)Kabupaten Sikka menyampaikan hal tersebut kepada Bupati Sikka sekaligus memohonagar Dispenda Kabupaten Sikka dapat diberi pinjaman uang dari Kas Daerah KabupatenSikka sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah) guna menutupikekurangan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2004.Bahwa atas dasar permohonan dari Drs.

THOMAS AQUINO PARERA memerintahkan TerdakwaTHOMAS AQUINAS, SE selaku Pemegang Kas Dispenda Kabupaten Sikka untukmembuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp.150.000.000, (seratus limapuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa THOMAS AQUINAS, SEdengan disetujui oleh Drs.

THOMAS AQUINO PARERA memerintahkan TerdakwaTHOMAS AQUINAS, SE selaku Pemegang Kas Dispenda Kabupaten Sikka untukmembuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp.150.000.000, (seratus lima12puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa THOMAS AQUINAS, SEdengan disetujui oleh Drs.

Sikka Nomor : 2 Tahun 2003 tentang Pokokpokok PengelolaanKeuangan Daerah ;Buku Kas Umum Bendahara Dispenda Kab.Sikka Periode Desember 2005 s/dDesember 2006, periode Januari 2007 s/d Mei 2007 ;Buku Kas Pembantu Bendahara Dispenda Kab. Sikka Periode Desember 2005 ;Rekening Koran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka Bulan Desember 2005dan Januari 2006 ;Rekening Koran Bendahara Umum Daerah Setda Kab.

Sikka ;Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Dispenda Kab. Sikka No. 045.2/318/PENDA/ 2004 tanggal 14 Desember 2004 sebesar Rp.150.000.000, ;Surat Perintah Membayar (SPMBT) No.

Seluma An.lIriansyah sebagai bendahara pemegang leges sejak bulan Januari 2009 s/d bulanDesember 2009, dan selanjutnya pada bulan Januari 2010 Dinas Dispenda telahMERGER (tidak ada lagi) sehingga Terdakwa dipindah tugaskan (mutasi) keKantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kab.

Parzian, S.Pd menjabat selakuKepala Seksi Pelaporan pada kantor Dispenda Kab. Seluma menyerahkan seluruhjumlah persediaan Retribusi Leges kepada Terdakwa sebanyak 33.510 (Tiga puluhtiga ribu lima ratus sepuluh) lembar mulai dari leges yang memiliki nilai nominal3000, 5000, 6000, 7000, 7500, 8000, 8500, 10.000, 15.000, 20.000, 25.000,50.000, 100.000, 200.000, 250.000, 300.000, 500.000 dan 1.000.000, sesuaidengan Berita Acara Serah Barang Leges DISPENDA Kab.

Seluma An.lIriansyah sebagai bendahara pemegang leges sejak bulan Januari 2009 s/d bulanDesember 2009, dan selanjutnya pada bulan Januari 2010 Dinas Dispenda telahMARGER (tidak ada lagi) sehingga Terdakwa dipindah tugaskan (mutasi) keKantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kab.

Parzian, S.Pd menjabat selakuKepala Seksi Pelaporan pada kantor Dispenda Kab. Seluma menyerahkan seluruhjumlah persediaan Retrebusi Leges kepada Tersangka sebanyak 33.510 (Tigapuluh tiga ribu lima ratus sepuluh) lembar mulai dari leges yang memiliki nilainominal 3000, 5000, 6000, 7000, 7500, 8000, 8500, 10.000, 15.000, 20.000,25.000, 50.000, 100.000, 200.000, 250.000, 300.000, 500.000 dan 1.000.000,sesual dengan Berita Acara Serah Barang Leges Dispenda Kab.

Parzian, S.Pd menjabat selakuKepala Seksi Pelaporan pada kantor Dispenda Kab. Seluma menyerahkan seluruh13jumlah persediaan Retrebusi Leges kepada Tersangka sebanyak 33.510 (Tigapuluh tiga ribu lima ratus sepuluh) lembar mulai dari leges yang memiliki nilainominal 3000, 5000, 6000, 7000, 7500, 8000, 8500, 10.000, 15.000, 20.000,25.000, 50.000, 100.000, 200.000, 250.000, 300.000, 500.000 dan 1.000.000,sesual dengan Berita Acara Serah Barang Leges Dispenda Kab.

No. 2534 K/Pid.Sus/2011Provinsi Sulawesi Tenggara untuk kepentingan pribadi, atau orang lain ,atausetidaktidaknya bukan untuk kepentingan kegiatan rutin dan operasionalKantor Dispenda Provinsi Sulawesi Tenggara; perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa bersamasamadengan saksi saksi MARJUDIN MALIK S.Sos, dan saksl H.

SULTAN RAMLI, SH selaku Kepala Dispenda Provinsi sulawesiTenggara dan saksi H. SUMARDI, SE selaku Bendahara PengeluaranKantor Dispenda Provinsi Sulawesi Tenggara seakanakan uang tersebutdigunakan untuk biaya rutin dan operasional kantor Dispenda ProvinsiSulawesi Tenggara dan selanjutnya bukti kas tersebut diajukan kepadaKepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yangterakhir di jabat oleh Saksi Drs. M. ALI NUR, Msi., namun tidak diterima;Hal. 11 dari 34 hal. Put.

M.Jusuf Ponea, M.Si. sebagai Kepala Dispenda Sultra saat itu KasDispenda kosong, dana APBD untuk tahun anggaran 2008 belumditetapkan, di sisi lain kegiatan Kantor Dispenda tidak boleh vakumsehingga Terdakwa demi memenuhi target PAD sebagai manainstruksi Gubernur saat itu Ali Mazi, SH sehingga terpaksa Terdakwamelakukan pinjaman sementara pada bendahara penerima dan kasirHal. 24 dari 34 hal. Put.

