Ditemukan 17962 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Wakaf-
Register : 07-11-2013 — Putus : 03-12-2013 — Upload : 05-10-2017
Putusan PA KENDAL Nomor 255_Pdt.P_2013_PA.Kdl Tanggal 3 Desember 2013 — Pemohon I DAN Pemohn II
59 — 3
59 — 3
dansebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tuaangkatnya berdasarkan putusan Pengadilan; Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan adalah pengadilan dalamlingkungan Peradilan Agama, sebagaimana bunyi Pasal 49 Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, danmengadili perkaraperkara perdata antara orangorang yang beragama Islam di bidangperkawinan, kewarisan, wakaf
Register : 01-07-2011 — Putus : 04-08-2011 — Upload : 20-06-2012
Putusan PA LUBUK SIKAPING Nomor 203/Pdt.P/2011/PA-Lbs Tanggal 4 Agustus 2011 —
20 — 2
20 — 2
dalil figih tentang kedudukan~ keterangan saksi I(..eeesceeseeesseeeeeeeeeeeeeees ) dan Saksi ID (eee eee eeeeeeeeeeeeee ) yang berdasarkan padaberita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimanadisebutkan di dalam kitab Fighus Sunnah yang berbunyi :EFArtinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
Register : 31-10-2019 — Putus : 26-02-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 5645/Pdt.G/2019/PA.Tgrs Tanggal 26 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
66 — 36
66 — 36
Bahwa berdsarkan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 TentangPeradilan Agama Pasal 49 mengatakan bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkatpertama orangorang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadagoh dan ekonomi syariahMaka oleh karenanya, Penggugat mengajukan gugatan ini ke PengadilanAgama Tigaraksa Tangerang adalah TELAH TEPAT (REDELIJIK).DALAM POKOK PERKARA1.
padahal saat menikah tanggal 3 Agustus1996 Penggugat memiliki 2 (dua) orang anak dari suaminya terdahulu,sedangkan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak.Terhadap dalil Penggugat pada halaman 2 angka 4 yang menyatakan bahwaberdasarkan UndangUndang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama(Pasal 49) mengatakan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, kewarisan, wasiat,hibah, wakaf
Register : 27-02-2017 — Putus : 06-07-2017 — Upload : 11-10-2017
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Pms Tanggal 6 Juli 2017 — N.BUYUNG SINAGA Sebagai Penggugat Lawan NURUTETNI SINAGA, Dkk Sebagai Tergugat ;
102 — 21
102 — 21
hartatersebut serta penetapan pengadilan atas permohonanseseorang tentang penentuan siapa yang menjadi AhliWaris,penentuan bagian masingmasing Ahli Waris.Bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidangkewarisan .Bahwa sesuai dengan UndangUndang No.7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Negeri tidak berwenanglagi memeriksa atau mengadili perkara Perkawinan, Kewarisan,wasiat, hibah Wakaf
tidak bersamasama dengan pokok perkara;Menimbang, bahwa tentang Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat danTergugat II tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 Undangundang Nomor3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan,waris, wasiat, hibah, wakaf
Register : 12-09-2013 — Putus : 26-05-2014 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 518/ Pdt. G/2013/PN. Jkt-Sel. Tanggal 26 Mei 2014 — NY. DAHLIA
lawan
CHAERUL FAHMI
33 — 22
33 — 22
Adapunpenguasaan Tergugat atas tanah tersebut berasal dari tukar menukar tanahMusolah Nur Hidayah yang merupakan Tanah Wakaf Aim. H. Raya dan HIAminah yang keduanya merupakan kedua orang tua dari Aim. H. Syarifuddin(Suarni Penggugat) dan Aim. MastuMh (ayah Tergugat) dengan sebidang tanahkosong milik Ir. Evi Buchari sebagaimana dimaksud Surat Pernyataan Bermateraitertanggal 30 September 1992.3.
Bahwa kepemilikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas tanahtersebut berasal dari tulkar menukar tanah Musollah Nur Hidayah yangmerupakan Tanah Wakaf Aim. H. Raya clan 113. Aminah yang keduanyamerupakan kedua orang tua dari Aim. H. Syarifuddin (Suami TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi) dan Aim. MastuMh (ayah PenggugatRekonvensilTergugat Konvensi) dengan sebidang tanah kosong milik Ir. EviBuchari sebagaimana dimaksud Surat Pernyataan Bermaterai tertanggal 30September 1992..
