Ditemukan 11433 data
ARIFIN HULU, ST
Tergugat:
Bupati Nias Utara
92 — 68
Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan PutusanPengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak Pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan/atau Pidana umum ;Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau ;Dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telahQomemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakPutusan Nomor : 192/G/2019/PTUNMDN Halaman 109.10.11.Pidana dengan Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun danPidana yang dilakukan
106 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Gugatan Penggugat salah alamat (tidak memenuhi syarat formilkarena partai/pihak yang diperatunkan tidak lengkap). Bahwa berdasarkanfakta yuridis surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dalammengajukan surat gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan KabupatenPinrang (selaku Tergugat) dengan alasan bahwa penerbitan Sertipikat HakMilik Nomor 01099 Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa KabupatenPinrang Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012 Atas Nama Hj.
AWALUDDIN SIREGAR
Tergugat:
PT. SERBA HUTA JAYA
114 — 32
TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI RI Nomor : B.157/PHIJSK/KPHI/IV/07 tgl.04April 2007, Telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya, bukti inimenerangkan bahwa : SATPAM adalah sebagai pekerja yang menerimaperintah kerja dari Perusahaan dan digaji olen Perusahaan seperti pekerjalainnya, dengan demikian SATPAM adalah pekerja/buruh yang mempunyaihak kebebasan untuk menjadi anggota atau tidak menjadi anggota SP/SBdan tidak dapat dihalanghalangi/dilarang oleh siapapun termasukPengusaha, Pemerintah, maupun partai
Terbanding/Tergugat II : SUTIONO SOELAIMAN
Terbanding/Tergugat III : NINING DWI RETNOWATI
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK DKI CABANG PALEMBANG
174 — 80
Prinsip kontrak partai (paarty contrak) yang diatur dalamPasal 1340 KUH Perdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikatHalaman 5 dari 36 Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT PLG11.12.13.14.kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam prosespenyelesaian perkara, dan Pasal 382 Rv pihak ketiga yang hendakmengajukan Perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanyamempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyatanyata telah dirugikanhaknya, apabila perlawanannya itu dikabulkan maka putusan yang dilawanitu
138 — 72
;Pasal 24 ayat (1) UU 39/1999, menyatakan: "Setiap orang berhak untuk berkumpul, berpendapat, danberserikat untuk maksudmaksud damai. " ; Pasal 74 UU 39/1999, menyatakan: Halaman 18 dari 134 HalamanPutusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNATidak satu ketentuanoun dalam Undangundang ini bolehdiartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihakmanapun dibenarkan mengurangi, merusak ataumenghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasaryang diatur dalam Undangundang ini ; Pasal 18 UU 12/2005 menyatakan
MASCHAROBIYUN
Tergugat:
1.MUHAMMAD KUSNAN
2.KARJAM
3.HERU WANTO
Turut Tergugat:
MINTOHARDJO SUSETIO
119 — 30
Bahwa dengan demikian tindakan Penggugat menarik ParaTergugat dalam perkara jua beli antara Penggugat dengan TurutTergugat adalah keliru, karena Para Tergugat tidak memiliki hubunganhukum dengan Turut Tergugat tentang perkara yang disengketakan.Tindakan Penggugat dalam perkara aquo bertentangan denganprinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUH Perdata;4.
286 — 219
No.79/PDT/2019/PT.DKI12.13.e permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa,e sengketa terjadi di antara para pihak, paling kurang diantara dua pihak,e berarti gugatan perdata bersifat partai (party), dengan komposisi, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lain berkedudukan sebagai tergugat.Bahwa berdasarkan alasanalasan hukum tersebut di atas,Pelawan tidak konsisten dan mencampuradukkan istilah Gugatanatau Permohonan dan juga Pelawan atau
40 — 23
., Advokat yang berkantordi LBH Partai Gerindra Kota Binjai di Jalan Ikan Bawal No. 7 Kelurahan TanahTinggi Kecamatan Binjai Timur, Kotamadya Binjai Propinsi Sumatera Utara,berdasarkan Surat Kuasa, Nomor : 12 / SKHLBHGerindraBuJl / Ill / 2013,tertanggal 20 Maret 2013;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca, seluruh berkas perkara yang berhubungan denganperkara ini ;Setelah membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri StabatNomor : 142 / Pid.B / 2013 / PN.Stb, tanggal 14 Maret 2013, tentang
52 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 280 PK/Pdt/20094 Berdasarkan kecepatan perkembangan ilmu + pengalaman hidup (guru sejati)yang diamalkan kepada bangsa + NKRI 1945 yang selalu diungkapkan diTelevisi / Metro TV khususnya antara Reformis 19982009 dengan caloncalonPresiden 20092014 , diantaranya :a Presiden dari Partai Demokrat Dr.
97 — 49
Jenepontoselaku ketua Partai Gerindra beserta koalisi dan masyarakatKab. Jeneponto yang mendukung paslon 02 sedangkanjadwal Kampanye akbar paslon 01 tanggal 31 Maret 2019 diLapangan Karebosi Kota Makassar dan Kab.Gowa yangdihadiri oleh Bupati Kab. Jeneponto selaku ketua PartaiGolkar beserta koalisi, para Camat Kab. Jeneponto, ASN,Para Kades/Lurah dan di bawah pengawalan Polres Kab.Jeneponto, ini semua Saksi ketahui berdasarkan laporandari anggota di lapangan.8.