Bahwa dengan adanya pinjaman sementara yang dikelola bendaharapengeluaran Dispenda Sultta mendapat keuntungan denganmemungut pajak kurang lebih Rp. 20.000.000.000; dalam wakiu 5bulan Terdakwa menjabat kepala Dispenda Sultra. Hal ini bersesuaiandengan saksi Marjuddin Malik, S.Sos dan Saksi H. Sumardi, SE;e. Bahwa pada bulan Februari 2008 Terdakwa diganti menjadi KepalaDinas Pendapatan Propinsi Sulawesi Tenggara oleh Drs. M.

Ali Nur,M.Si dan dana APBD saat itu belum cair sampai akhir tahun 2008Kepala Dinas pengganti Terdakwa belum juga melakukanpengembalian pinjaman Dispenda sehingga secara ex ofifcio yangakan melanjutkan pengembalian pinjaman dan administrasipertanggungjawaban adalah pejabat pengganti.

.- Bukti pengeluaran/ Biaya Penataan Taman Dan Lampu Taman Kantor Dispenda Provinsi Lampung sebesar Rp. 11.355.000.- Bukti pengeluaran/ tambahan biaya koordinasi dengan Mitra Kerja Dispenda dalam rangka peningkatan pendapatan daerah untuk perubahan APBD Tahun 2010 sebesar Rp. 25.000.000.- Bukti pengeluaran/ Biaya jamuan makan dan minum tamu-tamu Kadispenda Mitra Kerja, Tamu Pusat, Dan Tamu Sesama Kadispenda Propinsi lain selama periode Agustus S/D November 2010 sebesar Rp. 30.000.000.- Bukti

pengeluaran/ Biaya Renovasi Ruang Rapat Kantor Dispenda sebesar Rp. 12.000.000.- Bukti pengeluaran/ Biaya penggantian Karpet Ruangan Kadis Dan Mushola sebesar Rp. 16.000.000.- Bukti pengeluaran/ Biaya servis Neon Box Lambang Propinsi Lampung sebesar Rp. 4.450.000.- Bukti pengeluaran/ Biaya pembelian seragam batik untuk pameran sebanyak 100 pcs sebesar Rp. 17.500.000.- Bukti pengeluaran/ Biaya bantuan pembuatan Gapura Di Pkor Wayhalim sebesar Rp. 25.000.000.-- Bukti pengeluaran/ Biaya ucapan

Barang bukti uang tunai diatas dikembalikan ke kas Dispenda untuk diserahkan kepada pegawai Dispenda Prop. Lampung8 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah)

Berdasarkan peraturan tersebutterdapat kelebihan pembayaran kepada Pejabat dan Pegawai Dispenda padabulan Januari sd Mei 2010 sebanyak 1, 7 %.Bahwa benar Dana insentif yang belum dicairkan yaitu bulan Juli sd September2010 dipotong dananya sejumlah kelebihan pembayaran yang telah diserahkankepada Pejabat dan pegawai Dispenda.

Risman Sesunantelah mengadakan rapat yang dipimpin terdakwa sendiri dan dihadiri olehpegawai Dispenda Provinsi Lampung lebih kurang sebanyak 100 orang di aulalantai 3 gedung Kantor Dispenda Provinsi Lampung, pada saat rapat tersebut,terdakwa Drs.

).Biaya penataan taman dan lampu taman kantor Dispenda Rp. 11.355.000,(sebelas juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).Tambahan Biaya koordinasi dengan mitra kerja Dispenda dalam rangkapeningkatan pendapatan daerah untuk perubahan APBD tahun 2010 Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah).Biaya jamuan makan dan minum tamutamu Kadis Pendapatan Rp. 30.000,000,(tiga puluh juta rupiah).Renovasi ruang rapat Dispenda Rp. 12.000.000, (dua belas juta rupiah).Penggantian Karpet rungan Kadis dam Mushola

empat ribu dua ratus rupiah).101e Biaya penataan taman dan lampu taman kantor Dispenda Rp. 11.355.000,(sebelas juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).e Tambahan Biaya koordinasi dengan mitra kerja Dispenda dalam rangkapeningkatan pendapatan daerah untuk perubahan APBD tahun 2010 Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah).e Biaya jamuan makan dan minum tamutamu Kadis Pendapatan Rp. 30.000,000,(tiga puluh juta rupiah).e Renovasi ruang rapat Dispenda Rp. 12.000.000, (dua belas juta rupiah).e

kepada pegawai Dispenda Prop.

untuk samsat rutin tahunan pendaftaran langsung kebagian pendaftaran Dispenda untuk mendapatkan data pajak/lembarputih dan setelah ada lembar putih selanjutnya diserahkan ke KasirBPD, kemudian Kasir mencocokkan dengan data pajak yangditerbitkan oleh Dispenda bila sudah sesuai selanjutnya Kasirmemanggil wajib pajak untuk membayar pajak kendaraannya dansetelah dibayar selanjutnya Kasir mengentry data dan keluar NotisSKPD yang disahkan oleh petugas, kemudian Notis SKPD dibawake bagian Cetak STNK dan

Bank Pembangunan Daerah Bali denganstatus sebagai Karyawan Kontrak Waktu Tertentu (KKWT) PelaksanaPemasar Dana dan ditempatkan sebagai Kasir/Teller di UPT SamsatRenon pada Kas Dispenda Provinsi Bali karena saat itu UPT SamsatRenon masih berada di bawah Divisi Pelaksana Pemasar Modal PT.

BankPembangunan Daerah Bali Kantor Pusat Denpasar, selanjutnya setelahdibentuk Bank BPD Bali Kantor Cabang Renon kemudian Terdakwadipindahkan sebagai Karyawan Kontrak Waktu Tertentu (KKWT)Pelaksana Pemasar Dana dan ditempatkan sebagai Kasir/Teller di UPTSamsat Renon pada Kas Dispenda Provinsi Bali karena saat itu UPTSamsat Renon masih berada di bawah Divisi Pelaksana Pemasar ModalPT.

