Putusan Nomor 45 K/TUN/2018Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yangseadiladilnya (ex a quo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi 1, 2, mengajukan eksepsi sebagai berikut:Dari Tergugat:Eksepsi kewenangan mengadili;Eksepsi gugatan daluwarsa;Eksepsi kualitas Penggugat;Eksepsi gugatan error in objecto; dani i oeEksepsi gugatan kabur;Dari Tergugat II Intervensi 1:1. Eksepsi gugatan daluwarsa;2.

JKTBandung Nomor 131/G/2019/PTUNBDG, tanggal 1 April 2020 yangamarnya berbunyi sebagai berikut:Mengadili:Dalam Eksepsi:Menerima eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat daluwarsa(venaring);Dalam Pokok Sengketa: Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini sebesar Rp. 526.000 (lima ratus dua puluh enam ribu Rupiah); Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor131/G/2019/PTUNBDG. tersebut diucapkan dalam sidang yang

TUN.JKTMenimbang, bahwa terhadap dalildalil eksepsi Terbanding/Tergugattersebut, Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakanMenerima Eksepsi Tergugat Mengenai Gugatan Penggugat Daluwarsa(Venaring), yang inti pertimbangan hukumnya bahwaberdasarkan faktahukum Bukti T22 dan Bukti T19 bahwa objek sengketa secara hukum telahdiberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 20 Februari 2019 danPenggugat tidak dibayar gajinya sejak bulan April 2019, maka perhitungantenggang waktu mengetahui objek sengketa

jelas keliru Karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda tidakmempertimbangkan dan tidak meneliti dengan saksamaketentuan lain dalamUndang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tersebut, yakni Pasal 12, yangberbuny/i:Kewajibanpemenuhan Bea Materi dan dendaadministrasiyangterhutang menurut UndangUndang ini daluwarsasetelahlampaulimatahun,terhitung sejak tanggal dokumen dibuat.Dan Penjelasan Pasal 12 UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985Tentang Bea Meterei, yang berbunyi:Ditinjau dari segi kepastian hukum, daluwarsa

:Kewajibanpemenuhan Bea Materi dan dendaadministrasiyangterhutang menurut UndangUndang ini daluwarsa setelah lampaulimatahun,terhitung sejak tanggal dokumen dibuat.Dan Penjelasan Pasal 12 UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985Tentang Bea Meterei, yang berbunyi:Ditinjau dari segi kepastian hukum, daluwarsa 5 (lima) tahun dihitungsejak tanggal dokumen dibuat, berlaku untuk seluruh dokumen termasukkuitansi.Bahwa Suratsurat bukti P2 s/d P74 berupa kuitansikuitansi tersebut,dibuat pada tahun 2008, 2009 dan

berdasarkanketentuan Pasal 12 UU Tentang Bea Materei dan PenjelasanPasal 12 UUHalaman 16 dari 18 Putusan No. 46/PDT/2020/PT SMRTentang Bea Meterei tersebut diatas, kewajiban pemenuhan Bea Meterei telahdaluwarsa, karena telah lampau 5 (lima) tahun.Menimbang, bahwa terhadap materi memori banding yang diajukan olehPembanding tersebut di atas, Majelis hakim Banding berpendapat bahwaketentuan dalam Pasal 12, yang berbunyi:Kewajiban pemenuhan Bea Materi dan denda adminisitrasi yangterhutang menurut UndangUndang ini daluwarsa

setelah lampau lima tahun,terhitung sejak tanggal dokumen dibuat.Adalah ketentuan yang mengatur tentang kedaluwarsaan kewajibanbagi wajib pajak untuk memenuhi keawjibannya dalam pemenuhan Bea Materidan denda administrasi dan ketentuan tersebut bukanlah ketentuan mengenaikedaluwarsaan dalam pembuktian dipersidangan dalam arti bahwa ketentuanPasal 12 tersebut di atas bukanlah diperuntukan untuk daluwarsa dalamperbuktian dipersidangan Pengadilan;Menimbang bahwa dari uraian pertimbanganpertimbangan

Putusan No.295/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.14Gugatan Daluwarsa (exceptio temporis)Bahwa Tanah Objek Sengketa telah dikuasai Tergugat selama 41 tahun sejaktahun 1971.

