tersebut, Termohon telah mengajukanduplikdalam konpensi serta replik dalam rekonpensi secara tertulis tanggal 29November 2016yang pada pokoknya sebagai berikut:DALAM KONPENSI:Penjelasan poin 2:Dalam hal ini Pemohon melarang keluar rumah tentu melarang keluarrumah dalam hal diluar kepentingan keperluan rumah tangga, Pemohonmelarang Termohon keluar rumah dalam hal kepentingan yang tak adakaitannya sama kebutuhan rumah tangga termasuk Pemohon pernah melarangTermohon untuk jangan aktif di organisasi/partai

TATANG SURATIS, karena saksi kenal dengan saksi Drs.TATANG SURATIS. selaku Sekjen Partai Golkar yang pada saat ituberada di kantor Partai Golkar Kota Bandung saksi datang ke kantor danHalaman 86 dari 158 Putusan Nomor 165/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg.menemui saksi Drs. TATANG SURATIS karena mau meminjam uangsecara pribadi kepada saksi Drs.

TATANG SURATIS masih menjadiKetua Partai Kecamatan tahun 1997, samasama aktif di bidang politikdan satu partai yaitu Partai Golkar ;Bahwa selama saksi menjadi anggota KSU Bina Mandiri Warga tidakpernah mengikuti atau menghadiri Rapat Anggota Tahunan dansepengetahuan saksi RAT KSU BMW tidak pernah dilaksanakan ;Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yangdiperlihatkan di depan persidangan ;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;18.Drs. H.

MUZAKI (Partai Demokrat) senilai Rp.50.000.000, (ima puluhjuta rupiah), penyerahan uang diserahkan oleh Terdakwa melalui transfer di BankBCA (antar rekening BCA) ;4 Selebihnya sebesar Rp.73.195.700, (tujuh puluh tiga juta seratus sembilan puluhlima ribu tujuh ratus rupiah) tetap ada pada Terdakwa ABDULLAH ABEBYASADI dengan alasan kasbon ;Bahwa Jumlah total uang Kas Desa Watukosek yang ada direkening BTN Kantor PosKejapanan yang telah digunakan oleh Terdakwa ABDULLAH ABEB YASHADI adalahsebesar Rp.238,195.700

MUZAKI (Partai Demokrat) senilai Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah),penyerahan uang diserahkan oleh Terdakwa melalui transfer di Bank BCA (antar rekeningSelebihnya sebesar Rp.73.195.700, (tujuh puluh tiga juta seratus sembilan puluh limaribu tujuh ratus rupiah) tetap ada pada Terdakwa ABDULLAH ABEB YASADI denganalasan kasbon ;,Bahwa Jumlah total uang Kas Desa Watukosek yang ada direkening BTN Kantor PosKejapanan yang telah digunakan oleh Terdakwa ABDULLAH ABEB YASHADI adalahsebesar Rp.238,195.700

MUZAKI (Partai Demokrat) senilai Rp.50.000.000, (lima puluh jutarupiah), penyerahan uang diserahkan oleh Terdakwa melalui transfer di Bank BCA (antarrekening BCA));Untuk uang Kehormatan mantan Kepala Desa Margono sebesar Rp.20.000.000, dan untukmantan BPD Hadi Surachman sebesar Rp.10.000.000, dan katanya diserahkan melaluiSEKDES M.

tentang Perubahan PeraturanGubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008 danPeraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2010tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur SumateraUtara Nomor 29 Tahun 2008 yang menyatakan sebagaiberikut :Pasal 1 ayat (14) : Bantuan sosial adalah bantuan yang telah tersediaanggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB)digunakan untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalambentuk uang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai

tentang Perubahan PeraturanGubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008 danPeraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2010tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur SumateraUtara Nomor 29 Tahun 2008 yang menyatakan sebagaiberikut :Pasal 1 ayat (14) : Bantuan sosial adalah bantuan yang telah tersedia anggarannya dalamAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB) digunakan untuk pemberian bantuanyang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang kepada kelompok/anggotamasyarakat dan partai

tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun2008 dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2010 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008yang menyatakan sebagai berikut :e Pasal 1 ayat (14) : Bantuan sosial adalah bantuanyang telah tersedia anggarannya dalam AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APDB)digunakan untuk pemberian bantuan yang bersifatsosial kemasyarakatan dalam bentuk uang kepadakelompok/anggota masyarakat dan partai

