Ditemukan 11603 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perekanan penetapan penebangan perikanan penahanan panekanan penegakan
Pengadilan PN TULUNGAGUNG Pidana Khusus
Register : 20-09-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 22-04-2019
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Tlg
Tanggal 6 Desember 2018 — Penuntut Umum:
KUPIK SULAENI, SH
Terdakwa:
SLAMET MUSTARI Bin Alm. RASID
101 — 37
  • berita acara pemeriksaannya adalah Saksi sendiridibantu oleh Pratama sampai jam 2 malam ; Bahwa Terdakwa sudah diberitahu hakhaknya sebelum diperiksa ;Bahwa Terdakwa di Penyidik menyatakan tidak mau didampingi olehPenasehat Hukum ada surat pernyataan penolakannya ;Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Tlgbahwa Terdakwa memberi paraf dalam setiap halaman berita acarapemeriksaan tersebut ; bahwa waktu diperiksa tidak ada tekanan sama sekali ; Bahwa tidak ada anggota lain yang melakukan penekanan
Pengadilan PN TOBELO Pidana Umum
Register : 28-11-2018 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 13-03-2019
Putusan PN TOBELO Nomor 119/Pid.B/2018/PN TOB
Tanggal 12 Maret 2019 — Penuntut Umum:
MUSHOFA, SH.
Terdakwa:
EDISON KAPITA Alias TETE Alias MESI
92 — 37
  • Unsur barang siapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang ataumanusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksadan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1angka 15 Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana, jadi orang disini adalah pelakutindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yangdiuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalahkehadiran Terdakwa atau orang tersebut
Pengadilan PN STABAT Pidana Umum Penipuan
Putus : 26-09-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PN STABAT Nomor 638/Pid.B/2017/PN STB
Tanggal 26 September 2017 — RISHARDIANSYAH Als ARIS
26 — 13
  • Barangsiapa.Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa disini adalahmanusia/ orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menuruthukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalamdakwaan penuntut umum, oleh karena itu penekanan unsur ini adalah keberadaansubyek hukum tersebut tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatantergantung pada pembuktian unsurunsur tersebut ;Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam pekara ini adalah TerdakwaRishardiansyah
Pengadilan DILMILTI III SURABAYA Pidana Militer
Register : 03-09-2012 — Putus : 25-09-2012 — Upload : 04-01-2013
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 63-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2012
Tanggal 25 September 2012 — - Mashuri, Koptu NRP 3920764360172
60 — 44
  • Bahwa TNI memiliki asas kesatuan Komando artinya selamaorang tersebut masih menjadi prajurit TNI maka harus memilikikomitmen yang sama dengan apa yang telah digariskan olehPanglima TNI sesuai dengan ST Panglima TNI No.ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang penekanan ulangpenyelesaian kasus tindak pidana Narkotika bagi anggota TNIdan keluarganya yang ditindaklanjuti oleh ST Kababinkum TNINo.
Pengadilan PN PEMALANG Pidana Umum
Register : 09-09-2020 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN PEMALANG Nomor 142/Pid.B/2020/PN Pml
Tanggal 8 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.INDRA PURNAMAWATI, SH
2.GERNANDO HALOMOAN DAMANIK, SH
Terdakwa:
RIZKY PANGESTU Bin ROHIBUL
101 — 36
  • Jadi orang disini adalah pelaku tindak pidanayang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikandalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalahadanya kehadiran orang / badan hukum tersebut yang identitasnyasesuai dengan surat dakwaan, tentang terbukti atau tidak ia melakukanperbuatan tertentu akan tergantung dalam pembuktian unsur pidana daridakwaan yang bersangkutan.Bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwaRIZKY PANGESTU Bin ROHIBUL, dengan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 11-06-2020 — Putus : 25-08-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 706/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 25 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
NURDIANA BINTI ROHADI TEGUH SAMPURNO
47 — 15
  • Tentang unsur Barang siapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orangatau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut,diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (Sebagaimana ketentuan dalam pasal 1angka 15 KUHAP) jadi orang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, olehsebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebutyang identitasnya sesuai dengan
Pengadilan PN BAUBAU Pidana Umum Kejahatan terhadap Kesusilaan
Register : 25-10-2016 — Putus : 28-02-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan PN BAUBAU Nomor 250/Pid.Sus/2016/PN Bau
Tanggal 28 Februari 2017 —
98 — 42
  • Baupidana yang pada saat ini telah menjadi suami istri maka Majelis Hakim akanpertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa olehnya itu) penjatuhan pidana bagi Terdakwa(straafmaat) Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendekatan restoratif justice(keadilan restoratif) yang memberikan penekanan pada pemulihan hubungan korbanmaupun pelaku tindak pidana.
