Ditemukan 11433 data
Sukarmin
Tergugat:
1.ISMIANI
2.YANUAR SETIAWAN
3.HERU ISWANTO
4.ALVIN YOGA HERLAMBANG
Turut Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BEKASI
80 — 45
Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrakyang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata. ;. Bahwa kemudian jika dikaitkan dengan perkara a quo dimanaPENGGUGAT mendalilkan PENGGUGAT mempunyai hubunganhukum dengan alm. Ruyoto (vide posita gugatan poin 1) akan tetapiPENGGUGAT malah menarik pihak BPN Kab.
78 — 24
sumber daya alam danmelestarikan lingkungan hidup;Selain kewajiban Kepala Desa mempunyai kewajiban untukmemberikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desakepada Bupati/ Walikota memberikan laporan keteranganpertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikanlaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepadamasyarakat.Pasal 29 UU Desa yaitu :Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakanPembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, danPemberdayaan Masyarakat Desa.LARANGANa. menjadi pengurus partai
sumber daya alam danmelestarikan lingkungan hidup;Selain kewajiban Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desakepada Bupati/ Walikota, memberikan laporan keteranganpertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikanlaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepadamasyarakat.Pasal 29 UU Desa yaitu :Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakanPembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, danPemberdayaan Masyarakat Desa.LARANGANA. menjadi pengurus partai
kewajiban Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desakepada Bupati/ Walikota, memberikan laporan keteranganpertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikanlaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepadamasyarakat.Pasal 29 UU Desa yaitu :Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakanPembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, danPemberdayaan Masyarakat Desa.Halaman 64dari 113Putusan No. 42/Pid.Sus/TPK/2017/PN.BdgLARANGANa. menjadi pengurus partai
69 — 54
tertanda2 (dua) lembar fotocopi surat kepada Bapak BASRIEFARIEF,SH,MH Jaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan PusatGolongan Karya Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi yangditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SH selaku Ketua dan IdrusMarham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapat stempel birubertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal April 2011 tertanda Suci ; 1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RIperihal Surat dari DPP Partai
,SH,MH Jaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan PusatGolongan Karya Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusiyang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SH selaku Ketuadan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapatstempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIhal 89 dari 196 hal Put.No.25/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg82838485pada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci =;1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RIperihal Surat dari DPP Partai
SH,MH Jaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan PusatGolongan Karya Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusiyang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SH selaku Ketuadan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapatstempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIhal 151 dari 196 hal Put.No.25/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg82838485pada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci =;1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RIperihal Surat dari DPP Partai
115 — 68
jang lari;Bahwa Saksi mengenali saudara Syamsul dimana jarak antara rumahSaksi dengan Syamsul berjarak sekitar 100 (seratus) meter sertaSyamsulpendukung pasangan calon nomor 1, dimana dia adalah salah satujenderal lapangan;Bahwa Saksi mengetahui orangorang sebelum mendatangi rumah Saksiberkumpul di rumah Syamsul disebabkan anatar rumah Saksi denganSyamsul masih terlihat dan dekat;Bahwa mereka berkumpul dirumah Syamsul pada waktu itu awalnyaMenurut info yang saksi dengar mereka akan dibagikan baju partai
112 — 53
Jawa Barat tidak terlaksanakarena waktu itu) DPP Partai Golkar mengadakan KonvensiPartai Golkar dan ada pemberitahuan dari Pemda Jawa Baratbahwa Pemda Jawa Barat tidak dapat menerima anggota dewanProp.
AGUS KURNIAWAN SH
Terdakwa:
1.FEBRI CHRISTIYANTO als. SIPEK
2.DANANG FEBRIYANTO als. KANCIL bin alm. MARKIJO
3.YULIKRIS INDARTO als. UCOK bin SUPARDI
4.DWI ANDRIYANTO als. DWI bin AHMADI
5.RUSTAM WIJIYATMOKO
75 — 14
spion,riting lampu belakang dan tidak bisa dipakal:;Bahwa barang bukti yang diamankan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;Bahwa barang bukti stick dan Sepatu diambil dirumah Kancil, Besi shokdiambil diangkringan Timbel:;Bahwa ketika di Polres Sleman Para Terdakwa datang dan minta maaf,Korban tidak memaafkan dan mohon proses di lanjutkan;Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN SmnKetika di interogasi kenapa sepeda motor dirusak Para Terdakwamenyampaikan terkait bendera milik Partai
176 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sedangkan Pasal 24 C ayat (1) berbunyi: "MahkamahKonstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama danterakhir yang putusannya bersifat final untuk mengujiundangundang terhadap UndangUndang Dasar, memutussengketa kewenangan lembaga negara yangkewenangannya diberikan oleh UndangUndangDasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutusperselisihan tentang hasil pemilihan umum" ;Hal. 8 dari 37 hal. Put.
68 — 31
Syarat formil dimaksud yaitu berbentuk tertulis,dibuat secara partai yaitu lebih dari 2 (dua) pihak,ditandatangani oleh para pihak dan mencantumkan tanggal dantempat penandatanganan.
