surat peringatan 3 dan menolak terhadap pemutusan hubungankerja yang semenamena dan melecehkan Penggugat, dimana Penggugat merasa bahwadirinya telah bekerja dengan baik dan selalu mencapai target penjualan dan justru paraTergugatlah yang tidak memberikan bonus penjualan kepada Penggugat ;Menimbang bahwa dalam Surat Perjanjian Ikatan Kerja (SPIK) yang telah ditandatangani Penggugat dengan pihak Tergugat, tidak terdapat klausul atau pasal pasal yangmengatur secara tegas mengenai target penjualan dan sangsi

Nomor 416 K/Pdt.SusPHI/2014melanggar Peraturan Perusahaan dan masih dapat dikatakan ringan sehinggaseharusnya hanya dikenakan sangsi berupa Surat Peringatan (SP) sesuai Pasal161 undangundang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 161:1 Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diaturdalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama,pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepadapekerja/buruh yang bersangkutan diberikan

memohon agar Anak dijatuhi hukuman yangseringanringannya, Hakim akan menanggapi dan mempertimbangkan pendapatHalaman 18 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Bglorangtua Anak tersebut dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dankeadaan yang meringankan terhadap diri Anak tersebut;Menimbang, bahwa terhadap pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatanmemberikan pendapat yang pada pokoknya sesuai dengan rekomendasi laporanhasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), yaitu agar Anak agar diberi sangsi

pidanaberupa "Pidana dengan syarat pengawasan" sesuai bunyi pasal 71 ayat huruf b no.3 UU RI NO. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Menimbang, bahwa terhadap pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatantersebut, mengenai pemberian sangsi pidana berupa "Pidana dengan syaratpengawasan" terhadap Anak , pada dasarnya Hakim tidak sependapat oleh karenaberdasarkan fakta hukum di persidangan Anak mengakibatkan Anak korbanmersakan hal hal yang tidak diinginkan oleh Anak korban yakni merasa sakit

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ada penekanandari Pimpinan tentang pelanggaran pelanggaran yangberat dilingkungan INI diantaranya kasus ilegalloging dengan sangsi di Pecat, serta sudah pernahmendapat penyuluhan dari Pimpinan termasukpengarahan dari Dan Sub Denpom IV/3 1 Blora.15MenimbangMenimbangMenimbangBerpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebuttelah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidanasebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidanayang tercantum dalam:Pasal 50 (3) huruf (h) Jo Pasal 78

Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa adapenekanan dari Pimpinan tentang pelanggaranpelanggaran yang berat dilingkungan INI diantaranyakasus ilegal loging dengan sangsi di Pecat,' sertasudah pernah mendapat penyuluhan = dari Pimpinantermasuk pengarahan dari Dan Sub Denpom IV/3 1Blora.Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapibebrapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militerdalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatsebagai berikut:1.

CiptomangunKusumo sebesar RP. 50.723.268 (Copy dari copy / tidak ada aslinya);Surat berupa buku tentang Tanggung jawab Hukum dan Sangsi bagi dokterkarangan dr. Hj. Anny Isfandyarie Sp.An, SH halaman 7 (Copy dari buku)(Copydari buku);Surat berupa buku tentang Tanggung jawab Hukum dan Sangsi bagi dokterkarangan dr. Hj.

Apabila Tergugat tidak bisamenyerahkan dalam keadaan baik maka dikenakan sangsi berupadenda sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah)perhari yang dihitung terusmenerus hingga obyek sengketa itudiserahkan kepada Penggugat;6. Bahwa kemudian menjelang tanggal jatuh tempo pembayaranyang ditentukan, yakni pada Tanggal 24 September 2006,Tergugat dengan itikad buruk sengaja menghindari pembayarandari Penggugat. Penggugat sudah berulangkali mencarikeberadaan Tergugat namun tidak berhasil.

Kerugian Materiil: berupa kerugian yang sudah diatur didalam akta sesuai Pasal 5, yakni kerugian Penggugat tidakbisa menguasai obyek sengketa sejak penandatangananakta, sehingga Tergugat dikenakan sangsi membayardenda sebesar Rp 250.000, (dua ratus lima puluh riburupiah) perhari yang dihitung terusmenerus sejak Tanggal26 Maret 2006 hingga Tergugat menyerahkan barang obyeksengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan amandan menandatangani akta jual beli dihadapan PPAT;b.

