Aceh Utara;Bahwa Sekitar satu minggu setelah terdakwa melakukan aksi penembakan diberbagai tempat, kKemudian bertemu dengan saksi AYAH BANTA dan MANCUK,dalam pertemuan tersebut saksi AYAH BANTA memberitahukan kepadaMAYOR dan MANCUK bahwa MISBAHUL MUNIR Alias RAUL telahmengkhianati keluar dari Partai Aceh dan masuk ke Independen, sehinggaharus ditembak kalau ada MUNIR harus ditembak mati tetapi kalau yang adaanak buahnya ditembak kakinya, kalau tidak ada rumahnya dibakar ;Bahwa setelah rencana tersebut

Aceh Utara;e Bahwa Sekitar satu minggu setelah terdakwa melakukan aksi penembakan diberbagai tempat, kKemudian bertemu dengan saksi AYAH BANTA dan MANCUK,dalam pertemuan tersebut saksi AYAH BANTA memberitahukan kepadaMAYOR dan MANCUK bahwa MISBAHUL MUNIR Alias RAUL telahmengkhianati keluar dari Partai Aceh dan masuk ke Independen, sehinggaharus ditembak kalau ada MUNIR harus ditembak mati tetapi kalau yang adaanak buahnya ditembak kakinya, kalau tidak ada rumahnya dibakar ;e Bahwa setelah rencana

oleh JAMALUDIN danMAYOR jenis AK.2.selesai penembakan JAMALUDIN telpon ULI BARA untuk jemputmereka, dan terdakwa dengan menggunakan mobil innova menjemputsaksi dan lainnya;e Bahwa benar tidak pernah melakukan penembakan di toko Istana BonekaBanda Aceh bersama Mayor; Bahwa kronologis penembakan rumah RAUL adalah sebagai berikut :Setelah satu minggu kemudian saksi bertemu dengan AYAH BANTA,MAYOR, dalam pertemuan tersebut AYAH BANTA bilang kalauISBAHUL MUNIR Alias RAUL telah mengkhianati keluar dari Partai

Terhadap pihak Ketiga Akta Oetntik mempunyaiKEKUATAN BUKTI BEBAS, artinya penilainnya diserahkan kepada kebijaksanaanhakim (Vide Hukum Acara Perdata Indonesia, Penulis Abdulkadir Muhammad, S.H.Penerbit Alumni tahun 1978 halaman 151) ;Akta Otentik dapat diklasifikasikan menjadi dua macan, yaitu AKTAAMBTELIJK dan AKTA PARTAI. Akta Ambtelijk yaitu akta yang dibuat oleh pejabat108 yang diberi wewenang untuk itu, dengan nama pejabat menerangkan apa yang dilihatdan dilakukannya.

Akta Partai yaitu Akta yang dibuat di hadapan pejabat, dengan namapejabat menerangkan apa yang dilihat dan dilakukannya dan pihakpihak yangberkepentingan mengakui keteranganketerangan dalam akta itu dengan membubuhkantanda tangannya (Vide Hukum Acara Perdata Indonesia, Penulis AbdulkadirMuhammad, S.H. Penerbit Alumni tahun 1978 halaman 151) ;Pada tiaptiap Akta Otentik dikenal tiga macam kekuatan bukti, yaituKEKUATAN BUKTI LAHIR, KEKUATAN BUKTI FORMIL dan KEKUATANBUKTI MATERIEL.

Penerbit Alumni tahun 1978 halaman 152) ;Kekuatan bukti materiel, di sini menyangkut kebenaran isi akta oetntik itu.Artinya apakah benar bahwa yang tercantum dalam akta otentik itu seperti menurutkenyataan (Vide Hukum Acara Perdata Indonesia, Penulis Abdulkadir Muhammad, S.H.Penerbit Alumni tahun 1978 halaman 152) ;Pada akta partai selalu terdapat kekuatan bukti materiel dan merupakan alatbukti sempurna.

Sebab dalam akta partai itu kebenaran dari isi akta tersebut ditentukanoleh pihakpihak dan diakui oleh pihakpihak dan pejabat menerangkan seperti apa yangdilihat, diketahuinya dari pihakpihak itu. Tetapi pada akta ambtelijk tidak selaluterdapat kekuatan bukti materiel artinya setiap orang dpat menyangkal kebenaran isiakta otentik itu, asal dapat membuktikannya.

