Ditemukan 17962 data
385 — 69
569 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
569 — 377
Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yangdilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantianNazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta bendawakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf. Pasal 45 ayat (2)dan (3) UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.7.
Menyatakan syah akta ikrar wakaf nomor : W.2/017/K1986 padatanggal 11 Juni 19863.
Bahwa pengajuan gugatan pembatalan wakaf mohon ditinjau kembalikebenarannya karena tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam padaPasal 225 yang berbunyi tanah wakaf tidak dapat dilakukan perubahan ataupenggunaan lainnya dari pada yang dimaksud dari Ikrar Wakaf.4. Bahwa tanah wakaf tersebut sudah diserahkan pemilik yang sah selagimasih hidup.5. Bahwa para Penggugat bukan anak dan cucu keturunan langsungAlmarhum Anang Matarif bin Abdul Jalil, ayah dari H.M.A.
Membatalkan gugatan Para Penggugat untuk tanah wakaf milikH.M.A. Muslimin bin Anang Matarif.2. Putusan Nomor 557/P/1990 tanggal 22 Januari 1991 bukanmasalah tanah wakaf milik H.M.A. Muslimin bin Anang Matarif.2. Pathan Alie Sulaiman bukan lagi selaku penerima hak kuasa ahllwaris atas tanah wakaf milik H.M.A.
perlindungan hukum dan Saksi kebetulan sebagai ketuaLembaga Wakaf Kaltim.
490 — 367
Nomor 6 tanggal 15 Desember 2003 yang didirikan olehsebagian ahliwaris Pemberi wakaf;Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding telah melakukan usahapeninjauan kembali sertifikat tanah wakaf Nomor 001/Kelurahan Tanah MatiHal 5 dari 12 hal putusan Nomor 6/Padt.G/2019/PTA.Pdgtanggal 05 Februari 2009, Akta Ikrar Wakaf tanggal 15 Desember 2006 No.112/01/03/12/6 tahun 2006 nama Wakif Dra. Hj.
Morris bin Rusli) menanda tangani sebuah surat pernyataan yangisinya mengembalikan tanah wakaf (poin 3) yang disertifikatkan dengan sertifikattanah wakaf Nomor 001 tanggal 5 Februari 2009 kepada pengurus PersatuanWarga Kewedanaan Suliki, Kota Payakumbuh akan tetapi beberapa orang daripengurus Yayasan Amanah (Dra. Hj.
Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak bersedia dan tidak maumengembalikan tanah wakaf beserta sertifikat tanah wakaf tersebut adalahperbuatan melawan hukum;3. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah wakaf besertasertifikatnya kepada para Penggugat;Hal 6 dari 12 hal putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Pdg4.
di Kantor Urusan Agama Payakumbuh Barat yangseharusnya dijadikan pihak dalam perkara a quo;Bahwa gugatan Para Penggugat/Para Pembanding kabur karena luasobyek tanah wakaf yang disengketakan sangat jauh berbeda dengan obyektanah wakaf yang saat ini dimiliki oleh Para Tergugat/Para TerbandingHal 7 dari 12 hal putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Pdgsebagaimana yang tercantum di dalam sertifikat tanah wakaf Nomor 00001 tahun2009;Bahwa petitum gugatan tidak jelas, tidak tegas dan tidak rinci, ParaPenggugat
dan pengurusan benda wakaf, PejabatPembantu Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan Pejabat Akta Ikrar Wakaf,sebagaimana diatur dalam Pasal 215 ayat 2, 5, 6, dan 7 Kompilasi Hukum Islam;Hal 8 dari 12 hal putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.PdgMenimbang, bahwa apabila unsurunsur tersebut di atas tidak dilibatkandi dalam perkara a quo, bagaimana mungkin untuk menyelesaikan sengketaapabila orangorang yang terlibat langsung dengan pelaksanaan aktifitas wakaftersebut tidak dilibatkan di dalam perkara karena lahirnya