Bahwa karena merasa tidak ada dampak dan sangsi yang tegasterhadap Terdakwa dalam perkawinannya...kawinannya yang kedua maka pada tanggal 1 Oktober 2004, Terdakwamenikah lagi yang ketiga dengan Saksi 2 secara di bawah tangantanpa seijin istri pertama (Sdri.Ani Karyani) maupun KomandanKesatuan bertempat di rumah orang tua Saksi 2 di Kp.Andir Rt.03/13Kec.Cipatat Kab.Bandung, yang menikahkan adalah Bapak Abdul QudusIrfan dengan disaksikan oleh Bapak Edi Heriyanto, Bapak Adit(sebagai Wali Nikah) dan

Bahwa dengan perkawinannya yang kedua Terdakwa merasa tidakada tindakan atau sangsi hukum yang tegas kecuali hanya denganpenjatuhan hukuman disiplin sehingga dengan menceraikan isterikedua nya maka persoalannya dianggap selesal, Cara carapenyelesaian pelanggaran hukum seperti ini ternyata tidak efektifsehingga prajurit yang bersangkutan merasa pelanggaran hukum dapatdianulir dengan membatalkan perkawinannya dengan selembar kertastalak sehingga hal inilah yang membuat Terdakwa nekat melakukanperkawinan

selama satu minggu kemudiantinggal di rumah orang tua Pemohon selama dua hari setelah itu berpisah;Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 5 Meitahun 2014 tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisinandan pertengkaran;Bahwa saksi 2 (dua) kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkarketika mereka bertemu di Jalan Untung Suropati; Bahwa yang menjadi penyebabnya dikarenakan Termohon melaporkanPemohon dengan laoran menelantarkan anak dan isterinya sehinggaPemohon mendapat sangsi

Bahwa menurut cerita Termohon yang menjadi penyebabnya dikarenakanTermohon melaporkan Pemohon dengan laporan menelantarkan anak danisterinya sehingga mendapat sangsi dari atasannya; Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 6 (enam)tahun lamanya; Bahwa Pemohon bekerja sebagai Polisi Aktif, akan tetapi saksi tidakmengatahui nominal penghasilannya; Bahwa Pemohon tidak ada penghasilan lain; Bahwa seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Alviano saatini diasuh dan dirawat oleh Termohon

Agar pihak pengusaha dalam hal ini PT Harapan Sawit LestariKecamatan manis mata tidak memberikan sangsi berupapemutusan hubugan kerja terhadap pekerja saudara Cecep M.Ramdan dengan pertimbangan bahwa keberadaan saudaraCecep M.

selama 6 bulan, bahwa setelahpembayaran upah proses selama 6 bulan berakhir pada tanggal 27 Februari2020,maka hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhirkarena unsur upah,perintah dan pekerjaan sudah tidak terpenuhi , karena :7.1 Bahwa berdasarkan PKB Tahun 20172019 Pasal 21 tentangUpah Dalam Masa Skorsing ayat 1 Kepada Karyawan yangdikenakan tindakan skorsing ,naka selama dalam masa skorsingkepadanya dibayarkan upah sesuai dengan ketentuan yangberlaku :7.2 Bahwa Kesalahan Berat dengan sangsi

MineControl Centre (MCC) ;Bahwa unit dalam keadaan rusak maka operator tidak wajib untukbekerja bahwa itu ada kode A yaitu perbaikan selama 78 jamsedangkan kode AA itu parkir tidak boleh dioperasikan ;Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi unit 82562 karena unitunittersebut banyak ;Bahwa sebagai pengawas lapangan, sebelumnya saksi tidakmendapatka informasi kerusakan unit tersebut ;Bahwa unit dalam keadaan rusak kalau kode A di operasikan itu adasangsinya malah lebih berat operator langsung dapat sangsi

menyatakan terdapat kerusakan ;Bahwa pada saat Penggugat di investigasi oleh perusahaan(Tergugat), saksi tidak ikut karena saksi mulai cuti ;Bahwa kejadian insiden saat saksi akan pulang sehingga pemeriksaandi limpahkan kepada pengawas lapangan shift selanjutnya ;Bahwa sebelumnya pernah terjadi PHK pada teman saksi jugainformassinya menabrak tetapi menerangkan tidak jujur mungkinkarena takut maka kena fungsi PHK ;Bahwa ketika operator mengetaui kondisi bahaya tetapi tetap dilakukanoleh operator mendapat sangsi

paling pertama teguran kenapa kondisiyang begitu dioperasikan ;Bahwa atas kejadian insiden Penggugat jika saja Penggugatmenyampaikan hal yang jujur, maka sangsi yang diterima hanyasebatas surat peringatan Il (SPIl) ;Bahwa sebelum bekerja operator selalu melakukan P2H ;Bahwa saksi tidak pernah mengetahui pintu unit sering terouka sendiri ;Bahwa sebatas pintu tidak tertutup operassinya harus di stop dulukarena debu masuk kasihan operatornya kalau pintunya terouka sangatberbahaya ;Bahwa kalau pintu

dengan faktanya datanya yang dilapangan dan itu diperkuatdengan keterangan saksi yang lain ;Bahwa kesaksian dari operator yang menggunakan unit yang samaseperti Penggugat tidak pernah mengalami pintu unit terouka sendiri ;Bahwa investigasi wajibdilakukan terhadap semua insiden yang terjadiguna mencari akar masalah dan memberikan rekomendasi perbaikanagar dikemudian hari tidak terjadi kejadian yang sama ;Bahwa tim investigasi diberi kewenangan oleh manajemen untukmemberikan rekomendasi pembinaan dan sangsi