77 — 77
proyek di Palembang, Sekayu, dan Empat lawangdengan total nilai sebesar Rp.39.000.000.000(tiga puluh sembilan miliar) danterdakwa perlu/ membutuhkan bahan bangunan, dan terdakwa mau membeli/mengambil alatalat dan bahan bangunan ditoko saksi Rusdi Alwi dan untukmeyakinkan saksi korban terdakwa mengajak saksi korban untuk datangkekantornya guna menunjukan tempat usaha terdakwa, lalu terdakwamemperlihatkan gambargambar proyek tersebut dan saksi korban, dankorban berkata kepada terdakwa kalau dalam partai
81 — 44
DEDI tidak pernahmenandatangani Surat Rekomendasi partai;Bahwa Sdr.
52 — 37
Bahwa terdakwa VI Lauren Puse Alias Ngungsi memakai baju singletwarna putih.Atas keterangan Saksi, terdakwa membenarkan dan juga ada yangmenyangkal, yaitu bahwa terdakwa VI Laurens Puse Alias Ngungsi hanyamelempar satu kali dan menggunakan baju partai, saksi V Yordan Suali Alias Odan menyangkal bahwa dia tidak ada di Desa Tuguaer.10.
79 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan Keputusan KPUD Kabupaten Lampung Utara terhitung sejakitanggal 17 Agustus 2008 masa kampanye telah dimulai, dan berakhir padatanggal 30 Agustus 2008, namun pada tanggal 21 Agustus 2008 caloryBupati dari Partai Golkar ZUBAIDAH HAMBALI meninggal dunia, karenaHal. 2dari31hal Putusan Nomor 1258 K/Pid/2014kejadian tersebut maka berdasarkan Pasal 63 ayat (1) UndangUndangNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, KPUD mengambillangkah
174 — 56
Saksi ANDI MUSTARI,.S.H, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena saksi pada tahun2004 sampai dengan 2009 sebagai Sekretaris di Komisi C DPRD KotaBontang dari Fraksi Partai Golkar;Bahwa Saksi menjadi Anggota DPRD dari tahun 2004 sampai dengan 2009di bidang pembangunan dan lingkungan hidup;Bahwa mekanisme pekerjaan bermula dari pengusulan aspirasi darimasyarakat maka anggota Dewan yang melakukan reses dan reses
Terbanding/Terdakwa I : PITAYA Als PITOYO Bin GUNAWAN. Alm
Terbanding/Terdakwa II : LASDI Als LASDI Bin NGATIJAN
145 — 118
,MH, Ruby Cahyadi, SH Advokatpada Departemen Hukum dan HAM Partai Golkar Kampar, beralamatdi Jalan A.Yani Nomor 41 Bangkinang, Gedung Golkar Kamparberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2020 dan telahdidaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor60/SK/TPK/2020/PN Pbr tanggal 23 September 2020;Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkansurat Perintah/Penetapan penahanan oleh:1.
115 — 13
adalah sebagaiberikut ini ;Hlm 26 dari 37 him................27Menimbang, bahwa produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupukanorganik yaitu pupuk Urea, SP36, Superphos, ZA, NPK, dan pupuk organik di dalamnegeri ;Menimbang, bahwa distributor adalah usaha perorangan atau badan usaha, baikyang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsenberdasarkan surat perjanjian jualbeli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan,penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai
1.Agustini, SH.
2.Siti Kartinawati, SH
Terdakwa:
Dwi Ratna Yuliastanti Binti Juniman
92 — 11
Tutik merupakan anggota partai dari PDIP; Bahwa informasi tentang sdr. Tutik yang bisa memasukkan CPNSpertama kali diperoleh dari sdr. Suluh; Bahwa Terdakwa sendiri mengenal sdr. Suluh juga dari orang lain;Halaman 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Trk.
31 — 6
Partai Toruan, Kec. Tarutung, Kab. Tap.
128 — 82
., menerangkan : Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat akan tetapi mengertidihadirkan dipersidangan ini karena saksi pada tahun 2004 sampaidengan 2009 sebagai Sekretaris di Komisi Ill DPRD Kota Bontang dariFraksi Partai Golkar; Bahwa pengusulan aspirasi dari masyarakat kami melakukan reses danreses tersebut diserahkan kepada Pemkot Bontang melalui KetuaDPRD; Bahwasaksi dikomisi C Ketua Komisi saat itu. Sdr.
257 — 207 — Berkekuatan Hukum Tetap
Itupun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara voluntair yangmengandung sengketa secara partai yang harus diputus secarakontentiosa,Bahwa pendapat yang sama, dikemukakan kembali oleh Mahkamah AgungRI dalam Putusan Nomor 1210 K/Pdt/1985 tanggal 30 Juni 1987 yangmenyatakan PN yang telah memeriksa dan memutus permohonan secaravolunteer padahal di dalamnya terkandung sengketa, tidak ada dasarhukumnya;Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, apabilapermohonan in casu tetap dilanjutkan
85 — 17
Adapun yang berbadan hukum misalnya perseroanterbatas, yayasan, koperasi atau Maskapai Andel Indonesia (IMA), sedangkan korporasitidak berbadan hukum misalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV), usaha dagangatau perkumpulan lainnya, malahan juga dapat menjangkau partai politik, organisasasimassa, lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya, (DARWAN PRINST, PemberantasanTindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bhakti, Bandung 2002, hal17) 3 Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Berita Acara Penyidikan