, dan setelah adanya STNK petugas cetak mencetak TNKB.Sedangkan untuk samsat rutin tahunan pendaftaran langsung kebagian pendaftaran Dispenda untuk mendapatkan data pajak/lembarputih dan setelah ada lembar putih selanjutnya diserahkan ke KasirBPD, kemudian Kasir mencocokkan dengan data pajak yangditerbitkan oleh Dispenda bila sudah sesuai selanjutnya Kasirmemanggil wajib pajak untuk membayar pajak kendaraannya dansetelah dibayar selanjutnya Kasir mengentry data dan keluar NotisSKPD yang disahkan

Bank BPDBali ;Bahwa prosedur pendaftaran samsat baru yaitu dimana wajib pajakatau kuasa wajib pajak melengkapi berkas dan mendaftarkan dipelayanan BPKB, selanjutnya wajib pajak melakukan pembayarandi Kasir Bank, setelah wajib pajak mendapat tanda bukti bayarkemudian didaftarkan ke petugas Dispenda dan keluar data pajakbiasa disebut lembar putih, selanjutnya data pajak tersebut dibawake Kasir BPD, dan Kasir BPD mencocokkan dengan data yangdikeluarkan oleh Dispenda, bila sudah sesuai kemudian Kasirmemanggil

Tanda Bukti Penerimaan retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor : 974/03/DISPENDA/2010 tanggal 8 April 2010 dengan nilai sebesar Rp.23.444.000,00.8.

Berdasarkan peraturan tersebutterdapat kelebihan pembayaran kepada Pejabat dan Pegawai Dispenda padabulan Januari sd Mei 2010 sebanyak 1, 7 %.Bahwa benar Dana insentif yang belum dicairkan yaitu bulan Juli sd September2010 dipotong dananya sejumlah kelebihan pembayaran yang telah diserahkankepada Pejabat dan pegawai Dispenda.

Risman Sesunantelah mengadakan rapat yang dipimpin terdakwa sendiri dan dihadiri olehpegawai Dispenda Provinsi Lampung lebih kurang sebanyak 100 orang di aulalantai 3 gedung Kantor Dispenda Provinsi Lampung, pada saat rapat tersebut,terdakwa Drs.

).Biaya penataan taman dan lampu taman kantor Dispenda Rp. 11.355.000,(sebelas juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).Tambahan Biaya koordinasi dengan mitra kerja Dispenda dalam rangkapeningkatan pendapatan daerah untuk perubahan APBD tahun 2010 Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah).Biaya jamuan makan dan minum tamutamu Kadis Pendapatan Rp. 30.000,000,(tiga puluh juta rupiah).89e Renovasi ruang rapat Dispenda Rp. 12.000.000, (dua belas juta rupiah).e Penggantian Karpet rungan Kadis dam

ribu dua ratus rupiah).Biaya penataan taman dan lampu taman kantor Dispenda Rp. 11.355.000,(sebelas juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).Tambahan Biaya koordinasi dengan mitra kerja Dispenda dalam rangkapeningkatan pendapatan daerah untuk perubahan APBD tahun 2010 Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah).Biaya jamuan makan dan minum tamutamu Kadis Pendapatan Rp. 30.000,000,(tiga puluh juta rupiah).Renovasi ruang rapat Dispenda Rp. 12.000.000, (dua belas juta rupiah).Penggantian Karpet

kepada pegawai Dispenda Prop.

.- Bukti pengeluaran/ Biaya Penataan Taman Dan Lampu Taman Kantor Dispenda Provinsi Lampung sebesar Rp. 11.355.000.- Bukti pengeluaran/ tambahan biaya koordinasi dengan Mitra Kerja Dispenda dalam rangka peningkatan pendapatan daerah untuk perubahan APBD Tahun 2010 sebesar Rp. 25.000.000.- Bukti pengeluaran/ Biaya jamuan makan dan minum tamu-tamu Kadispenda Mitra Kerja, Tamu Pusat, Dan Tamu Sesama Kadispenda Propinsi lain selama periode Agustus S/D November 2010 sebesar Rp. 30.000.000.- Bukti

pengeluaran/ Biaya Renovasi Ruang Rapat Kantor Dispenda sebesar Rp. 12.000.000.- Bukti pengeluaran/ Biaya penggantian Karpet Ruangan Kadis Dan Mushola sebesar Rp. 16.000.000.- Bukti pengeluaran/ Biaya servis Neon Box Lambang Propinsi Lampung sebesar Rp. 4.450.000.- Bukti pengeluaran/ Biaya pembelian seragam batik untuk pameran sebanyak 100 pcs sebesar Rp. 17.500.000.- Bukti pengeluaran/ Biaya bantuan pembuatan Gapura Di Pkor Wayhalim sebesar Rp. 25.000.000.-- Bukti pengeluaran/ Biaya ucapan

Barang bukti uang tunai diatas dikembalikan ke kas Dispenda untuk diserahkan kepada pegawai Dispenda Prop. Lampung8 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah)

Berdasarkan peraturan tersebutterdapat kelebihan pembayaran kepada Pejabat dan Pegawai Dispenda padabulan Januari sd Mei 2010 sebanyak 1, 7 %.Bahwa benar Dana insentif yang belum dicairkan yaitu bulan Juli sd September2010 dipotong dananya sejumlah kelebihan pembayaran yang telah diserahkankepada Pejabat dan pegawai Dispenda.

