Ditemukan 17962 data
7 — 6
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (6). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
26 — 15
ataspernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karenabanyaknya orang akan aman dari kedustaan.Menimbang, bahwa terhadap kedudukan saksi yang berdasar padaberita yang tersebar luas (syahadah alistifadhoh) sebagaimana disebut didalam kitab Figih Sunnah jilid Ill halaman 426 yang artinya sebagai berikut:Imam Syafii membenarkan kesaksian istifadhoh (bersumber dari beritayang tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian,memerdekakan budak, perwalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim,wakaf
1.Jemy Pudo
2.Yastin Pudo
3.Marten Pudo
4.Yunita Pudo
5.Prince Pudo
6.Yunice Pudo
7.Simson Pudo
Tergugat:
Majelis GPdI di Jakarta cq Propinsi Sulteng cq Kabupaten Banggai cq Kecamatan Toili Kabupaten Banggai cq GPdI Filadelfia Pandanwangi
131 — 30
yang diberikan oleh Pemerintah Desa Pandan Wangi kemudiandiberikan Wakaf 200 x 200 m? oleh KUPT XIII / Pemerintah Desa untukpembangunan Gereja Pantekosta;Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Lwk2. Bahwa asal mula tanah yang menjadi objek sengketa dalamperkara aquo adalah tanah kintal yang diberikan olen Pemerintan DesaPandan Wangi dengan Ukuran 25 x 100 m* ditambah wakaf KUPT XIIIdengan ukuran 200 x 200 m?
13 — 1
., hlm. 7dari16him.depananaktersebutuntuklebihbaik, lebihsejahteralahirdan batin;Menimbang,bahwauntukmendapatkankepastianhukum danperlindunganhukum, pengangkatananakberdasarkanhukumislamdiperlukanPenetapandariPengadilanAgama yangmenjadikewenanganabsulutnyasebagaiPeradilanbagiorangorangyangberagamalslamdibidangperkawinan, waris,wasiat,hibah,wakaf,zakat,infag, shadagahdan ekonomisyariah, sesuaidenganketentuanpasal49 UndangUndangNomor7Tahun 1989yang dirubahdenganUndangUndangNomor3Tahun2006danUndangUndangNomor50Tahun2009tentangP
16 — 0
dari orang tua asal anak kepada orang tua angkatnya berdasarkanputusan pengadilan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan adalahpengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama sebagaimana yangdikehendaki Pasal 49 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yaituPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yangdilakukan berdasarkan Hukum Islam, wakaf
17 — 2
Perkawinan b.kewarisan c. wakaf;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II beragamaislam, mereka mengajukan perkara dengan bertujuan membetulkan Biodatayang terdapat pada Buku Nikah mereka yang menurutnya tidak benar, Olehkarena Pembetulan dalam Biodata pada Buku Nikah bagi yang beragamaPenetapan Nomor 0118/Pdt.P/2019/PA.BL hal 4 dari hal 8islam, erat sekali dengan bidang perkawinan, sehingga menurut Majelis HakimPara Pemohon mempunyai legal standing dalam berperkara Pembetulanbiodata pada
72 — 8
Sarto: Wakaf kuburan: Sungai: Sisaselanjutnya disebut obyek sengketa waris VIII;8.9 Sebidang tanah pekarangan sebagaimana hak yasan C.1230/138,Luas 1370 m? blok D.II terletak di Desa Kaliwining, KecamatanRambipuji,berikut:UtaraTimurSelatanBaratKabupaten Jember, dengan batasbatas sebagai: Jalan Desa: Pak Sakri: Pak Sukir: Pak Sunaryaselanjutnya disebut obyek sengketa waris X;Hal. 6 dari 36 hal. Put.
