Ditemukan 4287 data
279 — 182
Kertas Nusantara.Berdasarkan halhal yang telah kami uraikan tersebut di atas, dengan iniTERGUGAT IV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang terhormat untuk memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut :DALAM POKOK PERKARA :e Mengabulkan dalildalil PENGGUGAT untuk seluruhnya;Menghukum PENGGUGAT dan Para TERGUGAT untuk membayar biaya yangtimbul dalam perkara ini.Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono).Menimbang
195 — 70
tindakanTergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi , Tergugat Konvensi II/PenggugatRekonvensi Il, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, Turut Tergugat I,Turut Tergugat Il, Turut Tergugat Ill, dan Turut Tergugat IV melakukanpengusiran / penggantian secara paksa terhadap Penggugat KonvensiI/Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, danPenggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi Ill dari Kantor dan kepengurusanKoperasi Unit Desa Selikur Makmur Desa Bukit Jaya, Kecamatan Bahar Selatanyang
Masteriawan, S.H.
Terdakwa:
1.Zafri Antoni Bin Burkisman Panggilan Anton
2.Novriadi Bin Ismail Panggilan Nop
101 — 8
Yopi lebih dahuludengan tujuan untuk mengambil Daun Kelapa di Panai sebelum menujuke Terminal Pasar Baru Muara Labuh;Bahwa + 30 (tiga puluh) Meter terdakwa mengendarai sepeda motormenuju ke Terminal Pasar Baru Muara Labuh tibatiba Terdakwaditangkap oleh pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Solok Selatanyang kemudian pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Solok Selatanjuga melakukan penangkapan terhadap terdakwa Zafri Antoni BinBurkisman Panggilan Anton sementara teman Sdr.
209 — 41
sebagai suaminya, secara hukumadalah tindakan yang tepat dan benar, karena Tergugat dan suaminya yaituAlmarhum Satria Rifai adalan beragama Islam, menikah secara Islam, danmeninggalnya Almarhum Satria Rifai di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita jugadalam keadaan Islam, serta dikebumikan dengan tata cara menurut Islam,karenanya pembagian waris harta peninggalan almarhum Satria Rifai sebagaisuaminya juga harus dilaksanakan secara Hukum Waris Islam;Menimbang, bahwa demikian juga Pengadilan Agama Jakarta Selatanyang
DIRWI RIZAL, SH
Tergugat:
Bupati Pesisir Selatan
228 — 355
PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JFahli utama.Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat halaman 3romawi V poin 3, Bukti P.4, Bukti P.7, Bukti P.8 dan Bukti P.9, maka diperoleh faktahukum yang menunjukkan bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipilyang ditugaskan atau ditempatkan di instansi daerah kabupaten yang merupakanfungsional umum pada Dinas Pendidikan Pemerintah kabupaten Pesisir Selatanyang dipersamakan dengan Jabatan Administrasi (JA);Menimbang
DANIEL LOUK FANGGIE
Tergugat:
1.NICHANOR JONATAN CHANDRA
2.GUNAR HASAYA ADOE
3.Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Kupang
153 — 91
sertifikat Penggugat masih ada, namunsudah patah; Bahwa untuk titik Ill bagian jalan, dulu ada sekarang sudah berubahmenjadi pondasi; Bahwa yang buat ponsasi itu adalah Penggugat Bapak Danile LoukFanggi; Bahwa pondasi itu dibuat pada bulan Oktober Tahun 2008, dan saksi adasaat itu di lokasi;Halaman 55 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN KpgBahwa atas gambar peta lokasi sesuai sertifikat dari Penggugat, titik IVdan Titik Il adalah yang saksi jelaskan adalah batas tanah bagian selatanyang
103 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
Verzet, Banding atau Kasasi (u/tvoerbaarbij voerad);DALAM GUGATAN INSIDENTIL DAN GUGATAN POKOK :Menghukum Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal, TergugatIntervensi Il/Tergugat Asal, Tergugat' IntervensiIll/Tergugat II Asal, Tergugat Intervensi' IV/TergugatII Asal, Tergugat Intervensi V/Tergugat IV Asal,Tergugat Intervensi VI/Tergugat V Asal, dan TergugatIntervensi VIl/Penggugat Intervensi Asal secara tanggungrenteng untuk membayar biaya perkara; atauApabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang
573 — 282 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lebih jelasnya mohon baca putusanpengadilan negeri halaman 146 paragraf 2 sebagai berikut:"Bahwa meskipun penetapanpenetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang diajukan Tergugat telah dibatalkan, namun hal tersebut tidak sertamerta menyebabkan kewenangan Tergugat untuk melakukan eksekusi gadaiHal. 41 dari 68 hal. Put.