Dengan demikiangugatan ini diajukan setelah Tergugat memiliki dan menguasai Tanah ObjekSengketa secara sah dan terus menerus selama 41 tahun, atau dengan kata laingugatan ini diajukan setelah melewati jangka waktu 30 tahun.Bahwa Pasal 1967 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut :Segala tuntutan hukum baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifatperseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun,sedangkan orang yang menunjuk adanya kadaluwarsa itu tidak usahmenunjukkan suatu

Yahya Harahap S.H., dalambuku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,Pembuktian dan Putusan Pengadilan pada halaman 890 s/d 891 pada angka 6tentang Gugatan telah daluwarsa menyatakan :".,.Dengan demikian, apabila gugatan yang diajukan penggugat telah melampauibatas waktu yang ditentukan undangundang untuk menggugatnya, berartitergugat telah terbebas untuk memenuhinya.

Jika hakim menemukan gugatantelah daluwarsa, harus menjatuhkan putusan akhir dengan dictum menyatakangugatan tidak dapat diterima.Hal 15 dari 45 hal. Putusan No.295/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.16Bahwa berdasarkan pendapat M.

., tersebut, maka gugatanPenggugat telah daluwarsa karena baru diajukan setelah Tergugat menguasaiTanah Objek Sengketa selama 41 tahun.Bahwa dengan telah daluwarsanya gugatan Penggugat, maka telah cukup alasanbagi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan gugatan a quoditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NietOntvankelijkverklaard).Dalam Pokok Perkara.

Bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 1963 ayat (1) KUHPerdatayang berbunyi sebagai berikut: " Siapa yang dengan itikad baik danberdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda takbergerak (ic objek sengketa) memperoleh hak milik atasnya denganjalan daluwarsa dengan penguasaan selama dua puluh tahun" dan,Pasal 1967 KUH Perdata yang berbunyi:"Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yangbersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktutiga puluh tahun,

Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat telah daluwarsa atas dasar Pasal1963 KUHPerdata:36a.Bahwa transaksi pembelian Tergugat IV atas tanahtanah milikSdr.Saip bin Dijah dan Sdr.

danberdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu bendatak bergerak (dalam perkara ini adalah tanah objek sengketa)memperoleh hak milik atasnya dengan jalan daluwarsa denganpenguasaan selama dua puluh tahun;Bahwa Tergugat IV jelas beritikad baik dalam membeli tanahtanah objek sengketa karena sesuai fakta hukum dalam butir 2 adan b di atas, transaksi telah dilaksanakan dengan akta otentikyang dibuat di hadapan Notaris/PPAT GHS Loemban Tobing danTergugat IV telah membayar harga tanah objek

Berdasarkan butir a dan b di atasserta Pasal 1963 KUHPerdata tersebut, maka Para Penggugattidak mempunyai alas hak lagi untuk menuntut hak atas tanahobjek sengketa karena telah daluwarsa; Sehingga gugatan ParaPenggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;5. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat juga telah daluwarsa atas dasarPasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997:a.

Bahwa dengan kurunwaktu lebih dari 5 tahun sejak sertifikat diterbitkan namun ParaPenggugat tidak pernah mengajukan keberatan/gugatan berarti gugatanPara Penggugat sudah daluwarsa, hal mana diatur dalam Pasal 32Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yang intinya berbunyi:"Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sahatas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah denganitikad baik maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanahtidak dapat lagi menuntut apabila

Gugatan Penggugat daluwarsa;Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 sebagai berikut:1. Gugatan telah daluwarsa;2. Gugatan Penggugat prematur;3. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan aquo;Eksepsi Tergugat II Intervensi 2 sebagai berikut:1. Gugatan Penggugat bukan merupakan kewenangan peradilan tatausaha negara;2. Gugatan telah daluwarsa;3.

Oleh karenayang diajukan pada Pengadilan Agama Takalar, maka gugatan Penggugat I, II danIII tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapatditerima (niet ontvankelijke verklaard);5 Eksepsi Daluwarsa (Exceptio Temporis )Bahwa sebagaimana pengakuan Penggugat I, II dan III dalam dalil gugatannya poin(20) yang menyatakan Tergugat telah menguasai tanah sengketa sejak tahun 1979atau hingga saat ini sudah terhitung + 32 tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1967KUH Perdata ditegaskan bahwa "tuntutan hak kebendaan atau yang bersifatperorangan gugur setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun". maka sebagaimanaketentuan tersebut saat ini Penggugat I, II dan III tidak mempunyai hak lagi untukmengajukan tuntutan atas tanah sengketa dalam perkara in casu diakibatkantenggang waktunya untuk mengajukan tuntutan telah daluwarsa.