Register : 11-02-2011 — Putus : 19-08-2011 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 01/Pdt.G/2011/ PN.KSP Tanggal 19 Agustus 2011 — JUFRI, S.H. LAWAN ISMUHA AMIN, S.H., S.pN
188 — 18
188 — 18
surat kuasa menjual Nomor : 03 tertanggal 7 Juli 2007yang menurut penggugat dibuat dihadapan tergugat I sebagai Notaris / PPATKualasimpang Aceh Tamiang.Bahwa Tergugat I mensomer Penggugat karena tergugat I tidak pernah membuat AkteSurat Kuasa menjual nomor ; 03 tertanggal 7 Juli 2007 seperti yang dinyatakan Penggugatdidalam gugatannya,dapat tergugat I buktikan Akta yang dibuat oleh Tergugat I sebagaiNotaris pada bulan Juli 2007 adalah Akta Nomor I tanggal 11 Juli 2007 yaitu AktePendirian Yayasan Wakaf
menjual Nomor : 03 tertanggal 7 Juli 2007 yangmenurut penggugat dibuat dihadapan tergugat I sebagai Notaris / PPAT Kualasimpang Aceh Tamiang.Menimbang bahwa Tergugat I mensomer Penggugat karena tergugat I tidak pernah membuatAkte Surat Kuasa menjual nomor ; 03 tertanggal 7 Juli 2007 seperti yang dinyatakan Penggugatdidalam gugatannya, dapat tergugat I buktikan Akta yang dibuat oleh Tergugat I sebagai Notaris padabulan Juli 2007 adalah Akta Nomor I tanggal 11 Juli 2007 yaitu Akte Pendirian Yayasan Wakaf
AlJamiatul Khairiyah (bukti TI.1).Menimbang bahwa dalam Replik Penggugat membatah yang menyatakan surat kuasa menjualNomor 3 tanggal 7 Juli 2010 anatar Penggugat dan Tergugat II sehingga dengan demikian yang terteradalam gugatan surat kuasa menjual Nomor 03 tanggal 7 Juli 2010 hanyalah kesalahan tik belaka (tikfaut) yang tidak menyebabkan gugatan menjadi kabur apalagi tergugat I membenarkan bahwa padasurat kuasa menjual pada bulan juli yang ada hanyalah akta pendirian yayasan wakaf sehinggamembuat
Register : 06-07-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 28-09-2020
Putusan PN DONGGALA Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Dgl Tanggal 24 September 2020 — Penggugat:
SARKIA
Tergugat:
1.JONI EMBANG
2.ROS
3.MARLIN
4.Kantor ATR atau BPN Donggala
110 — 44
SARKIA
Tergugat:
1.JONI EMBANG
2.ROS
3.MARLIN
4.Kantor ATR atau BPN Donggala
110 — 44
Perkawinan;Waris;Wasiat;Hibah;Wakaf;Zakat;Infaq;Shadagah; danEkonomi Syariah.sem oO 290 SFHalaman 12 dari 34 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Dglparaf KM HA HAI IT 4.
Hibah;Wakaf;Zakat;. Infag;. Shadagah; dani.
terlebihdahulu eksepsi mengenai kewenangan absolut Peradilan Agama sebagaimanatelah diajukan oleh Tergugat I, Il, Ill, IV;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undangundang RINomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undangundang RI Nomor 7tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaraditingkat pertama antara orangorang yang beragama islam di bidang : a.perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
Register : 25-11-2013 — Putus : 09-01-2014 — Upload : 06-09-2014
Putusan PA BANTUL Nomor 206/Pdt.P/2013/PA.Btl Tanggal 9 Januari 2014 — PEMOHON
53 — 5
53 — 5
Wakaf, f.Zakat, g. Infag, h. Shadagah dan i.
Register : 16-10-2017 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 20-12-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 4177/Pdt.G/2017/PA.Tgrs Tanggal 7 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
51 — 22
51 — 22
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Register : 23-05-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 02-07-2014
Putusan PA KOTABUMI Nomor 68/Pdt.P/2014/PA.Ktbm Tanggal 12 Juni 2014 — Pemohon I dan Pemohon II
17 — 3
17 — 3
hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (22)Penjelasan Undangundang No. 7 Tahun 1989 yang diubah kedua dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA),yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 24-01-2014 — Putus : 18-02-2014 — Upload : 14-03-2014
Putusan PA AMUNTAI Nomor 61/Pdt.G/2014/PA.Amt Tanggal 18 Februari 2014 — Penggugat
Tergugat
18 — 4
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 15-12-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 19-11-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 1088/Pdt.P/2016/PA.Tgrs Tanggal 16 Maret 2017 — Pemohon melawan Termohon
9 — 5
9 — 5
parplainf3fs8parplainf3fs24 Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UndangUndang No. 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 50 Tahun 2009tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islamdibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukanberdasarkan hukum Islam serta wakaf
Register : 21-11-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 12-07-2019
Putusan PA PALEMBANG Nomor 2262/Pdt.G/2017/PA.PLG Tanggal 13 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 0
7 — 0
Sultan Mansyur Lorong Wakaf No.1133 RT. 14.