314 — 203
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkaraGugatan Pembatalan Wakaf pada tingkat banding dalam persidanganmajelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:MUHAMMAD SABIL bin SABIL, Umur + 60 tahun, PekerjaanPensiunan Pegawai Negeri Sipil, alamatKampung Pinangan, Kecamatan Kebayakan,Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini,memberikan kuasa kepada SAIDUL FIKRI,S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada KantorHukum SAIDUL FIKRI,
Terbanding , Il, Ill dalam kontramemori banding, Mahkaman Syariyah Aceh sependapat denganpertimbangan Mahkamah Syariyah Takengon, dengan pertimbanganpertimbangan sebagai berikut;Dalam EksepsiMenimbang, bahwa di persidangan Tergugat , Il dan Tergugat Illdalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang berkaitan dengankompetensi Absolut dan gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum;Menimbang, bahwa dalil eksepsi yang diajukan para Tergugattersebut tidak dapat dibenarkan, karena masalah sengketa wakaf
merupakankewenangan absolut Mahkamah Syariyah, sebagaimana telahdipertimbangkan Mahkamah Syariyah Takengon dalam putusan a quo;Menimbang, bahwa demikian pula dalil eksepsi yang diajukanTergugat I, Il dan Ill tentang tidak berdasarkan sengketa dan tidak berdasarhukum, tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan bahwa perkara inimenyangkut gugatan pembatalan wakaf, menurut ketentuan Pasal 283 R.Bgbahwa barang siapa merasa hakhaknya dirugikan dapat mengajukanHal. 7 dari 11 hal.
bahwa setiap orang yang merasa hakhaknyadirugikan tidak tertutup kesempatan untuk mengajukan gugatan perdata,sehingga dengan demikian apa yang telah disampaikan oleh Para Tergugatdalam eksepsinya harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut, Makhamah Syariyah Aceh dapat menyetujui pertimbangan hukumMahkamah Syariyah Takengon yang amarnya menolak eksepsi paraTergugat;Dalam Pokok PerkaraMenimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara a quo adalahgugatan pembatalan wakaf
290 — 226 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 385 K/AG/2008 Selatan dengan tanah wakaf masjid ;Selanjutnya disebut tanah / wakaf sengketa ;Bahwa ikrar wakaf terebut dilakukan di hadapan PPAIW KecamatanMempawah Hilir pada tanggal 22 Oktober 1993 (selanjutnya disebut AktaPertama), dimana pada ikrar wakaf tersebut disebutkan bahwa yang menjadiNadzir adalah Penggugat ;Bahwa sejak ikrar wakaf tersebut, Penggugatlah yang mengurus tanahwakaf tersebut dengan mengelola Madrasah Miftahul Ulum ;Bahwa pada tahun 2000, Tergugat sebagai salah seorang
Syafii bin Usman yang secara hukum tidak mempunyai hubungan lagidengan tanah wakaf, karena sejak tahun 1993 ketika H.
Menyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atasAkta Ikrar Wakaf Kedua yang dilakukan oleh Tergugat No. 01/W.2/II/ahun2000 tanggal 14 Februari 2000, yang dikeluarkan oleh Tergugat Il ;3. Menyatakan Tergugat Ill tidak mempunyai kewenangan untuk bertindaksebagai Nadzir atas tanah wakaf sengketa ;Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 385 K/AG/20084. Menyatakan Penggugat sebagai Nadzir atas tanah wakaf sengketa ;5.
Yatim telah memberikan keteranganmenyatakan kesaksiannya tentang terjadi wakaf H. Syafii kepada H. AkromAl Abkar bin H.
Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak telah salah menafsirkankesaksian Samuri bin Naim sebagaimana tertuang dalam putusan halaman4 alenia ketiga : Menimbang, bahwa kesaksian Samuri bin Naim atasterjadinya penyerahan wakaf oleh H. Syafii kepada H. Akrom Al Abkar binH. Abu Bakar, hanya sebatas penyerahan objek wakaf tetapi saat H. Syafiimelafadzkan ikrar wakaf atau ijab kabul antara H. Syafii dan H. Akrom AlAbkar bin H.
251 — 151
324 — 64
464 — 105
Bahwa dari sejak tanah wakaf diserahkan maka bukti dari kepemilikantanah untuk pesantren tersebut berupa tanda bukti pendaftaran sementaratanah milik Indonesia, sebagaimana tersebut diatas sudah pula diserahkan danmenjadi bagian dari bukti wakaf yang dilakukan oleh XXXX alm sesuai denganmaksud tujuan dan fungsi wakaf tersebut adalah untuk kepentingan pendidikansesuai dengan ajaran islam.
pelaksanaan wakaf sangat sederhana sekali cukup dilandasiadanya kepercayaan sesuai dengan ajaran hukum islam dimana bentuk wakaftersebut berupa wakaf keluarga dan cara pengikrarannya cukup secara lisansaja dengan tujuan mengandung faedah untuk selamanya.
Oleh karena wakaf yang dilakukan olehXXXX terjadi sebelum adanya peraturan wakaf tersebut maka yang berlakuadalah hukum Figh yang mengatur perwakafan yang tidak mengatur tentangkeharusan adanya qabul, nazir, saksisaksi, pencatatan dan apalagi sampaipendaftaran dikantor Agraria;13.Bahwa persoalan pokok dari tanah wakaf yang diwakafkan XXXX untukpesantren Ta Limusshibyan tanah wakaf tersebut oleh Asmah alm orang tuaTergugat dan Il diterbitkan sertifikat ke atas namanya dan setelahmeinggalnya Asmah
menjadi wakaf pesantren TaLimusshibyanuntuk itu Sudah sepatutnya Tergugat III dinukum untuk memecah SHM No:388atas nama Asmah luas 267 M?
* atas nama pesantren TaLimusshibyan berasal dari tanah wakaf XXXX terletak di Kelurahan LoloanBarat dengan batasbatas: Barat :HM Yatim alm; Timur :Asmah alm/rumah panggung; Utara : jalan; Selatan : jalan;Adalah sah tanah wakaf milik pesantren ta limushibyan4. Menyatakan hukum Asmah alm telah menyertakan memasukkan tanahwakaf pesantren TaLimusshibyan yang berasal dari wakaf XXXX kedalamSHM No:388 luas 267 M? atas nama Asmah terletak di Kelurahan LoloanBarat tanah seluas 140 M?
Pembanding/Tergugat II : ANIS MUWAKHIDIN Diwakili Oleh : SUMARNI
Pembanding/Tergugat III : SITI LATIFAH Diwakili Oleh : SUMARNI
Pembanding/Tergugat IV : NURFARIKHATUN KHASANAH Diwakili Oleh : SUMARNI
Pembanding/Tergugat V : MASYITOTUL KHILMAH Diwakili Oleh : SUMARNI
Pembanding/Tergugat VI : MIFTAHUDIN Diwakili Oleh : SUMARNI
Terbanding/Penggugat : Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Banyumas
355 — 49
266 — 122
219 — 25
257 — 96
- DALAM GUGATAN POKOK/ASAL
Dalam Eksepsi :
- Menolak Eksepsi para Tergugat;
Dalam Pokok Perkara :
- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan penyerahan Wakaf tanah seluas 13.235 m2 (Tiga belas ribu dua ratus tiga puluh lima meter bujur sangkar) yang terletak di Dusun Vll, Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, dengan ukuran dan batas-batas