Oleh karenatuntutan Penggugat I, II dan II telah daluwarsa berdasarkan ketentuan Pasal 1967KUH Perdata, maka gugatan Penggugai I, II dan III berdasar hukum untuk ditolakatau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard):Bahwa berdasarkan Eksepsi di atas, maka sangat jelas bahwa gugatan ParaPenggugat mengandung cacat hukum formil, sehingga berdasar hukum gugatanpenggugat dinyatakan tidak dapat diterima.DALAM POKOK PERKARA :1 Bahwa segala hal yang telah dikemukakan dalam

PlgA.Bastari bin lbrahim, juga teman yang mengikuti ujian di sekolah dasarSD.Negeri 39 Palembang tahun 1973;Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan unsurunsur daripasal yang didakwakan penuntut umum tersebut terlebih dahulu akandipertimbangkan nota Pembelaan terdakwa yang terdapat dalam dupliknya, yaitu :Menimbang, bahwa Penasehat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya,khususnya pada duplikya tertanggal, 20 Januari 2016 berpendapat, bahwa perbuatanyang didakwakan atas diri terdakwa telah daluwarsa

Ayat (1) Kewenangan menuntut pidana hapus karenadaluwarsa. ke3 : mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih daritiga tahun, daluwarsa sesudah 12 (dua belas) tahun. Bahwa atas alasanalasan tersebut diatas Penasehat Hukum terdakwaberpendapat, dalam perkara ini terdakwa didakwa membuat suratpalsu/memalsu surat atau menggunakan surat palsu berupa ijazah SD. Tahun1973 yang tertera dikeluarkan oleh SD.Negeri 39 Palembang atas namaterdakwa (A.Bastari Bin lbrahim) .

Dengandemikian berdasarkan ketentuan pasal 78 ayat (1) ke3 KUHP tersebut makapenuntutan perkara ini sudah tidak bisa dilakukan karena sudah daluwarsa.Menimbang, bahwa meskipun seharusnya apa yang menjadi alasanPenasehat Hukum terdakwa tersebut lebih tepat diajukan sebelum prosespembuktian perkara ini, yakni melaui Keberatan/Eksepsi, akan tetapi mengingat halini penting karena menyangkut keabsahan proses penuntutan perkara yangdimaksud, maka majelis menganggap perlu terlebih dahulu mempertimbangkantentang daluwarsa

Muratarapriode 20142019, dimana pada pileg tersebut terdakwa terpilin sebagai AnggotaDPRD Muratara periode 20142019, yang bila kita hitung jangka waktu mulai satuhari setelah surat tersebut digunakan sampai dengan sekarang ini baru berjalan lebihkurang 2 (dua )tahun belum melampaui jangka waktu 12 tahun , jelas belummelampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) ke3jo.pasal 79 ayat (1) KUHP tersebut.Menimbang, bahwa majelis berpendapat tentang penentuan jangka waktukapan penghitungan daluwarsa

tersebut dimulai bukan hanya dihitung saat pertamakali surat tersebut digunakan melainkan dihitung dari masingmasing perbuatan yangmenggunakan surat yang diduga palsu tersebut.sangatlah tidak logis kalaupenghitungan tersebut hanya dimulai pada saat pertama kali surat yang diduga palsutersebut digunakan.Alangkah tidak rasional dan tidak masuk logika hukum bilaperobuatan pertama itu sudah dinyatakan daluwarsa maka perbuatan selanjutnyadianggap juga harus telah daluwarsa, tegasnya perbuatan terdahulu

Menghukum Tergugat Untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :Bahwa Tergugat menolak dalildalil gugatan Penggugat kecuali terhadap halhalyang diakui secara tegas oleh Tergugat dengan alasan :Gugatan Telah Lewat Waktu (Daluwarsa):1) Bahwa dalam surat gugatannya halaman ketiga Penggugat mendalilkanpengajuan gugatan dalam perkara ini masih dalam tenggang waktu 90(sembilan puluh