SAMSUL BAHRI
Tergugat:
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
228 — 98
Bahwa saksi menyatakan saat pleno Suhirmanto ikut hadir juga; Bahwa saksi menyatakan saat pleno kedua yang dirubah dari pleno pertamaadalah mengenai perolehan suara dapil pada saat pleno pertama hanya suaracalon digabung dengan suara partai sedangkan pada saat pleno kedua suaracalon dipisah dengan suara partal; Bahwa saksi menyatakan saat pembacaan pleno kedua suhirmanto masihdiruangan; Bahwa saksi menyatakan Suhirmanto tidak keberatan; Bahwa saksi menyatakan saat rapat pleno, ada Bawaslu Bangka Selatanyang
Pembanding/Penggugat II : Tn.Haji Drs. Bagas Damar Nugroho Diwakili Oleh : SYAHRIAL, SH
Pembanding/Penggugat III : Ny. Dokter Dewi Diana Sari Diwakili Oleh : SYAHRIAL, SH
Pembanding/Penggugat IV : Ny.Ir.Endah Rumbiyanti Diwakili Oleh : SYAHRIAL, SH
Pembanding/Penggugat V : Ny.Kartika Febilina Diwakili Oleh : SYAHRIAL, SH
Terbanding/Tergugat I : Ny.Sunarti
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar
121 — 131
W ...........ccc cee cee eee eee eee es 115 MNamun yang menandatangani batas sebelah TIMUR diyakini bukanlahtandatangan BAHAR, sebab BAHAR sesungguhnya tidak pernahmemiliki tanah dalam areal sengketa a quo, begitu juga sebelah Selatanyang berbatas dengan tanah YAHYA, laluyang menandatangani bukanSdr.
201 — 644
PUTUSANNo : 21/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.DEMI KEADILAN BERDASARKANKETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Selatanyang memeriksa dan mengadili perkaraperdata gugatan dalam peradilan tingkatpertama menjatuhkan putusan sepertitersebut di bawah init dalam perkaraantara :FX. CAHYO BAROTO. Bsc.MBA.
Dra. SRI WAHYUNI, MM.
Tergugat:
Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN
307 — 333
ditunjukan kepadaBupati Lampung Selatan tanggal 26 Desember 2018(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;Lembar Disposisi Bupati Lampung Selatanmenindaklanjuti Surat Kepala BKN Nomor : K.2630/V.100199 perihal tindak lanjut Keputusan BersamaMenteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB dan KepalaBKN Tertanggal 14 Januari 2019 ( Fotocopy sesuaidengan aslinya ) ;Surat Bupati Lampung Selatan Nomor:800/607/V.05/2018, Perihal: Permohonan IzinPenetapan Keputusan Pemberhentian PNS diLingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatanyang
120 — 40
mengajukangugatan ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas,diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat bukanlah peserta yang ikutdalam seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum SumateraSelatan dan tidak ada bukti yang menyatakan adanya hubungan hukumlangsung Penggugat dengan obyek sengketa sehingga Majelis Hakimberkesimpulan Penggugat tidak dapat mengatasnamakan kepentinganmasyarakat dan tidak ada kepentingannya yang dirugikan denganpengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatanyang
71 — 24
melaporkan kepada saksi, bahwa proses lelang telahdilaksanakan dan saksi tidak pernah memerintahkan terdakwa PATTIMARASELLA,SE untuk menerbitkan SPMK, justru. terdakwa PATTI MARASELLA,SE sudah selesai membuat SPMK dan melaporkan kepada saksi bahwasemua persyaratan lelang sudah dipenuhi katanya ;Bahwa nilai proyek pengadaan (satu) unit mini Bus untuk sekertariat DPRDKabupaten Buru Selatan sebesar Rp. 398.450.000,00 dan dana tersebut sesuaidengan yang tercantum dalam DPA sekretariat DPRD Kabupaten Buru Selatanyang
132 — 396
Bahwa objek perkara a qua berada di wilayah Kota jakarta Selatanyang secara yuridiksi kewenangannya di wilayah hukum PengadilanNegeri Jakarta Selatan bukan pada wilayah hukum Pengadilan NegeriPalembang ; Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat terhadappara Tergugat di Pengadilan Negeri Palembang adalah menyalahiketentuan hukum acara sehingga sudah sepatutnya apabialPengadilan negeri Palembang menyatakan dirinya tidak berwenangmemeriksa dan mengadili perkara a quo ;Bahwa Gugatan Obscur
1.ANDREAS OKDI PRIANTORO
2.ISMAIL
3.3. PERKUMPULAN SUMSEL BUDGET CENTER (SBC)
Tergugat:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang
Intervensi:
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
495 — 2404
., Jabatan Staf BagianBantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum SetdaProvinsi Sumsel;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatanyang beralamat pada Biro Hukum Sekretariat Daerah ProvinsiSumatera Selatan di jalan Kapten A.