Pengadilan PN MADIUN Pidana Khusus
Putus : 18-05-2017 — Upload : 06-06-2017
Putusan PN MADIUN Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Mad
Tanggal 18 Mei 2017 — - ADI SETIYO BIN SASTRO BUJANG
41 — 15
  • Mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan ;Ad.1 Unsur Setiap orangMenimbang, unsur pertama setiap orang, yang dimaksud setiaporang adalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yangdidakwakan, yakni setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dankewajiban yang terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segalaperbuatannya, dengan demikian penekanan unsur ini adalah adanyakehadiran orang tersebut, tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukanperbuatan pidana itu akan dibuktikan
Pengadilan PN BOJONEGORO Pidana Umum Kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain
Putus : 02-09-2010 — Upload : 27-04-2014
Putusan PN BOJONEGORO Nomor 315/PID.B/2010/PN.BJN
Tanggal 2 September 2010 — MUHAMAD FADOLI Bin MUNTOLIB
78 — 7
  • Muhammad Fadoli Bin Munthilib,terdakwa II Muhammad Afifudin Bin Muhammad Ali dan Terdakwa III ArifWidiyatmoko Bin Parno berikut saksisaksi antara lain Sdr.Agus Purwanto,Sdr.Purwanto, Sdr.Idham, Sdr.edy Utomo, Sdr.Gufron;Bahwa saksi selama melakukan pemeriksaan terhadap terdak dan para saksitersebut, saksi telah melakukannya sesuai prosedur dan aturan yang berlakudiantaranya sudah menanyakan/memberitahu akan hak para terdakwa untukdidampingi oleh penasehat hukum namun mereka menolaknya, tidakmelakukan penekanan
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 14-05-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 65/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 15 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat : PT JEHOVAH RAFA
Terbanding/Tergugat I : Sunarta
Terbanding/Tergugat II : Umbu Lage Woleka
115 — 65
  • Per014/A/JA/11/2012 tentangKode Perilaku Jaksa pasal 7 huruf g menyatakan bahwa jaksa dilarangmenggunakan kewenangannya untuk melakukan penekanan secara fisikdan/atau psikis.58. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per014/A/JA/11/2012 tentangKode Perilaku Jaksa pasal 7 huruf h menyatakan bahwa jaksa dilarangmenggunakan barang bukti dan alat bukti yang patut diduga telahdirekayasa atau diubah atau dipercaya telah didapatkan melalui caracarayang melanggar hukum.59. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No.
Pengadilan PN SINGKAWANG Pidana Umum Pemalsuan
Register : 22-01-2014 — Putus : 14-04-2014 — Upload : 05-06-2014
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 18/PID.B/2014/PN.SKW
Tanggal 14 April 2014 — MACHRUS ALI
114 — 12
  • Prona Swadaya Tahun Anggaran 1999/2000 keKantor BPN Kabupaten Sambas yang sekarang menjadi BPN KotaSingkawang sebanyak lebih kurang 100 persil yang berlokasi di Desa Naram.Bahwa atas permohonan tersebut saksi yang pada saat itu bertugas di bagianpengukuran langsung melakukan pengukuran dan setelah syaratsyarat sudahlengkap kemudian diproses dan diterbitkan sertifikat hak milik dan langsungdiserahkan kepada Terdakwa MACHRUS ALI selaku Kepala Desa Naram.Bahwa saksi tidak pernah sekalipun melakukan penekanan
Pengadilan PN BEKASI Pidana Umum Penggelapan
Putus : 05-10-2011 — Upload : 05-04-2014
Putusan PN BEKASI Nomor 1182/Pid.B/2011/PN.Bks
Tanggal 5 Oktober 2011 — EDI SURIADI bin M KABLI
59 — 22
  • Saksididalam memeriksa terdakwa tidak ada melakukan penekanan maupunpemukulan terhadap terdakwa, apa yang saksi buat di dalam Berita AcaraPenyidikan adalah atas keterangan terdakwa sendiri dan terdakwa telah bacasebelum terdakwa menanda tangani Berita Acara tersebut;Menimbang, bahwa tentang keterangan terdakwa yang mengatakanbahwa ia dipukuli oleh Buser yang berpakaian preman dan oleh PenasihatHukum terdakwa di persidangan diperlihatkan fotofoto dari bagian tubuh yangmemar;Menimbang, bahwa tentang
Pengadilan PN BANJARBARU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 16-05-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARBARU Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Bjb
Tanggal 2 Agustus 2017 — MUHAMMAD FAZRIN Alias CACING Alias CENGOR Bin ASPIAN ASMAN;
33 — 22
  • memang pernah menggunakan narkotika jenis sabusabu dan untuk yangterakhir Terdakwa mengkonsumsi sekitar bulan Desember 2016 akhir;Bahwa atas keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik untuk Point 25, yangberkaitan dengan kronologis hingga ditangkapnya Terdakwa untuk keterangantersebut tidak sepenuhnya benar, karena Terdakwa saat itu dalam tekanan;Bahwa Terdakwa ditangkap sekitar habis magrib kemudian dibawa ke kantorPolres, kemudian habis lsya di BAP oleh Penyidik;Bahwa Penyidik yang melakukan penekanan
Pengadilan PN TEBING TINGGI Pidana Umum Penganiayaan
Putus : 04-08-2015 — Upload : 23-12-2015
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 232/Pid.B/2015/PN.TBT
Tanggal 4 Agustus 2015 — Drs. JADIATE SINUHAJI
25 — 8
  • Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalamadalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampubertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan.Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyekhukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai paraTerdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkansebagai para Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah iaterbukti