GUGATAN ini telahdidaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung PadaTanggal: 1292011 Nomor: 88/G/2011/PTUN.BDG Diperbaiki Tol:24102011, dicap dan ditandatangani oleh Panitera, SUBEJO, SH.;4) Bahwa dengan demikian Penggugat telah mengetahui Keputusan TataUsaha Negara yang menjadi objek perkara sejak tanggal 17 Mei 2011 danbaru. mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung pada tanggal 12 September 2011, yang berarti pendaftaransurat gugatan tersebut telah daluwarsa

Bahwa dengan demikian Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterimakarena merupakan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Bogor ;Gugatan Telah Lewat Waktu ( Daluwarsa );1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat poin 7 mendalilkan pengajuan Gugatandalam perkara ini masih dalam tenggang waktu 90 hari dengan alasanPenggugat baru mengetahui adanya ke Putusan Tata Usaha Negara yangmenjadi obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan pada tanggal14 Juli 2011 ;2.

Bahwa dengan demikian telah mengetahui Keputusan Tata Usaha Negarayang menjadi obyek Sengketa sejak tanggal 17 Mei 2011 dan barumendaptarkannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungpada tanggal 12 September 2011 yang berarti Pendaftaran surat gugatantersebut telah daluwarsa karena telah melewati waktu 90 hari sebagaimanaketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun = 1986Jo.UndangUndang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara ;5.

--------------------------------------- M E N G A D I L I : ----------------------------

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang gugatan Para Penggugat lewat waktu (Daluwarsa) ;

DALAM POKOK PERKARA :

• Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak

Gugatan Penggugat Daluwarsa (Exception Van Verjaara);1. Bahwa apabila gugatan a quo akan diperiksa maka secara hukum gugatan aquo telah daluwarsa hal ini disebabkan Tergugat telah menguasai tanah a quoselama + 47 tahun sehingga berdasarkan hal tersebut maka gugatan ParaPenggugat telah daluwarsa untuk melakukan tuntunan hukum, sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 1967 KUHPerdata.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1967 KUHPerdatadisebutkan, "Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaanmaupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa denganlewatnya waktu tiga puluh tahun;4.

Bahwa pendapat ahli M.Yahya Harahap,S.H., mengenai ketentuandaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1979 KUHPerdatamengenai pencegahan daluwarsa yang menyatakan bahwa daluwarsadapat dicegah oleh satu peringatan, suatu gugatan serta oleh setiapperbuatan tuntutan hukum, satu dan lain diberitahukan oleh seorangHal. 44 dari 83 hal. Putusan Nomor 678 PK/Pdt/2014pegawai yang berkuasa untuk itu atas nama pihak yang berhak kepadaorang yang hendak dicegah memperolehnya dengan jalan daluwarsa;.

., di persidangan juga menyatakan bahwa ketentuanpencegahan daluwarsa tersebut dapat dikesampingkan atau tetapmenjadi daluwarsa apabila yang bersangkutan mengajukan pencegahandaluwarsa dengan beritikat buruk dan sengaja mengulurulur waktu;.

Bahwa dengan demikian alasan hukum adanya pencegahan daluwarsa(stuiting) atau daluwarsa tersebut sudah tertahan (gestart) merupakantindakan iktikad buruk dari Termohon Peninjauan Kembali. Serta jelasdan terbukti bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim PengadilanNegeri Jakarta Pusat yang tidak mengemukakan keseluruhan fakta dipersidangan dan mempertimbangkan dalil yang disampaikan olehPemohon Peninjauan Kembali adalah tidak tepat dan melanggar hukum;j.

Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati ataupidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.(2) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belumdelapan belas tahun, masingmasing tenggang daluwarsa di atasdikurangi menjadi sepertiga.Saya Pemohon Peninjauan Kembali didakwa Penuntut Umum Kesatumelanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 263ayat (2) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Pasal 263 ayat (2) ancamanhukumannya maksimal 6 (enam) tahun.

Bilabukti surat yang diajukan Penuntut Umum di persidangan yakni SuratKeterangan Nomor: 122/Sek/ST/1976, tanggal 5 Juli 1976, dinubungkandengan dakwaan Penuntut Umum pada DAKWAAN KESATUmelanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP dengan Pasal 78 ayat (1) huruf cKUHP tersebut di atas, maka masa daluwarsa menuntut membuat suratpalsu untuk Surat Keterangan Nomor: 122/Sek/ST/1976, tanggal 5 Juli1976 adalah tanggal 05 Juli 1988.