428 — 351
UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN): PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kKekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan/atau pidana umunm ; c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
126 — 169
Iyus Djuher langsung mengikuti Rapat Partai Demokrat, dansetelah rapat selesai sekitar jam 18.30 Wib, menuju Bogor dan tiba di Bogor sekitar jam23.00 wib, kemudian sewaktu saksi akan ambil Sepeda Motor mau pulang, H. Iyus Djuhermemanggil saksi dan mengatakan ini tolong bawa lagi ke Kantor Badan PerizinanTerpadu (BPT) titip ke Satpam, namun saksi mengatakan kepada H. Iyus Djuher bahwa*catur saja yang bawa ke Cibinong karena Catur lebih dekat. tapi saksi tidak mengetahuialasan H.
Kemudian dijawab oleh Bupati : Iya, ke saya jugasms yang isinya kalau ini yang ngurus Pak Iyus, dan nanti kalau ada rejekidalam pengurusan ini untuk pembangunan gedung partai Demokrat.
Barangkali adarejekinya untuk membangun gedung Partai Demokrat. Adapun maksuda darikalimat : barang kali ada rejekinya untuk membangun gedung PartaiDemokrat. menurut saksi bahwa dengan membantu pengurusan LOKPT.Garindo Perkasa yang dilakukan oleh H. Iyus Djuher tersebut, dan H. IyusDjuher berharap apabila ada rejekinya berupa bantuan dana dari PT GarindoPerkasa akan digunakan untuk pembangunan gedung Partai Demokrat. SMSyang saksi terima dari H.
Dan maksud jawaban saksi dengan mengatakan Nuhun Nanti Laporadalah saksi berterima kasih atas izin lokasi sudah ditandatangani dan nantisaksi akan lapor kepada Bupati, mengenai besaran atau jumlah bantuan baikberupa uang ataupun material dari PT.Gtarindo Perkasa atas pembangunankantor DPD PD Kabupaten Bogor (Dewan Pimpinan Daerah Partai DemokratKabupaten Bogor) ;Bahwa benar atas BAP No.81 tersebut, dalam persidangan saksi mengakuimengirimkan sms kepada Bupati Bogor Rahmat Yasin Mudahmudahan adarezeki
namun saksi mengatakan bahwa sms yang mengatakan bahwa kalau adarezeki untuk partai demokrat adalah tidak benar ;Bahwa BAP tersebut saksi paraf setiap halamannya dan sebelum membubuhkanparaf tersebut saksi membaca selewat dan saksi dalam memberikan keterangantidak ada tekanan dan paksaan ;Bahwa atas pemberian uang Rp.800.000.000,00 ataupun Rp.600.000.000,00bukan saksi yang meminta, tapi waktu itu Listo Welly Sabu datang ke rumahsaksi dan menyampaikan uang Rp.600.000.000,00 tersebut ;Bahwa saksi
YUSSY SRI NURAMELIA, SH
Terdakwa:
H. ARDI Bin H. HASAN
368 — 271
membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu:c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya,d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu:e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa:f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barangdan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya,g. menjadi pengurus partai
membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barangdan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partai
Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2020/PN.Bdgf. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barangdan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partai politik;h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggotaDewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat atau DPRD, danjabatan lain yang ditentukan
44 — 21
Prinsip kontrak partai (party contract)yang digariskan pasal 1340 KUH Perdata yang menegaskan perjanjian hanyamengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam prosespenyelesaian perkara. Hanya mengikat kepada para pihak penggugat dantergugat.
97 — 14
telahmelanggar hak Penggugat;3 Turut TergugatPihak yang dinyatakan sebagai Turut Tergugat dipergunakan bagi orangorang yangtidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu.Namun, demi lengkapnya suatu gugatan, maka mereka harus disertakan;Dengan demikian, ciri yang melekat pada gugatan perdata adalah:e Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa;e Sengketa terjadi di antara para pihak, paling kurang di antara dua pihak;e Gugatan perdata bersifat partai
87 — 14
PlamboPratama Joyo Santoso ke toko toko ataupun outlet outlet yang kemudianapabila ada order dalam jumlah kecil maka salesman bisa langsung kepadabagian administrasi sedangkan jika order dalam partai besar maka salesmanterlebin dahulu meminta persetujuan pada supervaisor apabila supervaisormemberikan persetujuan lalu salesman pergi pada bagian Administrasi gunadibuatkan faktur yang setelah faktur dibuat lalu faktur dibawa salesman padabagian gudang agar mempersiapkan barang yang selanjutnya barang
45 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam kasus tersebut,tindakan menarik C sebagai pihak Tergugat adalah keliru, karena C tidakmempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan.Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskanPasal 1340 KUH Perdata.
148 — 20
organik;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Distributor berdasarkan Pasal 1ayat (8) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 17/MDAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk SektorPertanian adalah perusahaan perorangan atau badan usaha, baik yang berbentukbadan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkanSurat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan danpenyaluran, dan Penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai
Terbanding/Penggugat : Abubakar Tehuayo
Terbanding/Turut Tergugat : Bupati Maluku Tengah
Turut Terbanding/Tergugat II : Badan Saniri Negeri Telutih Baru
173 — 361
Ternyata pada masakepemimpinannya ada gejolak besar sehingga terjadinya pembunuhanbeberapa tokoh masyarakat Negeri Telutih Baru / sesepuh yangmenjadi anggota Partai Indonesia Merdeka (PIM) Sehingga yangbersangkutan melarikan diri ketika Tentara Badak Hitam datang diHalaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT AMBnegeri Telutih Baru, dan TNI Badak Hitam membakar rumah M.Daeng Tehuayo sekaligus mengangkat Bapak Adaham Kelihusebagai Raja Negeri Telutin Baru pada tahun 1950 dan selanjutnya
232 — 83
Maluku dari Partai GK urut 1 denganmengikutsertakan Kepala Desa, Perangkat Desa, BadanPermusyawaratan Desa (BPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN)dalam kampanye Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRDProvinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksudHalaman 15 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Dthdalam Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat (2) huruf f, h, dan j, UndangUndang Nomor7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.k.