
  • Pdt.P/2018/Ms.Sgiyang bersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yangdilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinanmenurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut MajelisHakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islamadalah sebagai penekanan
Register : 16-09-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 12-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 345/Pdt.P/2016/MS.Lsk
Tanggal 10 Oktober 2016 — Pemohon melawan Termohon
258
  • bagiperkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 11-11-2015 — Putus : 13-08-2014 — Upload : 11-11-2015
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 304/Pid.Sus Ank/2014/PN. ME
Tanggal 13 Agustus 2014 — Nama lengkap : DISAMARKAN Tempat lahir : Lampung Umur/Tanggal Lahir : 15 tahun / 26 Juni 1998 Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia Tempat Tinggal : Dusun IV, Desa Penanggiran, Kecamatan Gunung Megang. Kabupaten Muara Enim Agama : Islam Pekerjaan : Pelajar Pendidikan : SMK kelas I
10413
  • tersebut diatas dihubungkan denganuraian pengertian kelalaian dan kecelakaan lalu lintas dalam perkara ini Majelis menilaitindakan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 70 s/d 80km/jam sehingga tidak bisa mengelak dan mengerem lagi ;Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta pertimbangan tersebut diatas Majelisberkeyakinan unsur kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ini telah terpenuhisecara sah menurut hukum.Ad.4 Unsur Mengakibatkan orang lain meninggal duniaMenimbang bahwa penekanan
Register : 14-03-2017 — Putus : 06-04-2017 — Upload : 06-03-2019
Putusan MS SINABANG Nomor 22/Pdt.G/2017/MS.Snb
Tanggal 6 April 2017 — Pemohon Vs Termohon I, Termohon II dan Termohon III
658
  • perkawinan yang bersangkutan tidak terbukti adanyahalangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmem punyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974,menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islamadalah sebagai penekanan
Putus : 24-02-2015 — Upload : 05-03-2015
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 705/Pid.B/2014/PN.TBT
Tanggal 24 Februari 2015 — YENI HELFIANA Alias YENI.
316
  • Untuk itu, penekanan unsur barangsiapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepatdiajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yangdihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiHalaman 9 dari 14 Putusan Nomor 705/Pid.B/2014/PN.
Register : 01-09-2020 — Putus : 21-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PA Sukadana Nomor 1324/Pdt.G/2020/PA.Sdn
Tanggal 21 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
127
  • Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintal tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggalbersama dirumah orang tua Penggugat selama 4 Tahun, setelah itupindah kerumah bersama, hingga akhirnya berpisah.4.
Register : 18-03-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN MARTAPURA Nomor 72/Pid.B/2019/PN Mtp
Tanggal 11 April 2019 — Penuntut Umum:
1.SUGENG WIBOWO SAPUTRO, S.H.
2.IRWAN SUKMANA, S.H., M.H.
Terdakwa:
MUSLIAH alias IMUS binti TAMJID
234
  • Punggung / Pinggang; Lebam jenazah terdapat pada punggung tidak hilang dengan penekanan; Kaku jenazah ditemukan diseluruh sendiKesimpulan: Luka di kepala dapat diduga penyebab kematian, tanpamengesampingkan penyebab lain karena tidak dilakukan otopsi;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukandiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018, sekitar pukul 19.30 WITA,bertempat di Toko Bangunan milik korban di Desa Kelampaian Ilir
    kurang satu centimetre, dasarluka tulang, derik tulang negatif tepi luka tidak beraturan, terdapat luka terbukasebelah kiri, sepuluh centimeter diatas telinga kiri, luka berukuran panjang lebihkurang tiga centimeter dan lebar lebih kurang nol koma lima centimeter dasar otot,terdapat luka terbuka di kepala belakang sebelah kiri panjang lebih kurang tigacentimeter dan lebar lebin kurang nol koma lima centimeter dasar otot danPunggung / Pinggang: Lebam jenazah terdapat pada punggung tidak hilangdengan penekanan
Register : 26-10-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PA KOTO BARU Nomor 463/Pdt.G/2020/PA.KBr
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
12422
  • sering meminjamdan meminta uang kepada Termohon untuk kebutuhan dankepentingan pribadi Pemohon yang digunakan untuk kesenangandunia dari Pemohon, bahkan Pemohon suka membujuk rayuTermohon dahulu agar Termohon mau meminjamkan uang kepadaPemohon, seperti halnya Pemohon suka bermain judi, bermainperempuan, menggunakan Narkotika, sedangkan Pemohon tidakpernah memberikan nafkah kepada Termohon, lepas dari tanggungjawab;Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, terjadi kKekerasan dalamrumah tangga, terjadi penekanan
    Bahwa permasalahan rumah tangga awalnya muncul karena TermohonRekonvensi/Pemohon Konvensi tidaklagi bertanggung jawab kepadaKeluarga, terjadi penekanan baik secara fisik maupun psikis, yang manaTermohon Rekonvesi/Pemohon Konvensi sering bertindak kasar danberbicara kasar, dan juga Termohon Rekonvensi sering meminjam danmeminta uang kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi untukkepentingan pribadi Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi, yangmana uang pinjaman tersebut dipergunakan oleh TermohonRekonvensi
Register : 26-05-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 12-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 205/Pdt.P/2016/MS.Lsk
Tanggal 23 Juni 2016 — Pemohon melawan Termohon
187
  • dan perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon Il yang dilakukanpada tanggal tanggal 10 April 2002 artinya perkawinan mereka dilangsungkansetelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa selain itu Sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 29-11-2014 — Putus : 21-05-2015 — Upload : 08-07-2015
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 5295/Pdt.G/2014/PA.Bwi
Tanggal 21 Mei 2015 — PENGGUGAT dan TERGUGAT
174
  • SALINAN PUTUSANNomor 5295/Pdt.G/2014/PA.BwiKETUH A HUntuk menanggapi pemyataan sebagaimana tertuang pada point 4 (empat) dan 5 (lima),menurut saya itu hanya luapan emosional yang sepertinya sengajadigunakan sebagai alat justifikasi untuk menyalahkan.Hal ini menjadi penekanan saya karena tidak ada niatan baik untuk menguraikan ceritacerita sebenamya secara runtut, dan seharusnya hams disarnpaikan tanpa tendesi ataupenguasan dominan dari suatu ego.
Register : 03-09-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PA Sukadana Nomor 1352/Pdt.G/2020/PA.Sdn
Tanggal 23 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
177
  • Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggalbersama dirumah milik orang tua Termohon, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugattelah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan belum dikaruniaianak;5.
Register : 18-03-2019 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 23-04-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 113/Pdt.P/2019/MS.Sgi
Tanggal 23 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
207
  • Isbat Nikah Nomor 113/Pdt.P/2019.Ms.SgiMenimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan untuk kehatihatian, jangan sampai terjadipenetapan itsbat nikah serampangan, sehingga terjadi penetapanitsbat nikah untuk istri kedua, ketiga dan seterusnya