., M.H.ttdGANJAR SUSILO, SH,Panitera PenggantittdSYAMSUDDIN, SHUntuk turunan sesuai aslinyaPengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding KendariPANITERAH. RUSLAN, SH.. MHNip. 19530313 197803 1 002

Pekerjaan Advokat yang berkantor di Jalan Bukit Seruni I/ANomor 73, Sendangmulyo, Semarang berdasarkan surat Kuasa Khusustanggal 30 Juli 2019 salinan yang sama di Kepaniteraan PengadilanNegeri/NIAGA/HI/TIPIKOR Semarang tanggal 29 April 2020, yangselanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat VI;7. Ny. ANA EKAWATI, bertindak dalam kapasitasnya selaku ister!dari Ir. ED! BUDI HARTANTO als. Ir. BUDI HARTANTO, Ibu RumahTangga beralamat di Casablanca Mansion Apartemen, JI.

Panitera (Panitera Muda Tipikor) Pengadilan NegeriJakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yangmemuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeritersebut pada tanggal 16 Desember 2019;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalamHalaman 7 dari 10 hal. Put.

., M.H.Panitera Penggantid.t.oTjut NasrullahUntuk Salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULI, S.H.NIP. 19611231 198503 1 029Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 158/PID/2017/PTBNA

Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi/ TIPIKOR Banda Aceh No. 14/Pid.Tpk/2012/ PT.Bna. tanggal 05 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari para Pembanding/Terdakwa danJaksa Penuntut Umum tersebut;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 25 April2012 No. 07/Pid.Sus/2012/P.TipikorBanda Aceh yang dimintakanbanding tersebut;Hal. 32 dari 35 hal. Put.

menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasitersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasipada pokoknya sebagai berikut :Majelis Hakim dalam memutuskan perkara a quo tidak menerapkan peraturanhukum sebagaimana mestinya ataupun menerapkan peraturan hukum tetapitidak sebagaimana mestinya;Judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan dan tidak menerapkan dalamputusannya status tahanan Terdakwa, dimana dalam amar putusanPengadilan Negeri/ Tipikor

,MH.Panitera Pengganti :Ttd.Didik Tri Sulistya, SH.Oleh karena Hakim Ad Hoc TIPIKOR : H. Hamrat Hamid, SH. sebagaiAnggota/Pembaca telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 7September 2013, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/ PembacaIl Dr. HM. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. dan Hakim Anggota Pembaca Il Prof.Dr. Muhammad Askin, SH.,MH.Jakarta, 14 November 2013Ketua Mahkamah Agung R.lI.Tid.Dr. H.M. HATTA ALI, SH.,MH.Untuk salinanMahkamah Agung RIa.n.

pokoknyasebagai berikut :Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secarameluas, tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telahmerupakan pelanggaran terhadap hakhak sosial dan ekonomimasyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perludigolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;Bahwa Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan NegeriMakassar ,yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyiseperti tersebut pada putusan Pengadilan Tipikor

pada PengadilanNegeri Makassar tanggal 9 September 2013, No.84/Pid.Sus/2012/PN.Mks. dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tidaksependapat dengan Penuntut Umum menyangkut denda, putusanMajelis Hakim Pengadilan Tipikor makassar tersebut tidak memutusdenda (sebagai bagian dari pidana poko);Maka dengan mengingat pasal 237,240,241, KUHP. maka kami mohonagar kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan memutuskan :1.

Memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor Makassar No.82/Pid.Sus/2012/PN.Mks tanggal 9 September 2013tersebut; ooo 3.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Manokwari pada Pengadilan NegeriManokwarisejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan 18 April 2017;3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Manokwarisejak tanggal 19 April 2017sampai dengan tanggal 17 Juni2017;4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Jayapurasejak tanggal 18 Juni 2017sampaidengan tanggal 17 Juli 2017;5.

bahwa atas putusan tersebut maka Terdakwa juga telahmengajukan permintaan banding pada hari: Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sesuaiAkta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid.SusTPK/2017/PN Mnk yang telahdiberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari: Rabu tanggal 16 Agustus2017 berdasarkan Akta Pemberitahuan Banding Nomor 11/Akta.Pid.SusTPK/2017/PN Mnk;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan MemoriBanding tertanggal 11 September 2017, yang diterima Wakil Panitera PengadilanNegeri/PHI/ TIPIKOR

,M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapurasebagai Hakim Anggota; Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 oleh Hakim Ketua Majelisdidampingi masingmasing Hakim Anggota tersebut, dibantu SUYATMI,S.H., M.H.sebagai Panitera Pengganti,tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa/Penasihat Hukumnya; Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,Ttd ttd1. HOUTMAN L. TOBING, S.H. PAHATAR SIMARMATA, S.H.,M.Hum.ttd2. Dr.

Nomor : 665 K/PID.SUS/2017Bahwa penerapan pasal serta pemidanaan yang dijatuhkan untukTerdakwa KOMANG SUKERTA alias KOMANG DAUH oleh Judex FactiPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar dan Judex Facti padaPengadilan Tinggi Denpasar yang menyatakan Terdakwa telah terbuktimelanggar ketentuan pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang

dalam proses pelaksanaan pekerjaan tersebut ternyata Terdakwatidak mengikuti perjanjian yang telah dibuat oleh Terdakwa bersamasamaperangkat desa, sehingga melalui beberapa kali teguran Terdakwa hanyamelakukan pengerasan jalan, bukan melaksanakan pengaspalan jalandengan aspal Hotmix sebagaimana yang diperjanjikan;Bahwa berdasarkan fakta hukum yang demikian, perbuatan Terdakwa telahterbukti melawan hukum dan merugikan keuangan negara dan dakwaanPenuntut Umum melanggar Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Tipikor

telahterbukti, dan putusan Judex Facti yang membebaskan Terdakwa daridakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Tipikor adalah tidak tepat dan haruslah dibatalkan, dan MahkamahAgung akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana di bawahini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurutpendapat Mahkamah Agung, Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwaTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanMenimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis

Bukti T9 : Berita Acara Rapat Pembahasan ASN Bermasalah Hukum /Tipikor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango,Tanggal 03 Mei 2018. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);10.BuktiT10 : Berita Acara Rapat Pembahasan ASN Bermasalah Hukum diLingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, tanggal19 Oktober 2018.

Tipikoryang telah berkekuatan hukum tetap; Bahwa pada tanggal 3 Mei 2018 dilingkungan Pemerintahan KabupatenBone Bolango telah melakukan rapat pembahasan terhadap Aparatur SipilNegara yang bermasalah Hukum dan telah ada putusan Pengadilan Tipikoryang telah berkekuatan hukum tetap; Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2018 dilingkungan PemerintahanKabupaten Bone Bolango telah melakukan rapat pembahasan yang ke tigakalinya terhadap Aparatur Sipil Negara yang bermasalah Hukum dan telahada putusan Pengadilan Tipikor

ruang kebebasan untuk menentukan sendiri atau mengambil langkahlangkah yang akan diambil sebelum menetapkan suatu keputusan;Menimbang, bahwa tindakan Tergugat sebelum menerbitkan Keputusanobjek sengketa dengan memperhatikan tugas dan fungsi serta tahapantahapanadanya koordinasi dengan pihakpihak terkait sebagaimana dijelaskan dalam faktahukum diatas hingga telah diadakannya Rapat Pembahasan terhadap AparaturSipil Negara yang bermasalah Hukum sebanyak 3 (tiga) kali dan telah ada putusanPengadilan Tipikor

., sejak tanggal 01 Juli 2015 s/d tanggal 30 Juli2015;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal O02 Juli2015 Nomor 111/Pid.Sus/Tpk/2015/PN Sby., sejak tanggal 02 Juli 2015 s/dtanggal 31 Juli 2015;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabayatanggal 23 Juli 2015 Nomor 111/Pid.Sus/Tpk/2015/PN Sby., sejak tanggalHalaman 1 dari 39 Perkara Nomor 9/PID.SUS/TPK/2016/PT SBY01 Agustus 2015 s/d tanggal 29 September 2015;Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan

nama baiknya;Membebankan biaya perkara Terhadap Negara.Halaman 33 dari 39 Perkara Nomor 9/PID.SUS/TPK/2016/PT SBYMenimbang bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan olehPenuntut Umum tanggal 30 Nopember 2015 Penasihat Hukum Terdakwamengajukan Kontra Memori Banding dan tambahan Kontra Memori Bandingmasingmasing tertanggal 1 Pebruari 2016 yang pada pokoknya mohon kepadaPengadilan Tinggi untuk memutus sebagai berikut :Menolak banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;Membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Banjarmasin sejak tanggal 16Nopember 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016.4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PNBanjarmasin sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13Februari 2017.5. Perpanjangan yang pertama (1) Penahanan oleh Ketua Pengadilan TinggiTipikor pada PT Banjarmasin sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengantanggal 15 Maret 2017.6.

CemaraRaya Samping Tulip/Glow Ruko No.5 Kota Banjarmasin berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2016 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPutusan Nomor 38 /Pid.SusTPK/2016/P N.Bjm Hal 1dari 102Pengadilan Negeri Banjarmasin dibawah register nomor 015/Pid/2016/PN.Bjmtertanggal 23 Nopember 2016 ;PENGADILAN TIPIKOR tersebut;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang berkenaandengan perkara ini;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwadipersidangan;Telah membaca

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 40/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL tanggal 19 Februari 2013yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menyatakan Terdakwa MENY P.

ke1 KUHP telah terpenuhimaka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam DakwaanPrimair, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukumanyang setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukupalasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum danmembatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 40/Pid.Sus/Tipikor

8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana, dan UndangUndang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor: 5Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor: 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI,Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palu Nomor 40/Pid.Sus/Tipikor

,sebagai Bupati Terpilih berada berhalangan tetapkarena berada sekarang berada dalam tahananMajelis Hakim Tipikor Jakarta. Para Penggugat60 ber dasarkan?.. mengartikan bahwa kondisi Yusak Yaluwo SH.,MSiyang sedang dalam proses hukum di PengadilanTipikor menempatkan pasanganiTerpilih YusakYaluwo, SH.,M.Si., dan Yesaya Merasi berhalangantetap sebagai Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah. Senyatanya yang menjalani proses pidanaadalah Yusak Yaluwo, SH.,M.Si., sebagai BupatiTerpilih.

Bukti P.16Surat dari Pengadilan Tipikor pada PNJakpus No. W10.U.1/8559/Hk.01.1X.2010,hal penjelasan terhadap perkara pidanaNo. 15/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST = atasnama Terdakwa Yusak Yaluwo SH.,M.Si.,tertanggal 29 September 2010. (Fotocopysesual denganaslinya); e 17. Bukti P.17 nfornasi ?.. Surat dari Gubernur Provinsi Papua No.T131/3868/SET yang ditujukan kepada PLHBupati ditanah merah Perihal PelantikanBupati dan Wakil Bupati Boven Digoel,tertanggal 15 November 2010.

Bukti P.22Surat dari Pengadilan Tipikor pada PNJakpus No. W10.U.1/1818/Hk.01.2010.02Hal : Permohonan Dokumen Pendukung atasPerkembangan Perkara Tindak PidanaKorupsi No. 15/Pid.B/TPK/ 2010/ PN.JKT.PST atas nama Terdakwa Yusak YaluwoSH. ,MSi tanggal 16 Februari 2011.(Fotocopy sesuai dengan Fotocopy);23. Bukti P.23Surat dari Mahkamah Agung RI kepadaGubernur Provinsi Papua No.04/KM/Pid.sus/HK/04/11/2011/18273 Perihal > Permolhpneat i iZ.in bagi Sadr. Yusak Waluyo SH.

