Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnyadengan didahului pemanggilan RUPS kepada pemegang sahamsebelum RUPS diselenggarakan (Pasal 79 ayat (1) juncto Pasal 81ayat (1) UUPT);Penyelenggaraan RUPS tersebut dapat dilakukan atas permintaan:1) 1 (satu) orang atau lebin pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlahseluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasarmenentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau2) Dewan Komisaris.

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkaraa quo bahwa yang dimaksud dengan RUPS adalah Rapat UmumPemegang Saham;2.

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aguo bahwa yang dimaksud dengan RUPS adalah Rapat UmumPemegang Saham;2.

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo bahwa yang dimaksud dengan RUPS adalah Rapat UmumPemegang Saham;2.

pada hari Senintanggal 21 Desember 2015; Bahwa saksi tidak pernag mengikuti RUPS pada hari Senin tanggal 21Desember 2015; Bahwa saksi tidak pernah menandatangani berita acara RUPS pada hariSenin tanggal 21 Desember 2015; Bahwa tandatangan yang tercantum dalam berita acara RUPS PT.

Dalam UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 secara Konvensional ada dua Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) yaitu RUPS biasa / Tahunan dan RUPS lainnya, sebelum UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 adalah UndangUndang Nomor 1 Tahun1995, RUPS lainnya lazim disebut RUPS Luar Biasa, RUPS biasa adalah RUPS yang dilakukan Minimal enam bulansekali / setahun untuk meminta pertanggungjawaban Direksi selakuHalaman 34 dari 87 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Ginorgan Perseroan yang diberikan kewenangan oleh anggaran dasaruntuk

menjalankan Perseroan dan melaporkan segala kegiatan yangberkaitan dengan Perseroan; RUPS lainnya /RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang dapatdilakukan setiap waktu sesuai dengan kebutuhan atau kepentinganperseroan sehingga RUPS dapat dilakukan setiap saat sesuai dengankebutuhan atau kepentingan perseroan;Dalam Pasal 91 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 ada yang disebutdengan RUPS Sirkuler/Circulair resolution/usul kesepakatan yangdiedarkan, RUPS Sirkuler ini adalah untuk membentak kebuntuan yangbiasanya

sering terjadi apabila RUPS biasa tidak bisa dilakukan karenasesuatu hal seperti misalnya tempatnya berjauhan, waktu yang tidak bisasehingga dapat dilaksanakan RUPS Sirkuler, Pasal 91 UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 bahwa RUPS bahwa RUPS dapat dilakukan /pengambilan keputusan dapat dilakukan di luar RUPS dengan tata caraatau mekanisme yang diatur artinya bahwa Sirkuler RUPS ini bisa dilakukandi luar RUPS secara konvensional tetapi dia akan mempunyai derajat dankekuatan hukum yang mengikat sama dengan

Akta Notariil, Berita Acara RUPS Luar Biasa,tertanggal 29 Desember 2015;18.

/Pembanding /Tergugat , Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) sebagaimana yang dimaksud dalam AnggaranDasar Perseroan PT.

Sedangkan RUPS saja yang merupakan organ tertinggidan sebagai wadah untuk meminta pertanggung jawaban Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat belum dilaksanakan?

KPB Akta Nomor 51 tangal 15 Juli2010, bahwa sengketa mengenai gugatan pemegang sahamharuslahdiselesaikan terlabih dahulu melalui RUPS, baru setelah diketahui bahwaadanya tindakan Direktur Utama yang membawa kerugian bagi pemegangsaham lainnya, maka Pemegang saham lainnya dapat mengajukan gugatanmelalui Pengadilan Negeri;Dalam perkara a quo sama sekali belum dilakukan RUPS dan berdasarkanbuktibukti yang diajukan tidak satupun bukti yang membuktikan bahwa telahdilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