Majelis Kehormatan Partai Gerakan Indonesia Raya cq Mutanto Juwono, SIP, MM dan Anwar Ende Selaku Ketua dan Sekretaris, beralamat di Jalan Harsono RM 54 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;3. Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya cq Letjen TNI (Purn) H. Prabowo Subanto dan H.

yang dianalisismelalui proses hukum pembuktian bahwa bukti P2, P3 dan P7 berupaantara Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 22 tanggal 13 September2006 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 23 tanggal 13 September 2006dan Akta Jual Beli Nomor 295/2007 tanggal 3 Juli 2007 dan SertipikatHak Milik Nomor 7644/Kelapa Gading adalah alat bukti otentik yangsecara formil memiliki alat bukti yang lengkap;Bahwa buktibukti Akta Notariel tersebut secara yuridis tidak terbukti,dalam proses pembuatannya dibuat oleh Kontraktant Partai

Menjadi pengurus Partai Politik;b. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan / atau Anggota BPDdan Lembaga Kemasyarakatan di Desa yangbersangkutan; c. Merangkap jabatan sebagai anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah;d. Terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, PemilihanPresiden dan Pemilihan Kepala Daerah;e. Merangkap sebagai Pegawai swasta yang berbadanhukum; f.

PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai danBesarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, makaMajelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat diterima dan di pertimbangkan.Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (volledig), mengikat (bindende),dan menentukan (beslisende);Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.5 dan P.6, adalah aktabawah tangan yang bersifat tidak partai karena dibuat secara sepihak sehinggadisebut akta pengakuan sepihak

PUSRI PPDLampung, maka ketika Turut Tergugat IV memberitahu kepadaTergugat pengembalian 1.987.500 kg, dari partai 2.000 ton, Tergugatmenginstruksikan agar pupuk KCL yang dipinjam itu, dibeli saja danlangsung dibayar;5.

KALIGIS, SH dengan NIK3171011906420005.b 1 (satu) lembar Foto copy warna Kartu Anggota PERADI dengannomor anggota 78.10032 berlaku s/d 31122015 atas nama O.C.KALIGIS.c 1 (satu) lembar asli Kartu nama Partai NasDem atas nama Prof. Dr.O.C. Kaligis, SH, MH (Ketua Mahkamah Partai).122 a. 1 (satu) buah amplop putih merk Anchor Envelopes yang bertuliskanibu Evie USD 900 Rp.

KALIGIS.. 1 (satu) lembar asli Kartu nama Partai NasDem atas nama Prof. Dr. O.C.Kaligis, SH, MH (Ketua Mahkamah Partai).a. 1 (satu) buah amplop putih merk Anchor Envelopes yang bertuliskanibu Evie USD 900 Rp. (USD 40). . 1 (satu) lembar Boarding Pass Business Class atas nama OC/KALIGISMR, GA 196, dari Jakarta ke Medan Boarding Time 19:25 wib tanggal01 Juli dengan No.

(satu) lembar asli Kartu nama Partai NasDem atas nama Prof. Dr. O.C.Kaligis, SH, MH (Ketua Mahkamah Partai).a. 1 (satu) buah amplop putih merk Anchor Envelopes yang bertuliskanibu Evie USD 900 Rp. (USD 40). b. 1 (satu) lembar Boarding Pass Business Class atas nama OC/KALIGISMR, GA 196, dari Jakarta ke Medan Boarding Time 19:25 wib tanggal01 Juli dengan No. Seat 8H.c.

Dulan Dari adalah saksi danASMADIBahwa rekanan berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dan melakukanserah terima hasil pekerjaanBahwa saksi mengetahui adanya proyek pengadaan kapal pada waktuMusyawarah Partai Amanat Nasional (PAN) Tanjung Jabung Timur dariRomi Hariyanto, yang mana kemudian saksi menceritakan hal tersebutkepada Asmani, Revani Devi dan Suherman, yang mana saksi dan temanteman saksi tersebut sepakat untuk mengerjakan proyek pengadaan kapal diPemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Dulan Dari bergerak di bidang usaha pengadaan dankonstruksiBahwa pengerjaan kapal kayu dilakukan oleh pengrajin di Dabok Singkepdengan biaya Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah) per unit kapalBahwa saksi mengetahui adanya proyek pengadaan kapal kayu tersebut, padawaktu saksi mengikuti Musyawarah Partai Amanat Nasional Tanjung JabungTimur, dimana saksi bertemu dengan saksi Zainal Abidin dan saksi ZainalAbidin mengatakan bahwa akan ada proyek pengadaan 100 (seratus) unitkapalkayu pada Dinas Kelautan