Pts.No:20/2012/PN.KPG, Tipikor Halaman 11 dari 168 halaman1211) Nomor Sos.460/85/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009sebesar Rp10.000.000,0012) Nomor Sos.460/90/X/2009 tanggal 11 November 2009sebesar Rp200.000.000,00;Bahwa atas adanya permohonan yang dibuat oleh mereka terdakwaselanjutnya permohonan tersebut diproses di Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sikkadengan mekanisme uang persedian yang diproses oleh BendaharaBantuan Keuangan, hibah, Bantuan Sosial, bantuan Partai

terdapatdanasebesar Rp180.000.000,00 dibayar tunai oleh Godfridus Faustinus kepadaTerdakwa Il YOSEF OTU, S.Sos dan Rp10.000.000,00 kepada SusteranKewapante.Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 45 ayat(1) menyatakan Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalampasal 37 huruf e digunakan untuk menganggarkanpemberian bantuanyang bersifat sosial kemasyarakatandalam bentuk barang kepadakelompok/anggota masyarakat dan partai

Nomor Sos.460/90/X/2009 tanggal 11 November 2009sebesar Rp200.000.000;Bahwa atas adanya permohonan yang dibuat oleh mereka terdakwaselanjut permohonan tersebut diproses di Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sikka dengan mekanismeuang persedian yang diproses oleh Bendahara Bantuan Keuangan, hibah,Bantuan Sosial, bantuan Partai Politik, bagi Hasil dan belanja tidak terdugaDPPKAD Saudara Godfridus Faustinus dengan mengajukan Surat PerintahPembayaran Uang Persedian

terdapatdanasebesar Rp180.000.000, dibayar tunai oleh Godfridus Faustinus kepadaTerdakwa Il YOSEF OTU, S.Sos dan Rp10.000.000, kepada SusteranKewapante;Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 45 ayat(1) menyatakan Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam25pasal 37 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuanyang bersifat sosial kemasyarakatandalam bentuk barang kepadakelompok/anggota masyarakat dan partai

barangmaupun uang;bahwa penggunaan uang Bansos kepada pihak ketiga tidak dibenarkanbaik dalam hal membayar hutang barang maupun hutang uang;bahwa dana Bansos digunakan sesuai dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangana7Daerah Pasal 45 ayat (1) menyatakan Belanja bantuan sosialsebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf e digunakan untukmenganggarkanpemberian bantuan yang bersifat sosialkemasyarakatandalam bentuk barang kepada kelompok/anggotamasyarakat dan partai

danMengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikanlingkungan hidup.Bahwa selain kewajiban tersebut diatas, Kepala desa juga mempunyai kewajibanuntuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati /Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BadanPermusyawaratan Desa serta menginformasikan laporan penyelenggaraanpemerintahan desa kepada masyarakat.Bahwa Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 TentangDesa, Kepala Desa dilarang :menjadi pengurus partai

Bahwa Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 TentangDesa, Kepala Desa dilarang :g.h.menjadi pengurus partai politik;Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, danlembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, danpemilihan kepala daerah;Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat,dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;Melakukan kolusi, korupsi dan

Bahwa Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 TentangDesa, Kepala Desa dilarang :Menjadi pengurus partai politik;Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, danlembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, danpemilihan kepala daerah;e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat,dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;f.

No.2214 K/PID.SUS/20142a Belanja Bantuan PKK sebesar Rp200.000.000,00b Belanja Bantuan Lembaga Keagamaan Rp6.293.500.000,00c Belanja Bantuan Organisasi Sosial KemasyarakatanLainnya Rp25.593.635.050,00Belanja bantuan Sosial Partai Politik sebesar Rp820.000.000,00Bahwa Terdakwa sebagai pengguna anggaran dalam pelaksanaanpengelolaan anggaran dana bantuan sosial sebagaimana ditetapkan dalamAPBD selain harus berpedoman pada ketentuanketentuan umum tentangpengelolaan keuangan juga harus mempedomani ketentuan

Kabupaten Lampung Tengah tahun 2007Buku III tanggal 9 November 2007, mengelola anggaran Belanja BantuanSosial sebesar Rp32.907.135.050,00 Kode Rekening Nomor120.120.35.00.00.5.1.5, dengan rincian sebagai berikut :Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan sebesarRp32.907.135.050,00 dengan rincian :a Belanja Bantuan PKK sebesar Rp200.000.000,00;b Belanja Bantuan Lembaga Keagamaan Rp6.293.500.000,00;c Belanja Bantuan Organisasi Sosial Kemasyarakatan LainnyaRp25.593.635.050,00;Belanja bantuan Sosial Partai

lain atausuatu. korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Bahwa terdakwa selaku Ketua kelompok ternak ANDINI MAKMUR awalmulanya mendapat informasi tentang adanya dana bantuan untukpengembangan ternak sapi dan contoh proposal bantuan hibah darisaksi MARYANTO, lalu terdakwa mengakses program bantuan sosialuntuk kelompok ternak ANDINI MAKMUR kepada salah satu staf ahlianggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Partai

kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, perobuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan carasebagai berikut :e Bahwa terdakwa selaku Ketua kelompok ternak ANDINI MAKMUR awalmulanya mendapat informasi tentang adanya dana bantuan untukpengembangan ternak sapi dan contoh proposal bantuan hibah darisaksi MARYANTO, lalu terdakwa mengakses program bantuan sosialuntuk kelompok ternak ANDINI MAKMUR kepada salah satu staf ahlianggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Partai

bukubuku atau daftardaftar yang khusus untuk pemeriksaanadministrasi, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan caracara sebagaiberikut :e Bahwa terdakwa selaku Ketua kelompok ternak ANDINI MAKMUR awalmulanya mendapat informasi tentang adanya dana bantuan untukpengembangan ternak sapi dan contoh proposal bantuan hibah darisaksi MARYANTO, lalu terdakwa mengakses program bantuan sosialuntuk kelompok ternak ANDINI MAKMUR kepada salah satu staf ahlianggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Partai

Bahwa tugas Saksi adalah melayani penjualan ke konsumen, mengawasikaryawan toko, menilai barang yang akan ditukar tambah, dan terkadangmenyetor uang ke Bank BCA, jika pemilik, TIO PETRUS KRISTIANTO,berhalangan;Bahwa pada tahun 20072008 umumnya Saksi membeli HP(handphone) merk NOKIA dan sedikit merk baru;Bahwa Saksi tidak tahu dari siapa TIO PETRUS KRISTIANTO membelihp ;Bahwa pada tahun 20072008 umumnya TIO PETRUS KRISTIANTOberjualan merk NOKIA;Bahwa pelanggan terdiri dari eceran atau countercounter/partai

);Bahwa pembayaran countercounter/partai, umumnya dengan membawabilyet giro/kas, tetapi ada juga yang transfer.

Borobudur ada toko Supercell yang merupakan patunganusaha dengan pihak lain dengan system bagi hasil yang didirikan sekitartahun 2009;Bahwa tugas Saksi. adalah :a) Mengadministrasikan hutang piutang toko SEGA GROSIR,b) Mengadministrasikan pembayaran yang diterima (transaksi kredit)dari pihak SEGA GROSIR dari pembeli partai (tokotoko pengecer).Dalam arti memberi tanda/penulisan (nama, tanggal, dan nomornota/surat jalan) pada data transaksi yang tertulis di buku tabungandan rekening koran, danc) Mengadministrasikan

Rochani percaya terhadap apa yang dikatakan oleh terdakwatersebut ; Bahwa setelah itu ketika saksi bertemu dengan terdakwa pada acara partai politik saksisempat menanyakan kepada terdakwa tentang kelanjutan pembicaraan PNS denganRochani dan saat itu terdakwa menjawab wis beres dititipno aku ; Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Rochani bahwa dalam menitipkan anaknya kepadaterdakwa agar bisa diterima pada perekrutan PNS telah membayar sebanyak Rp.120.000.000, ; Bahwa sampai saat ini anak dari Sdr.

Tergugat dibantu oleh Batalyon 521 pada saat itu kembalimengumpulkan para petani yang berasal dari 2 (dua) dusun yaitu DusunDurenan sebanyak 94 (sembilan puluh empat) orang dan Dusun Balerejosebanyak 120 (seratus dua puluh) orang, dan meminta para petani untukpindah ke suatu lokasi yang telah disiapkan yaitu di Dusun Tegalrejodengan ancaman apabila para petani tidak mau/menolak untuk dipindahkanmaka akan dinyatakan sebagai anggota Barisan Tani Indonesia (BTIl) atauanggota Partai Komunis Indonesia

fakta, justru Penggugat kurang menghargai Tergugat sebagaisuami Penggugat, bahwa Tergugat tidak ada memiliki sifat temperamental,emosional, egois dan tidak pernah menyakiti sebagaimana tuduhan Penggugat,sebaliknya Penggugatlah yang selalu mempermalukan Tergugat didepankaryawan dan temanteman Tergugat di kantor Tergugat, bahwa Tergugat tidakpernah mengekang dan tidak mengizinkan Penggugat berhubungan denganorang lain maupun keluarga Penggugat, sebaliknya Tergugat mengizinkanPenggugat berkarir di Partai

Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) Cq. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW PAN) Propinsi Jambi Cq.

Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berkantor dan beralamat di Jalan Beringin Ujung, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya; Anand Viqriza, SH, Amin Taufiq, SH, dan Havvi Zainsyah, SH, Advokat di Kantor Advokat Anand Viqriza, SH, dan Rekan, beralamat di Jalan Imam Bonjol (Andalas) Nomor 160 RT. 18, Tungkal IV Kota Kuala Tungkal 64513, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Desember

barang yangmengakibatkan barang hancur, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwadengan caracara sebagai berikut : Bahwa setelah Pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)pada tanggal 30 Mei 2008, Terdakwa selaku Sekretaris Jenderal KomiteBangkit Indonesia dan selaku Ketua Dewan Tani Indonesia serta selakuPenanggung Jawab aksi unjuk rasa yang menyiapkan biaya dan Logistik Aksiunjuk rasa, bersama beberapa temannya dari Front Rakyat Menggugat(FRM) telah melakukan pertemuan dengan Ketua Fraksi Partai

No. 2197 K/Pid/2009Bangsa (PKB) dan Ketua Fraksi Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan(PDIP) agar anggota DPR menggunakan Hak Angketnya menanyakankepada Pemerintah terkait dengan kebijaksanaan dinaikkannya harga BahanBakar Minyak (BBM). Pada kesempatan pertemuan tersebut Terdakwabersamasama dengan anggota FRM meminta kepada anggota Fraksi PKBdan PDIP agar konsisten menggunakan Hak Angketnya.

No. 2197 K/Pid/2009Aksi unjuk rasa, bersama beberapa temannya dari Front Rakyat Menggugat(FRM) telah melakukan pertemuan dengan Ketua Fraksi Partai KebangkitanBangsa (PKB) dan Ketua Fraksi Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan(PDFP) agar anggota DPR menggunakan Hak Angketnya menanyakankepada pemerintah terkait dengan kebijaksanaan dinaikannya harga BahanBakar Minyak (BBM).

Rezekisebanyak Rp.100.000.000,(seratus juta rupiah),dan ada dilakukanpemotongan sebesar Rp.30.000.000,(tiga puluh juta rupiah) untukbiaya pengurusan agar Gapoktan Sumber Rezeki mendapat danabantuan BLM PUAP Tahun 2012;Bahwa pemotongan tersebut adalah hasil musyawarah denganpengurus dan anggota Gapoktan, akan tetapi berita acaraMusyawarah tidak dubuat;Bahwa Hasil musyawarah saat itu adalah apabila Gapoktan SumberRezeki Menerima Bantuan BLM PUAP pada tahun 2012 akandiserahkan 30 % kepada salah satu Anggota Partai

NASIR Selaku ketua Gapoktan Sumber Rizkimemotong uang gapoktan Sumber Rizky Sebesar Rp. 30.000.000.untuk diberikan ke Partai Politik adalah Keuangan Negara YangBersumber dari APBN Tahun Anggaran 2012.

NASIR Selaku ketua Gapoktan Sumber Rizkimemotong uang gapoktan Sumber Rizky Sebesar Rp. 30.000.000. untukdiberikan ke Partai Politik adalah Keuangan Negara Yang Bersumber dari APBNTahun Anggaran 2012.

(tiga puluh juta rupiah) untuk diberikan ke Partai Politikadalah Keuangan Negara Yang Bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2012.Yang mana Penggunaan Dana Tersebut telah diatur didalam Peraturan MenteriPertanian Nomor: 04/Permentan/OT.140/2/2012 tanggal 01 Februari 2012tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP);Menimbang, bahwa kerugian Negara tersebut telah dikembalikan olehTerdakwa pada tanggal 11 Maret 2016 sebesar Rp. 90.000.000,(sembilan puluhjuta rupiah) yang saat ini

. : pembangunan/ rehabilitasi bangunan kantor atautempat ibadah;b. butir 2 : pembiayaan gaji pegawai negeri;c. butir 3 : Pembiayaan kegiatan politik praktis/ partai politik;(3). BAB VV Huruf G Pencairan Tahap Pengajuan dana tahap dapat dilakukan apabila kampung secaraadministratif telah siap berkas pengajuannya. Tahapan yang harusdilaksanakan adalah sebagai berikut:a.