Namun Tergugat sudah berubah dantidak pernah lagi berhubungan dengan wanita lain selain Penggugat; Bahwa benar bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumahsejak bulan Februari tahun 2019; Bahwa sekarang Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di DesaJambi Tulo sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugatdi Desa DESA; Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat danTergugat, namun tidak berhasil; Bahwa Tergugat masih sangsi dengan Penggugat dan tetap inginmempertahankan

terus berkelanjutan bahwa masapenahanan rumah atau penahanan kota tidak pernah diperhitungkansebagai pengurangan lamanya masa hukuman.Hal. 8 dari 10 Halaman Put.No.232/Pid.Sus/2014/PT.SmgMenimbang, bahwa terhadap kontra memori banding dari Terdakwamelalui Penasihat Hukum Terbanding pada pokoknya mengemukakansebagai berikut : Bahwa Terdakwa pendapat Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwaHakim Pemeriksa Tingkat Pertama telah lalai dalam penerapan hukumacara atau ada kekurangan lengkap dalam menjatuhkan sangsi

Maksud,menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan.Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah Bahwa UnsurMelawan Hukum (wederrechtelyk) adalah maksud perbuatan itu tidak mengindahkan Normanorma hukum yang berlaku dan melanggar peraturan hukum yang ada sangsi pidananya, danjuga bertentangan dengan asasasas hukum tidak tertulis maupun asasasas yang bersifat umummenurut kepatutan dalam masyarakat.Dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa terdakwa

Sel.Bahwa didalam UndangUndang jabatan Notaris UndangUndang No.30Tahun 2004 ada Pasal 85 berbunyi jika Notaris dalam menjalankanprofesinya tidak sesuai dengan peraturan dan sumpah jabatan, makadapat dikenakan saksi berupa sangsi paling ringan berupa teguran lisandan sangsi paling berat diberhentikan dengan tidak hormat ;Bahwa jika terbukti dalam pemeriksaan Notaris tersebut telahmenyimpang dari Sumpah jabatan, maka tidak bisa dikenakan sangsi ;Bahwa tergantung dari proses yang berkaitan, sangsi Notaris

Sel.Bahwa Pembatalan akta oleh Notaris jika para pihak tidak dalamsengketa membatalkan akta otentik, pada saat para pihak bersengketapembatalan ditetapkan melalui penetapan Pengadilan ;Bahwa MPN Pengawas Notaris dipasal 13 mengatur apabila Notarisdikenakan sangsi administrasi yang memberhentikan adalah MajelisPengawas Notaris ;Bahwa apabila Notaris diberhentikan namun akte belum pernahdibatalkan apabila Notaris ditindak pidana, maka akta yang dibuatnyapunsecara otomatis batal demi hukum ;Bahwa Dalam

Didalam pemeriksaanpemeriksaan Notarisdidalam melakukan pelanggaran profesi sangsi pertama adalah teguranlisan, skorsing, pemberhentian sementara maksimal 6 bulan danpemberhentian dengan tidak hormat, pemberhentian dengan tidakhormat itu ada di pasal 13 dan 12 undangundang jabatan notaris yaknijika notaris melakukan pelanggaran berat, pelanggaran berat adalahpelanggaran yang dengan ancaman pidana diatas 5 (lima) tahun.

Bahwa yang bersangkutan dipanggil lalu diperiksa kalau terbuktimelakukan pelanggaran, maka dikenakan sangsi ; Bahwa yang menjalankan operasional perkembangan PT.Adhi KartikoPratama adalah pak Susantio ; Bahwa sepengetahuan saksi pak Susantio tidak pernah memberikanatau membagi hasil dari operasional itu kepada pak Simon dan kawankawan ; Bahwa terkait pertemuan tersebut yang meminta mempertemukanmereka atas permintaan pak Ivi Djaya Susantio ;Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Kesimpulantertanggal

