Kuala Simpang sejak tanggal 13 November2018sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 13Desember 2018 sampai dengan Tanggal 10 Februari 2019;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 11Februari 2019 sampai dengan 12 Maret 2019;Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh,sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;Penetapan perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua PengadilanTinggi/ Tipikor

Dr.Syahrul Machmud, S.H M.HPanitera Penggantid.t.oNurul Bariah, S.HSalinan yang sama bunyinya oleh :Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehWakil PaniteraT. TARMULI, SHNIP. 19611231 1985 031029halaman 13 Perkara Pidana Nomor 86/Pid/2019/PT BNAhalaman 14 Perkara Pidana Nomor 86/Pid/2019/PT BNA

Perpanjangan Penahanan Pengadilan Tinggi Tipikor ke sejak tanggal 17Januari 2016 s/d 15 Pebruari 2016 ; 22022022020"9. Perpanjangan Penahanan Pengadilan Tinggi Tipikor ke Il sejak tanggal 16Pebruari 2016 s/d 16 Maret 2016 ; 2+ 2n2 none nen nne ennTerdakwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Oktober 2015didampingi Penasihat Hukum yang bernama : Yuliana Heriyantiningsih, SH.MH.pada Kantor Penasehat Hukum Yuliana Heriyantiningsih, SH.MH. & Rekan yangberalamat di JI.

PutusanPengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh Nomor 13/Pdt/2013/PTBNA.

Putusan PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh No. 08/Pdt/2013/PTBNA, tanggal 21 Februari 2013 ;Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan tersebut diatas oleh karenagugatan yang diajukan pelawan adalah gugatan perlawan atas Eksekusi Ketua PengadilanNegeri Sigli tersebut maka Majelis berpendapat bahwa gugatan perlawanan yang diajukanpelawan tidak mengangdung kabur/cacat formil dan juga pelawan juga sudah tepat danbenar menarik pihak dalam perkara ini siapa yang dijadikan tergugat/terlawan sesuaiputusan

pertimbangan tersebut diambil alin menjadi pertimbangan dalam mengadili di tingkat banding;Halaman 95 dari 110 Putusan Nomor 4/PID.SUSTPK/2022/PT.AMBMenimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbanganpertimbangan yang terurai di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 26/Pid.SusTPK/2021/PN.Ambtanggal 13 Desember 2021 perlu dibatalkan, yang amarnya sebagaimana akandisebutkan lebih lanjut di bawah ini;Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tipikor

berikut:Bahwa dari keterangan saksisaksi, keterangan Terdakwa serta alat buktitertulis, maka Terdakwa selaku Kepala Desa dan Terdakwall selakubendahara diperoleh faktafakta hukum telah melakukan korupsi yangmenyalahgunakan kewenangannya mengakibatkan kerugian Negara yangdilakukan dengan cara mark up dan sebagainya, karena Para Terdakwamempunyai kekuasaan dalam jabatannya;Bahwa dari fakta hukum tersebut tidaklan tepat terdakwa dinyatakanterbukti bersalah dalam dakwaan primer Pasal 2 UndangUndang Tipikor

,sebab fakta hukum Terdakwa telah melawan hukum dalam artimenyalahgunakan wewenangnya (species) dalam Pasal 3 UndangUndang Tipikor, yang bukan melawan hukum secara umum (genus)sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 2 UndangUndang Tipikor;Bahwa terlepas dari bentuk dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umumdi depan persidangan, patutlah dicermati kebiasaankebiasaan yang tidakprofessional dari para penegak hukum yang sangat sarat kepentingan,yang apabila ada sesuatu, Terdakwa akan didakwakan dengan bentukalternatif

, akan tetapi kalau tidak ada sesuatu, maka akan didakwaansecara subsidair, yang seolaholah kalau hakim terlalu mengikuti polapendakwaan secara subsidair, maka apapun yang didakwakan karenadakwaan Primer Pasal 2 UndangUndang Tipikor, maka otomatis dalamunsur melawan hukum Pasal 2 UndangUndang Tipikor semua sudahtercakup melawan hukum, termasuk dalam hal ini menyalahgunakanwewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UndangUndang Tipikor;Bahwa pola pikir (mindset) dan perilaku (behavior) seperti ini,

, penyalahgunaan wewenang khusus (species) diaturdalam Pasal 3 Undang Undang Tipikor mempunyai makna tersirat, bahwaapabila pejabat atau penyelenggara negara yang mempunyai wewenangmelakukan korupsi akan dihukum lebih berat, akan tetapi kenyataan dalampenegakan hukum, justru Pasal 3 UndangUndang Korupsi seringdisalahgunakan dengan memberi hukuman ringan, yang disebabkankarena Pasal 3 tersebut mempunyai minimal hukuman (1 tahun) yang lebihkecil dari minimal hukuman pada Pasal 2 UndangUndang Korupsi

);Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Medan tersebut diucapkan dengan dihadiri olehKuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 14 Maret 2019,terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 27 Maret 2019 mengajukan permohonan kasasi padatanggal 29 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan kasasiNomor 39/Kas/2019/PHI.Mdn juncto Nomor 309/Pdt.SusPHI/2018/PN.Mdn.yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor

Rp.150.000,Salinan yang sama bunyinya oleh:Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda AcehPlt. PaniteraH.SAID SALEM, SH.MH

.: Rp. 139.000,00,Jumlah Rp. 150.000,00,Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BNDA ACEHPANITERA,H. SAID SALEM.SH.MH.19620616 198503 1006Hal 6 Putusan Perdata No.134/Pdt/2016/PT.BNA

Banda Aceh Nomor08/PID.TIPIKOR/2016/PT.BNA., tanggal 14 Juni 2016 yang menguatkanputusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 18 April 2016 Nomor46/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna., tersebut Tidak =menerapkan hukumsebagaimana mestinya yaitu:1.

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tersebut tidakmencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat,khususnya terhadap pelaku tindak pidana Korupsi.

Banda Aceh Nomor08/PID.TIPIKOR/2016/PT BNA, tanggal 14 Juni 2016 yang telah kami terimapada tanggal 29 Juni 2016 dan pada tanggal 11 Juli 2016 kami mengajukanupaya hukum kasasi dan akta permohonan kasasi (pasal 244 dan 248 Ayat (2)KUHAP yang telah tercatat di Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh, Nomor46/Pid.Sus/TPK /2015/PN Bna tanggal 11 Juli 2016 Oleh karena itu maka sudahsah dan telah menurut ketentuan undangundang yang berlaku.

Putusan Nomor 1905 K/PID.SUS/2016Bahwa menurut pendapat kami Judex Facti, baik Pengadilan NegeriTipikor Banda Aceh maupun Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh telah salahdan keliru menerapkan hukum terhadap pemohon kasasi H Awaluddin S.H.

Awaluddin S.H., Sp.N., M.H., disebutkan dalam surat tuntutanadalah pada Tahun 2011, telah diubah begitu saja tanpa pemberitahuansebelumnya, begitu pula tertera dalam surat Putusan Pengadilan Negeri Tipikordan Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor namun hal ini tidak menjadipertimbangan Judex Facti berikut Surat Dakwaan tersebut;1.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 02 April 2013s/d. tanggal 01 Mei 2013 ; Hakim Pengadilan Tipikor Semarang Sejak tanggal 10 April 2013 s/d. tanggal09 Mei 2013 ; Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Semarang Sejak tanggal10 Mei 2013 s/d. tanggal O08 Jul 2013; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang sejak tanggal09 Juli 2013 s/d. Tanggal. 07 Agustus 2013.Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat hukumnya VICTORNIZAM FERDINANSAH.SH.

Erowati UtaraNo.200 RT.06 RW.09 Semarang Utara Kota Semarang, berdasarkan PenetapanKetua Majelis Tipikor tertanggal 18 April 2013 No. 43/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Smg.