Wisma Karya PersadaBahwa saksi mengetahui adanya proyek pengadaan 100 (seratus) unit kapalkayu 3 GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung JabungTimur tersebut, pada waktu saksi mengikuti Musyawarah Partai AmanatNasional Tanjung Jabung Timur, dimana saksi bertemu dengan saksi ZainalAbidin dan saksi Zainal Abidin mengatakan bahwa akan ada proyekpengadaan 100 (seratus) unit kapal kayu pada Dinas Kelautan dan PerikananPemda Tanjung Jabung TimurBahwa saksi dan temanteman saksi tersebut bertemu

No. 26/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JBI84Bahwa modal awal tersebut telah dikembalikan kecuali modal dari saksi dansaksi AsmadiBahwa dana yang saksi simpan pernah saksi keluarkan untuk operasionalpembuatan kapal atas permintaan saksi Zainal Abidin selaku Direktur CV.Dulan DariBahwa saksi mengetahui adanya proyek pengadaan 100 (seratus) unit kapalkayu 3 GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung JabungTimur tersebut, pada waktu saksi mengikuti Musyawarah Partai AmanatNasional Tanjung Jabung Timur

Tahun Anggaran 2011 pada Satuan Kerja Perangkat DaerahKabupaten Tanjung Jabung Timur;Menimbang, bahwa pada tahun anggaran 2011 berdasarkan AnggaranPendapatan Belanja Daerah Perubahan 2011 terdapat alokasi anggaran sebesar Rp.3.550.000.000, (tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk pengadaan 100(seratus) unit kapal kayu 3 GT (Gross Tonage) di Dinas Kelautan dan PerikananPemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Juni/Juli 2011 dalam acaraMusyawarah Partai

kepentingan umum;Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barangdan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannyaMenjadi pengurus partai

politik, menjadi anggota partai politikdan.atau pengurus organisasi terlarang;Merangkap Jabatan sebagai Ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturanperundang undanganlIkut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umumdan/atau pemilihan kepala daerah;Melanggar

keributankeributan yang memaksa anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan untuk segera melaksanakan Rapat Paripurna;Setelah para demonstrasi menyampaikan aspirasinya, anggota DPRDKabupaten Buton Selatan segera melaksanakan rapat paripurna, rapatparipurna tersebut pun berlangsung dengan dikerumuni masa demonstran.Rapat paripurna tersebut tidak lagi dibuka dengan nyanyian lagu IndonesiaRaya dan tidak lagi ditutup dengan lagu Bagimu Negeri; Rapat Paripurna tanggal 23 Juni 2020 itu dipimpin oleh saudara ALIADI,S.Pd dari Partai

Hanura sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten ButonSelatan dan saudara POMILI WOMAL, S.Pd, S.D dari Partai Demokratsebagai Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Buton Selatan.

Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertuliskepada Mahkamah Konstitusi mengenai:1) pengujian UndangUndang terhadap UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;2) sengketa kewenangan lembaga negara yangkewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;3) pembubaran partai politik;4) perselisinan tentang hasil pemilihan umum, atau5) pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden didugatelah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatanterhadap

hukumdan keadilan;Bahwa Mahkamah Konstitusi vide Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2003tentang Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memenuhi dan mengadili:(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertamadan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:a. menguji UndangUndang terhadap UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yangkewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.c. memutus pembubaran partai

No.14900 tertanggal 22091955.Bahwa pada sekitar Tahun 1970an Orang Tua Penggugat akhirnyamengetahui bahwa ternyata Yayasan "HUA CHIAU FU NU HUI", adalahsuatu Yayasan Pendidikan yang berada dibawah pembinaan OrganisasiBAPERKI, sedangkan status BAPERKI saat itu adalah sebagaiOrganisasi ORANGORANG TJINA PERANTAUAN yangberafiliasikepada PARTAI KOMUNIS INDONESIA (P.K,L)JBahwa setelah pecah Peristiwa Pemberontakan G.30.S/PKI padaTahun 1965, maka PKI dan semua organisasi organisasi terafiliasidilingkungannya

Apakah kedua orang tua Penggugat, yaitu LIEM KHE GOE (Ayah) danUAUW SIOK HIANG (lbu) semasa hidupnya tetap Warga Warga NegaraRepublik Rakyat Cina dan menjadi anggota Partai Komunis Indonesia (PKI);3.