Risman Sesunantelah mengadakan rapat yang dipimpin terdakwa sendiri dan dihadiri olehpegawai Dispenda Provinsi Lampung lebih kurang sebanyak 100 orang di aulalantai 3 gedung Kantor Dispenda Provinsi Lampung, pada saat rapat tersebut,terdakwa Drs.

).Biaya penataan taman dan lampu taman kantor Dispenda Rp. 11.355.000,(sebelas juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).Tambahan Biaya koordinasi dengan mitra kerja Dispenda dalam rangkapeningkatan pendapatan daerah untuk perubahan APBD tahun 2010 Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah).Biaya jamuan makan dan minum tamutamu Kadis Pendapatan Rp. 30.000,000,(tiga puluh juta rupiah).89e Renovasi ruang rapat Dispenda Rp. 12.000.000, (dua belas juta rupiah).e Penggantian Karpet rungan Kadis dam

ribu dua ratus rupiah).Biaya penataan taman dan lampu taman kantor Dispenda Rp. 11.355.000,(sebelas juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).Tambahan Biaya koordinasi dengan mitra kerja Dispenda dalam rangkapeningkatan pendapatan daerah untuk perubahan APBD tahun 2010 Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah).Biaya jamuan makan dan minum tamutamu Kadis Pendapatan Rp. 30.000,000,(tiga puluh juta rupiah).Renovasi ruang rapat Dispenda Rp. 12.000.000, (dua belas juta rupiah).Penggantian Karpet

kepada pegawai Dispenda Prop.

FATCHURROCHIM,MSi pada saat menjabat sebagai Kepala Dispenda Kabupaten Lumajang (yangpenuntutannya dilakukan tersendiri) pada Tahun 2006 sampai dengan bulanJuni 2008 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2006 sampaidengan Tahun 2008 bertempat di Desa Madurejo tempat penimbangan pasirmilik PT.

tersebut tentang Pengukuhan Terdakwa selaku wajib pungutpajak pasir bahan galian golongan C tersebut tidak merupakan perbuatanmelanggar UndangUndang atau bertentangan dengan peraturan hukum yangberlaku ;Bahwa SK Kepala Dispenda Kabupaten Lumajang tersebut tidak pernahdicabut atau dibatalkan oleh Bupati apabila bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang lebih tinggi setelah terlebih dahulu dalam waktupaling lambat 15 hari setelah ditetapbkan SK Kepala Dispenda tersebutdisampaikan kepada

wewenang tersebut sesuai dengan tujuan dan maksud pemberianwewenang sehingga tidak ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan olehKepala Dispenda Kabupaten Lumajang ;Hal. 27 dari 29 hal.

No. 300 K/Pid.Sus/2013Bahwa Kepala Dispenda sebelum mengeluarkan SK pengukuhan danpenunjukkan wajib pungut pajak kepada Terdakwa Nyoto Sugiharto, telahmengadakan rapat dengan seluruh Staf Dispenda dan berdasarkan hasilLaporan Tim Kerja berkaitan adanya kesulitan melakukan pungutan pasir galiangolongan C karena supir truk pengangkut pasir tidak mau membayar pajaksehingga dikhawatirkan target PAD Rp.400.000.000, pertahun tidak tercapai ;Bahwa sesuai fakta persidangan bahwa Surat Ketetapan SetoranBulanan

ASEP GOPARULLAH Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya(DISPENDA) dan jabatan saksi sekarang ini sebagai Kepala Dispenda KotaTasikmalaya ; Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Kepala Dispenda antara lain :membantu pimpinan menyusun administrasi pendapat daerah, mengumpulkandan memungut pajak daerah, menyusun management pendapatan daerah danmelaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan ; Bahwa sebagai Kepala Dispenda Kota Tasikmalaya saksi bertanggung jawabkepada

yang menjadi wajib pajak sebagaimana diatur dalam peraturan Walikotaorang atau badan wajib pajak adalah yang memiliki ijin usaha, namun dalam UUNo.29 tahun 2009 tidak disebutkan orang atau badan yang memiliki ijin atautidak ;Bahwa sesuai data yang ada di kantor Dispenda Kota Tasikmalaya Terdakwamerupakan wajib pajak mineral bukan logam dan batuan di gunung GoongCibunigeulis kec.

MangkubumiKota Tasikmalaya seluas 7.280 M2 telah berakhir pada tanggal 24 Oktober 2011sesuai IUP No. 545/Kep.IUP.12BPPT/2010 tanggal 25 Oktober 2010 ;Menimbang bahwa ternyata walaupun IUP usaha pertambangan milikTerdakwa telah habis masa berlakunya tetapi Terdakwa dipungut oleh Dispenda danmembayar pajak yang menurut catatan yang ada di kantor Dispenda KotaTasikmalaya Terdakwa pernah membayar pajak mineral bukan logam dan batuan,diantaranya : Untuk tahun 2010 bulan Oktober sebesar Rp.1.000.000, (

sebesar Rp.6.000.000, (enam juta rupiah) bukan atas tagihan / pemungutan Dispenda tetapibaru ditolak Dispenda oleh karena IUP operasi produksi masa berlakunya telahhabis / belum diperpanjang.Menimbang bahwa hingga berakhirnya masa berlakunya iin usahapertambangan (IUP) milik Terdakwa dengan diatasnamakan Hendri Komara danAndri Permana tidak langsung melakukan daftar ulang (Herregistrasi) sebelummasa belakunya habis sehingga Terdakwa tahun 2012 dan tahun 2013 tidakmemiliki ijin atas IUP operasi produksiMenimbang

Bukit Sakura, tetapi tidak mengetahui apakah memiliki ijin atau tidak,sedangkan pihak Dispenda sendiri menyatakan yang tidak memiliki ijin usaha tidakdilakukan pemungutan pajak, pemungutan dikhususkan kepada yang memiliki ijinusaha, dan pihak Dispenda memungut pajak kepada Terdakwa walaupun telah30.berakhir masa ijin berlakunya (IUP) dengan alasan berdasarkan asumsi belakabukan suatu protap, dan pihak Dispenda juga mengetahui apabila di Gunung Goongselain CV.