CITRABUANA INTI FAJAR didirikan dan berstatus badanhukum sejak tanggal 18 Mei 2014 hingga saat ini, belum pernah sekalipundiadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), baik Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Tahunan maupun Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB), dikarenakan kesibukan masingmasing,sehingga sulit bagi pihak direksi maupun dewan Komisaris untukmengumpulkan Para Komisaris untuk hadir pada undangan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) agar memenuhi kuorum sebagaimana yang telahditetapkan oleh

tidakhadir dalam RUPS tersebut, sehingga RUPS tidak memenuhi kourum;Bahwa oleh karena pada RUPSLB pertama tidak tercapai kourum, makaPemohon juga telah berusaha untuk mengadakan RUPSLB yang kedua,dengan cara terlebin dahulu mengundang Termohon dan Termohon II untukhadir pada RUPSLB yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2018, akantetapi lagilagi baik Termohon maupun Termohon Il tidak hadir dalamRUPSLB kedua tersebut, sehingga RUPSLB kedua juga tidak memenuhikourum,Bahwa meskipun PT.

tahunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.

dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkantanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklandalam Surat Kabar;(3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acararapat disertal pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalamRUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilanRUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan

kedua dan RUPS ketiga dilangsungkan palingcepat 10 (Sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh) satu hari setelahRUPS sebelumnya dilangsungkan;Pemanggilan RUPSLB yang ketiga oleh Pemohon dilakukan melalui surattercatat sebagaimana bukti P15 dan juga surat kabar (Riau Pos) bukti P5,tercantum bahwa surat undangan bukti P15 dibuat tanggal 24 Oktober 2018dan RUPS diadakan tanggal 08 November 2018 dan dalam surat kabar buktiP5 undangan dibuat tanggal 31 Oktober 2018 dan RUPS diadakan tanggal08 November

MM, YAN SULAIMANmengenai RUPS Luar Biasa adalah merupakanperbuatan melawan hukum karena bertentangandengan undangUndang Perseroan Terbatassehingga membawa konsekuensi hukum tidak sahdan tidak mengikat;4, Menyatakan suratsurat yang terbit yangberasal dan atau berkaitan dengan RUPS luarbiasa yang tidak sah seluruhnya adalah tidaksah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yangmengikat;5. Menolak gugatan penggugat untuk yangselebihnya ;6.

hukum Majelis Hakim tingkatpertama diatas jelas sangat tidak mengandung nilairasa Keadilan, dimana Majelis Hakim TingkatPertama tidak mempertimbangkan faktafaktapersidangan dimana Pembanding jelaskan yakni padatanggal 27 September 2013 di Kantor Notaris GresiaPuterahmat,SH,M.Kn yang dihadiri Pemohon Banding(dahulu Tergugat I dan Tergugat II) serta DennyZainal Ahuddin (Komisaris dan Pemegang Saham) danYan Sulaeman (Direktur dan Pemegang Saham)mengadakan pertemuan rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPS

LB) yang mana sebelumnya telahdiundang secara patut melalui undangan = rapattertanggal 03 September 2013 kepada seluruhpemegang saham PT.Multi Bumi Sejahtera, hal inijuga diperkuat dengan adanya daftar hadir RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) sertatelah ditandatangani oleh Pemohon Banding (dahuluTergugat I dan Tergugat II), Denny Zainal Ahuddin(Komisaris dan Pemegang Saham) dan Yan Sulaeman(Direktur dan Pemegang Saham ), kemudian terhadaphasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

) ini juga telah dibuatkan Notulen RUPS LB yangjuga telah ditandatangani oleh peserta RUPS LByang hadir yakni, Pemohon Banding (dahulu TergugatT dan Tergugat Il), Denny Zainal Ahuddin(Komisaris dan Pemegang Saham) dan Yan Sulaeman(Direktur dan Pemegang Saham), dimana PelaksanaanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)tersebut juga terdapat rekaman CCTV danpenandatanganan hasil RUPS LB PT.Multi BumiSejahtera memiliki dokumentasi berupa foto, makaRUPS LB yang telah dilaksanakan dan telah melaluimekanisme

berdasarkanuraian diatas Pertimbangan Hukum Majelis HakimTingkat Pertama sangat tidak tepat dan tidakbersandar kepada nilainilai yuridis formil dansangat merugikan Pemohon Banding ;Hal. 5 dari 9 hal Pts No.33/Pdt/2015/PT.KDI.e Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, makaPembanding mohon kepada Ketua Pengadilan TinggiKendari melalui Majelis Hakim Tinggi yangmemeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenanmemberikan putusan1.Menolak gugatan Penggugat/Termohon Bandinguntuk seluruhnya ;2.Menyatakan bahwa RUPS