SurotoTimur : Wakaf KuburanSelatan : SungaiBarat : SisaDahulu harta hibah tersebut dikuasai almarhum Sukir aliasSukirno (anak dari perkawinan kedua antara Glundung denganMinari), sedangkan Sukirno meninggal dunia tahun 2015 dandalam perkawinannya dengan Damiati tidak dikaruniaiketurunan, sekarang tanah hibah tersebut dikuasai Sunaryo binANAK Il (tergugat !)
SurtoTimur : Wakaf kuburanSelatan : SungaiBarat : Sisaselanjutnya disebut obyek sengketa waris VIII;7.9 Sebidang tanah pekarangan sebagaimana hak yasan C.1230/138,Luas 1370 m blok D.II terletak di Desa Kaliwining, KecamatanRambipuji, Kabupaten Jember, dengan batasbatas sebagaiberikut:Utara : Jalan DesaTimur : Pak SukriSelatan =: Pak SukriBarat : Pak Sunaryaselanjutnya disebut obyek sengketa waris IX;7.10 Sebidang tanah yang diatasnya berdiri 2 (dua) bangunan rumahpermanen yang terletak di Dusun Bedadung
Pembanding/Tergugat II : Muhammad Khazali Diwakili Oleh : Hendri Saputra Manalu, S.H., M.H.
Pembanding/Tergugat III : M. Khardiansyah Diwakili Oleh : Hendri Saputra Manalu, S.H., M.H.
Pembanding/Tergugat IV : M. Nur Diwakili Oleh : Hendri Saputra Manalu, S.H., M.H.
Pembanding/Tergugat V : Anita Diwakili Oleh : ANITA
Pembanding/Tergugat VI : Umi Kalsum Diwakili Oleh : Hendri Saputra Manalu, S.H., M.H.
Pembanding/Tergugat VII : Abdullah. K Diwakili Oleh : ANITA
Pembanding/Tergugat VIII : Salamudin Diwakili Oleh : ANITA
Pembanding/Tergugat X : Mira Diwakili Oleh : Hendri Saputra Manalu, S.H., M.H.
Pembanding/Tergugat XI : Husni K Diwakili Oleh : ANITA
Pembanding/Tergugat XII : Irwansyah Diwakili Oleh : ANITA
Pembanding/Tergugat XIII : Ngationo Diwakili Oleh : ANITA
Pembanding/Tergugat XIV : Amir Diwakili Oleh : ANITA
Pembanding/Tergugat XV : Dara Indira Diwakili Oleh : ANITA
Pemband
190 — 143
Bahwa dalam wasiat tahun 1924 tersebut disebutkan Simah atau Hj.Saimah memiliki dua bidang kebun kepunyaannya sendiri dan saturumah tinggi beratap dan berlantai batu dan dinding papan dalamnya,dalam wasiat almahumah Simah jika beliau mati maka wasiat diteruskanoleh Zainudin saudara Simah se ayah jika Zainudin mati maka wakaf iniberpindah ke anaknya yang laki laki yang tua demikian seterusnya akantetapi apabila tidak ada turunannya yang lakilaki maka wasiat iniHalaman 6 dari 54 halaman.
Wakaf, f. Zakat, g. Infag, h. Shadagah, dan i.