, kemudian berdasarkan notice pajak dan rekapanpenerimaan harian kasir Dispenda, dan selama ini Jasa Raharja menerimadana SWDKLLJ dari Dispenda melalui Notice Pajak dan setelah diterimadalam perharinya langsung disetorkan ke Bank BRI dengan nomorRekening : 006001000721309 milik PT.

KabupatenDonggala (Mantan KUPTD Dispenda Kabupaten Morowali), Pendidikanterakhir: S1, Alamat : Jin.

Dispenda Provinsi Sulawesi berdasarkan PenetapanNip 570025893, atas nama Sdr.

H.MOH.TASMAN HAMRUL,MSi (Inspektorat);e Anggota :RUKUWAT,SE (Inspektorat);e Anggota :SYAMSUALAM,ST (Inspektorat) ;e Anggota :DAHRILK.MOHAMMAD,SE (Dispenda Provinsi);e Anggota :ARYADIN,S.Sos (Dispenda Propinsi);e Anggota :NUARDIN (Dispenda Provinsi);> Bahwa berdasarkan pengaduan awal / hasil pengawasan dan pembinaaninternal Dispenda Provinsi menyatakan adanya temuan awalpenyalahgunaan pajak PKB BBNKB dan Jasa Raharja senilai Rp.223.877.600 (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh PuluhTujuh

HARIS MUCHTAR, bahwa dana kurang.Sehingga tim pengawasan dan pembinaan dari Dispenda Provinsi datangke Samsat /UPTD wilayah IV Kab.

Bahwa ketika sampai di Dispenda adapeyampaian dari Herl'is pegawai Dispenda bahwa PBB atas namasaksi telah dibayar;Bahwa saksi menyuruh Usman untuk meminta data buktipembayarannya dan oleh Dispenda diberikan foto copy suratpernyataan tertanggal 14 Juli 2014.Bahwa setelah saksi melihat copy surat keterangan tersebutternyata surat itu dan tanda tangannya dipalsukan.Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memalsukan surat keteranganHalaman 8 dari25 halaman Putusan Nomor 556/Pid.B/2016.

HASAN MBOU saksi tidak tahu saksi hanya diberitahupegawai Dispenda HERLIS bahwa yang mengajukan adalah daripihak ABD. HASAN MBOU, melalui anaknya terdakwa FERIYADIHALINS.saksi tidak mengetahui apa sebab bisa beralinnya PBB dari wajibpajak an. sdr. DJOENAED! LIMANO menjadi ABD HASAN MBOU.

Bppterdakwa hanya menyerahkan saja ke Kantor Dispenda KotaBalikpapan;4.MOCHAMMAD SOPYAN di bawah sumpah pada pokoknya sebagaiberikut:Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatbahwa bukan terdakwa yang membuat surat pernyataan tersebutterdakwa hanya menyerahkan saja ke Kantor Dispenda KotaBalikpapan;5. M.

BppMenimbang, bahwa dengan surat pernyataan tersebut terdakwamengajukan permohonan pembetulan / mutasi SPPT PBBP2 (suratpemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan pedesan danperkotaan) ke atas nama Abdul Hasan Mbou kepada Dispenda KotaBalikpapan dan Dispenda Kota Balikpapan meerbitkan PBB atas namaAbdul Hasan Mbou alamat JI Toraja No. 2 Rt 025, sebagaimana copy buktipenerimaan surat tertanggal 17/07/2014 dan yang menerima SPPT PBB(pembetulan) tersebut adalah terdakwa;Menimbang, bahwa terdakwa

Nomor100.21.10.039159 pada tanggal 26 Januari 2007 oleh Bendahara KhususPenerima Dispenda Kota Jayapura dengan Surat Setoran yangditandatangani oleh saksi Corry S.

pulafakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata pada bulanDesember 2004 Kepala Dispenda Kota Jayapura melakukan rapat dinasCc.dengan pejabat struktural dan Staf (tanpa hadirnya Terdakwa) di KantorDispenda dan disepakati akan dibuka rekening Giro di Bank Papua atasnama Dispenda Kota Jayapura;e Bahwa Kepala Dispenda Jayapura telah memerintahkan Terdakwa untukmembuka rekening atas nama Dispenda Kota Jayapura pada BankPapua Cabang Jayapura dengan Nomor Rek. 100.21,10.07.073969pada tanggal 27

Desember 2004, guna untuk menampung pajak, PBB,BPHTB, dan PPJU dengan maksud dan tujuan meningkatkan PAD danmendapatkan Jasa Giro, juga dengan mudah mengetahui berapa jumlahrupiah yang disetor oleh Dispenda ke rekening Kas Daerah, sehinggapembukaan rekening tersebut hanya sebagai penampung belaka, karenasetelah ditampung dalam rekening Dispenda akan dipindahbukukan kerekening Kas Daerah pada Bank yang sama yaitu Bank Papua; Bahwa Terdakwa membuka specimen selaku Bendahara PenerimaanKhusus dan saksi

diubah atau diganti oleh bendaharapenerimaan khusus yang baru yaitu Febriman Yanto Mokay, karenaBendahara penerimaan yang baru mengatakan tidak penting specimentandatangan pembukaan rekening jadi tidak perlu diubah, lagi pulaTerdakwa masih sebagai karyawan di Dispenda Kota Jayapura;Bahwa dari faktafakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut,ternyata Terdakwa ikut melakukan pembukaan rekening giro atas namaDinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura bersama Aloysius Widarta selakuKepala Dispenda

Kaltim Nunukan di Nunukan juga bertugas sebagai PelaksanaTugas ( Plt ) Kepala UPT Dispenda Prov.