TFC Maspion Indonesia berwenang untuk menyelenggarakan RUPS-LB, dengan agenda :

Pardede kembali mengajukanpermintaan RUPSLB kepada Dewan Komisaris dengan surat Nomor002/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013, permohonan mana sesuaidengan Pasal 79 ayat (6) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan:Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5).a. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; ataub.

Bahwa yang hadir adalah 641 lembar saham pada hal Pasal 86ayat (1) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 menyebutkan:(1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satuperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadiratau diwakili, kecuali undangundang dan/atau anggaran dasarmenentukan jumlah kuorum yang lebih besar;juncto Pasal 87 ayat (2)(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusanadalah sah jika

Jika hendakmenyampaikan' kronologis, semestinya Penggugat menceritakanmengenai RUPS LB PT. Hotel Danau Toba Internasional yangdiselenggarakan pada tanggal 26 Juli 2014, bukan RUPS LB tanggal 09Desember 2013;Bahwa di dalam surat gugatan halaman 2 angka 1 Penggugatmenyatakan sebagai Presiden Komisaris PT.

PernyataanPenggugat tersebut merupakan bentuk inkonsistensi, di mana di satusisi Penggugat tidak mengakui Berita Acara RUPS LB Nomor 96tanggal 26 Juli 2014 dan hendak meminta pembatalan Surat KeputusanNomor AHU22344.40.22.2014, namun di sisi lain Penggugat masihmendasarkan adanya jabatan Presiden Komisaris yang diembannyaberdasarkan Berita Acara RUPS LB Nomor 96 tanggal 26 Juli 2014 danSurat Keputusan Nomor AHU22344.40.22.2014;Oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, maka berdasarkanhukum

Bahwa pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksidan dewan komisaris adalah kewenangan penuh dari Rapat UmumPemegang Saham (RUPS). Hal tersebut pada prinsipnya merupakantindakan atau perbuatan dalam ranah hukum perdata.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian ;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa atas nama PT. SALIM JAYA KARYA, yang akan dilaksanakan pada hari, tanggal, bulan, tahun 2022 (yang akan ditetapkan kemudian), yang dipimpin oleh Tn. DAUS ALDIANSYAH selaku Komisaris Utama PT.

DAUS ALDIANSYAH (PEMOHON II) sebagai Ketua Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. SALIM JAYA KARYA;

1. Perubahan Pemegang Saham dan Perubahan Susunan Pengurus PT. SALIM JAYA KARYA.

SIERAF TEKNIK PERKASA;Bahwa dalam RUPS Luar Biasa tersebut hanya dihadiri oleh Tergugat1, Tergugat2dan DJULI EDY MURYADI, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum dari Tergugat1.Dalam rapat tersebut tidak pernah dihadiri oleh Penggugat1 selaku pemegang 55,04 %lalaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 693/PDT/2017/PT SBY11.12.13.14.saham perseroan maupun Penggugat2 selaku pemegang 0,96 % saham perseroan.Oleh karena itu RUPS LB tersebut tidak sah menurut hukum dan harus dibatalkankarena bertentangan dengan Pasal

Yang benar, masakepengurusan Penggugat I selaku Direktur Perseroan (selama 5 tahun) telahberakhir terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2014, dan juga sejak Penggugat Idiangkat menjadi pengurus tidak permah melaksanakan RUPS Perseroan,meskipun Tergugat I telah sering meminta untuk dilaksanakan RUPS PerseroanP.T.