Demikian juga dakwaan Keduamelanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP, bila dinubungkan dengan Pasal 78ayat (1) huruf c KUHP tersebut, maka masa daluwarsa menuntutmenggunakan surat palsu untuk Surat Keterangan Nomor: 122/Sek/ST/1976, tanggal 5 Juli 1976, adalah juga tanggal 05 Juli 1988.Demikian juga berdasarkan waktu kejadian yang menurut PenuntutUmum Surat Keterangan Nomor: 122/Sek/ST/1976 tanggal 5 Juli 1976digunakan pertama kali pada tahun 1976 dan selanjutnya digunakanyang berikutnya 1977, tahun 2004

, tahun 2005 dan tahun 2009(dakwaan Kedua) seharusnya masa daluwarsa untuk menuntut terhitungyang terakhir pada tahun 1977, seharusnya masa daluwarsanya tahun1989.Dari uraianuraian mengenai daluwarsa di atas, Judex Juris telahterbukti dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hukum atausuatu kekeliruan yang nyata knususnya dalam penerapan Pasal 78 ayat(1) huruf c KUHP.9.

Penggugat seperti adanyanomor yang sama yaitu nomor 3 di halaman 1 dan nomor 3 di halaman 2;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat adalah tidakmemenuhi syarat sahnya gugatan, tidak jelas dan kabur karena penerbitan AktaKelahiran Nomor 3374.ALT.2006.14923 tertanggal 30 November 2006 atas namaAnik Mulyani Ariyani telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugatdengan objek gugatan a quo;2 Gugatan Penggugat telah daluwarsa

;Bahwa objek gugatan Penggugat adalah berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor3374.ALT.2006.14923 tertanggal 30 November 2006 atas nama Anik MulyaniAriyani yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil KotaSemarang, bahwa berdasarkan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto UndangUndang Nomor 9 Tahun2004 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara maka gugatan Penggugat telah daluwarsa karena gugatanhanya

Telah lewat waktu sejak diterbitkan atau diumumkan;Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 30 November2006, sedangkan Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 20 Juni 2011.Oleh karenanya gugatan Penggugat telah daluwarsa karena melebihitenggang waktu 90 hari sejak objek sengketa diumumkan. Bahwa alasanPenggugat mengetahui adanya penerbitan objek sengketa setelahHalaman 1 dari 20 halaman.

Dengan demikian gugatan Penggugat yang telah melampaui bataswaktu sebagaimana ketentuan UU PTUN tersebut sudah seharuslahdinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankleijk verklaard);Telah lewat waktu sejak diketahui;Meskipun ketentuan daluwarsa di atas telah terpenuhi, untuk menghindarialasan Penggugat menggunakan ketentuan penghitungan daluwarsa sejakdiketahui, maka Tergugat II Intervensi sampaikan bahwa Penggugat telahmengetahui adanya Akta Kelahiran sudah lama atau setidaktidaknya sejaktanggal

belum dijualnya tanah sisa objeksengketa oleh Para Penggugat, yang faktanya sertipikat objek sengketatelah beralin ke atas nama Herawan Koswara, maka haruslah terlebihdahulu diuji keabsahannya melalui lembaga peradilan umum (perdata),sebelum Para Penggugat mempermasalahkan tentang pengujian proseduratas sertifikat objek sengketa;Bahwa selaku demikian gugatan Para Penggugat yang diajukan melaluiPengadilan Tata Usaha Negara Bandung hendak tidak diterima (nietontvankelijk verklaard);Tentang gugatan daluwarsa

, sebelum tanah sertifikat a quo menjadi atasnama Herawan Koswara, telah dijual oleh para ahli waris kepada pemilikasal dari masingmasing sertifikat sebelum penggabungan;Bahwa ketentuan Pasal 1967 KUH Perdata menegaskan "Segala tuntutanhukum baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan,hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun,sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usahmempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukanHalaman

Pengadilan TataUsaha Negara Bandung Nomor 53/G/2013/PTUN.BDG, sehingga bias jadiMajelis Hakim tingkat banding telah keliru dalam mempertimbangkan dalildalil hukum karena kekeliruan tersebut:Bahwa dalam dalildalil kKeberatan Pemohon Kasasi, semula Penggugat/Pembanding adalah halhal yang Majelis Hakim Tingkat pertama tidakmempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya sehingga PutusanMajelis Hakim tingkat pertama menjadi sangat tidak adil bagi pihakPemohon Kasasi, semula Penggugat/Pembanding;Gugatan daluwarsa

Bahwa keberpihakan Majelis Hakim kepada Tergugat dan Tergugat IlIntervensi tercermin di dalam Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara iniyakni lebih mengacu kepada alasan Eksepsi Tergugat dan Tergugat IlIntervensi mengenai masalanh sengketa Gugatan Daluwarsa/ tidakmemenuhi tenggang waktu sebagaimana disyaratkan;Bahwa memang benar sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan TataUsaha Negara Bandung telah berkalikali diadakan mediasi mengenaiperkara ini akan tetapi hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan

Terhadap Bab Ketujuh KUH Perdata tentang Daluwarsa : Pada pasal 1946 berbunyi: Daluwarsa Adalah Suatu Alat UntukMemperoleh Sesuatu Atau Untuk Dibebaskan Dari SuatuPerikatan Dengan Lewatnya Suatu Waktu Tertentu Dan AtasSyaratSyarat Yang Ditentukan Oleh UndangUndang.

Pada pasal 1963 berbunyi: Siapa Yang Dengan Itikad Baik, DanBerdasaarkan Dengan Suatu Alas Hak Yang Sah, MemperolehSuatu Benda Tak Bergerak, Suatu Bungan, Atau Suatu PiutangLain Yang Tidak Harus Dibayar Atas Tunjuk, Memperoleh Hak MilikAtasnya Dengan Jalan Daluwarsa, Dengan Suatu PenguasaanSelama 20 Tahun.Hal. 22 dari Hal.26 Putusan No.11/PDT/2019/PT MKS Pada pasal 1965 berbunyi : Itikad Baik Selamanya HarusDianggap Ada, Sedangkan Siapa Yang Menunjuk Kepada SuatuItikad Buruk Diwajibkan Membuktikannya

Pada pasal 1967 berbunyi : Segalah Tuntutan Hukum Baik YangBersifat Perbendaan Maupun Yang Bersifat Perseorangan, HapusKarena Daluwarsa Dengan Lewatnya Waktu Tiga Puluh Tahun,Sedangkan Siapa, Yang Menunjukan Akan Adanya Daluwarsa ItuTidak Usah Mempertunjukkan Suatu Alas Hak, Lagipula TakDapatlah Dimajukan Terhadapnya Sesuatu Tangkisan YangDidasarkan Kepada Itikadnya Yang Buruk.Berdasarkan halhal tersebut diatas, pembanding mohon kepada KetuaPengadilan Tinggi Sulawesi Selatan agar berkenan untuk menerimahpermohonan

Bukti tulisBukti saksiPersangkaanPengakuan29 5SumpahBahwa sesuai bukti yang tertulis yang dimiliki para PENGGUGAT/ paraTERBANDING/para PEMBANDING/ para pemohon BANDING adalah bukti yangberada diatas bukti saksi yang dimiliki para TERGUGAT/para PEMBANDINGsehingga harusnya lebih dipertimbangkan oleh Judex Factie.Berdasarkan pasal tersebut ditas dapat disimpulkan bahwa kekuatan bukti tertulisP1.1,P1.2,P1.3.P1.4, yang dimiliki para PENGGUGAT/ para TERBANDING,telah Daluwarsa dan, P1.5, P1.6, P1.7, P1.8

sejak tahun 1975 sampai dengan sekarang takHal 9 dari 26 hal Put.No.72/PDT/2017/PT.MTRterputusputus, tak terganggu, dimuka umum dan secara tegas, sebagai pemilik 41tahun, jangka waktu sudah Daluwarsannya adalah 20 tahun, apabila didasarkanalasalas hak yang sah atau 30 tahun telah Daluwarsa sesuai bunyi pasal 1963KUH perdata dan pasal 1967 KUH perdata berbunyi semua tuntutan hukum, baikyang bersifat kKebendaan maupun yang bersifat perorangan, Hapus karena lewatwaktu dengan lewatnya waktu 30 tahun,

sedangkan orangorang yang menunjukadanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnyatak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada etikat buruk.Contoh : adanya Daluwarsa yaitu seseorang memiliki tanah pekarangan akantetapi tidak diketahui miliknya secara berturutturut selama 30 tahun tanpa adayang permasalahkannya maka yang bersangkutan memperoleh sesuatu karenalewat waktuBahwa, mengenai lewatnya waktu daluwarsa, dimana kalu dilihat dari waktumenurut UNDANGUNDANG