;Bahwa berdasarkan Pasal 59 Ayat 1 Huruf b dan c UndangUndang Nomor16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat yang berbunyi:Ayat (1) : Ormas dilarang :Hurufb : menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, benderanegara lain atau lembaga/badan internasional menjadi narna,lambang, atau bendera Ormas; dan/atauHurufc : menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambaryang mempunyai persamaan pada pokoknya ataukeseluruhannya dengan menggunakan, lambang, bendera,atau tanda gambar Ormas lain atau partai

2017 tentang Organisasi Masyarakat yang isinya adalah sebagai berikut :Ayat (1) Ormas dilarang :Huruf b Menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, benderaNegara lain atau lembaga / badan internasional menjadinama, lambang, bendera Ormas, dan/atauHuruf c Menggunakan nama, lambang, bendera, atau tandagambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atauHalaman 53 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT10.keseluruhannya dengan menggunakan, lambang, benderaatau tanda gambar Ormas lain atau partai

Kami masyarakat betawi atau FORKABI inginmenjadi penampung aspirasi dari masyarakat betawi terhadap PILKADA danberharap sekiranya partai politik maupun pemerintah yang ada dapatmemberikan kesempatan putra daerah terbaik betawi menjadi kepala daerahnyadi kampung halaman sendiri; Bahwa FORKABI didirikan di Megamendung Puncak, berdasarkan Akta dibuattanggal 4 November 2003, Nomor 2 dan sejak awal berdiri FORKABI dari tahun2003 MUBES lI, Il, Ill, dan IV, saya sebagai bendahara, Lima kali, di MUBES Vsaya

ART, hanya masalahnya adalah apabilapengurus lama sudah berakhir dan belum ada pengurus yang baru, siapa yangberhak menyelenggarakan, lalu tidak ada pemecahan dalam AD/ART ituHalaman 106 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKTbagaimana prosedur penyelenggaraan MUBES, karena sudah berakhir, makatanggungjawab juga berakhir; Bahwa tidak logis, kalau barang untuk entitas umum dijadikan barang privat; Bahwa terkait UndangUndang Ormas, apa bedanya dalam perselisihan, kalaudalam undangundang partai

Aceh Utara;Bahwa Sekitar satu minggu setelah terdakwa melakukan aksi penembakan diberbagai tempat, kKemudian bertemu dengan saksi AYAH BANTA dan MANCUK,dalam pertemuan tersebut saksi AYAH BANTA memberitahukan kepadaMAYOR dan MANCUK bahwa MISBAHUL MUNIR Alias RAUL telahmengkhianati keluar dari Partai Aceh dan masuk ke Independen, sehinggaharus ditembak kalau ada MUNIR harus ditembak mati tetapi kalau yang adaanak buahnya ditembak kakinya, kalau tidak ada rumahnya dibakar ;Bahwa setelah rencana tersebut

Aceh Utara;e Bahwa Sekitar satu minggu setelah terdakwa melakukan aksi penembakan diberbagai tempat, kKemudian bertemu dengan saksi AYAH BANTA dan MANCUK,dalam pertemuan tersebut saksi AYAH BANTA memberitahukan kepadaMAYOR dan MANCUK bahwa MISBAHUL MUNIR Alias RAUL telahmengkhianati keluar dari Partai Aceh dan masuk ke Independen, sehinggaharus ditembak kalau ada MUNIR harus ditembak mati tetapi kalau yang adaanak buahnya ditembak kakinya, kalau tidak ada rumahnya dibakar ;e Bahwa setelah rencana

oleh JAMALUDIN danMAYOR jenis AK.2.selesai penembakan JAMALUDIN telpon ULI BARA untuk jemputmereka, dan terdakwa dengan menggunakan mobil innova menjemputsaksi dan lainnya;e Bahwa benar tidak pernah melakukan penembakan di toko Istana BonekaBanda Aceh bersama Mayor; Bahwa kronologis penembakan rumah RAUL adalah sebagai berikut :Setelah satu minggu kemudian saksi bertemu dengan AYAH BANTA,MAYOR, dalam pertemuan tersebut AYAH BANTA bilang kalauISBAHUL MUNIR Alias RAUL telah mengkhianati keluar dari Partai

Fotokopi KartuAnggota Partai Hanura, yang selanjutnya padafotokopi tersebut diberi tanda P14;15. Fotokopi Akta Jual Beli No : 46 /2017 yang selanjutnya padafotokopi tersebut diberi tanda P15;16. Fotokopi Laporan Hasil Belajar Peserta Didik SMPN 1 Malingpingan. Bonita Lokanta, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P16;17. Fotokopi Laporan Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri Malingpingan. Bonita Lokanta, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P17;18.