wasiat antara orangorang yang beragama Islam, maka yang memiliki Kewenangan ataukompetensi untuk memeriksa keabsahan surat wasiat baik secaraformil dan materil adalah Pengadilan Agama ; Bahwa dalil di atas bersesuaian dengan Yurisprudensi PutusanMahkamah Agung RI No. 1321.K/Pdt/1993 tanggal 26 Januari 1994,yang kaidah hukumnya mensyaratkan:"Sejak UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama berlaku, PengadilanNegeri tidak lagi berwenang memenksa atau mengadili perkaraperkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf
Wakaf untuk Desa Paya Perupuk + 640 m2;Bahwa di samping Para Penggugat, ternyata ada pihak lain yang jugamenguasai tanah objek perkara yaitu TUMIRAN, sehingga dapatdipastikan luas tanah tersebut tidak sesuai oleh karena lebih dari22.158,25 m2 sebagaimana didalilkan Penggugat, sehingga olehkarenanya luas tanah objek perkara menjadi tidak jelas dan kabur ;Bahwa demikian pula dengan batasbatas tanah objek perkara dalamSurat Keterangan Tanah No. 59305/PP/IV/2012 tanggal 02 April 2012dimana batas sebelah
substansi surat pernyataan sangat mengadaada dan diluarkelaziman sehingga tidak dapat diterima logika hukum, di antaranya :1. tidak disebutkan dasar kepemilikan HAMRAJUL atas tanahtersebut;2. tidak ada uraian tentang wasiat;3. pihak pertama tidak menghalangi pihak kedua mengalinkantanah kepada pihak pembeli;4. pihak pertama dikesankan sebagai penjaga tanah;5. tentang kesepakatan para pihak bahwa tanah tersebut sebanyakdua bidang tanpa uraian surat apa yang telah dibacakan;6. pihak pertama memberi wakaf
41 — 24
menjadi dasar gugatan para Penggugat adalah lelangeksekusi hak tanggungan terhadap objek perkara a quo sebagai jaminanhutang Tergugatl dan TergugatII kepada TergugatllI;Bahwa sesuai dengan Pasal 49 Undangundang 3 Tahun 2006 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama yang berbunyi Pengadilan agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf
Oleh karenaPerkara imi adalah perkara yang berhubungan dengan Kewarisan makaberdasarkan Pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 yang berbunyi PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama islam dibidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah danEkonomi Syariah.
dan terhadap hal tersebut Majelis akanmempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 dan penjelasan Pasal 49 ayat (2)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan bahwa31Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
Pembanding/Tergugat II : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kota Samarinda
Pembanding/Tergugat III : Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Pembanding/Tergugat IV : Kepala Unit Pelaksana Teknis UPT Puskesmas Sidomulyo
Terbanding/Penggugat I : H. ABDULLAH, SE., MM
Terbanding/Penggugat II : Dr. IVAN ZAIRANI LISI, S.H.,S.Sos, M.Hum
49 — 28
ANDUT pada saat itu.Bahwa terhadap proses pembelian maupun Pemberian (Wakaf) tersebuttelah dilakukan antara Pihak Pemerintah Kota Samarinda dengan Aim. H.MUHAMMAD LISI Bin H.
ANDUT yang mana proses jualbeli dan pemberian (wakaf) dilakukan oleh almarhum H. Muhammad Lisibin H. Andut kepada Pemerintah Kota Samarinda sebelum tahun 1986 yaitusebelum bangunan PUSKESMAS SIDOMULYO didirika diatas lahantersebut.7. Bahwa Proses pembelian tanah sengketa oleh Tergugat telahdiakui sendiri oleh Penggugat melalui suratnya yang ditujukan kepada WaliKota Samarinda tertanggal 22 Juni 2015 (Sebelum gugatan ini diajukan).8.
ANDUT dan sebagian lagi mendapatpemberian (wakaf) dari Almarhum H. MUHAMMAD LISI yang mana prosesperaliahan hak atas tanah PUSKESMAS SIDOMULYO tersebut diketahuioleh Para Terbanding (Terbanding I) semula Para Penggugat (Penggugat 1!)
75 — 6
Reg. 49/J/SPGK/2014 tanggal 23 September 2014 dengan luas 773, 5 M 2 atas nama TATI ROZILA (alias Tati Roliza), dengan ukuran dan sempadan sebagai berikut:
- Sebidang tanah
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tati Rozila................17 M;
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah PNPM............... ...17 M;
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Eri Khusnadi.........45,5 M;
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah wakaf................... 45,5 M;
Sebelah
Kalsum................34 M;Sebelah Timur berbatasan dengan tanah wakaf...................... 34 M;
3.4 Sebidang tanah yang terletak di Jalan Manggis, RT.13, RW.02, Desa Sejangat, Kecamatan Bukit Batu sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi No.