PENGGUGAT/ TERBANDINGmerampas surat tersebut yang katanya hanya untuk mengamankansajaBahwa para TERGUGAT/ para PEMBANDING sangat keberatan danmenyatakan dengan tegas menolak, atas putusan pengadilan negeri klas I.brababima tertanggal 06 februari 2017 dalam perkara perdata No57/pdt.G/2016/PN.R.B.1, yang mengabulkan gugatan para PENGGUGAT/TERBANDING/ dan menolak para TERGUGAT/ para PEMBANDINGkarena para PENGGUGAT/ TERBANDING memiliki berupa bukti yangdiajukan yaitu P1.1 sampai dengan P1.4, telah Daluwarsa

Kepada PENGGUGAT/ TERBANDING atas nama H.syamsudin seluas 1Ha orang tua kandungnya muhammad fadlin selaku PENGGUGAT/TERBANDING tersebut.Apakah perbuatan melawan hukum atau ganti rugi berlaku diatas obyeksengketa tanah , yang telah Daluwarsa, telah dikuasai sudah 41 tahunsampai dengan sekarangPasal 1865 setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau,menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untukmembantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu ataukejadian yang

Keputusan Nomor141/05.PD/404.5.5.10/2002 tanggal 8 Mei 2002 sehingga sudah benarTergugat menerbitkan keputusan a quo dan apabila Penggugatmempermasalahkan hal tersebut maka sebagaimana eksepsi Tergugat perkaraini telah DALUWARSA atau LEWAT WAKTU ;Bahwa menanggapi posita Penggugat poin 12 yang pada intinya menguraikankepentingan Penggugat telah dirugikan karena seharusnya Penggugat telahdiberikanLd.22diberikan atau diterbitkan keputusan yang baru sejak tahun 2002 maka haltersebut menjadi jelas dan

cermat, dimana sengketa Tata Usaha Negara yangdisampaikan oleh Penggugat mengalami DALUWARSA atau LEWATWAKTU karena Penggugat secara yuridis formal mengakui adanyakepentingan yang dirugikan pada tahun 2002 yaitu sejak diterbitkannyaPeraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 sehingga apabilaPenggugat baru mempermasalahkan keputusan a quo yang merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari Keputusan Nomor 141/05.PD/404.5.5.10/2002tanggal 8 Mei 2002 maka secara hukum hal tersebut telah lewat

Perlu diperhatikansengketa Tata usaha Negara telah mengalami Daluwarsa atau Lewat Waktudalam pengajuannya.

Tentang gugatan Penggugat daluwarsa atau lewat waktu ;39Bahwa Surat Keputusan obyek sengketa adalah satu kesatuan yang tidakterpisahkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Cemandi Nomor :141/05.PD/404.5.5.10/2002 tentang Pengesahan Pengangkatan PerangkatDesa Cemandi dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun.

Namun hal itu tidakdilakukan oleh Penggugat sehingga apabila Penggugat mengajukan gugatanhanya dengan dasar Surat Keputusan Nomor 03 Tahun 2012 semata, makagugatan Penggugat daluwarsa atau lewat waktu ; 2.

Pdt.G/2015/PN.Kdi Penggugat yang diberi kuasa padatanggal 24 Maret 2015 bertindak atas nama Penggugat VIl yang mengirimsurat ke BPN Kota Kendari yang intinya perihal saksi ahli secara hukumPenggugat telah mengetahui objek sengketa sejak diberi kuasa olehPenggugat VIl, sehingga gugatan Penggugat diajukan telah melebihitenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 UndangUndang No. 5Tahun 1986 Jo UndangUndang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan TataUsaha Negara Kendari, oleh gugatan Penggugat telah daluwarsa

olehTergugat mohon untuk ditolak saja karena telah Tergugat uraikan padapointpoint yang saling berkaitan satu sama lainnya ; Berdasarkan halhal yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat mohonkepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan memutuskan perkara inidengan menyatakan sebagai berikut : 22+ 2 222 00222Dalam EksepsSi ; 22 noo een nnn ne nnn ne nnn cc ene ne nee cece nnnMengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; Menyatakan gugatan Penggugat untuk ditolak ; Menyatakan gugatan Penggugat telah daluwarsa