;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor tentang PenunjukanMajelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkasperkara; Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ; Telah mendengar Keterangan Saksisaksi, Keterangan Terdakwa dan buktibuktiyang diajukan dipersidangan; Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum serta Nota Pembelaandari Penasihat Hukum

Membebankan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah).Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis HakimPengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari selasa, tanggal20 Agustus 2013 oleh kami ENDANG SRI WIDAYANTI. SH.MH. sebagai HakimKetua Sidang, HASTOPO, SH. dan H.

,MH.Panitera Pengganti,Ttd.PUJA WAHANA, SH.80DICATAT DISINI :Bahwa atas putusan tersebut diatas, baik Jaksa / PenuntutUmum maupun Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan upayahukum.Semarang, Agustus 2013PENGADILAN TIPIKOR SEMARANGWAKIL PANITERA,Ttd.SRI BANOWO, SH.MM.NIP. 19580504 198203 1008.

PUTUSANNomor : 201/ PID/2014/ PT BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sepertitersebut dibawah ini dalam perkara :Nama lengkap : PT.

ManafLubis No. 1B Medan Sumatera Utara Telpon 061 8444189, yang bertindak untukbersama sama maupun sendirisendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 1 9 2014, Nomor : W1W8/17/Hk.01/9/2014 .Pengadilan Tinggi/Tipikor tersebut.Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta turunanputusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 15 Juli 2014, Nomor : 131 /Pid.B/ 2013/PN.

M.HumHakim Anggota IT; Panitera Pengganti;dto. dto.ADI DAHROWLISA,SH.MH T.TARMULLSHUntuk salinan yang sama bunyi oleh ;Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehPanitera.H.SAID SALEM, SH.MHNIP.19620616 198503 1 006Hal 28 dari 28 Putusan No. 201/Pid/2014/PT.BNA

Kasasi tersebut, TermohonKasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Tergugat mengeluarkan objek gugatan secara substansi sudahtepat karena Penggugat telah dipidana berdasarkan putusan Pengadilantindak pidana korupsi Nomor 18/Pid.Sus/Tipikor

peradilan yang timbuldalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,Putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan: Bahwa penerbitan keputusan objek sengketa didasarkan pada PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 11/Pid.Sus/Tipikor

TNIAD Barak Pamen,Kuta Alam Kota Banda Aceh;Selanjutnya disebut Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas 1 A/PHI/TIPIKOR Banda Aceh tanggal 19 September 2019 Nomor 169/Pdt.P/2019/PN Bnatentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telanh membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksisaksidipersidangan;Telah memperhatikan bukti Surat yang diajukan Pemohon dipersidangan:TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang,

Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut, maka pemohon memohonkepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri / PHI / TIPIKOR Kelas A Kendarisudilah kiranya memenuhi permohonan pemohon dan menetapkan sebagaiberikut :1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;2. Menetapkan merubah / mengurangi nama anak pertama pemohon yangsemula bernama LA ODE MUHAMMAD IZZAT MUNAJAT SYABANYmenjadi LAODE MUHAMMAD !IZZAT MUNAJAT, yang merupakan namayang telah sesuai dengan Ijazah SD dan SMP ;3.

MATCH A hcscsssccccseceseccesseesee sess eeeeees Rp 6. 000,wo) UL TFT aN cs eee cars es arcs were Rp 196. 000,(Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);Nomor : W1.U1/ /HK.02/II/2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaan dariKUSMA DEWI, SKM (Pemohon).Banda Aceh, 15 Februari 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERADrs.

Rp 201. 000,(Dua Ratus seribu rupiah);Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PN BnaNomor : W1.U1/ /HK.02/IV/2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari Agustinawati (Pemohon).Banda Aceh, April 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERASANUSI,S.H.NIP. 19610505 198002 1001 Halaman 7 dari 6 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PN BnaHalaman 8 dari 6 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2019/PN Bna

