Ditemukan 17962 data
20 — 3
Wakaf E9 No 15 RT.
8 — 8
Sedangkan Pemohontinggal bersama orang tua Pemohon yang beralamat di Jalan Sunggal TB.Simatupang Gang Wakaf 1 No.36, Lingkungan 14, Kelurahan Sunggal,Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidakberhasil dan Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai;Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk8.
100 — 75
Wakaf Lingkungan VIII, KelurahanTanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Hilir Medan Deli, Kabupaten DeliSerdang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK TERGUGATXXX/TERBANDINGXXxX ; 31. AMIRSYAH, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm.ISMAIL YS, beralamat di JI. PRINGGAN No. 6 Dusun VI, Desa Helvetia,Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebutsebagai PIHAK TERGUGATXXXI/TERBANDINGXXxXI ; 32.
17 — 3
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan;b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
1.DATEM Binti KARTADI
2.HADI SUKARTO Bin MADJUDI Alias DJUDI
Tergugat:
TISAH
115 — 25
kehakimanbagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkaratertentu sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini;Ketiga, ketentuan Pasal 49 UndangUndang No. 7 Tahun 1989sebagaimana diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 danUndangUndang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yangberbunyi: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf
pihakperihal warisan hukum Islam sangat kuat dan nyata pengaruhnya dikalangan mereka yang beragama Islam, berdasarkan PP No 45/1957penentuan siapa siapa ahli waris yang menjadi ahli waris danbagian masingmasing ahli waris adalah Pengadilan Agama /Mahkamah Syariah;Putusan Mahkamah Agung No. 1321.K/Pdt/1993, tanggal 26 Januari 1994Kaidah Hukum :Sejak UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama berlaku,Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa atau mengadiliperkara perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf
Kewenangan Pengadilan AgamaBahwa Sejak UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamaberlaku, Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa ataumengadili perkara perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, sertasadaqah.
66 — 36
Bahwa berdsarkan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 TentangPeradilan Agama Pasal 49 mengatakan bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkatpertama orangorang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadagoh dan ekonomi syariahMaka oleh karenanya, Penggugat mengajukan gugatan ini ke PengadilanAgama Tigaraksa Tangerang adalah TELAH TEPAT (REDELIJIK).DALAM POKOK PERKARA1.
padahal saat menikah tanggal 3 Agustus1996 Penggugat memiliki 2 (dua) orang anak dari suaminya terdahulu,sedangkan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak.Terhadap dalil Penggugat pada halaman 2 angka 4 yang menyatakan bahwaberdasarkan UndangUndang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama(Pasal 49) mengatakan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, kewarisan, wasiat,hibah, wakaf
102 — 21
hartatersebut serta penetapan pengadilan atas permohonanseseorang tentang penentuan siapa yang menjadi AhliWaris,penentuan bagian masingmasing Ahli Waris.Bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidangkewarisan .Bahwa sesuai dengan UndangUndang No.7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Negeri tidak berwenanglagi memeriksa atau mengadili perkara Perkawinan, Kewarisan,wasiat, hibah Wakaf
tidak bersamasama dengan pokok perkara;Menimbang, bahwa tentang Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat danTergugat II tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 Undangundang Nomor3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan,waris, wasiat, hibah, wakaf
33 — 22
Adapunpenguasaan Tergugat atas tanah tersebut berasal dari tukar menukar tanahMusolah Nur Hidayah yang merupakan Tanah Wakaf Aim. H. Raya dan HIAminah yang keduanya merupakan kedua orang tua dari Aim. H. Syarifuddin(Suarni Penggugat) dan Aim. MastuMh (ayah Tergugat) dengan sebidang tanahkosong milik Ir. Evi Buchari sebagaimana dimaksud Surat Pernyataan Bermateraitertanggal 30 September 1992.3.
Bahwa kepemilikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas tanahtersebut berasal dari tulkar menukar tanah Musollah Nur Hidayah yangmerupakan Tanah Wakaf Aim. H. Raya clan 113. Aminah yang keduanyamerupakan kedua orang tua dari Aim. H. Syarifuddin (Suami TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi) dan Aim. MastuMh (ayah PenggugatRekonvensilTergugat Konvensi) dengan sebidang tanah kosong milik Ir. EviBuchari sebagaimana dimaksud Surat Pernyataan Bermaterai tertanggal 30September 1992..
148 — 38
Pemohon Nomor 00671 yang terletak di Padukuhan Panggang I, RT. 005 RW. 006, Kelurahan Giriharjo, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul dengan batas-batas sebagai berikut :
a)Sebelah Utara perbatasan dengan tanah wakaf pondok.
b)Sebelah Selatan perbatasan dengan jalan kampung.
c)Sebelah Barat perbatasan dengan jalan kampung.
d)Sebelah Timur perbatasan dengan Pak Suradi (pak RT).
21 — 3
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
DASMIR
79 — 17
, bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria mengatur bahwa Sertifikat Tanah merupakan surat tandabukti hak kepemilikan atas tanah;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwaSertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf
123 — 6
Warti;e Sebelah Timur : Tanah tambak milik Handayani;e Sebelah Selatan : Sungai (saluran air);e Sebelah Barat : Tanah wakaf MI Desa Banjarsari;2. Bahwa, tanah sengketa diperoleh Penggugat dari mendapat bagian waris dari orang tuaPenggugat bernama Almarhum H. Anwar yang telah meninggal dunia pada tanggal 20April 2000;3. Bahwa, Penggugat telah memiliki dan mengelola tanah sengketa sejak diberi bagian warisdari orang tua Penggugat, dalam hal ini almarhum Haji Anwar.
Tergugat
19 — 3
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
48 — 13
Sebagian tanah yang terletak di jalan Blang Cut No. 25Gampong Lambhuk seluas 400 m2 dengan batas batasnya sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan tanah Wakaf GampongLambhuk; Sebelah Timur berbatas dengan JalanPemuda; Sebelah Selatan dengan Jalan BlangCUE 3 Sebelah Barat berbatas dengan tanahRubama 2.
21 — 36
alasan sebagaimana terurai dalam posita permohonannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undangundangNomor 3 tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentangperubahan kedua atas Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama disebutkan bahwa Pengadlan Agama bertugas danberwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara di tingkat petama antaraorangorang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah,Wakaf
26 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perkawinan;b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan HukumIslam;c. wakaf dan shadaqgah;. Bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang berbunyi sebagai berikut:Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf ajalah halhal yang diatur dalam atau berdasarkan undangundangmengenai perkawinan yang berlaku. Menurut Dr. H. Roihan A. Rasyid, SH., MA dalam bukunya Hukum AcaraPeradilan Agama yang diterbitkan PT.
1.Sugeng Riyadi
2.ELIES CHURNIAWATI
74 — 16
RizqiArdiansyah Riyadi pada 20 Februari 2002 (Vide Bukti P1 s/d P5);Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkanbahwa:Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang:Perkawinan;Waris;Hibah;Wakaf;Qo 5 Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2020/PN KIne.
Tergugat
21 — 3
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Tergugat
19 — 5
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
22 — 7
pada pokoknyasebagai berikut :1 Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal28 Juli2010, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan AgamaKecamatanBabat Kabupaten Lamongan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:250/29/V/2010 tertanggal28 Juli 2010, sesuai dengan Duplikat Kutipan AktaNikah Nomor : 54/09/X/DN/2016 tanggal 31 Oktober 2016;2 Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersamasebagai suami istri dengan mengambil tempatdi rumah bibi Tergugat diJalan Langgar Wakaf