• Namun saat ditanyakan kepada 12 guru yangmenyerahkan uang tersebut mengatakan tidak keberatan dan itu sudahmenjadi kebiasaan sebelumnya yang dibuktikan mereka masingmasingmembuat surat Pernyataan menyatakan tidak keberatan menyerahkanuang tersebut namun peristiwa itu tetap diproses hingga divonis bersalaholeh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu danPENGGUGAT telah selesai pula menjalankan hukuman tersebut ;5.

  Bahwa dalil dan alasan Penggugat pada angka 4 merupakankewenangan Hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu pada PengadilanNegeri Kelas IA Bengkulu untuk memutuskan kebenarannya, dan bukanmerupakan kewenangan Tergugat ;c.

  Pidana penjara palingsingkat 2 (dua) tahun tidak berlaku pada PNS yang melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan (tipikor) artinyawalaupun di hukum pidana penjara satu hari PNS tersebut tetapdiberhentikan tidak dengan hormat ;3.

  (fotokopisesuai dengan aslinya);Surat Pengantar Panitera Muda Tipikor PengadilanNegeri Bengkulu NomorW8.U1/2438/Pid.Sus/TPK/01.10/IV/2018 Perihal : KutipanPutusan No. 40/Pid./SusTPK/2018/PN Bgl. Atas NamaSahardin, S.Pd. Alias Sahar Bin Rasip Alm, tertanggal 24Mei 2019. (fotokopi dari fotokopi);Keputusan Bupati Seluma Nomor 800576 Tahun 2018Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PegawaiHal. 43 dari.75 halamanPutusan Perkara Nomor :107/G/2019/PTUN.BKL7. Bukti P.78. Bukti P.89. Bukti P.910.

  (fotokopi sesuai denganASIIN YA) j ooo enn n nnn nnn nnn nen eens nner nn nen nnnnnneeSurat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :080/6921/SJ tertanggal 10 September 2018, perihal RakorPenegakan Disiplin ASN Tersangkut Pidana Tipikor, pada hariKamis tanggal 13 September 2018, bertempat di Hotel GrandSahid Jaya Jalan Jend. Sudirman, Jakarta.

• dalam perkara ini, maka gugatan ini dapat dikategorikankurang pihak;Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, makaMajelis Hakim akan memberikan pendapat sebagai berikut :e Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Eksepsi Tergugat dan Turut tergugattersebut, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa untuk menentukan siapayang digugat itu sepenuhnya kewenangan Penggugat dengan melihat kadar18kesalahan dari pihakpihak yang terkait atas perkara tersebut, sedangkan Amarputusan Tipikor

  rupiah) namundemikian oleh karena Tergugat telah membayar dengan angsuran sejumlahRp.12.342.450,,(Duabelas juta tigaratusempatpuluhdua ribu empatratuslimapuluh rupiah)maka sisa kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat yaitu hanya sebesarRp.60.800.000,(Enampuluh juta delapanratus ribu rupiah); Sedangkan mengenai kerugianimmaterial karena tidak cukup beralasan maka tidak dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa mengenai bukti surat T1 yang diajukan hanya berupa klipingKoran mengenai berita adanya perkara TIPIKOR

• MH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehselaku Ketua Majelis, Hj. LELIWATI, SH. MH dan ZAINAL ABIDIN HASIBUAN,SH masing masing sebagai HakimHakim Anggota, berdasarkan surat PenetapanKetua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 4 Maret 2016, Nomor:25/Pen.Pdt/2016/PT BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara iniditingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidanghalaman 33 Perkara Perdata.

  Nomor. 25/Pdt/2016/PTBNAyang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi HakimHakim anggota dan dibantu NURLELA KESUMA selaku Panitera PenggantiPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihakyang berperkara atau kuasa Hukumnya ;HakimHakim Anggota Ketua Majelisd.t.o d.t.o1. 1. Hj. LELIWATI, SH. MH Hj. NURLELA KATUN, SH. MHd.t.o2. ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH Panitera Penggantid.t.oBiaya perkara banding :1.Meterai .........

• Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Medan tanggal 21 Agustus 2013 Nomor : 30/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn;a Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini baikyang timbul ditingkat pertama maupun di tingkat banding, yang untuk tingkatbanding sebanyak Rp.5.000, (lima ribu rupiah) ; a DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hariKamis tanggal 05 Desember 2013, oleh Kami : SAUT H.PASARIBU,SH HakimTinggi Tipikor

  pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis,KAREL TUPPU,SH.MH, Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi MedanDR.

  MANGASA MANURUNG,SH.M.Kn, ROSMALINA SITORUS,SH.MH,SAZILI,SH.MSi sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medanmasingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadiliperkara tersebut tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan TinggiMedan tanggal 13 Nopember 2013 Nomor : 57 /Pid.Sus.K/2013/PTMdn,putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari :Selasa tanggal 10 Desember 2013, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut

• Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Makassar pada Pengadilan NegeriMakassar sejak tanggal 10 Juli 2014 s/d tanggal 08 Agustus 2014 ;5. Hakim Tipikor Pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 04 Agustus 2014 s/d tanggal02 September 2014 ;6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMakassar sejak tanggal 03 September 2014 s/d tanggal 01 Nopember 2014 ;7.

• Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan TinggiMedan sejak tanggal 21 Oktober 2013 s/d 18 Nopember 2013 ;7.

  Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Tipikor padaPengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Nopember 2013 s/d 18 Januari2014 ;e Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lainnya yang bersangkutanserta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor :79/Pid.Sus.K/2013/PNMdn ;e Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor :490/Pen.PID.Sus.K/2013/PT.MDN tanggal 04 Desember 2013 tentangpenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ;

  untukmempelajari berkas perkara pidana Korupsi Nomor : 79/Pid.Sus.K/2013/PNMdn, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh JaksaPenuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggangwaktu dan dengan cara serta Syaratsyarat yang ditentukan oleh Undangundang,maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi (Tipikor

  ) pada Pengadilan Tinggi Medan, membaca dan mempelajaridengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Medan, tanggal 21 Oktober 2013 No : 79/Pid.Sus.K/2013/PN38Mdn Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Persidangan, Memori Banding dariPenasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Desember 2013, Memori Banding yangdiajukan Penuntut Umum serta Suratsurat yang berhubungan dengan perkara inimaka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada padaPengadilan

  Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakimtindak pidana Tipikor pada tingkat pertama tersebut adalah tepat dan benar kecualimengenai penjatuhan pidana yang dijatuhkan ; Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum pada poin pertamamenyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tentang halhal yang meringankan Terdakwa salah satunya adalah Terdakwa menyatakan terusterang telah melakukan Tindak Pidana Korupsi Namun dipersidangan Terdakwaberdalih penyerahan Uang

• PUTUSANNomor 122 PK/PID.SUS/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam Peninjauan Kembaliyang dimohonkan oleh Terpidana telah memutuskan sebagai berikut dalamperkara Terpidana:Nama : H. UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO, SH. ;Tempat Lahir : Sragen ;Umur/Tgl Lahir : 61 Tahun/16 Oktober 1950 ;Jenis Kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat Tinggal : 1. Jalan Batu Alam Jaya No.62 U Condet JakartaTimur ;2.

  Tipikor Smg., jo 1361 K/Pid.Sus/2012 joNo.78/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg., yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 April 2014Terpidana H. UNTUNG SURONO WIYONO SUKARNO, SH, mengajukanpermohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agungtersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telahdiberitahukan kepada Terpidana H.

  (Vide putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri SemarangNo.78/Pid.Sus/2011/PN Tipikor Smg hal: 255256).Bahwa berdasarkan Pasal 2 PP No: 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan danPertanggungjawaban Keuangan Daerah, berkaitan kKewenangan Kepala Daerahselaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerahmendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada SekretarisDaerah dan/atau Perangkat Pengelola Keuangan Daerah.Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No:27 Tahun

  Hakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung selaku HakimAnggota dengan pendapat sebagai berikut: Bahwa Terpidana mengajukan Novum :a. PK1 : LHP BPKRI atau audit BPKRI atas Laporan keuangan PemdaKabupaten Sragen tahun 2011 tanggal 23 Mei 2012 ;b.

  Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebutdan dibantu oleh Sri Asmarani, S.H.,C.N. Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terpidana.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,TTD TTDH. Suhadi, S.H., M.H. Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.TTDH. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.Panitera Pengganti,TTDSri Asmarani, S.H.

• Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi di Bandung Nomor 11/TIPIKOR/2015/PT.BDG tanggal22 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat HukumTerdakwa tersebut;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal16 Maret 2015 Nomor : 106/Pid.SusTPK/2014/PN.Bdg, atas namaTerdakwa ASEP HIDAYAT, BBA bin H

  Mengingat Akta Permohonan Kasasi pada tanggal 31 Juli 2015 yangdiajukan oleh Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi di Bandung Nomor 11/TIPIKOR/2015/PT.BDG tanggal22 Juni 2015;Hal. 50 dari 73 hal. Put.

  PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi BandungNomor 11/TIPIKOR/2015/PT.BDG tanggal 22 Juni 2015, yangmemperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kelas A knusus Bandung Nomor 106/Pid.SusTPK/2014/ PN.BDGtanggal 16 Maret 2015 mengenai pidana penjara pengganti uangpengganti sehingga amar putusanya adalah menyatakan Terdakwa ASEPHIDAYAT, BBA bin H.

  JEJE ZAENAL ABIDIN tersebut ;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi di Bandung Nomor 11/TIPIKOR/2015/PT.BDG tanggal 22Juni 2015, yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kela A khusus Bandung Nomor 106/Pid.SusTPK/2014/PN.BDG tanggal 16 Maret 2015 sekedar mengenai lamanya pidana yangdijatunkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaiberikut :1. Menyatakan Terdakwa ASEP HIDAYAT, BBA bin H.

  ,M.H., dan MS.Lumme, S.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut,dan dibantu oleh Arman Surya Putra, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dantidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa.tid./ H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H. ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.ttd./ MS. Lumme, S.H.Panitera Pengganti :tid.

• Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah).Akta Pernyataan Banding dari Penuntut Umum tanggal 14 Nopember 2014dengan Nomor 23/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm, yang dibuat olehPanitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi BanjarmasinHj.

  ., dan telahdiberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19Nopember 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan NegeriBanjarmasinsesuai Akta Nomor 23/Akta.Pid.SusTPK/2014/PN.Bjm;Akta Pernyataan Banding dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwapada tanggal 17 Nopember 2014 dengan Nomor 23/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm, yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan NegeriTindak Pidana Korupsi Banjarmasin Hj. ELSYE MANGINDAAN, S.H.

  Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 27 Nopember 2014, yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana KorupsiBanjarmasin pada tanggal 28 Nopember 2014, yang telah diberitahukandan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3Desember 2014 dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan MemoriBanding Nomor 23/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm;V.

  Karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segaladakwaan Penuntut Umum tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sebagai YudexFactie setelah mempelajari berkas perkara putusan Pengadilan Negeri TindakPidana Korupsi Banjarmasin tanggal 11 Nopember 2014 Nomor 40/Pid.Sus/Tipikor/PN.Bjm berikut berita acara sidang serta alat bukti/oarang bukti yangterlampir dalam berkas perkara, maka didapati faktafakta sebagai berikut: Bahwa Terdakwa sebagai PNS bekerja pada Dinas Kehutanan danPerkebunan

  ,Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sebagai KetuaMajelis, JACK JOHANIS OCTAVIANUS, S.H., M.H., Hakim Tinggi dan HADISUTJIPTO, S.H., M.Hum., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiTindak Pidana Korupsi Banjarmasin masingmasing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi Banjarmasin tanggal 5 Januari 2015, Nomor : 1/PID.SUSTPK/2015/PT.BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsiyang memeriksa dan mengadili

• PUTUSANNomor : 16/Tipikor/2015/PN.Bgl.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dengan acarapemeriksaan biasa dalam persidangan tingkat pertama telah menjatuhkan putusandalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : Adnan Aroko,SE.

  sampai dengantanggal 29 Desember 2014;Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2014Nomor : Print05/N.7.18/Ft.1/12/2014 sejak tanggal 30 Desember 2014sampai dengan tanggal 07 Februari 2015;Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 06 Februari 2015 Nomor : Print12/N.7.18/Ft.1/02/2015 sejak tanggal 06 Februari 2015 sampai dengantanggal 25 Februari 2015;Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klas 1A Bengkulu tanggal 18 Februari 2015 Nomor:16/Pen.Pid/Tipikor

  /2015/PN.Bkl sejak tanggal 18 Februari 2015 sampaidengan tanggal 19 Maret 2015;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 9 Maret 2015 Nomor:16/Pen.Pid/Tipikor/2015/Pn.Bgl sejak tanggal 20 Maret 2015 sampai dengantanggal 18 Mei 2015;Terdakwadidampingi oleh Penasehat Hukum INDRA SYAFRI,SH.

• Gapoktan Sukajaya;1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Bjb Cabang Tasikmalayaatas nama Gapoktan Karya Baru, dikembalikan kepada PengurusGapoktan Karya Baru;Barang bukti dari nomor 1 s/d. 20 tetap terlampir dalam berkasperkara;Sedangkan barang bukti dari nomor 21 s/d. 38 dikembalikan kepadamasingmasing Gapoktan yang bersangkutan;9 Membebankan biaya perkara sebesar Rp.5000, (lima ribu rupiah)kepada Terdakwa;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung No. 26/TIPIKOR

  berikut :1 Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana KorupsiBandung sebagai Judex Facti merupakan pertimbangan hukum yangtidak cukup (Onvoldoende Gemotiveerd), karena hanya membenarkandan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiBandung serta memberi pertimbangan sendiri atas halhal yang lebihmemberatkan Terdakwa, tanpa mempertimbangkan seluruh darikeberatankeberatan dalam Memori Banding;24Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana KorupsiBandung No. 26/TIPIKOR

  UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 danUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa :IWAN IRAWAN LAISOUW, S.Kom, Bin ABDUL KARIM LAISOUWtersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor : 26/TIPIKOR

• PUTUSANNomor 5/TIPIKOR/2021/PT. BDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandungyang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam TingkatBanding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :oOo oO FB WN FRo N. Nama lengkap : SUJA! Bin GANGSAR;. Tempat lahir : Cirebon;. Umur/tanggal lahir : 47 tahun/16 Juni 1973;. Jenis kelamin : LakiLakti;. Kebangsaan : Indonesia;.

  Menurut Penuntut Umum hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat(1) UU Tipikor yakni pidana tambahan tentang perampasan asset barangyang bergerak atau yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yangdiperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milikTerdakwa, begitu pula dari barang yang menggantikan barangbarangtersebut, termasuk tanah yang dibeli oleh Ir. Paino (tuntutan terpisah)seharusnya dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama.

  Ummi Maskanah,SH.M.Hum sebagai Hakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandungmasingmasing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 oleh Majelis HakimHalaman 32 dari 33 halaman putusan No. 5/Pid.Sus TPK /2021/PT. BDG.tersebut, dengan dibantu oleh Bambang Belardaya, SH., tanpa dihadiri olehJaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, maupun Penasihat Hukum Terdakwa;HAKIM ANGGOTATTDElly Endang Dahliani, SH.MHTTDDR. Hj.

Dirampas untuk Negara

• 1 (satu) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl;
• 1 (satu) ton Ikan Campuran, ( 1 (satu) Kg Ikan Campuran disisihkan untuk pembuktian di persidangan) telah dimusnahkan berdasarkan Penetapan pemusnahan barang bukti Ketua Pengadilan Negeri/HI/Perikanan/Tipikor Tanjung Pinang Kelas IA Nomor : 5/Pen.Pid.Sus-PRK/2023/PN Tpg tanggal 14 Desember 2023;
• 1 (satu) pucuk Senjata Api (Revolver);
• 6 (enam) butir

• PUTUSANNo. 1887 K/Pid.Sus/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : KARTINI JULIANNA MANDALENAMARPAUNG ;Tempat Lahir : Kisaran ;Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun / 04 Juni 1968 ;Jenis Kelamin : Perempuan ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat Tinggal : Bukit Panjangan Asri Blok J2 Semarang ;Agama : Kristen ;Pekerjaan : Hakim AdHoc Tipikor Pengadilan Negeri Semarang

  No.1887 K/Pid.Sus/2013berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang Nomor : 32/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Smg tanggal 25 Juni 2012,susunan majelis hakim yang menangani perkara MUHAMMAD YAENIberubah menjadi : PRAGSONO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis,ASMADINATA, SH., M.Hum. dan Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG, SH. sebagai Hakim Anggota.

  Namun SRI DARTUTIK keberatan dan menyampaikanbahwa kemampuan dari keluarga MUHAMMAD YAENI hanya sebesarRp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai denganRp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);Oleh karena Hakim Ketua Majelis LILIK NURAINI, SH. yang semulamenangani perkara MUHAMMAD YAENI dipindahtugaskan, makaberdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriHal. 15 dari 154 hal. Put.

  Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Semarang No.128/PID.Sus/2012/Pengadilan Tipikor Semarang tanggal18 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNGtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi yang dilakukan secara bersamasama;2.

  Hoc Tipikor akan mendapat kenaikan gaji dariRp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), menjadi Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah);=> Mutasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan saksi Asmadinata, di manasaksi Heru Kisbandono mengatakan bahwa ia punya kenalan diMahkamah Agung yang bisa mengetahui di mana Pemohon Kasasi II/Hal. 157 dari 154 hal. Put.

• membayar uang pengganti sejumlah Rp. 10.200.000.000,00 (sepuluh milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
  Menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor

• MENGADILI :

  • Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
  • Mengubah Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk tanggal 18 Maret 2022 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai besarnya jumlah uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

  1. Menyatakan Terdakwa FARREL EVERALD FERNANDA tersebut di atas, terbukti secara sah dan

• Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/ Tipikor tingkat banding Pekanbaru, sejaktanggal 8 Desember 2014 sampai dengan tanggal 6 Januari 2015;7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor tingkat bandingPekanbaru, sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan tanggal 7 Maret2015 ;8. Berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesiau.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 1408 / 2015 / S.424.Tah.Sus / PP / 2015 /Hal. 1 dari 31 hal. Put.

  Lumme, S.H., HakimHakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu jugaoleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut sertaHal. 30 dari 31 hal. Put. No. 1224 K/Pid.Sus/2015Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPenuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.ttd./ M.S.

• Tempat Tinggal : Jalan Lintas DuriPekanbaru RT.007/001Desa Semunai Kecamatan PinggirKabupaten Bengkalis;Agama : Islam;Pekerjaan : Kepala Desa Semunai periode tahun 2010sampai dengan 2015;Pendidikan : SMP;Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :1.2.Penyidik, sejak tanggal 1 Februari 2016 s/d tanggal 20 Februari 2016;Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2016 s/d29 Maret 2016;Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2016 s/d tanggal 13 April 2016;Hakim Pengadilan Tipikor

  pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejaktanggal 14 April 2016 s/d 13 Mei 2016;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru, sejak tanggal 14 Mei 2016 s/d 12 Juli 2016;Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 13 Juli 2016 s/d 11 Agustus2016;Ditahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 26Juli 2016 s/d tanggal 24 Agustus 2016;Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 40/PID.SUSTPK/2016/PT.PBR8

• PUTUSANNo. 1221 K/PID.SUS/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : POERWANTO JOHAN RIYADI ;Tempat lahir : Sleman;Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/21 Agustus 1953;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Kalijeruk RT. 002/RW 003 KelurahanWidodomartani, Kecamatan Ngemplak,Kabupaten Sleman ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Wiraswasta ;

  No8/TIPIKOR/2014/PTY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juni 2014Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tinggi tersebut ;Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 08KS/Akta.Pid.Sus/2014/P.TpkorYk Jo. No : 27/Pid.Sus/2013/P.TpkorYk Jo.

  No:8/TIPIKOR/2014/PTY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan TindakPidana Korupsi Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juni2014 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasiterhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi bertanggal Juni 2014 dari Jaksa/PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada tanggal 27 Juni 2014;Hal. 62 dari 120 hal. Put.

  JTT tidak pernah merugikan kepentinganmaupun keuangan Daerah Pemerintah DIY;Berdasarkan resume yang telah kami kemukakan tersebut di atas, kamiberpendapat bahwa penerapan hukum putusan Pengadilan Judex Fact,sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal30 Mei 2014 Nomor : 8/TIPIKOR/2014/PTY jo. putusan Pengadilan TIPIKORYogyakarta tanggal 27 Maret 2014 Nomor: 27/Pid.Sus/2013/P.

  JTT,mempunyai komitmen yang sangat besar, agar sistem angkutanperkotaan di Yogyakarta dapat berjalan dengan baik, dan bermanfaatbagi masyarakat;Dengan demikian sudah sepatutnya bila Terdakwa keberatan atasputusan Pengadilan Tipikor Yogyakarta dalam perkara a quo tersebut,sebab putusan tersebut sangat tidak adil dan tidak berlandaskan hukum,sehingga merugikan hakhak =maupun kepentingan hukumTerdakwa/Pemohon Kasasi.

• Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejaktanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016 ;7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor PadaPengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 29 September 2016sampai dengan tanggal 27 November 2016 ;8.

  Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan TinggiTipikor Jakarta untuk perpanjangan penahanan tahap pertama sejaktanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016oO.Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta yang kedua No.412/Pen.Pid/TPK/2016/PT.DKI. tanggal 09Desember 2016 sejak tanggal 09 Desember 2016 sampai dengantanggal 07 Januari 2017;10.Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Jakarta tanggal O03 Januari

  Berdikari berdasarkan surat keputusan DirekturPT.Berdikari Nomor : 029/05/BDK/DIR/VII/23010 tanggal 10 Agustus 2010dengan dasar bahwa proyek pupuk urea tablet merupakan proyek baru danTerdakwa memiliki keahlian untuk menangani bisnis baru tersebut;Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingmemeriksa dan mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunanresmi putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat tanggal 05 Desember 2016 No. 79/Pid.SusTPK/

  2016/PN.Jkt.Pstdan telah pula mempelajari secara seksama memori banding yang diajukanoleh Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding yang disampaikanoleh Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingberpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana nomor putusan tersebut diatasyang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidairsudah

  HENING TYASTANTO, S.H.CN., DAN LAFAT AKBAR, S.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan DKI Tinggi Jakarta masingmasingsebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua PengadilanTinggi DK!