tersebutsetelah dihubungkan dengan bukti yang lain dan ternyata bersesuaian makaterhadap bukti bertanda P24 tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sahdalam perkara a quo;Menimbang, bahwa tehadap bukti T.ll5 berupa surat pernyataanperalihan tanah garapan dari Suharjaya dengan Yeni Linawati, jikadiperbandingkan dengan bukti P12 berupa Kartu Tanda Penduduk atas namaSuharjaya, bukti P13 berupa Kartu Tanda Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Lebak atas nama Suharjaya, bukti P14 berupa KartuAnggota Partai

Kerugian Immateriil:Sejak Para Penggugat dijadikan tersangka korupsi kehidupan pribadi,keluarga, sanak famili; partai politik tidak nyaman tidak mendapatkepercayaan lagi dimasyarakat dan relasi usaha akibatnya selalu mendapatcemohoan yang sangat menyakitkan hati dapat dinilai dengan uang sebesarRp. 10.000.000.000, (sepuluh milyar ruyiah);13.

Kerugian Immateril:Sejak Para Penggugat dijadikan tersangka korupsi kehidupan pribadi,keluarga, sanak famili; partai politik tidak nyaman tidak mendapatkepercayaan lagi di masyarakat dan relasi usaha akibatnya selalumendapat cemoohan yang sangat menyakitkan hati dapat dinilai denganuang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).e Angka 14:Bahwa, guna kepentingan Para Penggugat agar sebidang tanah dan bangunangedung yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Raya Semarang Kendal38Km.12

Abdul Wahab olehTerdakwa ; Bahwa sekarang Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan, namun duluTerdakwa I merupakan anggota partai politik dan menjadi Sekretaris Desa;Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yangmeringankan (a de charge) ;Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1. 1 (Satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang senilai Rp75.000.000,00(tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pembelian

KabupatenTapanuli Utara Tahun 2008, antara lain pasangan Penggugat dalam perkarain) dengan Nomor 1 dan pasangan Pihak Ketiga/Tergugatll Intervensidengan Nomor 5;Bahwa pada bagian diktum ketiga dari Surat Keputusan Tata Usaha Negaraterperkara dikatakan, Surat Keputusan tersebut akan diumumkan olehTergugat, sementara pada diktum keempat dari Surat Keputusan TataUsaha Negara terperkara dengan tegas dikatakan "Keputusan inidisampaikan kepada Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah dan Pemimpin Partai

dan Terdakwa pulang, saksi kemudianberangkat main golf dan pada saat dilapangan golf saksi ditelepon istri saksiyang mengatakan kalau rumah sedang digeledah oleh petugas KPK;Bahwa mendengar informasi itu saksi langsung berhenti main golf, tetapisaksi tidak langsung pulang ke rumah namun saksi menghubungipengacara dan oleh pengacara saksi diminta agar tidak pulang kerumahdulu;Bahwa saksi kenal dengan Ali Mutiara Rangkuti yang merupakan salah satuanggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal teman satu partai

Biar saya teken dulu malam ini MPdanadana apa itu, Pak, partai ituMHB Ya yaMP Karena tadi orang partai nelpon saya pencairannya. Makasaya balik MHB Yok yok. Nofrizal masih di sini kan? MP Nofrizal saya suruh stand by tapi kalau aa ini mohon maaf,Pak. Besok berarti kita nggak ada pelantikan, Pak? MHB IBesok nggak adalah jadinya kalau gini. Aa, ya udah, Pak, kalau nggak ada saya takut Nofrizal Bapak MP lantik, dia harus datang.

Madina dari fraksiPartai Demokrat (satu partai dengan Bupati MUHAMMAD HIDAYATBATUBARA) bertempat di Coffe Box Jl.Palang Merah Medan.

Madina dari fraksi118Partai Demorat (satu partai dengan MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA yangmenjabat Bupati Pemkab. Madina) untuk mengerjakan proyek RSUDPanyabungan yang menggunakan dana BDB sebesar Rp. 32.041.446.000, dariPropinsi Sumatera utara ;2. Bahwa para pejabat yang melobi Terdakwa tersebut meminta fee 15 % daridana Rp. 32.041.446.000, yang akan digunakan 7 % untuk pejabat diPemprovsu dan sisanya dibagibagi untuk Bupati, Plt. Kadis PU dan pejabatPemkab. Madina lainnya ;3.