Sebagaimana didalam AKTA IKRAR WAKAF Nomor : KK.02.06.01/BA/00/01/2006 pada hari Jumat 12 Mei 2006 M atau 14 Rabiul Akhir 1427 H yang dibuat oleh H.SYAMSUL RIZAL, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu selaku Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Menyatakan Akta Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : KK.02.06.01/BA/0001/2006 yang diterbitkan Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Air Batu
163 — 37
184 — 100
97 — 79
M E N G A D I L I
Dalam Eksepsi
- Menolak eksepsi Tergugat;
Dalam Pokok Perkara
Dalam Konvensi
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- menetapkan tanah objek sengketa adalah tanah wakaf milik Gampong Leubue yaitu sepetak tanah kebun dan kuburan (Lampoh Djeurat) seluas 178,7 yang terletak di Blanggalang Meunasah Leubue, Mukim Utue, Kabupaten Pidie, Provinsi
233 — 58
Bahwa Masjid Jamie Ar Riyadh Pedurenan, Karet, Setiabudi adalah Masjidwakaf seluas 488 M2 dengan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW)Nomor , yang terletak di Setiabudi, Jakarta Selatan;Bahwa lokasi Wakaf Masjid Jamie Ar Riyadh Pedurenan, Karet, Setiabud!seluas 488 M2 yang terletak di Setiabudi dengan batasbatas, sebagaiberikut:Sebeleh Timur : berbatasan dengan lahan PT. SuperwishPerkasaSebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan PedurenanSebelahUtara : berbatasan dengan lahan PT.
(Ruislag) Masjid Jamie ArRiyadh, Pedurenen, Karet, Setiabudi dengan Masjid pengganti di Depok.Akan tetapi karena adanya penolakan dari warga sekitar lokasi MasjidPengganti, rencana Penukaran Harta Benda Wakaf (Ruislag) tersebutdibatalkan dan tidak berlanjut;Bahwa selaku salah satu tokoh agama dan Ketua Nazhir Masjid AlAwwabin, Karet, Setia budi, Penggugat pada tanggal 13 September 2018lalu menerima undangan dari Yayasan Wakaf Masjid Jamie Ar Riyadhterkait Sosialisasi Ruislag dengan agenda Penjelasan
Ruislag oleh KetuaBWI Provinsi DKI Jakarta;Bahwa Penukaran Harta Benda Wakaf (Ruislag) dilakukan dengan HartaBenda Wakaf Penukar yang terletak di Jakarta Selatan, seluas 3000 M2,dengan alas hak Sertifikat Hak Milik (SGHM) Nomor , tanggal 25 Aagustus2017;Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 3339/Pdt.G/2018/PA.JS10.11.12.13.Bahwa Harta Benda Wakaf Penukar telah dinilai oleh Kantor Jasa PenilaiPublik dengan nilai tanah dan bangunan sebesar Rp. 18.951.863.400.
Dansaat ini Harta Benda Wakaf Penukar berupa Masjid sedang dalam tahappembangunan;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 62 UU ayat 1 dan 2 NO. 41 Tahun2004 tentang Wakaf menyatakan:Ayat 1 : penyelesaian sengketaperwakafan ditempuh melalui msyawarah untuk mencapai mufakat.Ayat 2 :Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidakberhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, ataupengadilan;Bahwa rencana Penukaran Harta Benda Wakaf (Ruislag) Masjid Jamie ArRiyadh, Pedurenen
oleh Kepala Kantor Wilayahkementerian Agama DKI Jakarta belum dilakukan, dan Masjid Penggantitelah dibangun, Rekomendasi Untuk Melakukan Tukar Menukar HartaBenda wakaf (Ruislag) hingga saat ini belumlah ada (melanggar ketentuanpasal 51 ayat 2 huruf c) ;Bahwa Izin Tertulis dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKIJakarta terkait rencana tukar menukar harta benda wakaf (Ruislag) MasjidJamie Ar Riyadh, Pedurenen, Karet, Setiabudi juga belum ada.
