Ditemukan 2223 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 30-05-2013 — Putus : 20-08-2013 — Upload : 17-11-2013
Putusan PA SLEMAN Nomor 699/Pdt.G/2013/PA.Smn
Tanggal 20 Agustus 2013 — PENGGUGAT TERGUGAT
140
  • .: 74; yang menentukan bahwaPengadilan Negeri dalam perkara perceraian diwajibkan secara mandiri (Self Standing)mengadakan pemeriksaan tentang benarnya alasan yang dikemukakan untuk menentukanperceraian itu, jo. Pasal 54 UndangUndang Nomor 7 Tahun = 1989;Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengandung adanya perselisihan batinantara Penggugat sebagai isteri dengan Tergugat sebagai suami, maka berdasarkan Q. S.AnNisa: 35, jo.
Register : 27-01-2020 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 14-04-2020
Putusan PA KOTA BANJAR Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Bjr
Tanggal 14 April 2020 — Penggugat melawan Tergugat
137
  • PUTUSANNomor 55/Pdt.G/2020/PA.BjrZV +I %SELF)DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara cerai gugat antara:Penggugat, tempat tanggal lahir, Banjar, 30 Agustus 1994, agama Islam,pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga,tempat kediaman semula di Kabupaten Pandeglang,Provinsi Banten, sekarang di Kota Banjar, sebagaiPenggugat;melawanTergugat
Register : 10-11-2009 — Putus : 10-12-2009 — Upload : 26-07-2011
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 792/Pdt.G/2009/PA.JP
Tanggal 10 Desember 2009 — PT. BANK SYARIAH MANDIRI Perseroan Terbatas,I. MAJELIS ARBITER BASYARNAS dan II. PT. ATRIUMASTA SAKTI
1083557
  • telah tidak membayarbiaya Notarissesuai ketentuan Syarat Syarat Pembiayaansebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (4) Akad AIlMurabahah No.53;(c) TERMOHON II telah tidak menyerahkan self financingsesuai ketentuan ketentuan Syarat Syarat Pembiayaansebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (23) Akad AIlMurabahah No.53.Terkait dengan persyaratan dalam Akad Murabahah bahwaTERMOHON II harus menyerahkan IMB sebelum PEMOHONmelakukan pencairan pembiayaan tahap kedua danseterusnya, Majelis Arbiter telah mengesampingkan
    bertahap sesuaidengan proses penyelesaian proyek yaitu) kesemuanya setelahnasabah memenuhi persyaratan, antara lain sebagai berikut:Pasal 3 ayat (4) Nasabah telah menyetor dana untukpembayaran biaya administrasi, notaris, danbiaya biaya lainnya yang berkaitan denganpasilitas pembiayan yang diberikan .Pasal 3 ayat (10) Nasabah telah menunjukkan seluruh dokumenasli serta foto copynya yang berhubungandengan perizinan pembangunan Rukan ~~ SohoCarbela Square.Pasal 3 ayat (23) Nasabah telah menyetor Self
    addendum yang ada di pasal 18penutup, dan terhadap hal itu majelis hakim menganggapbukanlah penambahan akan tetapi sebagai penegasan terhadapHal. 89 dari 94 hal.Put.No.792 /Pdt.G/200 9/PA.JPsesuatu yang telah ada dan telah diperjanjikan sebelumnya;Menimbang, bahwa selain fakta tersebut diatas,Termohon II ternyata telah mengabaikan persyaratan lainnya,yaitu. yang terdapat di pasal 3 ayat (4) dan pasal 3 ayat(23) akta al murabahah No.53/2005 yaitu. tidak membayarbiaya notaries dan tidak menyerahkan self
    dansimpulkan dari hal hal sebagai berikut Termohon II telah ternyata tidak memenuhi persyaratanyang dijanjikan dalam akta= al murabahah No.53/2005pasal 3 ayat (10) yakni berupa IMB yang merupakandokumen penting, yang dijanjikan sebelumnya selesaidalam hitungan bulan sejak tahun 2004 sampai dengansekarang belum juga diselesaikan ;* Termohon II telah ternyata mengabaikan persyaratanpasal 3 ayat (4) dan pasal 3 ayat ( 23 ) akta almurabahah, yaitu) berupa pembayaran biaya notaries dantidak menyerahkan self
Register : 06-01-2015 — Putus : 25-05-2015 — Upload : 10-06-2015
Putusan PA UNAAHA Nomor 10/Pdt.G/2015/PA Una.
Tanggal 25 Mei 2015 — Penggugat melawan Tergugat
106
  • PUTUSANNomor 0010/Pdt.G/2015/PA Una.Zee) %SELF =DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusandalam perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, PekerjaanWIRASWASTA, Tempat tinggal di Kecamatan Unaaha,Kabupaten Konawe, sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan STM, PekerjaanWiraswasta, Tempat
Register : 04-07-2018 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PA LUWUK Nomor 313/Pdt.G/2018/PA.Lwk
Tanggal 1 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
107
