Ditemukan 61386 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : farmadi formasi faomasi farasi farhani
Penelusuran terkait : Farmasi
Pengadilan PN BATULICIN Pidana Khusus Farmasi
Register : 28-04-2016 — Putus : 29-06-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PN BATULICIN Nomor 148 / Pid.Sus / 2016 / PN Bln
Tanggal 29 Juni 2016 — HENDRI HERIYANTO Als HENDRI Bin IRFANSYAH
38 — 30
  • Menyatakan Terdakwa HENDRI HERIYANTO Als HENDRI Bin IRFANSYAH tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan ;3.
    Menyatakan Terdakwa HENDRI HERIYANTO Als HENDRI Bin IRFANSYAHtelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar melanggarPasal 197 UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 TentangKesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;2.
    Hasan Basri Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten TanahBumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1),perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 2016 sekitar jam 21.00 wita anggotaPolsek
    Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau AlatKesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2016/PN BlnForm01/SOP/001/HKM/2015Ad.1.
    Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatizin edar ;b. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;c.
    Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dariperedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izinedar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/ataukeamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan ;Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksisaksi, keterangan ahli,keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan faktafakta yang terungkapdipersidangan diketahui bahwa Terdakwa
Pengadilan PN KEDIRI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 28-06-2012 — Upload : 06-07-2012
Putusan PN KEDIRI Nomor 129/Pid.B/2012/PN.Kdr
Tanggal 28 Juni 2012 — DEBBY SUGIARTO alias KEBO Bin ANANG SUBAGIO
18 — 9
  • botol pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 pukul 07.00 Wib ;Bahwa maksud Terdakwa menjual pil LL untuk mendapat keuntungan ;Bahwa menurut keterangan terdakwa ia sudah 1 (satu) tahun menjual Pil doubel L ;Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau pendidikan khusus dibidangkefarmasian maupun obatobatan ;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam menyimpan,memiliki dan mengedarkan / menjual pil double L tersebut dan bukan sebagai dokter,apoteker, petugas kesehatan atau pegawai farmasi
    pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 pukul 07.00 Wib ;e Bahwa maksud Terdakwa menjual pil LL untuk mendapat keuntungan ;e Bahwa menurut keterangan terdakwa ia sudah 1 (satu) tahun menjual Pil doubel L ;e Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau pendidikan khusus dibidangkefarmasian maupun obatobatan ;e Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam menyimpan,memiliki dan mengedarkan / menjual pil double L tersebut dan bukan sebagai dokter,apoteker, petugas kesehatan atau pegawai farmasi
    mendapatkeuntungan sebesar Rp.180.000, (Seratus delapan puluh ribu rupiah) ;Bahwa terdakwa membeli pil LL hanya kepada ENDRI ;Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan benar disita dari terdakwa ;Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau pendidikan khusus dibidang kefarmasianmaupun obatobatan ;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam menyimpan,memiliki dan mengedarkan / menjual pil double L tersebut dan bukan sebagai dokter,13apoteker, petugas kesehatan atau pegawai farmasi
    Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yangberkhasiat obat ;(3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaransediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standart mutu pelayanan farmasiyang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;15Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang oleh undang undang adalahmengadakan, menyimpan, mengolah memproduksi atau mengedarkan sediaan
    farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan, dan mutu ;Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilarang terdiri dari beberapaelement perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu perbuatan yangdimaksud dapat dibuktikan maka unsur ini harus dinyatakan terbukti ;Menimbang, bahwa Undang undang Kesehatan tidak memberikan penjelasansecara jelas tentang definisi dari element unsur di atas akan tetapi menurut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 23-09-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 881 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 23 September 2011 — Drs. SUBKI YAHYA ;
57 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rezki Na Mudah, maka hal ini bertentangan denganKeputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 5 huruf f dan g tentang etikapengadaan.Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Gudang Farmasi yaitu ChekAnildayanti, obat pengadaan ada masuk 3 tahap sehingga total obat yangmasuk sesuai dengan kontrak yaitu :: Rp. 378.010.010.