Mengajak keluar anakanak saya untuk bermain danmenginap dikediaman rumah saya sewaktu waktu saya menginginkannya.Apabila terjadi Kekerasan atau perbuatan yang melukai serta dapat menjatuhkanmental anakanak saya yang dilakukan oleh ibu kandung anakanak sayaataupun dilakukan oleh orang lain yang telah masuk didalam kehidupanpengugat dan serta keluarga besar dari pengugat, maka hak asuh terhadap anakanak saya diberikan kepada saya secara sah dan sesuai undangundang danhukum yang berlaku, serta memberi sangsi

kepada ibu kandung dari anakanaksaya selaku pengugat, beserta semua keluarga besar dari pengugat untuk tidakdiperbolehkan menemui anakanak saya sampai kapan pun.Apabila suatu saat dengan sengaja atau dengan ketidak sengajaan pengugat,menghalangi atau pun menjauhkan anakanak saya dengan saya selaku Bapakkandung dari anakanak kami, maka hak asuh terhadap anakanak sayadiberikan kepada saya secara sah dan sesuai undangundang dan hukum yangberlaku, serta member sangsi kepada ibu kandung dari anakanak

yang nyata didalam mengambilkeputusannya yang membenarkan tindakan PHK yang dilakukan oleh TermohonPeninjauan Kembali dengan didasarkan pada pasal 65 ayat 14 Perjanjian KerjaBersama (PKB).1 Bahwa kalau pun mogok kerja yang dilakukan oleh Pemohon PeninjauanKembali dinyatakan tidak sah atau tidak sesuai dengan peraturan yangberlaku, maka seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi serta YangMulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Klas IA Bandung didalam menerapkan sangsi

Melakukanmogok kerja tanpa prosedur yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini/ peraturan perundangundangan tanda baca "/ " adalah bersifat alternatifbukan komulatif, maka dengan demikian mogok kerja yang dilakukan olehPemohon Peninjauan Kembali tidak juga diwajibkan mengikuti pasal 70PKB tetapi mogok kerja dapat dilakukan sesuai dengan peraturanperundangundangan,bahwa selanjutnya kalaupun mogok kerja yangdilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak sesuai peraturanperundangundangan maka sangsi

KepalaBadan Narkotika Nasional Sestama u.b Karo Kepegawaian dan Organisasi ;Bahwa terkait dengan surat penolakan tersebut, Pemohon telahmengajukan Surat Pernyataan yang ditandatangai oleh Pemohon tertanggal11 Agustus 2020 yang isinya Pemohon tetap melanjutkan permohonan ceraiterhadap Termohon dan bersedia menerima segala sangsi yang dijatuhkankepada Pemohon ;Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonannya mendalilkanrumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihnan danpertengkaran sejak

Kepala Badan Narkotika Nasional Sestama u.b Karo Kepegawaiandan Organisasi;Menimbang, bahwa terkait dengan surat penolakan tersebut,Pemohon telah mengajukan Surat Pernyataan yang ditandatangai olehPemohon tertanggal 11 Agustus 2020 yang isinya Pemohon tetapmelanjutkan permohonan cerai terhadap Termohon dan bersedia menerimasegala sangsi yang dijatunkan kepada Pemohon, dengan demikianketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983dikesampingkan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah

Kasasi (dahulu Para Penggugat) telah sesuai denganketentuan yang diatur dalam peraturan perundangundangan, makamogok kerja yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi (dahuluPara Penggugat) adalah sah, sehingga sanksi PHK yang dilakukanoleh Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) kepada Para PemohonKasasi (dahulu Para Penggugat) tidak sah dan batal demi hukum.Kalaupun Mogok kerja yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi(dahulu Para Penggugat) tidak sah quot non maka hal tersebuttentu saja tidak sampai pada sangsi

batal demi hukum karena bertentangan denganketentuan Pasal 142 ayat (1) dan (2) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 Tentangketenagakerjaan;1 Bahwa Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat)menolak pertimbangan hukum Judex facti sebagaimanaternyata dalam putusan a quo pada paragraf ke 3 halaman27 yang pada pokoknya menguraikan :Hal 15 dari 23 hal Put No.808 K/PDT.SUS/201016"menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelis hakimberkesimpulan Pasal 70 ayat 1 sampai dengan ayat (6) dengan sangsi

Tergugat suka minumminuman keras bersama temantemannya dantergugat tidak segan menganiaya orang lain akibat dari perobuatannyatersebut Tergugat di sangsi pidana penjara selama 19 tahun dan saat iniTergugat beradadi;b. Bila Terjadi perselisihan tau pertengkaran Tergugat selalu melakukankekerasan fisik terhadap diri Penggugat;c. Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tanggaantara Penggugat dan Tergugat;d.

putusan; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusanini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telahtercantum dalam putusan ini ;TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatadalah sebagaimana terurai di atas ; Menimbang, bahwa Penggugat yang bekerja sebagai PNStelah diberi kesempatan untuk meminta ijin cerai darei atasannamun telah diberi waktu 6 bulan ternyata belum ada suratijin tersebut dan Penggugat telah menyatakan tetap padapendiriannya, meskipun ada sangsi