SIERAF TEKNIK PERKASA;Padahal selaku pengurus perseroan, Penggugat I seharusnya secara berkalamelaksanakan RUPS Perseroan, baik RUPS tahunan dan atau RUPS 5 tahunanuntuk membuat pertanggungjawaban selama melakukan pengurusan perseroan;lalaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 693/PDT/2017/PT SBY10.11.12.13.14.Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat Nomor 10 yang menyatakan RUPSLuar Biasa hanya dihadiri oleh kuasa dari Tergugat sebagai pemegang saham 550(lima ratus lima puluh) saham perseroan;Dan yang

benar RUPS Luar Biasa dilaksanakan oleh P.T.

SIERAF TEKNIK PERKASA adalah sebagai akibatsikap Tergugat Rekonpensi I yang tidak melakukan RUPS selama masakepengurusannya, sehingga berdasarkan Undangundang Perseroan Terbatas No.40Tahun 2007 Penggugat I Rekonpensi diberi hak dan wewenang untukmelaksanakan RUPS;Dan sikap Tergugat I Rekonpensi yang demikian dapat dikualifikasikan telahmelakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 BW;Bahwa pada saat RUPS diselenggarkan oleh Perseroan, RUPS memutuskan untukmemberhentikan Tergugat

anggota Direksi.5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi jugamenetapkan saat mulai berlakunya = pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian tersebut.6) Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulaiberlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentiananggota Direksi, pengangkatan, penggantian, danpemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejakditutupnya RUPS.Hal 3 dari 31 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 378/Pat.G/2017/PN JKT.SEL7) Dalam hal

Bahwa kemudian pada tanggal 6 Mei 2016, Penggugat kembalimengirimkan Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) LuarBiasa Kedua PT. JIP kepada seluruh Pemegang Saham PT. JIP, denganSurat Nomor: 03/DKOM/2016, yang akan dilaksanakan pada tanggal 13Juni 2016; (Bukti P5)12. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2016, Penggugat mengirimkanUndangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa KetigaPT. JIP kepada seluruh Pemegang Saham PT.

JIP tidak memilikikewajiban kepada Pihak Ketiga;Bahwa berdasarkan Pasal 152 ayat (1), (3), dan (7) UUPT Nomor 40Tahun 2007, likuidator harus mempertanggungjawabkan kepada RUPSatas likuidasi Perseroan dan wajib memberitahukan kepada Menteri danmengumumkan akhir proses likuidadi dalam Surat Kabar setelah RUPS,dan disampaikan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelahpertanggungjawaban likuidator kepada RUPS disampaikan;Bahwa dengan bellum disampaikan pertanggungjawabanlikuidatorkepada RUPS dan

Dalam hal sebagian besar pemegang sahamsudah tidak diketahui alamatnya walaupun telahHal 9 dari 31 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 378/Pat.G/2017/PN JKT.SELdipanggil melalui iklan dalam Surat Kabar sehingga tidakdapat diadakan RUPS;C. Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalamPerseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapatmengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubupemegang saham memiliki masingmasing 50% (limapuluh persen) saham; atau;d.

Dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidakdiketahul alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklandalam Surat Kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS;g Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalamPerseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapatmengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubupemegang saham memiliki masingmasing 50% (lima puluhpersen) saham; atau;h.

Keputusan untuk diberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberikesempatan untuk membela diridalam RUPS ;3. Dengan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)maka kedudukannya sebagai anggota Direksi berakhir ;Dan ketentuan Pasal 92 berbunyi sebagai berikut :1. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh RUPS atauKomisaris dengan menyebutkan alasannya ;2.

Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggalpemberhentian sementara harus diadakan RUPS ;5. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) anggora Direksi yangbersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri ;6. RUPS dapat mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut ataumemberhentikan anggota Direksi yang bersangkutan ;7.

No. 508 K/Pdt/2009Bahwa oleh karena itu terbukti pemberhentian Penggugat dari pekerjaandan jabatannya tersebut tidak berdasarkan pada RUPS sebagaimana diaturdalam Pasal 8 Surat Keputusan Bersama antara PT. Bank Bali Tbk. denganAnggota Direksi No.