PUTUSANNo. 1221 K/PID.SUS/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : POERWANTO JOHAN RIYADI ;Tempat lahir : Sleman;Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/21 Agustus 1953;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Kalijeruk RT. 002/RW 003 KelurahanWidodomartani, Kecamatan Ngemplak,Kabupaten Sleman ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Wiraswasta ;

No8/TIPIKOR/2014/PTY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juni 2014Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tinggi tersebut ;Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 08KS/Akta.Pid.Sus/2014/P.TpkorYk Jo. No : 27/Pid.Sus/2013/P.TpkorYk Jo.

No:8/TIPIKOR/2014/PTY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan TindakPidana Korupsi Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juni2014 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasiterhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi bertanggal Juni 2014 dari Jaksa/PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada tanggal 27 Juni 2014;Hal. 62 dari 120 hal. Put.

JTT tidak pernah merugikan kepentinganmaupun keuangan Daerah Pemerintah DIY;Berdasarkan resume yang telah kami kemukakan tersebut di atas, kamiberpendapat bahwa penerapan hukum putusan Pengadilan Judex Fact,sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal30 Mei 2014 Nomor : 8/TIPIKOR/2014/PTY jo. putusan Pengadilan TIPIKORYogyakarta tanggal 27 Maret 2014 Nomor: 27/Pid.Sus/2013/P.

JTT,mempunyai komitmen yang sangat besar, agar sistem angkutanperkotaan di Yogyakarta dapat berjalan dengan baik, dan bermanfaatbagi masyarakat;Dengan demikian sudah sepatutnya bila Terdakwa keberatan atasputusan Pengadilan Tipikor Yogyakarta dalam perkara a quo tersebut,sebab putusan tersebut sangat tidak adil dan tidak berlandaskan hukum,sehingga merugikan hakhak =maupun kepentingan hukumTerdakwa/Pemohon Kasasi.

SYARIF sependapat dengan putusan Majelis HakimPengadilan Negeri Lhoksukon tersebut untuk dikuatkan dan PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh sangat wajar mengadili sendiri dengan memberikanamar putusan sebagai berikut:MENGADILI :1. Menyatakan menerima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kamiPenasihat Hukum SAMSUL BAHRI ALIAS KACONG BIN M. SYARIF;2.

SYARIF terbukti bersalah melakukan tindak pidana PenyalahgunaanNarkotika Golongan bagi diri sendiri.AtauBila Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) :Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umumtertanggal 6 Mei 2020 maupun kontra memori banding yang diajukan olehHalaman 17 dari 20 Putusan Nomor 119/PID/2020/PT BNAPenasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2020 tidak memuat halhalbaru. yang perlu dipertimbangkan

HakimHakim AdHoc Tipikor padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 oleh Ketua Majelis beserta, PROF.DR. KRISNA HARAHAP, S.H. M.H. Hakim AdHoc Tipikor pada MahkamahAgung dan Dr. SALMAN LUTHAN, S.H. M.H. Hakim Agung sebagai HakimHakim Anggota, dan dibantu oleh R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum danTerdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua Majelis :Ttd. / Ttd. /PROF.

PUTUSANNo. 231 PK/Pid.Sus/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana Tipikor dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara Terpidana:Nama : TARMIZI bin HAMID;tempat lahir : Bengkulu Selatan;umur / tanggal lahir : 42 tahun/12 Maret 1966;jenis kelamin : Lakilaki;kebangsaan : Indonesia;tempat tinggal : Padang Binjai, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur;agama : Islam;pekerjaan : PNS;Mahkamah Agung tersebut;Membaca surat Dakwaan Jaksa

MH.Oleh karena Hakim Ad Hoc Tipikor H. Hamrat Hamid, S.H., sebagai Anggota/PembacaII telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2013, maka putusan iniditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III: Dr. M. Hatta Ali, S/H. M.H. dan HakimAgung/Pembaca I: Prof. Dr. Surya Jaya, S.H. M.Hum.Jakarta, 25 Februari 2014Ketua Mahkamah Agung RI,Ttd./Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 231 PK/Pid.Sus/20112dDr. M. Hatta Ali, S.H. M.H.Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n.

PutusanPengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Skh, tanggal20 Oktober 2014 yang dimohonkan Eksekusi Terlawan dengan gugatanperdata yang diajukan Terlawan yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Semarang dalam Register perkara Nomor 187/Pdt.G/2014/PN Smg, tanggal 21 Oktober 2014 yang pada saat ini sedangdalam pemeriksaan tingkat Kasasi tersebut, berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor Sprin.Sidik/496/VII/2017/Reskrimsus, tanggal 5 Juli2017, bahwa Penyidik Subdit III/Tipikor

Oleh karena itu kami mohon kepada MajelisHalaman 15, Putusan Nomor 457/Pdt/2018/PT SMGHakim yang memeriksa perkara ini, agar dalil Para Pelawan tersebutditolak atau dikesampingkan;Bahwa Terlawan menolak dengan tegas dalil Para Pelawan dalam point12 halaman 7 perlawanan, bahwa berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor Sprint.Sidik/496/VII/2017/Reskrimsus tanggal 5 Juli2017, penyidik Subdit Il/Tipikor Ditreskrimsus Polda Jateng telahmemulai penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsipembangunan

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)Salinan Resmi Penetapan ini Sesuai dengan aslinyaSebanyak 9 (Sembilan) lembar diberikan kepada PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraKoordinator PTSP,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 210/Pat.P/2019/PN Bgl

padaPegadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 22 Maret 2015 sampaidengan tanggal 20 April 2015 ;Majelis Hakim :e Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kendari, sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengantanggal 16 Mei 2015 ;Ketua Pengadilan Negeri :e Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 17 Mei 2015 sampaidengan tanggal 15 Juli 2015;Ketua Pengadilan Tinggi :e Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan TinggiKendari

ZULFAN PELANGO, SH., Advokat pada M.YUSUF & Associates, berkantor di Jalan Piere Tendean No. 29 C KotaKendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal Kendari 24 April2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan NegeriKendari, pada tanggal 24 April 2015, Di bahwah Leg. Nomor : 120/Tipikor/IV/2015/PN.Kdi.

Nomor : 178/Tipikor/V/2015/PN.Kdi.;Halaman ke 3 dari 307 halaman Putusan Perkara No. :25/Pid.Tipikor/2015/PN. KdiPengadilan Tipikor tersebut;1.Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri /Tipikor Kendari Nomor : 25 /Pen.Pid /Tipikor 2015/PN. KDITertanggal 17 April Tahun 2015 Tentang Penunjukan danSusunan Majelis untuk Memeriksa dan Mengadili Perkaraini;Telah membaca Surat Penunjukan Panitera PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, No.256/Pen.Pid.

Tipikor/2015/PN.Kdi., tentang PenunjukanPanitera Pengganti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi,No.25/Pid. Tipikor/2015/PN.Kdi., tertanggal 17 April 2015;Telah membaca Penetapan Majelis Hakim PengadilanTipikor Kendari Nomor : 15/ Pen. Pid. Tipikor /2015/PN.KDITentang Penetapan Hari Sidang pertama yaitu hariJumat, tanggal 24 April 2015;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri /Tipikor Kendari Nomor : 25 /Pen.Pid /Tipikor 2015/PN.

Dalamperjalanan ternyata ada lagi dilapangan yang menahan ada demoyang menyatakan bahwa lahan ini yang punya yang itu setelahberdemo di masyarakat ternyata ada yang mengaku pemilik lahan iniada orang yang saksi ketemu diluar yang seolaholah punya lahandilokasi itu jadi kurang lebih 2 bulan dari Tipikor yaitu Pak Daruhasankarena saksi serba awasi jangan sampai terjadi halhal yang tidakdiinginkan ternyata dia juga ke BPN mengambil dokumen kemudianmengkroscek kepada masyarakat;Bahwa Setelah Tipikor