Pengadilan PN PRABUMULIH Pidana Umum Pencurian
Register : 30-03-2017 — Putus : 29-05-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 90/Pid.B/2017/PN.Pbm
Tanggal 29 Mei 2017 — RENDI ALTADONA Alias LALOK Bin SUGIANTO
24 — 16
  • Unsur Barang siapa.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalahsiapa saja, orang atau manusia sebagai subyek hukum, orang tersebutharus mampu bertanggung jawab, yang didakwa melakukan perbuatanpidana tertentu sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, oleh sebabitu penekanan Barang siapa ini adalah keberadaan Subyek hukumtersebut, tentang apakah dia Terdakwa terbukti atau tidak melakukanperbuatan tersebut, tergantung pada pembuktian unsurunsur materiil dariDakwaan;Menimbang, bahwa Barang
Pengadilan PN Sei Rampah Pidana Umum
Register : 09-03-2020 — Putus : 12-05-2020 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN Sei Rampah Nomor 110/Pid.B/2020/PN Srh
Tanggal 12 Mei 2020 — Penuntut Umum:
ARDIANSYAH HASIBUAN, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD WAHYU HIDAYAT HASIBUAN
94 — 31
  • Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.Ad. 2.Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapaadalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampubertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan.Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyekhukum tersebut sebagai orang yang tepat
Pengadilan PN PEMATANG SIANTAR Pidana Umum
Register : 10-07-2018 — Putus : 24-09-2018 — Upload : 24-09-2018
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 170/Pid.B/2018/PN Pms
Tanggal 24 September 2018 — Penuntut Umum:
RAHMAH HAYATI SINAGA,SH
Terdakwa:
1.TOMMY SUHENDRA TAMPUBOLON Als TOMMY
2.KRISTIAN FIRMANTO TINDAON Als FIRMAN
3.SRI WULANDARI BUTAR BUTAR
63 — 4
  • Dengan demikian penekanan unsur setiap orang bertitiktolak dari kemampuan dari pribadi seseorang sebagai subjek hukum untukbertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telahmengajukan Tommy Suhendra alias Tommy, Kristian Firmanto Tindaon aliasFirman, Sri Wulandari ButarButar selaku Terdakwaterdakwa mengingatperanannya dalam suatu peristiwa pidana dimana berdasarkan keterangan paraSaksi maupun keterangan Terdakwaterdakwa ternyata selama ini
Pengadilan PN Sei Rampah Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 21-07-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PN Sei Rampah Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Srh
Tanggal 21 September 2021 — Penuntut Umum:
Richard N. P. Simaremare, S.H.
Terdakwa:
AKHIRUL RAMDANI Als BANDOT
36 — 30
  • Untuk itu, penekanan unsur "barangSiapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepatdiajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yangHalaman 17 dari 26 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Srhdihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiatau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantungpada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1(satu)
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 14-06-2017 — Putus : 06-07-2017 — Upload : 30-08-2017
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 57-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2017
Tanggal 6 Juli 2017 — Nama lengkap : DERI RAHALDI Pangkat / Nrp : Praka / 31020493471283 Jabatan : Ta Raima Kesatuan : Yonarmed-5/105 Tarik Kodam III/Slw
49 — 37
  • Bahwa Terdakwa mengetahui Narkotika jenis Shabushabudilarang dikonsumsi secara tanpoa hak apa lagi bagi seoranganggota TNI dan juga adanya penekanan dari Panglima TNI agaranggota TNI tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.Bahwa berdasarkan uraian faktafakta hukum tersebut diatasMajelis Hakim Tingkat Banding berpendapat faktafaktapertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar oleh karena ituharus dikuatkan.Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwaberupa pidana pokok : penjara selama
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 25-01-2016 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79 B/PK/PJK/2016
Tanggal 2 Mei 2016 — PT. DASA ANUGRAH SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
51 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.
    Putusan Nomor 79/ B /PK/PJK/2016Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat ;dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapat dilaksanakandalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yang sudah jelas danterperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan bahwa Pengadilan
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect)dan dalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)perlu menambahkan penjelasan mengenai prinsip Hukum Pidanasebagai Ultimum Remedium sebagai berikut:a.
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pad a hakekatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education sspecti, sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function