No. 037/J/HIBAH/ 2018 tanggal 04 Desember 2018 Penerima Hibah atas nama TATI ROLIZA, dengan ukuran dan sempadan sebagai berikut:Sebelah Utara berbatasan dengan sekolah MTs......................36 M;
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Wakaf...................36 M;
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tati Roliza................11 M;
Sebelah Timur berbatasan dengan jalan MTs.............................8 M;
Hak Milik yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional dengan Nomor 275 tertanggal 14 November 2012 dengan luas 557 M2 atas nama ERI KHUSNADI, dengan ukuran dan batas sempadan sebagai berikut;Sebelah Utara berbatasan dengan Bahtiar...............................17 M;
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kalsum.................17 M;
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kalsum.....................34 M;
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Wakaf
58 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan berdasarkan Pasal 49 UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama menentukan:Peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat,infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah;Bahwa berdasarkan Pasal tersebut di atas,;maka kewenangan dimaksudadalah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 25 ayat(3) Undang
Pasal 2 dan 49 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun2006 tentang Perubahan Pertama, dan Undang Undang Republik IndonesiaNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyebutkan bahwaperadilan agama adalah salah satu badan peradilan menyelenggarakanpenegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkaratertentu antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan,waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadaqah
Nomor 744 K/Pdt/2017penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkaratertentu antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan,waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadaqah, dan ekonomi syariah;Bahwa karena sengketa hibah harus diajukan di Peradilan Agama, makahukum materiil yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan hibahadalah hukum yang diterapkan di Pengadilan Agama.
88 — 14
diubah pertama kalinya dengan UU No. 3 Tahun 2006tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, dan diubah untuk yang kedua kalinya dengan UU No. 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 tahun1989 tentang Pengadilan Agama teiah ditentukan bahwa "Pengadilan agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaradi tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a).perkawinan; b). waris; c).wasiat; d).hibah; e). wakaf
mengenai pokok perkara harus ditolak maka Majels berpendapattidak dapat dibenarkan sehingga dinyatakan tidak dapat diterima , karena hal iniakan merugikan pihak lawan dan akan menghambat proses penyeleseianperkara;Menimbang bahwa didalam Pasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi Pengadilan Agama bertugas danberwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat,hibah, wakaf
Sebagaimana pasal 49UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadagah, danekonomi syariah, dengan demikian petitum penggugat tersebut bukanmerupakan kewenangan Pengadilan Agama, sehingga dinyatakan tidakdapat diterima;Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat tentang gugatanpara
16 — 12
Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon terakhirtinggal bersama dirumah milik bersama Pemohon dengan Termohonyang beralamat di Jalan Wakaf gang Iklas 12 No. 1 Dusun I, DesaMarindal Il, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;3.
Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah bergaulsebagaimana layaknya suami istri dan benar Pemohon danTermohon terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama yangberalamat di Jalan Wakaf Gang Ikhlas 12 No. 1 Dusun I, DesaMarendal Il, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdangsebagaimana mana dituangkan pada alamat Termohon suratpermohonan cerai Pemohon;3.
Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;Setelah saksi mengangkat sumpah secara agama Islamlalumemberikan keterangan sebagai berikut: Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksiadalah Ibu kandung Pemohon; Bahwa Pemohon dan Termohon, menikah tahun 2002 laludan telah dikaruniai 4 orang anak ; Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempattinggal di rumah bersama di Jalan Wakaf gang Iklas 12 No. 1 Dusun, Desa Marindal Il, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang; Bahwa rumah tangga Pemohon
Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;Setelah saksi mengangkat sumpah secara agama Islamlalumemberikan keterangan sebagai berikut: Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksiadalah jiran tetangga Pemohon dan Termohon ; Bahwa Pemohon dan Termohon, menikah tahun 2002 laludan telah dikaruniai 4 orang anak ; Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempattinggal di rumah bersama di Jalan Wakaf gang Iklas 12 No. 1 Dusun, Desa Marindal Il, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang; Bahwa rumah
Muslimin
Tergugat:
1.Kepala Desa Senaken
2.Ketua RT 005 Desa Senaken
Intervensi:
1.TAHA
2.RUSDI
205 — 99
yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa yang Saksi tahu terkait perkara ini, yaitu penarikan SKToleh Kepala Desa, sehingga Pak Muslimin merasa keberatan karenaSKTnya ditarik oleh Kepala Desa Senaken; Bahwa Saksi tidak tahu, apa sebabnya SKT tersebut ditarik; Bahwa Achmad Maggu adalah Mertua Saksi; Bahwa karena saksi tahu permasalahannya, sehingga saksibersedia untuk membantu Muslimin; Bahwa pada tahun 2019, kami menjadi saksi rapat di KantorKepala Desa, pada saat itu rencananya adalah masalah wakaf
, ternyatapada saat itu lain yang dibahas, Pak Muslimin diberi surat MuhammadTasir, coba cari tanah ini di Rantau Panjang, karena tanah adalahwarisan dari Datu Muslimin, karena tanah Wakaf berbatasan dengantanah Datu Muslimin, Kemudian terjadi juga sengketa antara Suami Sayamantan Ketua Yayasan Wakaf dengan Muslimin tanah di RantauPanjang, akan tetapi bukan pada tanah yang disengketakan sekarang,akan tetapi didaerah itulah tanah yang digarap H.
Muhammad Tasir katakan kepada Muslimin, :Min kamu cari tanah Datu mu, kalau ketemu, ada tanah wakaf, Kalautidak salah segelnya tahun 1940an, saya. tidak terlalumemperhatikannya karena saya tidak berkepentingan; Bahwa saksi pernah kenal dengan La Siradje; Bahwa Saksi kenal dengan Daeng Tahira atau La Tahira; Saya tidak melihatnya Baharuddin menyerahkan suratnya kepadaMuslimin, setelan beberapa waktu Muhammad Tasir menyerahkanHalaman 36 dari 62 HalamanPutusan Perkara Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMDdisuratnya
1.DATEM Binti KARTADI
2.HADI SUKARTO Bin MADJUDI Alias DJUDI
Tergugat:
TISAH
115 — 25
kehakimanbagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkaratertentu sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini;Ketiga, ketentuan Pasal 49 UndangUndang No. 7 Tahun 1989sebagaimana diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 danUndangUndang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yangberbunyi: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf
pihakperihal warisan hukum Islam sangat kuat dan nyata pengaruhnya dikalangan mereka yang beragama Islam, berdasarkan PP No 45/1957penentuan siapa siapa ahli waris yang menjadi ahli waris danbagian masingmasing ahli waris adalah Pengadilan Agama /Mahkamah Syariah;Putusan Mahkamah Agung No. 1321.K/Pdt/1993, tanggal 26 Januari 1994Kaidah Hukum :Sejak UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama berlaku,Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa atau mengadiliperkara perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf
Kewenangan Pengadilan AgamaBahwa Sejak UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamaberlaku, Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa ataumengadili perkara perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, sertasadaqah.
13 — 1
dansebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tuaangkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan adalah pengadilan dalamlingkungan Peradilan Agama, sebagaimana bunyi Pasal 49 Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, danmengadili perkaraperkara perdata antara orangorang yang beragama Islam di bidangperkawinan, kewarisan, wakaf
14 — 1
dansebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tuaangkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan adalah pengadilan dalamlingkungan Peradilan Agama, sebagaimana bunyi Pasal 49 Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, danmengadili perkaraperkara perdata antara orangorang yang beragama Islam di bidangperkawinan, kewarisan, wakaf
17 — 1
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf
73 — 21
perkara.Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalahtelah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugatsecara terusmenerus, sehingga Penggugat berpendapat bahwa rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sudah tidak bisa jagi untuk dipertahankan.Kewenangan Pengadilan Agama TembilahanMenimbang, bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf