Ditemukan 17962 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Wakaf-
Register : 22-06-2012 — Putus : 16-07-2012 — Upload : 07-10-2012
Putusan PA NUNUKAN Nomor 51/Pdt.P/2012/PA.Nnk. Tanggal 16 Juli 2012 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
44 — 12
44 — 12
dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;Menimbang, bahwa saksisaksi Pemohon I dan Pemohon II telahmemberikan keterangan yang tidak dilihat, tidak didengar, dan tidak dirasakansendiri oleh saksisaksi karena tidak hadir pada saat perkawinan Pemohon I danPemohon II, maka Majelis Hakim mengambil alih pendapat dari ulama Hanabilahbahwa syahadah alistifadhah (kesaksian berdasarkan pengetahuan yang bersumberpada berita yang sudah demikian luas tersiar) boleh digunakan dalam perkawinan,hakhak pribadi, wakaf
Register : 21-11-2017 — Putus : 03-01-2018 — Upload : 12-07-2019
Putusan PA PALEMBANG Nomor 2260/Pdt.G/2017/PA.PLG Tanggal 3 Januari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 3
11 — 3
Sultan Mansyur Lorong Wakaf No.1133 RT. 14.
Register : 03-02-2014 — Putus : 04-03-2014 — Upload : 14-04-2014
Putusan PA AMUNTAI Nomor 0071/Pdt.G/2014/PA.Amt Tanggal 4 Maret 2014 — Penggugat
Tergugat
16 — 3
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 17-04-2014 — Putus : 10-06-2014 — Upload : 14-07-2014
Putusan PA AMUNTAI Nomor 0203/Pdt.G/2014/PA.Amt Tanggal 10 Juni 2014 — Penggugat
Tergugat
21 — 5
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah;e. wakaf
Register : 13-02-2015 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 02-04-2015
Putusan PA MEDAN Nomor 52/Pdt.P/2015/PA.Mdn Tanggal 5 Maret 2015 — PARA PEMOHON
13 — 0
13 — 0
tidak ada halangan apapun yang dapat menjadi penghalangterjadinya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.Tidak ada orang yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I denganPemohon II selama ini.Setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anaklakilaki.Setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon IJ tidak pernahmendapatkan buku nikah karena tidak pernah dicacatkan ke KantorUrusan Agama.Rajali bin Rajai, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempattinggal di Jalan Tanah Wakaf
Putus : 10-02-2017 — Upload : 22-05-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 16/Pdt/2017/PT SMG Tanggal 10 Februari 2017 — M U S L I M A T I N melawan SITI FAIZUN dkk
44 — 37
44 — 37
30 Mei 2016 yang diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Jepara pada tanggal 30 Mei 2016 dalam RegisterNomor : 30/Pdt.G/2016/PN Jpa, telah mengajukan gugatan sebagaiberikut:1.Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melalukan akad Jualbeli Sebidang tanah yang terletak didesa Geneng, KecamatanBatealait, Kabupaten Jepara dengan bukti SPPT tanah sawah di Blok0160112 No.sppt 33.20.050.004.016.0112.0, seluas 510 m2 atasnama FAIZUN BT MUKDI dengan batas batas sebagai berikut:Utara : Wakaf
Putus : 05-07-2011 — Upload : 05-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 10/PID.SUS/2011/PN.SBY Tanggal 5 Juli 2011 —
70 — 18
70 — 18
Bahwa semua pendaftar (pemohon) programajudikasi (sertifikat masal) ditulis (dicatat) di dalam buku Register KeuanganPensertifikatan masal tahun 2005, kecuali tanah wakaf tidak dipungut biaya. Bahwapemohon / masyarakat yang mendaftar program ajudikasi sebanyak 908 pemohondengan rincian sebanyak 898 bidang untuk masyarakat dan sebanyak 10 bidang untuktanah wakaf. Sehingga terkumpul pembayaran sertifikat massal / ajudikasi untukmasyarakat sebanyak 898 X Rp. 195.000, = Rp. 175.110.000,.
Bahwa semua pendaftar (pemohon) program ajudikasi (sertifikatmasal) ditulis (dicatat) di dalam buku Register keuangan Pensertifikatan masal tahun2005, kecuali tanah wakaf tidak dipungut biaya. Bahwa pemohon / masyarakat yangmendaftar program ajudikasi sebanyak 908 pemohon dengan rincian sebanyak 898bidang untuk masyarakat dan sebanyak 10 bidang untuk tanah wakaf. Sehinggaterkumpul pembayaran sertifikat masal / ajudikasi untuk masyarakat sebanyak 898 XRp. 195.000, = Rp. 175.110.000,.
Membayar biaya pendaftaranper bidang Rp.195.000; kecuali terhadap tanah wakaf tidak dipungut biaya, 2.Fotocopy KTP Pemohon, 3. Fotocopy Petok D atau kutipan buku C desa, 4. Buktiperolehan hak, 5.
Register : 12-10-2018 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PN LUWUK Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Lwk Tanggal 25 April 2019 — Penggugat:
1.Jemy Pudo
2.Yastin Pudo
3.Marten Pudo
4.Yunita Pudo
5.Prince Pudo
6.Yunice Pudo
7.Simson Pudo
Tergugat:
Majelis GPdI di Jakarta cq Propinsi Sulteng cq Kabupaten Banggai cq Kecamatan Toili Kabupaten Banggai cq GPdI Filadelfia Pandanwangi
131 — 30
1.Jemy Pudo
2.Yastin Pudo
3.Marten Pudo
4.Yunita Pudo
5.Prince Pudo
6.Yunice Pudo
7.Simson Pudo
Tergugat:
Majelis GPdI di Jakarta cq Propinsi Sulteng cq Kabupaten Banggai cq Kecamatan Toili Kabupaten Banggai cq GPdI Filadelfia Pandanwangi
131 — 30
yang diberikan oleh Pemerintah Desa Pandan Wangi kemudiandiberikan Wakaf 200 x 200 m? oleh KUPT XIII / Pemerintah Desa untukpembangunan Gereja Pantekosta;Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Lwk2. Bahwa asal mula tanah yang menjadi objek sengketa dalamperkara aquo adalah tanah kintal yang diberikan olen Pemerintan DesaPandan Wangi dengan Ukuran 25 x 100 m* ditambah wakaf KUPT XIIIdengan ukuran 200 x 200 m?
Register : 23-01-2014 — Putus : 20-05-2014 — Upload : 01-09-2015
Putusan PN Andoolo Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.ADL Tanggal 20 Mei 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
110 — 42
110 — 42
Fotocopy Surat Keterangan Wakaf yang dibuat dan ditandatangani oleh Abd.Samad, S.Pdi. tertanggal 4 Maret 2013 yang telah dilegalisir, diberi tanda P2: 3.FOLOCOPY .......... 26. ceeeeeeeeee LY193. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangnan(SPPTPBB) tahun 2001 atas nama wajib pajak H. HUSEN yang telahdilegalisir, diberi tanda P3; 4.
Husen dan wakaf tersebut dilakukansecara lisan pada tahun 1985 dengan cara diumumkan di Balai Desa yang saat ituKepala Desanya adalah Bahnud, dibanding sanggahan Tergugat s/d IX yangdidukung oleh keterangan saksisaksinya yaitu Saksi Suleman Lamo dan SaksiHalik D. namun tidak disertai alat bukti lain terlebin lagi terdapat pertentanganantara Saksi Suleman Lamo yang menerangkan masjid tersebut sudah ada padatahun 1986 ketika dimintakan wakaf kepada Rudin sedangkan Saksi Halik D.menerangkan pada tahun
1986 ketika dimintakan wakaf untuk lokasi masjid, masjid itu belum ada;Menimbang, bahwa Saksi Halik D., menyatakan kalau tanah sengketadiolah oleh Puang Tampa sejak tahun 1958 dan Puang Tampa meninggal duniatahun 19601961 dan Saksi Satoru menyatakan Puang Tampa mengolah tanahsengketa sejak 1950an sampai dengan masa DITII (Saksi Satoru) kemudian dipersidangan diketahui setelan Puang Tampa tersebut tidak ada orang lain yangmengolah tanah sengketa sehingga dengan demikian berdasarkan Undangundang No
Register : 22-11-2019 — Putus : 09-12-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PA BREBES Nomor 241/Pdt.P/2019/PA.Bbs Tanggal 9 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
13 — 1
13 — 1
., hlm. 7dari16him.depananaktersebutuntuklebihbaik, lebihsejahteralahirdan batin;Menimbang,bahwauntukmendapatkankepastianhukum danperlindunganhukum, pengangkatananakberdasarkanhukumislamdiperlukanPenetapandariPengadilanAgama yangmenjadikewenanganabsulutnyasebagaiPeradilanbagiorangorangyangberagamalslamdibidangperkawinan, waris,wasiat,hibah,wakaf,zakat,infag, shadagahdan ekonomisyariah, sesuaidenganketentuanpasal49 UndangUndangNomor7Tahun 1989yang dirubahdenganUndangUndangNomor3Tahun2006danUndangUndangNomor50Tahun2009tentangP
Register : 10-09-2014 — Putus : 01-10-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan PA PADANG Nomor 137/Pdt.P/2014/PA.Pdg Tanggal 1 Oktober 2014 —
16 — 0
16 — 0
dari orang tua asal anak kepada orang tua angkatnya berdasarkanputusan pengadilan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan adalahpengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama sebagaimana yangdikehendaki Pasal 49 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yaituPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yangdilakukan berdasarkan Hukum Islam, wakaf
Register : 18-03-2019 — Putus : 29-03-2019 — Upload : 02-04-2019
Putusan PA BLITAR Nomor 0118/Pdt.P/2019/PA.BL Tanggal 29 Maret 2019 — Pemohon melawan Termohon
17 — 2
17 — 2
Perkawinan b.kewarisan c. wakaf;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II beragamaislam, mereka mengajukan perkara dengan bertujuan membetulkan Biodatayang terdapat pada Buku Nikah mereka yang menurutnya tidak benar, Olehkarena Pembetulan dalam Biodata pada Buku Nikah bagi yang beragamaPenetapan Nomor 0118/Pdt.P/2019/PA.BL hal 4 dari hal 8islam, erat sekali dengan bidang perkawinan, sehingga menurut Majelis HakimPara Pemohon mempunyai legal standing dalam berperkara Pembetulanbiodata pada
Register : 21-10-2013 — Putus : 26-11-2013 — Upload : 02-03-2017
Putusan PA KENDAL Nomor 245_Pdt.P_2013_PA.Kdl Tanggal 26 Nopember 2013 — Pemohon
66 — 4
66 — 4
dansebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tuaangkatnya berdasarkan putusan Pengadilan; Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan adalah pengadilan dalamIngkungan Peradilan Agama, sebagaimana bunyi Pasal 49 Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, danmengadili perkaraperkara perdata antara orangorang yang beragama Islam di bidangperkawinan, kewarisan, wakaf
Register : 06-07-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan PA DUMAI Nomor 266/Pdt.G/2020/PA.Dum Tanggal 26 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
28 — 5
28 — 5
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
Register : 02-09-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 11-10-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1053/Pdt.P/2019/PN Jkt.Brt Tanggal 19 September 2019 — Pemohon:
1.MA EDDY YUSUF
2.DEWI SUSANTY, CHIN
32 — 3
1.MA EDDY YUSUF
2.DEWI SUSANTY, CHIN
32 — 3
KampungSawah Tanah Wakaf No. 6 Rukun Tetangga 008 Rukun Warga 006Kelurahan Jembatan Lima Kecamatan Tambora Kota Administrasi JakartaBarat;2. DEWI SUSANTY, CHIN, perempuan, warga negara Indonesia, lahir diPemangkat, tanggal 17 Mei 1971, bertempat tinggal di JI.
Register : 17-04-2017 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 09-04-2019
Putusan PA MUARA LABUH Nomor 31/Pdt.P/2017/PA.ML Tanggal 4 Mei 2017 — Pemohon melawan Termohon
15 — 1
15 — 1
bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, hakim perlumengemukakan dalil figin tentang kedudukan keterangan saksi 2 yangberdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yangterjemahannya sebagai berikut:Imam alSyafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
Register : 07-06-2017 — Putus : 18-07-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PA BATURAJA Nomor 691/Pdt.G/2017/PA.Bta Tanggal 18 Juli 2017 — Penggugat
Tergugat
69 — 9
69 — 9
Setia Budi Lorong Wakaf No.02RT.010 RW.003 Kelurajan Kemalaraja Kecamatan Baturaja TimurKabupaten Ogan Komering Ulu dan Tergugat sekarang berada diLembaga Pemasayarakatan (LAPAS) Narkotika Kelas Ill PalembangKelurahan Serong Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten BanyuasinProvinsi Sumatera Selatan, hingga sekarang telah berjalan selamasekitar 2 tahun 10 bulan, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidakpernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;7.
Register : 14-11-2018 — Putus : 06-02-2019 — Upload : 11-02-2019
Putusan PA JEMBER Nomor 5990/Pdt.G/2018/PA.Jr Tanggal 6 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
72 — 8
72 — 8
Sarto: Wakaf kuburan: Sungai: Sisaselanjutnya disebut obyek sengketa waris VIII;8.9 Sebidang tanah pekarangan sebagaimana hak yasan C.1230/138,Luas 1370 m? blok D.II terletak di Desa Kaliwining, KecamatanRambipuji,berikut:UtaraTimurSelatanBaratKabupaten Jember, dengan batasbatas sebagai: Jalan Desa: Pak Sakri: Pak Sukir: Pak Sunaryaselanjutnya disebut obyek sengketa waris X;Hal. 6 dari 36 hal. Put.
SurotoTimur : Wakaf KuburanSelatan : SungaiBarat : SisaDahulu harta hibah tersebut dikuasai almarhum Sukir aliasSukirno (anak dari perkawinan kedua antara Glundung denganMinari), sedangkan Sukirno meninggal dunia tahun 2015 dandalam perkawinannya dengan Damiati tidak dikaruniaiketurunan, sekarang tanah hibah tersebut dikuasai Sunaryo binANAK Il (tergugat !)
SurtoTimur : Wakaf kuburanSelatan : SungaiBarat : Sisaselanjutnya disebut obyek sengketa waris VIII;7.9 Sebidang tanah pekarangan sebagaimana hak yasan C.1230/138,Luas 1370 m blok D.II terletak di Desa Kaliwining, KecamatanRambipuji, Kabupaten Jember, dengan batasbatas sebagaiberikut:Utara : Jalan DesaTimur : Pak SukriSelatan =: Pak SukriBarat : Pak Sunaryaselanjutnya disebut obyek sengketa waris IX;7.10 Sebidang tanah yang diatasnya berdiri 2 (dua) bangunan rumahpermanen yang terletak di Dusun Bedadung
Register : 24-09-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PA DUMAI Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Dum Tanggal 3 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
21 — 4
21 — 4
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
Putus : 16-05-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 744 K/Pdt/2017 Tanggal 16 Mei 2017 — HJ. MISNAH BINTI H. ISMAIL, dkk vs HJ. MUNAWAROH BINTI H. ANWAR ACHMAD
58 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan berdasarkan Pasal 49 UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama menentukan:Peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat,infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah;Bahwa berdasarkan Pasal tersebut di atas,;maka kewenangan dimaksudadalah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 25 ayat(3) Undang
Pasal 2 dan 49 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun2006 tentang Perubahan Pertama, dan Undang Undang Republik IndonesiaNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyebutkan bahwaperadilan agama adalah salah satu badan peradilan menyelenggarakanpenegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkaratertentu antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan,waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadaqah
Nomor 744 K/Pdt/2017penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkaratertentu antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan,waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadaqah, dan ekonomi syariah;Bahwa karena sengketa hibah harus diajukan di Peradilan Agama, makahukum materiil yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan hibahadalah hukum yang diterapkan di Pengadilan Agama.