Adapun syarat formal yang dilanggar Penggugat dalam perkara Aquo yaitu;Daluwarsa / Lewat Waktu mengajukan Gugatan :1. Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) mensyaratkan bahwa:Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sejak saatditerima atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara.2.

tahapan Pengumuman Pemenang, sehingga dengandemikian ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan yang berlakudalam perkara aquo adalah: gugatan hanya dapat diajukan dalamtenggang waktu 90 hari dihitung sejak hari pengumuman obyek gugatantersebut, sehingga setelah dilakukan perhitungan tenggang waktu dimulaidari Waktu Pengumuman pemenang lelang sampai dengan waktuPendaftaran / Pengajuan Gugatan Perkara A quo di Pengadilan TataUsaha Negara Palu, diperoleh fakta hukum bahwa gugatan Pengggugattelah daluwarsa

BERMUDA MANDIRI BRILIANpada tanggal 16 April 2018, dan diumumkan melalui Portal LayananPengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada tanggal 17 April 2018,sedangkan Gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 18 Juli 2018,dimana telah melewati tenggang waktu 90 hari, yaitu 93 hari(sembilan puluh tiga) hari, atau gugatan Penggugat telah daluwarsa /lewat waktu 3 (tiga) hari, sehingga sudah sepatutnya gugatanPenggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Penetapan Pemenang Lelang CV.

PERMANA KARYA pada tanggal16 April 2018, dan diumumkan melalui Portal Layanan PengadaanSecara Elektronik (LPSE) pada tanggal 16 April 2018, sedangkanGugatan Penggugat diajukan pada tanggal 18 Juli 2018, dimana telahmelewati tenggang waktu 90 hari yaitu 94 Hari (Sembilan puluhempat) hari, atau gugatan Penggugat telah daluwarsa / lewat waktu 4(empat) hari, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugatdinyatakan tidak dapat diterima. Penetapan Pemenang Lelang CV.

CIPTA BERKAH MANDIRI padatanggal 16 April 2018, dan diumumkan melalui Portal LayananPengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada tanggal 18 April 2018,sedangkan Gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 18 Juli 2018,dimana telah melewati tenggang waktu 90 hari yaitu 92 Hari (Sembilanpuluh dua) hari, atau gugatan Penggugat telah daluwarsa / lewatwaktu 2 (dua) hari, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugatdinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).4.

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat Tentang Gugatan Telah Melewati Tenggang Waktu (Daluwarsa);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak

PerMA RI No. 6Tahun 2018, maka gugatan Penggugat yang diajukan dalamgugatan a quo teah melewati Jangka Waktu (Daluwarsa), olehkarenanya beralasan hukum Gugatan Penggugat untuk patutdinyatakan tidak dapat diterima ( niet onvenkelijke verklaard ).Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel)a.

Gugatan Penggugat yang Diajukan Dalam Gugatan a quo Telah MelewatiTenggang Waktu Gugatan (Daluwarsa).Bahwa obyek perkara a quo (SHM No. 04667/Kel.

memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dan kepentingan ParaPenggugat yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa in litis,sebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap aspek formal mengenai tenggang waktupengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim sekaligusmempertimbangkannya bersamaan dengan eksepsi Tergugat angka (3) yangmendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktugugatan (daluwarsa

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun2018;Halaman 34 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 65/G/2021/PTUN.SMGMenimbang, bahwa oleh karena pengajuan gugatan Para Penggugattelah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukangugatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat yangmenyatakan gugatan yang diajukan Para Penggugat telah melewati tenggangwaktu gugatan (daluwarsa) sudah beralasan hukum dan dinyatakan diterimasehingga eksepsi Tergugat selebihnya tidak relevan

sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan UndangUndangNomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan MahkamahAgung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian SengketaAdministrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIDALAM EKSEPSI Menerima Eksepsi Tergugat Tentang Gugatan Telah Melewati TenggangWaktu (Daluwarsa