111 — 76
oleh Tergugat III yang mengakibatkan kerugian dari padaPenggugat, dan antara posita dan petitum saling kontradiksi, dalam positamendalilkan mengenai hak waris atas tanah sewa hak erfacht, sedangkan petitummenuntut ganti rugi, dengan demikian gugatan penggugat sangat kabur dan tidakjelas dasar hukum atau Recht grond sehingga mengakibatkan antara positum danpetitum saling kontradiktif, oleh karena itu sudah sepantasnya atau setidaktidaknya tidak diterima oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarat Selatanyang
Terbanding/Tergugat I : PT BANK PERMATA d.h PT Bank Bali
Terbanding/Tergugat II : BPPN Cq. DJKN DEPARTEMEN KEUANGAN RI
Terbanding/Tergugat III : SUTARDI
Terbanding/Turut Tergugat I : PT TIMUR JAYA RAYA UTAMA atau PT TJRU
Terbanding/Turut Tergugat II : LENNY JANIS ISHAK, S.H.
Terbanding/Turut Tergugat III : KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Terbanding/Turut Tergugat IV : HANAFI ATMADIREJA
Terbanding/Turut Tergugat V : LISA ATMADIREJA
Terbanding/Turut Tergugat VI : KEPALA KPKNL JAKARTA II d.h. KANTOR LELANG NEGARA JAKARTA II
103 — 71
berdasar hukum, oleh karenanya petitumgugatan Penggugat ini haruslah ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima.Bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat VI menolak dalildalil Penggugatuntuk selain dan selebihnya, karena hal tersebut selain telahtertanggapi melalui Jawaban Tergugat II dan Turut Tergugat VI tersebutdi atas, juga tidak berdasarkan hukum.Berdasarkan alasanalasan hukum tersebut di atas, maka Tergugat II dan TurutTergugat VI mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang
91 — 26
Kemudian Terdakwa AROTOTONA MENDROFAmelalui telepon memberitahukan kepada BUPATI Kabupaten Nias Selatanyang dijabat IDEALISMAN DACHI, selanjutnya Terdakwa AROTOTONAMENDROFA memerintahkan Sekretarisnya yang dijabat Dr.
71 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hulu Sungai Tengah dalam Propinsi Kalimantan Selatanyang rinciannya sebagai berikut := Ketua DPRD : Rp. 1.250.000, pot PPh 15% =Rp.1.062.500, / bulan Wakil Ketua : Rp. 1.000.000, pot PPh 15% =Rp.850.000, / bulan Anggota : Rp. 500.000, pot PPh 15% =Rp.425.000, / bulanSetelah diterbitkan Surat Keputusan Ketua DPRD Kab.HSTNo. 04 Tahun 2002 tersebut, kKemudian Ketua dan WakilKetua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Drs.
Hulu Sungai Tengah dalam Propinsi Kalimantan Selatanyang rinciannya sebagai berikut := Ketua DPRD : Rp. 1.250.000, pot PPh 15% =Rp.1.062.500, / bulan= Wakil Ketua : Rp. 1.000.000, pot PPh 15% =Rp.850.000, / bulan Anggota : Rp. 500.000, pot PPh 15% =Rp.425.000, / bulanHal. 55 dari 155 hal. Put. Nomor : 1054 K/Pid.Sus/201 1Setelah diterbitkan Surat Keputusan Ketua DPRD Kab.HSTNo. 04 Tahun 2002 tersebut, kemudian Ketua dan WakilKetua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Drs.