Register : 04-10-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PA KAB MALANG Nomor 1318/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg Tanggal 28 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
16 — 14
16 — 14
HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon padapokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
Register : 27-07-2015 — Putus : 02-03-2016 — Upload : 25-08-2016
Putusan PA MEDAN Nomor 2315/Pdt.G/2015/PA.Mdn Tanggal 2 Maret 2016 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
18 — 0
18 — 0
ALI MASHURI, umur 40 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia,pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di JalanTanggok Bongkar Ill No. 11 Kelurahan Tegal Sari Mandala IlKecamatan Medan Denai, Kota Medan, berdasarkan surat kuasakhusus telah memberi kuasa kepada untuk selanjutnya disebutsebagai PenggugatMelawanWAN ZUBAIDAH Binti DATUK ABDUL MUTHOLIB (alias DATUK POLEH), umur 54 tahun,agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan , pekerjaanWiraswasta, tempat kediaman di Jalan Wakaf
Register : 14-12-2016 — Putus : 17-01-2017 — Upload : 19-11-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 1084/Pdt.P/2016/PA.Tgrs Tanggal 17 Januari 2017 — Pemohon melawan Termohon
16 — 8
16 — 8
parplainf3fs8parplainf3fs24 Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UndangUndang No. 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 50 Tahun 2009tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islamdibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukanberdasarkan hukum Islam serta wakaf
Register : 04-04-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 12-11-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 1140/Pdt.G/2016/PA.Tgrs Tanggal 15 Juni 2016 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 14
22 — 14
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Register : 24-02-2014 — Putus : 04-06-2014 — Upload : 09-08-2014
Putusan MS LHOK SEUMAWE Nomor 54/Pdt.G/2014/MS-LSM. Tanggal 4 Juni 2014 — PEMOHON VS TERMOHON
26 — 7
26 — 7
mohon dihukumPemohon untuk memberikannya dengan segera dan seketika ;Dalam Rekonpensi :e Bahwa oleh karena permohonan cerai talak diajukan oleh Pemohon, makaTermohon meminta kepada Majelis Hakim agar dapat berkenanmenetapkan/ membagikan harta bersama Pemohon dan Termohon selamaikatan perkawinan sebagai berikut :1. 1(satu) ruko berkontruksi beton yang letaknya di Desa Matang Sagoe,Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, yang ukuran dan batasnyaadalah sebagai berikut :Utara berbatas dengan tanah wakaf
Desa Matang Sagoe ;Selatan berbatas dengan jalan Negara ;Timur berbatas dengan Ramli Arifin ;Barat berbatas dengan tanah wakaf Desa Matang Sagoe;(sesuai dengan Akta hak milik No.269), dengan taksiran hargaRp.400.000.000,(empat ratus juta rupiah) ;l(satu) unit rumah berkonstruksi beton yang letaknya di kelurahanTumpok Tengoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, denganbatas dan ukurannya adalah sebagai berikut :Utara berbatas dengan jalan;Selatan berbatas dengan hak milik No.1056 ;Barat berbatas
Putus : 01-08-2017 — Upload : 18-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 550 K/PID/2017 Tanggal 1 Agustus 2017 — Helarius Gultom
135 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
135 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
Akta Ikrar Wakaf/Surat Ikrar Wakaf ang dibuat sebelum atau sejak mulaidilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 atau;i. Risalah Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yangtanahnya belum dibukukan, atau;j. Surat Penunjukan atau pembelian kavling tanah pengganti tanah yangdiambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, atau;k. Petuk Pajak Bumi/Landrente, Girik, Pipil, Kekitir dan VerpondingIndonesia sebelum berlakunya PP 10 tahun 1961, atau;.
Putus : 30-03-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3132 K/Pdt/2016 Tanggal 30 Maret 2017 — I. PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) cq PEMIMPIN CABANG PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) CABANG MAKASSAR cq MANAGER UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (UlaMM) PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) UNIT TODDOPULI, DK. VS NURALAM DAN 1. MUH A. GOFUR, DKK.
73 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan bangunan yang terletak ditanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00675 telah sah menjadi milik Tergugat ;Berikut akan Tergugat IV kutip bunyi dari ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana tersebut di atas, sebagai berikut:Ketentuan Pasal 1 butir 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah sebagai berikut:Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal19 ayat (2) huruf c Undang Undang Pokok Agraria untuk hak atas tanah,hak pengelolaan, tanah wakaf
melanggar tata tertibhukum acara perdata karena gugatan diajukan oleh pihak yang tidakmemiliki kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat;Bahwa Judex Facti tingkat Pengadilan Tinggi telah mengabaikan ketentuansebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai berikut:Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal19 ayat (2) huruf c Undang Undang Pokok Agraria untuk hak atas tanah,hak pengelolaan, tanah wakaf
Untuk lebih jelasnya, Pemohon Kasasi akan mengutip Pasal1 butir 20 juncto Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 butir 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah sebagai berikut:Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalamPasal 19 ayat (2) huruf c Undang Undang Pokok Agraria untuk hak atastanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susundan hak tanggungan yang masingmasing sudah dibukukan