105 — 13
IdiBISMILLAHIR RAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Idi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama telah menjatunkan Putusan dalam perkara wakaf yangdiajukan oleh :PENGGUGAT , umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaanwiraswasta, tempat tinggal di X, Nomor X, Kelurahan X, Kota X, PropinsiX, selanjutnya disebut PENGGUGAT I ;PENGGUGAT , umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan MIN, pekerjaan tidakada, tempat tinggal di Dusun
Bidan,tempat tinggal di Dusun X Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Aceh Timur,selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II ;e Mahkamah Syariyah tersebut ;e Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;e Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depanpersidangan ;DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syariyah Idi, Nomor0084/Pdt.G/2014/MS.Idi, telah mengajukan gugatan sengketa wakaf
Menetapkan sah wakaf alm X terhadap tanah tersebut diatas kepada 3desa untuk mendirikan sebuah Masjid;4. Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat dan Turut Tergugat IImengembalikan tanah wakaf tersebut kepada Badan Penerima wakafyaitu kepada 3 Desa, yaitu desa X, Pucok X, dan Desa X untuk didirikansebuah Masjid tempat peribatan Ummad Islam;5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkarasecukupnya;6.
Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada harihari persidangan yang telah ditetapkanPenggugat dan Kuasanya, dan para Tergugat dan Kuasanya, serta para TurutTergugat datang sendiri menghadap ke persidangan, lalu Majelis Hakim berusahamendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat agar dapatmenyelesaikan sengketa wakaf ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat dan Penggugatprinsipal
, harus memasukkan nazir wakaf sebagai pihakberperkara ;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut Majelis hakimberpendapat bahwa oleh karena pihak dalam gugatan tidak lengkap, makagugatan Para penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard/ NO) ;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa wakaf danPenggugat dipihak yang kalah sesuai dengan pasal 192 R.Bg maka biaya perkaradibebankan kepada Para Penggugat ;Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan
172 — 30
142 — 69
Akhir 1426 Hyang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/PejabatPembuat Akta Ikrar Wakaf.
milik Masjid AlMustaqim seluas 1.760 M2sebagiannya yaitu lebih kurang 616 m2 telah dikuasai oleh Yayasan Amal danSosial AlDjamijatul Washlijah secara melawan hukum (Onrecht matigedaat).Sedangkan almarhum Solo Joyo Hadi Pramono selaku Wakif atau ahli warisnyatidak lagi menguasai tanah wakaf yang sekarang disengketakan.Menimbang, bahwa oleh karena almarhum Solo Joyo Hadi Pramono atauahli warisnya tidak menguasai tanah wakaf yang sekarang disengketakan, makaalmarhum Solo Joyo Hadi Pramono atau ahli
) terutama orang tuaanakanak yang sekolah di gedung yang berdiri diatas tanah wakaf terperkara,dan karena itu gugatan Penggugat I, II dan III cacat formil (diskualifikasi);Menimbang, bahwa Penggugat I, II dan HI adalah Pengurus BadanKenazhiran Tanah Wakaf dan Kenazhiran Masjid AlMustaqim di KelurahanHelvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan (bukti P1, dan P2dan P4).
0Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Junctis Pasal 223 dan 224 KHI sertaPasal 17 s/d 21 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004, karena hal tersebutmerupakan tertib administrative bukan sebagai syarat dan rukun wakaf, lagi pula16peristiwa hukum wakaf terjadi sebelum terbitnya peraturan perundangundangantersebut, maka perbuatan wakaf yang dilakukan oleh almarhum Solo Joyo HadiPramono pada tahun 1954 tetap sah dan melekat kekuatan hukumnya, terutamasetelah terbitnya Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf pada
yang diajukanoleh Tergugat I dan II (TI dan II. 3 dan 6), pendaftaran mana tidak dilampiri antaralain Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dari Pejabat PembuatAkta Ikrar Wakaf setempat, sehingga pendaftaran dimaksud tidak memenuhiketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Jis.