  • PUTUSANNomor 313/Pdt.G/2018/PA.LwkZe Neh .SELF I DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara cerai gugat antara:PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS,tempat kediaman di Desa Rusa Kencana, KecamatanToili, Kabupaten Banggai, sebagai Penggugat;MelawanTERGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaanPensiunan Guru
Putus : 10-06-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 192/B/PK/PJK/2015
Tanggal 10 Juni 2015 — PT. ASIA MOBILE vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3510 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 192/B/PK/PJK/2015Bahwa UndangUndang Pajak di Indonesia Menganut Sistem Self Asessmentbahwa wajib pajak dapat membetulkan sendiri namun dalam hal ini setelahpemeriksaan baru ditemukan adanya kesalahan mencantumkan yangseharusnya masuk pada Koreksi Negatif Fiskal Lainnya, pada saat pemeriksaanbisa saja dan dapat saja dibenarkan atau dibetulkan oleh pemeriksa akankesalahan administrasi pengisian tersebut sebab Hakekat Pemeriksaanbukanlah mencaricari kesalahan Wajib Pajak tapi menguji Kepatuhan
Putus : 14-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 938/B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — PT. ARIYUS BERSINAR LESTARI JAYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
6642 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa falsafah dari UU KUP adalah memberikan kepercayaankepada masyarakat Wajib Pajak termasuk Pemohon untuk dapatmenghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yangterutang dengan prinsip self assessment, sehingga penentuanpenetapan besarnya pajak yang terutang berada pada Wajib Pajaksendiri ;Bahwa oleh karena itu Pemohon kemudian menghitung sendiriperedaran usaha berdasarkan nilai dari akta jual beli (AJB),memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terutangnyatersebut dengan menggunakan
Register : 08-06-2016 — Putus : 25-08-2016 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 681 / PID.B / 2016 / PN Bdg
Tanggal 25 Agustus 2016 — RMJ BAYU GHAUTAMA
11936
  • Media Lima Sekawan (MLS) memiliki kewajiban perpajakan yaitu,menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajibanperpajakannya (self Asessment) sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) UndangUndang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan yang antaralain CV.
    keterangan Saksi 10 sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa menerangkantidak berkeberatan ;Menimbang, bahwa telah didengar keterangan seorang Ahli BALIMINmemberikan pendapat dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Ahli bekerja pada Kantor Pajak bertugas sebagai Penelaah adalahmemproses surat keputusan terkait sengketa perpajakan ; Bahwa yang Ahli dapati tentang Terdakwa yaitu 7 Oktober 2013, sekira 3 tahunyang lalu Ahli dimintai keterangan oleh Penyidik bahwa ada dugaan pidana ; Bahwa Self
    Pajakberdasarkan UndangUndang Perpajakan diberi kewenangan untuk melakukanpemeriksaan;32Bahwa benar Surat Pemberitahuan (SPT) dan kaitannya dengan sistem SelfAssessmentsebagai berikut : sesuai pasal 1 angka 11 UU KUP, SuratPemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untukmelaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/ataubukan obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan.Bahwa dalam kaitannya dengan sistem Self
Putus : 19-03-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 938 B/PK/PJK/2013
Tanggal 19 Maret 2014 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT. KARTIKA CEMERLANG SEJATI
2612 Berkekuatan Hukum Tetap
  • diperbolehkanmenggunakan ThirdCountry Invoicing;Bahwa Direktur Jenderal Bea dan Cukai menetapkan barang impor Pemohon Bandingtersebut di atas menggunakan ThirdCountry Invoicing, yang mana ThirdCompanyInvoicing diberlakukan sama dengan ThirdCountry Invoicing sehingga tidakdiperbolehkan dalam skema ACFTA;Penjelasan:Bahwa Pemohon Banding telah melaporkan harga impor pada PIB dengan Nomor07000000009320100201000106 tanggal 1 Februari 2010, berdasarkan dan sesuaidengan ketentuan UndangUndang yang berlaku, yakni self
Register : 03-11-2014 — Putus : 25-03-2015 — Upload : 09-06-2015
Putusan PN KETAPANG Nomor 202_Pid_Sus_2014_PN-Ktp_Hukum_25032015_Pengolahan_Minyak_Tanpa_Izin_Pertambangan
Tanggal 25 Maret 2015 — UTIN LAILATUL KADRI Binti UTI ARBI
6015
  • Menurut saya surat tersebutadalah informasi tentang perhitungan pembayaranpajak yang bersifat Self Assestment, sehingga tidakharus saat itu juga dilakukan pengecekan asal barangoleh Dinas Pertambangan karena sudah ada laporanproduksi dan pernyataan asal barang dari pemohon.Bahwa Dasar perhitungan pajak adalah Pasal 4 danPasal 5 Perda Nomor 14 tahun 2001 tentang pajakmineral bukan logam dan batuan.
    Dan pengenaan pajak terhadap hasiltambang mineral bukan logam dan batuan didasarkanatas pengambilan mineral bukan logam dan batuandan dimanfaatkan dan bersifat Self Assement.Terhadap legalitas dan kegiatan usaha pertambangandinas pertambangan dan energy melakukanpengawasan sesuai PP No. 55 tahun 2011.Bahwa isi surat tersebut adalah agar kepala dinaspertambangan dan energy kab.
    Surattersebut diterima pada tanggal 26 januari 2012.Tersangka tidak melakukan klarifikasi kepada Sadr.ISMANTO SYAMSURI sebab berdasarkan perijinanyang ada PT.CML belum terdapat perubahankepemilikan ( managemen ) dan didalam dokumenpermohonan terdapat surat pernyataan asal usulbarang oleh managemen PT.CML Hasil Berita AcaraPemeriksaan Saksi ini apakah akan SdriBahwa pengenaan pajak terhadap mineral logam danbatuan bersifat self assestment yang artinya bahwapembayaran pajak dihitung sendiri oleh wajib
Putus : 25-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1720/B/PK/PJK/2017
Tanggal 25 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TH INDO PLANTATIONS
5118 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Suatu pemeriksaan pajak harusdidasarkan pada fakta ternuan yang didukung dengan pembuktian yang akurat.Sistim perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah sistim self assesment,artinya yang dilaporkan dalam SPT dinyatakan benar oleh wajib pajak.Pemeriksaan harus dapat memberikan pembuktian sebaliknya bahwa yangdilaporkan itu belum benar didasarkan pada temuan dari hasil pemeriksaan danbukan dari suatu asumsi/taksiran;Bahwa selain itu, Pemeriksa/Peneliti Keberatan tidak dapat membuktikan bahwabenar
    Jelas artinya melaporkan asalusul atausumber dari objek pajak dan unsurunsur lain yang harusdilaporkan dalam Surat Pemberitahuan;Bahwa dalam sistem self assessment, pemeriksaan pajakmerupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap WajibPajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, apakahtelah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Register : 25-02-2015 — Putus : 30-07-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 41/PDT.SUS.PHI/2015/PN.BDG
Tanggal 30 Juli 2015 — SUBCHAN SAFARRI; LAWAN; PT. TECHNO INDONESIA;
6118
  • September 2014 tentang tuntutanTHR Sadr Yunika ;15.T15 : Surat Nomor 700/2629/WAS/X/2014 tanggal 9 September 2014,perihal Menindaklanjuti Laporan Pengaduan belum diberikan THR, yangdikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten bekasi ;16.T16 : Meeting Minutes tanggal 17 September 2014 tentang tuntutanTHR sdr Yunika dibantu Sdr Subchan, tanpa surat kuasa ;17.T17 : Surat Pengukuran Kompetensi Karyawan & Plan Improvenmentperiode Juli 2013Desember 2013 ;18.T18: Indeks Prestasi & Karakter (IPK) Karyawan (Self
    Assessment) Juni2014 ;19.T19: Indeks Prestasi & Karakter (IPK) Karyawan (Self Assessment)Desember 2018 ;20.
Register : 13-06-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN SUMBER Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN Sbr
Tanggal 27 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
BENY HARKAT ,SH,SE
Terdakwa:
STEVEN CHANDRA
6318
  • Sehinggaada juga penjualan offline untuk produkproduk HWI tersebut; Karyawan terdakwa ada 9 (Sembilan) orang, yaitu : MALA, SELF! danRINDA sebagai CS Stockist HWI; ROBIL dan RONI sebagai OB bertugasmembersihkan ruangan dan mengirim barang; NURFITRIYAH sebagai adminLazada; YASMIN sebagai admin JNE; META dan WINDA sebagai packingbarang.
    Sehinggaada juga penjualan offline untuk produkproduk HWI tersebut; Karyawan terdakwa ada 9 (Sembilan) orang, yaitu : MALA, SELF! danRINDA sebagai CS Stockist HWI; ROBIL dan RONI sebagai OB bertugasmembersihkan ruangan dan mengirim barang; NURFITRIYAH sebagai adminLazada; YASMIN sebagai admin JNE; META dan WINDA sebagai packingbarang. Bahwa obat tradisional dan kosmetika yang akan di produksi dan/ataudiedarkan harus terlebih dahulu mendapatkan izin edar yang dikeluarkan olehBadan POM RI.
Register : 28-10-2021 — Putus : 17-01-2022 — Upload : 17-01-2022
Putusan PN BATAM Nomor 637/Pid.Sus/2021/PN Btm
Tanggal 17 Januari 2022 — Penuntut Umum:
DESI SARI DEWI, SH
Terdakwa:
VINCENT KOH
14266
  • Some by me total care serum trial kit

    Korea

    281

    Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha

    42

    Innisfree Fila mint calming kit

    Korea

    9

    Kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha

    43

    AXIS-Y self

    perizinanberusahaKosmetik tidakNature republic snail memiliki38 Korea 1 .solution essence perizinanberusahaKosmetik tidakmemiliki39 Cicapair serum Korea 1 .perizinanberusahaKosmetik tidakMissha perfect cover memiliki40 Korea 3 .BB Cream perizinanberusahaKosmetik tidakSome by me total memiliki41 oo Korea 281 .care serum trial kit perizinanberusaha Halaman 6 dari 159 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2021/PN Btm Kosmetik tidak Innisfree Fila mint memiliki42 Korea 9 .calming kit perizinanberusahaKosmetik tidakmemiliki43 AXISY self
    KosmetiktidakLaneige dream .37 Korea 6 memilikibubble collection perizinanberusahaKosmetikNature republic tidak38 snail solution Korea 1 memilikiessence perizinanberusahaKosmetiktidak39 Cicapair serum Korea 1 memilikiperizinanberusahaKosmetiktidakMissha perfect a40 Korea 3 memilikicover BB Cream perizinanberusahaKosmetikSome by me total tidakAl care serum trial Korea 281 memilikikit perizinanberusahaKosmetiktidakInnisfree Fila a42 Korea 9 memilikimint calming kit .perizinanberusahaKosmetiktidakAXISY self
    bubblecollectionKoreaKosmetiktidakmemilikiperizinanberusaha 38Nature republic snailsolution essenceKoreaKosmetiktidakmemilikiperizinanberusaha 39Cicapair serumKoreaKosmetiktidakmemilikiperizinanberusaha 40Missha perfect cover BBCreamKoreaKosmetiktidakmemilikiperizinanberusaha 41 Some by me total care Korea 281 Kosmetik Halaman 90 dari 159 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2021/PN Btm serum trial kittidakmemilikiperizinanberusaha 42Innisfree Fila mint calmingkitKoreaKosmetiktidakmemilikiperizinanberusaha 43AXISY self
    memiliki37 Korea 6 .bubble collection perizinanberusahaKosmetik tidakNature republic snail memiliki38 Korea 1 .solution essence perizinanberusahaKosmetik tidakmemiliki39 Cicapair serum Korea 1 .perizinanberusahaKosmetik tidakMissha perfect cover memiliki40 Korea 3 .BB Cream perizinanberusahaKosmetik tidakSome by me total memiliki41 oo Korea 281 .care serum trial kit perizinanberusahaKosmetik tidakInnisfree Fila mint memiliki42 Korea 9 .calming kit perizinanberusahaKosmetik tidakmemiliki43 AXISY self
Register : 05-11-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PN TEGAL Nomor 41/Pdt.G/2018/PN Tgl
Tanggal 14 Februari 2019 — Divisi Self Employed Mass Market SMEC Regional Collection Kanwil Semarang Cq. PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk Cabang Tegal
2.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Cq. Dirjend Kekayaan Negara, Cq. Kantor KPKNL Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogjakarta, Kantor KPKNL Tegal
3.HERU SUMARTONO
8715
  • Divisi Self Employed Mass Market SMEC Regional Collection Kanwil Semarang Cq. PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk Cabang Tegal
    2.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Cq. Dirjend Kekayaan Negara, Cq. Kantor KPKNL Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogjakarta, Kantor KPKNL Tegal
    3.HERU SUMARTONO
    Divisi Self EmployedMass Market SMEC Regional Collection Kanwil Semarang Cq.PT.BankDanamon Indonesia, Tok Cabang Tegal selanjutnya disebut TERGUGAT ;2. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementrian Keuangan RepublikIndonesia, Cq. Dirjend Kekayaan Negara, Cq. Kantor KPKNL Wilayah JawaTengah dan Daerah Istimewa Yogjakarta Cq Kantor KPKNL Tegal, beralamatdi Jalan K.S. Tubun No. 12, Kota Tegal selanjutnya disebut TERGUGAT II;3.
Register : 08-12-2016 — Putus : 08-02-2017 — Upload : 08-05-2017
Putusan PN PALU Nomor 47/Pdt.Sus_PHI/2016/PN Pal
Tanggal 8 Februari 2017 — TASDIK S. ADU, pekerjaan Karyawan PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sopir(Driver) dan CS Bagian Chek Resi, alamat tinggal Jalan Nelayan RT 12/RW 04 Kelurahan Maesa,Kecamatan Parigi,Kabupaten Parigi Moutong,Sulawesi Selatan; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : ARISANTO PADIDI, SH, MH; EFRAIM JIMMY P, SH, MH; dan AFANDI, SE.-;BAHAL SIMANGUNSONG,-SH,-MH dan ASFAR,S.Sy; semuanya adalah Pengurus Koordinator Wilayah Sulawesi Tengah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KORWIL SULTENG KSBSI), DPC F. NIKEUBA SBSI Kota Palu dan Lembaga Bantuan Hukum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH KSBSI) Provinsi Selawesi Tengah pada Kantor Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Provinsi Sulawesi Tengah yang beralamat di Jln. Jalan Otto Iskandardinata,Lrg. Kumbara No. 39 C Palu, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri; berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Agustus 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu dibawah Nomor 92/SK/2016/PN.Palu tertanggal 02 Desember 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai ..................… PENGGUGAT ; L A W A N Pimpinan PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Palu cq. Resda Wahyuna, beralamat Kantor di Jln. Moh. Hatta No. 43 Palu, selanjutnya disebut ….… TERGUGAT ;
204152
  • diperoleh diri Penggugat;Menimbang, bahwa atas Gugatan tersebut, Tergugat telah menolakdengan mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :231.Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada point 1 (satu) yang benar adalahPenggugat masa kerjanya selama 2 tahun 10 bulan sejak tanggal 30 Oktober2013 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016 dari freelance dan menjadikaryawan PKWT (Vide T3,14,T5,T17 dan T24) dan awal mula masukkerja Penggugat adalah sebagai Pelaksana Driver dan jabatan terakhirsebagai Pelaksana Talk Self
    Sejahterawati menyatakan dimuka persidangan sudah mulaiaktif bekerja sejak awal Nopember 2013;b.Bukti keterangan saksi Penggugat Sdr.Rio Ramadhani yang menyatakanbahwa awal mula Penggugat masuk dengan jabatan pelaksana driver danketerangan saksi Tergugat atas nama Erick menjelaskan jabatan terakhirPenggugat adalah sebagai pelaksana Talk Self (Customer Service),adapunupah terakhir Penggugat yang diterima adalah Rp. 1.900.000, (satu jutasembilan ratus ribu rupiah) (Vide T7 dan T22);.
    Penggugat bekerja kepada Tergugat tidak terusmenerus sesuai dengan keterangan Saksi Tergugat Sdr.Erick yangmenjelaskan bahwa jabatan pelaksanaan Driver dan Talk Self adalahpekerjaan yang memiliki jangka waktu yang tidak terus menerus/sementarasifat kerjanya dikarenakan jabatan pelaksanaan driver sudah tidakdiberlakukan dan diurus oleh kurir, begitu juga jabatan pelaksanaan Talk Selfdihandle oleh tim kurir langsung menyerahkan barang ke penerima barangtidak dijemput oleh customer.
Register : 04-05-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 31-07-2017
Putusan PN TENGGARONG Nomor 2307/Pid.Sus/2017/PN Trg
Tanggal 20 Juni 2017 — ALUS ADI Bin PUTRA HAMNAN
39111
  • PT. 1 I/BPHP.XI3/2017 tanggal 27 Pebruari 2017.Bahwa dokumen angkutan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu(SKSHHK) adalah sebuah dokumen yang digunakan untuk menyertaipengangkutan kayu bulat dari TPK hutan, TPK antara, TPKKB danindustry primer serta kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer danserpih dari industry primer yang berasal dari hutan alam.Bahwa SKSHHK diterbitkan oleh karyawan pemegang izin yang memilikikualitas GANISPHPL selaku penerbit SKSHHK sesuai kompetensinyasecara self assessment
Putus : 17-07-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 278/B/PK/PJK/2012
Tanggal 17 Juli 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
14747 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jika data yang disampaikan oleh PemohonBanding dibantah atau dianggap salah oleh Pemohon Banding sendiri, maka tidak adakepastian dalam menetapkan dasar dalam menetapkan perhitungan penyerahan terutamaterkait dengan prinsip self assessment.
    Karena itu sejalan dengan sistem self assessment, PemohonBanding bertanggung jawab terhadap yang Pemohon Banding laporkan dalam SPT yangdidasarkan pada buktibukti dan seharusnya peneliti dapat menerima penjelasan sertabuktibukti yang telah Pemohon Banding berikan, dan mengabulkan seluruh keberatanPemohon Banding dengan membatalkan seluruh koreksi pemeriksa sesuai dengankenyataan yang sebenarnya;Bahwa perlu Pemohon Banding tegaskan bahwa penyerahan/penjualan Pemohon Bandingkepada perusahaan LG selama
Register : 01-04-2020 — Putus : 04-05-2020 — Upload : 05-05-2020
Putusan PT JAYAPURA Nomor 47/PID.SUS/2020/PT JAP
Tanggal 4 Mei 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : EKO WINARNO, S.H
Terbanding/Terdakwa : VELIESHA ANITA LENDINUSA Alias LISA
7222
  • menggunakan gergaji besi ditemukan 7 (tujuh) paket plastik klip beningmasingmasing berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan jenis sabu yang tersimpan didalam tabung filter solar ; Bahwa terdakwa mengakui bahwa benar 7 (tujuh) paket plastic klip beningberisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang diterima terdakwaadalah pesanan PONCO SUHARYANTO Alias PONCO (berkas perkara terpisah)sebanyak 4 (empat) paket masingmasing sebanyak 1 gram, pesanan FIFILESTARI Alias SELF
Register : 04-02-2020 — Putus : 25-02-2020 — Upload : 25-02-2020
Putusan PA KOTA BANJAR Nomor 77/Pdt.G/2020/PA.Bjr
Tanggal 25 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
105
  • PUTUSANNomor 77/Pdt.G/2020/PA.BjrZV +I %SELF)DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara cerai gugat antara:Penggugat, tempat tanggal lahir, Banjar, 8 Mei 1989, agama Islam,pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempatkediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasakepada Lela Siti Nuraladin, S.H., Advokat yang berkantor