DANIEL PANJAITAN, S.H,LLM, Umur: 45 Tahun, Pekerjaan: HakimAdhoc Tipikor Pengadilan Negeri Medan yang bertempat tinggal diJalan Pengadilan No 8 Medan yang dalam perkaraNo.04/Pdt.G/2018/Pn.Pms Tergugat II selanjutnya disebut sebagaiPihak Ketiga.Bahwa Pihak Kesatu, Pihak kedua dan Pihak Ketiga ingin mengakhiridengan damai (dading) perkara yang dajukan oleh pihak kesatu terhadappihak kedua dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2018 di PengadilanNegeri Kota Pematangsiantar dan telah terdaftar dalam

., Panitera pada Pengadilan Negeri Tapaktuan , ditujukan kepada Pemohon Kasasi.Isi surat tersebut memberitahu untuk mempelajari berkas diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan terhitung mulaitanggal 22 Januari 2016 sampai dengan 01 Februari 2016selama 7 (tujuh) hari kerja (Surat Terlampir).(3) Tanggal 03 Februari 2016 Pemohon Kasasi menerima tembusansurat dari Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tertanggal 29Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 663 K/Pid/2016Januari NO. 2016 NO.

Suliyono tanggal 28 Januari 2016 danSurat Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 21 Januari 2016 NomorW1.U.10/43/HK. 1/1/2016 yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi maupunSurat dari Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 29 Januari 2016,NO.2016 NO.

W1.U/160/HK.01/1/2016 ditujukan kepada Pengadilan NegeriTapaktuan dan tembusannya disampaikan kepada Pemohon Kasasisebagaimana telah Pemohon Kasasi sampaikan kepada Bapak tersebut diatas, telah terbukti kebenarannya bahwa, berkas perkara pidana atasnama Pemohon Kasasi Sulaiman Jalil alias Siman Jalil olen PengadilanNegeri Tapaktuan telah dikirim ke Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehpada tanggal 25 Januari 2016, sebelum batas waktu/ tenggang waktumempelajari berkas dilampaui sebagaimana disebutkan

Salinan PUTUSANNomor : 186/ Pid/2014/PT BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sepertitersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : SUBIANTO RUSID ;Tempat lahir : Alue Billie ;Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun / 06 Januari 1955 ;Jenis Kelamin : LakiLaki ;Kebangsaan/Kewarganegaraan : IndonesiaTempat Tinggal : Bukit Hijau Regency (

ManafLubis No. 1B Medan Sumatera Utara Telpon 061 8444189, yang bertindak untukbersama sama maupun sendirisendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 1 9 2014,Nomor : W1W8/18/Hk.01/9/2014 .PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut.Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta turunanputusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 15 JULI 2014 Nomor: 132/Pid.B/PN.Mbo. dalam perkara tersebut di atas.Hal 1 dari 25 Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNAMenimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa

M.HumHakim Anggota II Panitera Penggantidto. dto.ADI DAHROWI,SA,SH.MH T.TARMULILSHUntuk salinan yang sama bunyi oleh ;Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehPanitera.H.SAID SALEM, SH.MHNIP.19620616 198503 1 006Hal 25 dari 25 Putusan No.186/Pid/2014/PT.BNA

,sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai dengantanggal 10 Januari 2013 ;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19Desember 2012 No. 124/Pid.Sus/2012/PN.Sby. sejak tanggal 19 Desember2012 sampai dengan tanggal 17 Januari 2013 ~~ ;4. Perpanjangan ...4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Januari 2013, No.124/Pid.Sus/2012/PN.Sby. sejak tanggal 18 Januari 2013 sampai dengantanggal 18 Maret 2013 ; 5.

Perpanjangan keI Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Timur tanggal 18 Maret 2013 No. 19/PN.K/Pen.Pid.Sus/2013/PT.Sby,sejak tanggal 19 Maret 2013 sampai dengan tanggal 17 April 2013 ;6.

Perpanjangan keII Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Timur tanggal 10 April 2013 No. 19/PN.K/Pen.Pid.Sus/2013/PT.Sby,sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan tanggal 17 Mei 2013 ;Terdakwa menghadap dipersidangan diwakili / didampingi oleh PenasihatHukumnya : EKO IMAM WAHYUDI, SH. Dan MOHAMAD NURIL, SH.