Bank Bali Tbkberdasarkan RUPS dan berdasarkan Pasal 8 Kesepakatan Bersamamenentukan pemberhentian Penggugat harus melalui RUPS, oleh karenatindakan Tergugat dinilai telah menyalahi kesepakatan tersebut makadiajukan gugatan ini dengan menggugat PT. Bank Bali Tbk dengan demikiangugatan Penggugat cukup jelas dan terang ;Dikarenakan pertimbangan hukum tersebut adalah keliru, dengan dasardasar sebagai berikut :a.

Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisarisdapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaantertentu dalam jangka waktu tertentu (vide Pasal 100 ayat 3 UU No. 1Tahun 1995/Pasal 118 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007) ;3. Setiap anggaran dasar atau keputusan RUPS. Dewan Komisaris ataskerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalaimenjalankan tugasnya.

Raja Abdul Gani, in casu Penggugat, telah diundangdalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT EuropeTechnology Service Center sebanyak tiga kali, namun yangbersangkutan tidak pernah hadir dalam RUPS. Bahwa Sadr. RajaAbdul Gani (in casu Penggugat) seharusnya hadir danmempertanyakan secara langsung kepada para pemegangsaham dalam RUPS Perseroan mengenai status Sdr. HeribertusSetijowirawan (in casu Tergugat Ill) sebagai Direktur Perseroan,namun pada kenyataannya Sdr.

Dalam Pasal 79 ayat (1)diatur bahwa direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (4). Dengan kata lain, wewenang utamauntuk menyelenggarakan RUPS hanya ada di tangan direksi. Namun,penyelenggaraan RUPS tahunan atau luar biasa dapat dilakukan ataspermintaan Dewan Komisaris, tetapi menurut ayat (3) permintaantersebut diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat, yang disertaialasannya.

apabila Direksitidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalamayat (5), yaitu kewajiban pemanggilan dan penyelenggaraan RUPSdalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari, terhitung sejaktanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima dari DewanKomisaris.

Sebagai penggantinya, sesuaiKeputusan RUPS dimaksud, telah ditunjuk Tergugat IV sebagai DirekturUtama PT Europe yang sah;b.

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS (Rapat Umum PemegangSaham (Pasal 94 ayat (1));Halaman 52 dari 70 hal. Put. Nomor 2655 K/Padt/20159.

Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat sebagai Direktur sejaktanggal 22 Februari 1994 sampai pada penyelenggaraan RUPS Tahun 2015yang umumnya RUPS tahunan berlangsung pada setiap bulan Juni. Dengandemikian masa jabatan terakhir Penggugat sebagai Direktur Operasionaladalah Bulan Juni 2015.

pada RUPS 2015 yang biasanyadilaksanakan pada bulan Juni, sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 03,Tanggal 14 Mei 2012, dibuat di hadapan Erni Rohaini, S.H., MBA., Notaris diJakarta.

Sedangkan secara tertulis isi Keputusan RUPS tersebut di atas barudiketahui Penggugat pada tanggal 3 November 2014 setelah KuasaTergugat melampirkan foto copy Berita Acara RUPS dalam surattangapannya atas surat Somasi kedua dari Kuasa Penggugat; (Bukti P);Bahwa dalam RUPS Tanggal 16 Juni 2014, Tergugat sama sekali tidakmengundang atau tidak memanggil Penggugat untuk menghadiri RUPSyang salah satu agendanya memberhentikan Penggugat sebagai Direktur.Atas perbuatan Tergugat ini, maka Penggugat tidak

dapat membela diridalam RUPS tersebut.

RUPS secara sepihak memutuskan memberhentikanPenggugat tanpa alasan yang dibenarkan secara hukum.

VajaulIndonesia ;Bahwa tanpa RUPS dan tanpa mengindahkan ketentuan yang berlaku, sejak saat itu paraPenggugat tidak dapat memasuki, mengakses, bertindak untuk dan atas nama PT.

Bahwa sesuai denganketentuan hukum yang berlaku dimana hasil suatu RUPS dalam suatu Perseroan akandipertanggung jawabkan oleh Perseroan sebagai Subyek Hukum dan bukanpertanggungjawaban perorangan sebagai pemegang saham. Dalam perkara in casu, Parapenggugat telah keliru menggugat Para Tergugat secara pribadi untukmempertanggungjawabkan hasil RUPS PT.

;e Bahwa, ketika ditempat dilaksanakannya RUPS tersebut saksi tidak perhatikan adahadir seorang Notaris atau tidak, karena tempat RUPS berada diruang bangunanKantor diatas lantai dua dengan tempatnya saksi dalam jarak + 10 meter dan kejadianRUPS tersebut bekisar lamanya beberapa + menit saja kemudian Penggugat I turundan keluar dari kantor tersebut dan mengajak saksi pulang ke Sumbawa;Atas keterangan saksi, Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam dalamkesimpulan;2.

Vajaul Indonesia sebagai Direktur Utama danDirektur dalam RUPS ;e Bahwa, saksi tidak mengetahui RUPS itu sendiri sudah terlaksanakan atau belum karenasaksi mengantar Penggugat I dan II untuk mengikuti RUPS tersebut, dan juga saksi adarmendengar suara " ributribut antara para peserta RUPS dalam bahasa Korea yang saksisendiri tidak mengerti" dan dalarn tenggang waktu sekitar + 05 10 rnenit datang PenggugatI dan II mengajak saksi dan Bambang pulang ke Surnbawa dengan wajah kesal ;e Bahwa, saksi tidak

Vajaul Indonesia dari ParaPenggugat kepada Tergugat Hl dan Tergugat II berdasarkan hasil RUPS PT.

Cipto Mangunkusumo, KelurahanPeninggilan Utara, Kecamatan Ciledug Tangerang tertanggalTangerang 17022012;2. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Kesatria Wicaksana, hari : Jumat tanggal 17 Pebruari2012.

Putusan Pidana No. 17/PID/2015/PT BTN1414Bahwa saksi TARKIM tidak pernah menandatangani daftar hadir RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. Kesatria Wicaksana tanggal17 Pebruari 2012.Bahwa berdasarkan keterangan para saksi Rismanto, Tarkim,Yuni Setyawati, Abdul Hafid Soekardi, menerangkan bahwa PT.

Cipto Mangunkusumo KelurahanPeninggilan Utara Kecamatan Ciledug Tangerangtertanggal Tangerang 17022012;2. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Kesatria Wicaksana hari Jumat tanggal 17 Pebruari2012.

Putusan Pidana No. 17/PID/2015/PT BTN1616Asli 1 (satu) lembar berita acara Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Kesatria Wicaksana tertanggal 17 Pebruari 2012.Asli 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Umum Pemegang Saham(RUPS) PT.

Asli 1 (satu) lembar berita acara Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Kesatria Wicaksana tertanggal 17 Pebruari 2012.2. Asli 1 (satu) Lembar Daftar Hadir Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Kesatria Wicaksana tertanggal 17 Pebruari 2012.3. Fotocopy 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan TerbatasNo. 6 tanggal 25 April 2002 yang dibuat dari Notaris WIWIKASRIWAHUNINGSIH SANTOSA, SH.4. Fotocopy 1 (satu) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PemegangSaham Perseroan Terbatas PT.

(him. 192),apabila pemanggilan RUPS tidak sesuai prosedur mekanismenya adalahsebagai berikut (kutipan) :dalam hal pemanggilan RUPS tidak sesuai dengan ketentuantersebut di atas, keoputusan RUPS tetap sah Jika semua pemegangsaham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dankeputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.Bahwa sebelum RUPSLB TERGUGAT VII pada tanggal 13 November2018, PENGGUGAT telah mengajukan keberatan dan peringatan secaratertulis, karena RUPSLB TERGUGAT VII tanggal 13 November

tersebutdisetujui dengan suara bulat yaitu berdasarkan persyaratan kourumkeikutsertaan peserta RUPS.

Pemegang Saham baru memilikikekuasaan atas Perseroan Terbatas ketika mereka berada dalam RapatUmum Pemegang Saham (RUPS). Hal ini berarti kehendak bersama parapemegang saham merupakan kehendak RUPS. Hasil RUPS merupakankehendak Perseroan Terbatas yang paling tinggi dan tidak dapat ditentangoleh pihak manapun kecuali keputusan RUPS tersebut melanggar undangundang atau melanggar akta pendirian PT/anggaran dasar.

Pemegang Saham baru memiliki kekuasaanatas Perseroan Terbatas ketika mereka berada dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS). Hal ini berarti kehendak bersama parapemegang saham merupakan kehendak RUPS. Hasil RUPS merupakankehendak Perseroan Terbatas yang paling tinggi dan tidak dapat ditentangoleh pihak manapun kecuali kKeputusan RUPS tersebut melanggar undangundang atau melanggar akta pendirian PT/anggaran dasar.

Bahwa dalil angka 21 halaman 17 "RUPS merupakan organ tertinggi dariperusahaan, dan yang bisa menghadiri/ mengikuti, memutuskan danmembatalkan RUPS Perseroan adalah pemegang saham Perseroantersebut, sehingga selain pemegang saham perseroan tidak adasiapapun yang bisa memutuskan atau membatalkan RUPS perseroantermasuk putusan Majelis Hakim karena Majelis Hakim bukanpemegang saham Perseroan.

SSI).Bahwa selain RUPS, pada Pasal 21 ayat 9 AD PT.

UU 40 Tahun 2007;Bahwa dalam hubungan hukum yang dilakukan PMA adalah hubungahukum antara korporasi, sehingga yang bekerja dalam hubunganhukum tersebut adalah korporasi, bukan indvidu atau pemilik saham;Bahwa setiap keputusan RUPS terkait dengan jalannyakepengurusan dan pengelolaan PI yang wajib dimintakanpersetujuan RUPS.

SSItidak memiliki Direktur legal, maka sctiap perubahan Direksi, PerubahanAkta dan RUPS yang dilaksanakan kami (PT.

JMU belum pernah dilaksanakan ;Bahwa RUPS Luar Biasa tahun 2006, 2008, 2011 ;Bahwa hasil RUPS tahun 2008 tentang anggaran dasar, pergantian pengurus ;Bahwa tahun 2011 tentang pergantian pengurus ;Bahwa hasil RUPS dituangkan dalam akta notaris ;Bahwa tahun 2002 Komisaris Utama Basuki, komisaris Sudirman dan AlexAmirullah ;Bahwa tahun 2002 Dirut PT.

JMU tidak dirugikan hanyapendapat pribadi saksi ;Bahwa RUPS tahun 2011 PT. JMU tambahan setoran modal ;Bahwa RUPS tahun 2008 dan 2011 penggantian direksi dari terdakwa BambangKoesbandono kepada Hartoyo Soeroer, yang menghadiri RUPS dari PempropJatim Ardi, PT. Jasa Marga Herly Winarto, PT. JMU HartoyoSoeroer dan Sri Widiadi ;Bahwa Dirut PT. JMU terdakwa Bambang Koesbandono tahun 2003, yang hadirSoekarwo dari Pemprop, Jasa marga dan PT.

JMU belum pernah dilaksanakan ;Bahwa RUPS Luar Biasa tahun 2006, 2008, 2011 ;Bahwa hasil RUPS tahun 2008 tentang anggaran dasar, pergantian pengurus danhasil RUPS dituangkan dalam akta notaris ;Bahwa tahun 2002 Komisaris Utama Basuki, komisaris Sudirman dan AlexAmirullah ;Bahwa tahun 2002 Dirut PT.

JMU berdasarkan AktaPendirian Pasal 11 RUPS meminjam uang, mengambil alih utang danseterusnya ;Bahwa RUPS tertanggal 162011 belum pernah diberikan kepada ahli ;Bahwa ahli belum melihat RUPS tersebut ;Bahwa keuangan PT. JMU termasuk keuangan Negara karena bersumberdari APBD ;DR. EMANUEL SUJATMOKO, SH.

Begitu pula pemberian uang kepada saksi Supriatnaseharusnya disetujui terlebih dahulu oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (4) d Akta Pendirian PT JMU Nomor 25 tanggal27 Desember 2002. Pada faktanya tidak ada persetujuan RUPS.

Koperasi Karyawan 16 48.000.000, 2Departemen KehutananTotal 800 2.400.000.000, 100 RUPS tanggal 1 Oktober 2007 tidak kuorum tapi mendapatkan persetujuan dariTergugat ;Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2007, PT. Kodeco Timbermenyelenggarakan RUPS dengan dihadiri oleh pemegang saham :a. PT. Bintang Bengawan, pemilik 280 saham atau setara 35 % ;b. PT. Dwi Usaha Sari, pemilik 184 saham atau setara 23 % ;c.

KodecoTimber sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 83 tanggal 27 Agustus 1998(bukti P6) diatur dan dipersyaratkan bahwa kuorum RUPS, baik pertamamaupun kedua, untuk melakukan perubahan anggaran dasar termasukperubahan modal PT.

Kodeco Timber dapat dilakukan apabila RUPS dihadirioleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruhsaham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah ;2/3 bagian adalah setara dengan 66,66 % (enam puluh enam koma enam puluhenam persen), atau dalam hal PT.

Terdapat keberatan dari kreditor atas keputusan RUPS mengenaipengurangan modal ;Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 27 huruf a, makaTermohon Kasasi/Tergugat/Pembanding berkewajiban untuk memeriksaapakah suatu perubahan anggaran dasar bertentangan dengan tata caraperubahan anggaran dasar atau tidak, termasuk didalamnya memeriksa tatacara penyelenggaraan suatu RUPS antara lain meliputi kuorum (apakahRUPS yang diselenggarakan telah mencapai kuorum atau tidak) ;Oleh karenanya Surat Keputusan

Kodeco Timber mempunyai waktu untukmemperbaiki RUPS yang tidak mencapai kuorum sebagaimana tertuangdalam Akta Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2007 tersebut, termasuk cukupwaktu untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UUPT. Selain itu,terbatasnya jangka waktu satu tahun, tidak dapat dijadikan alasan untukmemberikan persetujuan akta atau RUPS yang tidak memenuhi syaratkuorum.

Rimba Dwipantaraditunjuk oleh Menteri Kehutanan dan ditetapbkan dalam Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) pada 7 Agustus 1993 untuk masa lima tahun pertama.Selanjutnya Penggugat disetujui pensiun dari PNS terhitung mulai tanggal 1 Juli1994 dengan Surat Keputusan Presiden tanggal 31 Agustus 1994 No.39/PENStahun 1999;Bahwa sejak Maret 2002 semua Karyawan PT. Rimba Dwipantaradiputuskan hubungan kerja atau di PHK.

Rimba Dwipantaradengan cara sewenangwenang sepihak tanpa melibatkan RUPS sesuaisurat Dirut PT.

RimbaDwipantaraBahwa pernyataan Tergugat pada halaman 10 baris ke 3 s/d 9 yangbunyinya Panitia Pusat tidak dapat mempertimbangkan, karena namunberdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 14 Agustus 1993yang dituangkan dalam Akta Notaris tanggal 28 Agustus 1992, sehinggaPekerja bukan pekerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangHal. 5 dari 13 hal. Put. No. 25 K/TUN/2006undangan.

Upah berturutturut selama 4 (empat) bulandari Maret s/d Juni 2003 =Rp. 9.400.000, Biaya RUPS bulan September 2001 =Rp. 2.225.000,Jumlah = Rp. 79.775.000,Terbilang : Tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima riburupiah.4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;Hal. 7 dari 13 hal. Put.

Pemohon Kasasi berkeberatan atas anjuran Majelis Hakim untuk mengajukanmasalah ini melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan bilamanamasih belum memuaskan melalui jalur Peradilan Umum. Alasan PemohonKasasi adalah sebagai berikut :a. Pemohon Kasasi bukan pemegang saham, jadi tidak dapat memaksakansegera dilakukan RUPS ;b. Pemohon Kasasi bekerja atas dasar keahlian (profesi) dan melaksanakan perintah;c. RUPS sampai sekarang tidak pemah dilaksanakan dan entah kapanRUPS akan dilaksanakan ;d.