BAB Il Huruf D Jenis Kegiatan yang dilarang dalam programa. butir 1. : pembangunan/ rehabilitasi bangunan kantor atautempat ibadah;b. butir 2 : pembiayaan gaji pegawai negeri;c. butir 3 : Pembiayaan kegiatan politik praktis/ partai politik;(3). BAB VV Huruf G Pencairan Tahap Pengajuan dana tahap dapat dilakukan apabila kampung secaraadministratif telah siap berkas pengajuannya. Tahapan yang harusdilaksanakan adalah sebagai berikut:a.

Jumlah dana dari setiap rencana usulan kegiatan tidak bolehmelebihi dana yang dialokasikan ke kampung tersebut;BAB Il Huruf D Jenis Kegiatan yang dilarang dalam programa. butir 1. : pembangunan/ rehabilitasi bangunan kantor atautempat ibadah;b. butir 2 : pembiayaan gaji pegawai negeri;c. butir 3 : Pembiayaan kegiatan politik praktis/ partai politik;. BAB IV Huruf G Pencairan Tahap Pengajuan dana tahap dapat dilakukan apabila kampung secaraadministratif telah siap berkas pengajuannya.

BASYRAH LUBIS.S.H pada tahun 2009 terpilih sebagaiBupati Kabupaten Padang Lawas yang diusung oleh Partai Golkar dandiangkat dengan jabatan Bupati Kabupaten Padang Lawas berdasarkanSurat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131. 12 78 Tahun 2009tanggal 21 Januari 2009 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati PadangLawas dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Padang Lawas PropinsiSumatera Utara ;Bahwa jabatan Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Padang Lawas berakhirpada tanggal 20 April 2012 ;Page 112 of 164Putusan

Bungo Pantai Bersaudara ditemani oleh BAGINDA RITONGAselaku Ketua Partai Golkar Kabupaten Padang Lawasmenemui TerdakwaBasyrah Lubis,S.H di kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas ;Bahwa dalam pertemuan tersebut, saksi BATARA TAMBUNANmemperkenalkan diri sebagai kontraktor yang berminat untuk membangunpembangunan Kantor Bupati dan Kantor DPRD dan menyerahkanCOMPANY PROFLE;Bahwa pada bulan Oktober 2009BATARA TAMBUNAN selaku Direkturcabang PT.Bungo Pantai Bersaudara dan Saksi BAGINDA RITONGA selakuKetua

Partai Golkar Kab.

Bungo Pantai Bersaudara ditemani oleh BAGINDARITONGA selaku Ketua Partai Golkar Kabupaten Padang Lawas menemuiTerdakwa Basyrah Lubis,S.H di kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas ;Menimbang, bahwa dalam pertemuan tersebut, saksi BATARATAMBUNAN memperkenalkan diri sebagai kontraktor yang berminat untukmembangun pembangunan Kantor Bupati dan Kantor DPRD dan menyerahkanCOMPANY PROFILE;Page 127 of 164Putusan Pengadilan TIPIKORNo.72/Pid.Sus.K/2013/PN.MdnMenimbang, bahwa pada bulan Oktober 2009 BATARA TAMBUNANselaku

Direktur cabang PT.Bungo Pantai Bersaudara dan Saksi BAGINDARITONGA selaku Ketua Partai Golkar Kab.

Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara lebihdari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal pimpinan DPRD yangHalaman 13 dari 63 halaman.

Putusan Nomor 298 K/TUN/2013.1414berhalangan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salahseorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untukmelaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.Bahwa Tergugat II sebagai salah satu unsur Pimpinan DPRD pun hanyamempunyai tugas yang secara limitative telah diatur dalam Pasal 41 ayat(1) huruf a sampai dengan huruf k, Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun2010, tugas mana harus pula dilakukan secara kolektif dan kolegial, bukansendiri

yang langsung atau tidaklangsung dari semua pihak atau alasan lain termasuk yang timbul karenapertentangan kepentingan, nepotisme, pertemanan atau suatu asosiasiatau institusi, pertimbangan kemungkinan pensiun, sosialisasi yang keliruterhadap para pelaku profesi hukum, pemerintahan, atau pembentukundangundang, sosialisasi dengan para pembela atau pembelaprospektif, menentukan dahulu (merekayasa) suatu isu dalam suatupembelaan, prasangka dan menimbang atas kekuasaan atau keinginanpemerintah atau partai

Asli Keputusan Pemberhentian dari Pimpinan Partai Politik, apabilaapabila calon Kepala Desa tidak lagi menjadi pengurus partai politikpada saat mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa kepada panitiapemilinan.k. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir oleh pejabat yangberwenang.. Pas Photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar.m.Foto Copy ljazah/ STTB sekolah terakhir dan Foto Copy ljazah/ STTBsebelumnya yang sudah dilegalisir.n.