Pipit Nusa Raya mengurus PKB/BBNKB diUPT Dispenda Kabupaten Nunukan dan pengurusan tersebut seluruhnyamelalui Plt. Kepala UPT Dispenda Kabupaten Nunukan pada saat itudijabat oleh Terdakwa (Drs.M.

Dispenda Propinsi KalimantanTimur wilayah kerja Nunukan yaitu Terdakwa (Drs.H. M.

Dispenda Propinsi Kalimantan TimurWilayah Kerja Nunukan di kantor PT.

Propinsi Kaltim WilayahNunukan ke Dispenda Propinsi Kaltim diketahui bahwa PT.

ILHAMUDDIN, S.Sos. bahwa lokasi tidak dalam sengketa;e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kelurahan Bontoa No. 528/XIV/IB/2016, tanggal 11 Mei 2016;f. 2 (dua) lembar Blangko Dispenda Kab. Maros Permohonan Penerbitan SPPT PBB atas nama wajib pajak CV. KASPAM K.R.I atas lokasi di Lingkungan Tete Batu Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros seluas 140.000 M tertangga; 11 Mei 2016;g. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pendaftaran Objek Pajak Baru An. H.

Nurwati, S.Sos dan setelahtiba di Dispenda Kabupaten Maros saksi langsung ke bagian pelayananuntuk meminta tolong di cek dasar penertiban SPPT PBB73.08.010.002.0011001.0 atas nama wajib Pajak Sdr. H. llhamuddin,S.Sos, kemudian saksi diarahka ke bagian penertiban SPPT PBB danpihak Dispenda Kabupaten Maros kemudian memperlihatkan dasarpenertiban SPPT PBB, yaitu :1. Fotocpy KTP an. H. Ilhamuddin,S.Sos.2. Fotocopy NPWP :74.340.126.7809.000 an, CV KASPAM K.R.L3. Surat pernyataan saudara H.

Bahwa setahu saksi tentang SPPT PBB NOP 73.08.010.002.0011001.0tersebut merupkan terbitan Dispenda Kabupaten Maros yang saya tandatangani pada saat saya menjabat sebagai Kepala Dinas DispendaKabupaten Maros.

SPPT PBB oleh KepalaDinas selanjutnya Dispenda Kabupaten Maros menyerahkan ke masingmasing Desa atau Kelurahan.Halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN MrsBahwa penertiban SPPT PBB 73.08.010.002.0011001.0 telah sesuaidengan prosedur yang berlaku di Dispenda Kabupaten Maros.Bahwa Dispenda kabupaten Maros tidak membenarkan dan tidakmemperbolehkan terbitnya dua SPPT PBB dilokasi yang sama.

ILhamuddin, S.Sos selaku yang dikuasakan.Bahwa pihak Dispenda Kabupaten Maros tidak membenarkan terbitnyadua SPPT PBB dengan NOP yang sama.Bahwa dari kedua SPPT PBB , SPPT PBB yang terdaftar di Register DaftarHimpunan Ketetapan Pajak (DHKP) di Dispenda kabupaten Maros adalahatas nama wajib Pajak CV KASPAMK.R.I.Bahwa yang bertugas menerima, melakukan verifikasi dan melakukanpencetakan SPPT PBB terhadap berkas permohonan SPPT PBB NOP73.08.010.002.0011001.0 adalah tanggung jawab saksi atas bidang ataubagianbagian

;Bahwa sebelumnya saya tidak kenal fotocopy SPPT NOP73.08.010.002.0011001.0 tersebut, saya pernah diperlihatkan pada saat diperiksa di Kepolisian .Bahwa saya kenal fotocopy SPPT NOP 73.08.010.002.0011001.0 tersebutyang diterbitkan oleh Dispenda Kabupaten Maros berdasarkan pengajuanCV Kaspam KRI atas Kuasa dari H.

Perbuatan terdakwa, dilakukan dengan cara sebagai berikut :Pada hari minggu tanggal 20 September 2015 sekira pukul 15.00 Wibterdakwa berangkat dari rumah dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajamjenis pisau warna putih stanlis dengan gagang berwarna hitam panjang lebihkurang 30 cm kemudian terdakwa selipkan di belakang pinggang celananya,setelah itu terdakwa pergi menuju KM.26 perkantoran Muaro Jambi untukmenonton latihnan balapan disekitar perkantoran tersebut, setelah sampai didepan kantor Dispenda

hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat persentuhan dengan bendatajam, berupa luka robek di dada Kiri.e Luka tersebut menyebabkan terjadinya pendarahan rongga dada danrongga perut, sehingga mendatangkan bahaya maut.Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.SUBSIDAIR:Bahwa ia terdakwa ADE ANGGARA SAPUTRA Bin MAD RUS pada hariMinggu tanggal 20 September 2015 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaktidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2015 bertempat didepan kantor Dispenda

Komplek Perkantoran Bupati Muaro Jambi Desa BukitBaling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi atau setidaktidaknyapada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan NegeriSengeti, dengan sengaja menghilangkan/merampas nyawa orang lain.Perbuatan terdakwa, dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa terdakwa yang sedang berkumpul bersama temantemannya didepan kantor Dispenda Komplek Perkantoran Bupati Muaro Jambi, melihatseorang pemuda terjatuh dari sepeda motor, lalu terdakwa

Komplek Perkantoran Bupati Muaro Jambi Desa BukitBaling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi atau setidaktidaknyapada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan NegeriSengeti, dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkankematian.Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa terdakwa yang sedang berkumpul bersama temantemannya didepan kantor Dispenda Komplek Perkantoran Bupati Muaro Jambi, melihatseorang pemuda terjatuh dari sepeda motor, lalu terdakwa

Muaro Jambi saksi sedang mengendaraisepeda motor bersama temanteman saksi yaitu Egi, Dalpin danTerdakwa di komplek perkantoran bupati muaro Jambi, tepatnya didepankantor Dispenda kab Ma Jambi melihat latihan gabungan club sepedamotor bebek di seputaran kompek perkantoran bupati muaro jambi;Bahwa sekira pukul 17.30 Wib setelah melihat pengendara sepeda motorterjatuh akibat saling bersenggolan, selanjutnya saksi melihat Terdakwamendatangi pemuda yang terjatuh tersebut dan melihat Terdakwaberbicang

STNK dan BPKB sesuai dengan target dari PT Nusantara SuryaSakti.Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2013 sampai dengan bulan februari2014 terdakwa menerima uang pengurusan STNK dan BPKB dari saksi TantiHal 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 114/Pid.B/2014/PN PbmNurhidayati dan saksi Dian Apriana yang masingmasing jabatannya sebagaiAccounting (ADH) yang bertugas mengurusi bagian administrasi dan keuangan.Kemudian uang pengurusan STNK dan BPKB tersebut tidak seluruhnyaterdakwa setorkan ke Samsat dan Dispenda

Perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan tugas yangseharusnya dikerjakan terdakwa selaku petugas administrasi biaya balik nama(BNN) di PT Nusantara Surya Sakti (NSS).Bahwa hingga saat ini ternyata uang pengurusan STNK dan BPKB tersebuttidak seluruhnya terdakwa setorkan ke Samsat dan Dispenda Kota Prabumulihdan Kabupaten Muarenim sehingga PT Nusantara Surya Sakti (NSS) mengalamikerugian sebesar Rp. 277.054.525., (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluhempat ribu lima ratus dua puluh lima

Kota Prabumulih dan Kabupaten Muarenim.Namun uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.Perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan tugas yang seharusnya dikerjakanterdakwa selaku petugas administrasi biaya balik nama (BNN) di PT NusantaraSurya Sakti (NSS).Bahwa hingga saat ini ternyata uang pengurusan STNK dan BPKB tersebuttidak seluruhnya terdakwa setorkan ke Samsat dan Dispenda Kota Prabumulih danKabupaten Muarenim sehingga PT Nusantara Surya Sakti (NSS) mengalamikerugian

Kab.Muara Enim dari bulan September sampai bulanDesember 2013 sebesar RP. 150.000.000..pembayaran proses pengurusan STNK dan BPKB serta Notis ke Samsatdan Dispenda Kota Prabumulih dari bulan September sampai bulanDesember 2013 sebesar RP.90.000.000,.sisa uang tersebut habis saya gunakan untuk main judi online.Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukanbarang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukumsehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat

Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2013 sampai dengan bulan februari2014 terdakwa menerima uang pengurusan STNK dan BPKB dari saksi TantiNurhidayati dan saksi Dian Apriana yang masingmasing jabatannya sebagaiHal 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 114/Pid.B/2014/PN PbmAccounting (ADH) yang bertugas mengurusi bagian administrasi dankeuangan.e Kemudian uang pengurusan STNK dan BPKB tersebut tidak seluruhnyaterdakwa setorkan ke Samsat dan Dispenda Kota Prabumulih dan KabupatenMuarenim.

Mahbub Misri selakukepala Dispenda Provinsi Jawa Barat, menghubungi penggugat , untukmeminjam pakai obyektersebut tanpamenjelaskanbatas waktupinjam..dst...dst dst6.

no. 12/Pdt.G/2014/PN.PwkBahwa saksi tidak tahu apa ada pengalihan hak tanah tersebut ;Bahwa saksi tidak mengurusi asetaset kantor Dispenda saat itu, ada yangkhusus mengurusi assetaset Pemda tersebut dikantor Dispenda ;Bahwa kantor tersebut ada plangnya, dan dispenda propinsi pernah datangdalam rangka peninjauan dan pengawasan Kantor ;Bahwa saksi tidak tahu sertifikat kantor Dispenda atas nama siapa ;Bahwa saksi tidak pernah lihat kwitansi pembelian tanah sengketa tersebutsampai dengan sekarang ini

direnovasi ;Bahwa dikantor tersebut ada plang Dispenda dan tidak ada yang keberatansaat itu ;Bahwa setahu saksi tidak ada peresmian kantor sebelumnya ;Bahwa pernah ada kunjungan dinas dari Kantor Pusat saat masih di lokasisengketa sebanyak satu kali ;Bahwa saksi tidak pernah tahu ada jual beli;Bahwa saksi tidak pernah tanya langsung kepada Kepala Cabang Tanah inisudah dibeli ;Bahwa Tahun 1990 Tergugat Il (oak Haris) masih menjabat sebagai KepalaKantor Dispenda Purwakarta;Bahwa saksi tidak ingat

SAKSI LILI HAMB ALI, SH.MHBahwa saksi bekerja tahun 1979 sampai pensiun Tahun 2008 padaDispenda cabang Purwakarta yang beralamat di gang Smep sekarang gantidi Jalan SMP 3 ;Bahwa tahun 1984 kantor Dispenda tersebut sudah dipakai menjadi rumahdinas Kepala cabang ;Halaman 78 putusan no. 12/Pdt.G/2014/PN.PwkBahwa selama saksi bertugas di Dispenda Penggantian Kepala sudah 3 kalipertama Pak warma, kedua Pak Rahmat Jaya dan ketiga Pak Haris ;Bahwa rumah tersebut pada tahun 1984 s/d 1989 dijadikan kantor

saksi Tergugat / Tergugat Ildan Turut Tergugat V menyatakan bahwa selama bekerja disana tidak adapermasalahan terhadap obyek sengketa dari pihak Penggugat, para saksi tidakmengetahui, melihat jual beli ataukah sewamenyewa terhadap tanah sengketakarena menjadi urusan pimpinan, para saksi sebagai pegawai memilikipekerjaannya masingmasing dan selama Dispenda menempati sudah beberapakali rumah direnovasi keterangan mana sesuai hasil pemeriksaan setempat bahwamemang benar selama sekian lama Dispenda

Pembukuan Dispenda Kota Palembang adalahSurat Keputusan Wali Kota Palembang Nomor821.3/064/BKD/2008 tanggal 11 Desember 2008 yangditandatangani oleh Walikota Palembang H.

Menyampaikan asli ketetapan pajak kepada wajib pajakmelalui petugas Dispenda/UPTD wajib pajak masingmasing.

Tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 sebagai KepalaUPTD Dispenda Kec. Kemuning Palembang.c. Tahun 2009 sampai dengan Desember 2011 KasiPengolahan Data (Kasi Pendataan).d.

Tahun 2010 sampai dengan Oktober 2012 sebagai KepalaUPTD Kecamatan Sematang Borang di Dispenda KotaPalembang.c. Oktober 2012 sampai dengan April 2013 sebagai KasiPenetapan Dispenda Kota Palembang.d.

Kota Palembang;Bahwa jabatan terdakwa di Dispenda Kota Palembang adalahKasi Pemeriksaan;Bahwa tugas pokok terdakwa selaku Kasi Pemeriksaan yaitumelakukan pemeriksaan kepatuhan pembayaran pajak oleh wajibpajak terkait laporan omset yang disampaikan ke Dispenda;Bahwa saksi di Dispenda menjabatsebagai Kasi PengolahanData (Kasi Pendataan)sejak Oktober tahun 2012 sampai denganSeptember 2013;Bahwa selaku Kasi Pendataan saksi bertugas menginput omsetwajib pajak atau hotel;Bahwa saksi tidak pernah mengisi

, kemudian berdasarkan notice pajak dan rekapanpenerimaan harian kasir Dispenda, dan selama ini Jasa Raharjamenerima dana SWDKLLJ dari Dispenda melalui Notice Pajak dansetelah diterima dalam perharinya langsung disetorkan ke Bank BRIdengan nomor Rekening : 006001000721309 milik PT.

DAHRIL dari bidangpengawasan Dispenda Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah pada bulanJanuari 2013 ;> Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Dispenda Tingkat Provinsi SulawesiTengah melakukan penarikan tempat tugas serta jabatan terhadap81Terdakwa ABDUL GAFUR LIKU dan Terdakwa Il.

DJINDAN TAMAALI, S.Sos, Tempat Lahir Panau, Umur/Tanggal Lahir 51Tahun, 08 Februari 1962, Jenis Kelamin Lakilaki, KewarganegaraanIndonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS KUPD Dispenda KabupatenDonggala (Mantan KUPTD Dispenda Kabupaten Morowali), Pendidikanterakhir S1, Alamat JIn.

HMOH.TASMAN HAMRUL, MSGi (Inspektorat);e Anggota :RUKUWAT,SE (lInspektorat);e Anggota :SYAMSU ALAM,ST (Inspektorat) ;e Anggota) :DAHRIL KMOHAMMAD,SE (Dispenda Provinsi);e Anggota :ARYADIN,S.Sos (Dispenda Propinsi);e Anggota :NUARDIN (Dispenda Provinsi);Bahwa berdasarkan pengaduan awal / hasil pengawasan danpembinaan internal Dispenda Provinsi menyatakan adanya temuan awalpenyalahgunaan pajak PKB BBNKB dan Jasa Raharja senilai Rp.223.877.600 (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus TujuhPuluh

HARIS MUCHTAR, bahwa danakurang.Sehingga tim pengawasan dan pembinaan dari Dispenda Provinsidatang ke Samsat /UPTD wilayah IV Kab.

H ACEP BAHRULULUM, namun masih ada kekurangan persyaratan yaitu surat keterangan jual bellitanah dari kelurahan, kemudian terdakwa UBUNG dan terdakwa II H PURNOMOmembawa surat keterangan jual beli dari Dispenda Kota Tasikmalaya untukditandatangani dan di stempel kelurahan, karena percaya saksi RUKIN langsungmenandatangani dan menyetempel surat keterangan jual beli tersebut pada tanggalJuli 2013, selanjutnya terdakwa UBUNG dan terdakwa II H PURNOMO membawasurat keterangan jual beli tersebut ke Dispenda

Bahwa awal Kejadiannya Terdakwa bersama dengan H Purnomomendatangi Kantor Kelurahan Mulyasari dan disana Terdakwa bertemudengan saksi Rukin lalu Terdakwa menyerahkan Blangko SuratKeterangan Jual Beli dari Kantor Dispenda untuk ditandatangani dandibubuhi stempel sebagai kelengkapan untuk membuat perubahannama Wajib pajak dari H Diyan menjadi H Acep. Bahwa yang meminta Blangko Surat Keterangan Jual Beli dariDispenda adalah H Purnomo.

Bahwa Terdakwa mendapatkan Blangko Surat Keterangan jual beliutersebut dari Kantor Dispenda Kota Tasikmalaya lalu Surat TersebutTerdakwa bawa ke Kantor Kewlurahan Mulyasari bersamasamadengan H Purnomo untuk ditandatangani dan dibubuhi Stempel. Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang telah mengisi blangko suratketerrangan Jual beli tersebut.

Bahwa jaksa Penuntut umum juga telah melenceng dalammenganalisa masalah karena dari awal jelas dalam Dakwaan PenuntuUmum yang menjadi masalah adalah SURAT KETERANGAN JUAL BELI danBukan Permohonan di DISPENDA.