    :Rp. 33.638.691,: Rp. 34.296.700,: Rp. 445.945.401,Dengan perincian sebagai berikut :Obat masuk Tahap Obat Masuk Tahap IlObat Masuk Tahap IllJumlah seluruhnyaObat masuk tahap pada bulan Desember 2007 yang diterima Kepala gudangFarmasi (Chek Anildayanti) melalui Khaidir, SSos di Gudang Farmasi RSIAProv.
    Khaidir, S.Sos di Gudang Farmasi RSIA Prov.
    terima melaluistaff dari Indofarma (Perusahaan Besar Farmasi) di Gudang Farmasi RSIAProv.
    ,Jumlah seluruhnya : Rp. 445.945.401, dengan perincian sebagai berikut :Obat masuk tahap pada bulan Desember 2007 yang diterima Kepala gudangFarmasi (Chek Anildayanti) melalui Khaidir, SSos di Gudang Farmasi RSIAProv.
Pengadilan PN JOMBANG Pidana Umum
Register : 17-01-2019 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 19-03-2019
Putusan PN JOMBANG Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Jbg
Tanggal 12 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ALI SOEGIONO, SH.
Terdakwa:
BANDI SUHERMAN.
23 — 5

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan terdakwa Bandi Suherman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun

    Menyatakan bahwa terdakwa Bandi Suherman bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Jbgkhasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dan diancampidana Pasal 196 UndangUndang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;2.
    Mojokertoatau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Jombang, berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP,karena tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dari wilayahPengadilan Negeri Jombang sehingga Pengadilan Negeri Jombang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutuyang dilakukan terdakwa dengan
    Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan kKeamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) danayat (3) ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad.1.Unsur setiap orang ;Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam sistempertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana umum yang diatur dalamKUHP adalah menunjuk subyek hukum orang
    Terdakwa tidak mempunyalkeahlian di bidang kefarmasian (obatobatan) dan Terdakwa juga tidak bekerjadi bidang kesehatan;Dengan merujuk pada ketentuan pasal 98 ayat (2) dan pasal 98 ayat (3)Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Majelis Hakimmenyimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak berhak untukmelakukan perbuatan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L karenaTerdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian, tidakmempunyai izin resmi berkaitan dengan hal
    Menyatakan terdakwa Bandi Suherman telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standartkeamanan dan mutu sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 11-09-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1441 K / Pid.Sus / 2012
Tanggal 11 September 2012 — KHOR ING HAU Als. SIMON CHUA
32 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1441 K/Pid.Sus/2012memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1).
    Pada hari dan tanggalyang sama sekira pukul 15.00 WIB saksi DAVIT dan saksi HARISMUNANDAR (anggota Polda Kepri) mendatangi Terminal Cargo Bandara HangNadim karena mendapatkan laporan tentang penemuan sediaan farmasi yangtidak memiliki izin edar dari pihak Bea dan Cukai.
    Selanjutnya Terdakwabersama dengan saksi TOH THIAN CHOR berikut dengan semua barang buktidibawa ke Polda Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;Bahwa paket/ barang berisikan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edarsebanyak 12.750 (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh) butir tersebut setelahditerima oleh Terdakwa, rencananya akan Terdakwa berikan kepada seseorangmelalui saksi TOH THIAN CHOR setelah ada petunjuk dari TUA, namunsebelum sediaan farmasi tersebut diedarkan oleh Terdakwa
    sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), baik dari saksisaksimaupun buktibukti surat yang diajukan Penuntut Umum ;Bahwa Terdakwa KHOR ING HAU hanyalah berpendidikan TidakTamat SD, sehingga bagaimana mungkin seorang KHOR ING HAUberpendidikan Tidak Tamat SD memproduksi atau mengedarkansediaan Farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izinedar, apalagi Memproduksi Narkotika Golongan
Pengadilan PN PONOROGO Pidana Umum
Register : 24-06-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN PONOROGO Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Png
Tanggal 29 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
ERFAN NURCAHYO,SH
Terdakwa:
Taufik zainal abidin bin kerji als. Opik
22 — 6
  • Menyatkan Terdakwa Taufik Zainal Abidin Bin Karji Alias Opik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan

    Menyatakan Terdakwa Taufik Zainal Abidin Bin Kerji Alias Opik bersalahmelakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhistandart dan atau persyaratan keamanan sesuai Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun2009 Tentang Kesehatan.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintahterdakwa tetap ditahan dan denda Rp500.000,00 subsidair 2 (dua) bulankurungan;3.
    Ponorogo atau setidak tidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo setiap orangyang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan kKeamanan sesualHalaman 2 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Pngpasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dimaksud termasuk menyimpan dan mengolah dengancara sebagai berikut :Bahwa berawal dari saksi Sumari dan rekan sebagai petugas di lapas
    menyatakan bahwaterdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakannya atauperbuatanya;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah subjek hukum orang ataumanusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum danHalaman 11 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Pngpada dirinya tidak ditemukan adanya bukti yang dapat menghilangkan sifatpertanggungjawaban pidananya, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;Ad.2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    dan mengenal saudara Agung yangmerupakan teman satu desa; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor :03265/NOF/2019 tanggal 2 April tahun 2019, dengan hasil pengujian bahwabarang bukti berupa pil LL termasuk dalam obat keras mengandung triheksifenidilyang peredarannya harus dengan resep dokter;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakimberpendapat terdakwa terbukti mengedarkan obat keras kepada saksi Pratamaberupa pil LL yang merupakan sediaan farmasi
    Menyatakan Terdakwa Taufik Zainal Abidin Bin Karji Alias Opik tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar danpersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimanadalam dakwaan tunggal;2.
Pengadilan PN KANDANGAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 24-03-2014 — Putus : 13-05-2014 — Upload : 16-05-2014
Putusan PN KANDANGAN Nomor 55/Pid.B/2014/PN.Kgn
Tanggal 13 Mei 2014 — MUHAMMAD RIDUAN bin NASRUL WATAN (Alm)
34 — 13
  • dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan membawa senjata tajam;
    dengan perkara ini;Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKandangan, tanggal 6 Mei 2014 Nomor Register Perkara No.PDM056,059/KANDA/03/2014 yang dibacakan pada hari itu juga yang menuntut supaya MajelisHakim Pengadilan Negeri Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan:1 Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIDUAN bin NASRULWATAN (Alm)telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *melakukan tindak pidanadengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    dakwaan Alternatif sebagai berikut :KESATUw Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIDUAN bin NASRULWATAN (Alm),pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaktidaknya pada waktu dalam bulan Februari tahun 2014 bertempat di Desa Mandala,Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaktidaknyapada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    Pasal 106 ayat (1)Undangundang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan tersebut dengan memperhatikan faktafakta persidangandan keyakinan Majelis Hakim sebagai mana pertimbangan dibawah ini dengan unsurunsur pasalnya sebagai berikut:1 Setiap Orang2 Dengan Sengaja3 Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memiliki ijin edarAd.1.
    Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki ijin edarMenimbang, bahwa dalam unsur ini ada beberapa frasa yang bersifat alternatifsehingga apabila satu frasa telah terbukti maka seluruh unsur ini dapat dinyatakanterbukti dan terpenuhi menurut hukum tanpa harus mempertimbangkan frasa alternatiflainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan dalam Ketentuan Pasal butir 4 yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat
    Pasal 106 ayat(1) Undangundang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sehingga perbuatanhalaman 17. dari 21 halamanPutusan Nomor 55/Pid.B/2014/PN.Kgn.18terdakwa telah terbukti menurut hukum dan terdakwa harus dinyatakan terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakankepadanya yaitu dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memilikiizin edar dan perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang diatur dan diancam pidanaPasal 197 Jo.
Pengadilan PN PEMALANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 06-05-2021 — Putus : 22-06-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN PEMALANG Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Pml
Tanggal 22 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.HARIS FADILLAH HARAHAP, SH.,MH.
2.YULI WIDIOWATI, SH.
Terdakwa:
NURAJI Bin SUWANDI
100 — 11

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan terdakwa Nuraji Bin Suwandi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuh istandar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nuraji Bin Suwandi
    Menyatakan terdakwa Nuraji bin Suwandi bersalah melakukan tindakpidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menguasai,Narkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman. dan dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhistandardan/ataupersyaratankeamanan, khasiatataukemanfaatan dan mutusebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat(3)sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama Primair Pasal112 ayat (1) jo Pasal 6 ayat (3) Undangundang Republik Indonesia Nomor35 tahun 2009
    S.H dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa terdakwa telah telan memiliki, menyimpan, menguasaiNarkotika Golongan dan mengedarkan obat warna kuning yangmerupakan jenis sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar/ ijin edar. Bahwa kejadiannya Pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 sekitarjam 16.00 Wib, di Depan pintu masuk pasar buah lama Pemalang, IkutKel. Mulyoharjo, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang.
    ARIF BUDIMAN BIN SUPRAYITNO dibawah disumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa terdakwa telah telah memiliki, menyimpan, menguasaiNarkotika Golongan dan mengedarkan obat warna kuning yangmerupakan jenis sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar/ ijin edar. Bahwa kejadiannya Pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 sekitarjam 16.00 Wib, di Depan pintu masuk pasar buah lama Pemalang, IkutKel. Mulyoharjo, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang.
    Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi:3. Yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan,Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Pmlkhasiat atau kemanfaatan dan mutu:Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad, 1.
    Saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwaNuraji binSuwandi ditemukan : 28 (dua puluh delapan) paket pil warna kuning denganrincian: 16 paket isi @ 10 butir, 2 paket isi @ 6 butir dan 10 paket isi @ 5 butir,jumlah total 222 butir dan kemudian terdakwa Nuraji bin Suwandi mengakuimenjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat berbentuk pil warnakuning.
Pengadilan PN KOTABARU Pidana Khusus Farmasi
Register : 04-05-2017 — Putus : 11-07-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PN KOTABARU Nomor 131/Pid.Sus/2017/PN.Ktb
Tanggal 11 Juli 2017 — SYARIFUDIN Als SYARIF Bin JAMALUDIN
84 — 2
  • MISRAN Bin (Alm) HADRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama-sama Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;2.
    Menyatakan terdakwa SYARIFUDIN Als SYARIF Bin JAMALUDIN danterdakwa Il MISRAN Bin (Alm) HADRAN telah terbukti secara sah danmeyakinkan telah melakukan tindak pidana bersamasama dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatanyang tidak memiliki ijin edar melanggar pasal 197 Jo Pasal 106 UURI No. 36Tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai dalam dakwaan kesatu ;2.
    Zenith Phamaceutical semarang dengan pemilik PBFPedagang besar Farmasi) /Apotek.Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2017/PN.KtbBahwa perbuatan Terdakwa Amat Bin (Alm) Sapran Hamzah dan Terdakwall Risnawati Binti Usman dalam menjual atau mengedarkan obat Carnophen /Zenith adalah melanggar Undangundang Kesehatan.Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakanbenar dan tidak keberatan.Menimbang, bahwa terdakwa .
    Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/alatKesehatan;3. Tidak Memiliki jin Edar;4. Dilakukan secara bersamasama;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.
    Tidak Memiliki Ijin Edar;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 UU No. 36 Tahun 2003 tentangkesehatan, menyatakan :(1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatijin edar.(2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi persyaratan objektivita dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.(3) Pemerintah berwenang mencabut ijin edar dan memerintahkan penarikan dariperedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh ijinedar, yang
    MISRAN Bin (Alm) HADRAN telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersamasama DenganSengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;2.
Pengadilan PN BANJARBARU Pidana Khusus Farmasi
Register : 14-12-2017 — Putus : 05-02-2018 — Upload : 17-04-2018
Putusan PN BANJARBARU Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN Bjb
Tanggal 5 Februari 2018 — SUTIKNO alias TIKNO bin PAIJO (Alm).
86 — 19
  • Menyatakan Terdakwa SUTIKNO alias TIKNO bin PAIJO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;2.
    Landasan Ulin Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru saksi bersama dengan rekan saksi yaituFIRDAUS TARIGAN dan HENDRIK YUNIKA melakukan penangkapanterhadap SUTIKNO Als TIKNO Bin PANO (Alm) karena diduga melakukantindak pidana mengerdarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan tanpaijin edar;e Bahwa yang mana penangkapan tersebut berawal pada hari jumattanggal 20 Oktober 2017, pada saat saksi melakukan penyelidikandiwilayah hukum Polres Banjarbaru;e Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang
    Bahwa semua kesediaan Farmasi yang diedarkan harusberada dalam pengawasan tenaga kefarmasian pada sarana kefarmasianyang legal, keilmuan dan wewenang merupakan syarat dalam mengedarkansediaan farmasi.
    Bahwa tidak semua toko obat dan setiap orang dapatmenjual obatobatan tersbut, tetapi hanya boleh menjual obat bebas danbebas terbatas serta dalam jumlah yang dibatasi oleh ketentuan tentang obatwajib Apotek, dan toko obat harus memiliki izin dari Dinkes setempat sebagaitoko obat, memiliki penanggungjawab Asisten Apoteker dan Barangbersumber dari PBF (Perdagaan Besa Farmasi) yang legal.
    Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / ataualat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;Ad.1.
    , bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan Sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatanyang tidak memiliki ijin edar telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seluruh unsurdalam dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 197 Jo.
Pengadilan PN BANGIL Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 31-01-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BANGIL Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Bil
Tanggal 16 April 2020 — Penuntut Umum:
TYA GITA PRASTIWI, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD BASORI bin ARIPI
29 — 6
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Basori Bin Aripi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli dan menjadi Perantara Narkotika Golongan I dan Tanpa Hak Mengedarkan Sediaan Farmasi
    dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:LsMenyatakan terdakwa MUHAMMAD BASORI bin ARIPI terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak ataumelawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerimamenjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan NarkotikaGolongan bukan tanaman* dan dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi
    HUNEN; Bahwa Terdakwa bukan Apoteker dan juga bukan pedagang farmasi tetap!
    Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi,dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintan sesuai dengan ketentuanUndangundang ini;(2).
    Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanFarmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajid memiliki jjin khnususpenyaluran Narkotika dari Menteri;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkanketentuan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukantanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunanatau perubahan kesadaran, hilangnya rasa
    MOCHAMMADHalaman 20 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN BilCHOIRUDIN di Jalan Halmahera Gg.9 Rt.01 Rw.06 Kelurahan gadingrejoKecamatan gadingrejo Kota Pasuruan; Bahwa Terdakwa berkerja dibidang swasta bukan apoteker atau pedagangfarmasi dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan farmasi Bahwa hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. :10828/NNF/2019 tanggal 28 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt. 2. Dra.
Pengadilan PN AMUNTAI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 07-11-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 29-03-2019
Putusan PN AMUNTAI Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Amt
Tanggal 14 Maret 2019 — Penuntut Umum:
1.AHMAD ZAIM WAHYUDI
2.ADI PADMA AMIJAYA
Terdakwa:
MURJANI ALIAS MUMUR BIN SURYANI
73 — 11
  • Untuk narkotikaHalaman 14 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Amtdalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dariMenteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan(Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi,pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, danwajib memiliki izin knusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (
    MUMUR Bin SURYANI (Alm) tidak mendapat izindari yang berwenang karena kapasitas terdakwa dalam perkara ini, bukanlahsebagai Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Sarana Penyimpanan SediaanFarmasi, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Tertentu, serta bukan untuk kepentinganpengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tetapi untuk dikonsumsi sendirioleh terdakwa.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapatunsur tanpa hak telah terpenuhi;Ad.3.
    Untuk narkotikadalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dariMenteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan(Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi,pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, danwajib memiliki izin knusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan(2) UU No. 35 Tahun 2009).
    MUMUR Bin SURYANI (Alm) tidak mendapat izindari yang berwenang karena kapasitas terdakwa dalam perkara ini, bukanlahsebagai Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Sarana Penyimpanan SediaanFarmasi, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Tertentu, serta bukan untuk kepentinganpengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tetapi untuk dikonsumsi sendirioleh terdakwa.Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,sedangkan
    Narkotika Golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan dapat dipergunakanuntuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untukreagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium bukan untuk tujuan komersi,setelah mendapat persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan PengawasObat dan Makanan, serta hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, PedagangBesar Farmasi, Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi, dan Lembaga
Pengadilan PN GARUT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 10-02-2016 — Upload : 17-03-2016
Putusan PN GARUT Nomor 320/Pid.Sus/2015/PN Grt
Tanggal 10 Februari 2016 — ARI AKBAR BIN UJU JUNAEDI
33 — 5
  • Subana berikut barang bukti dibawa kePolres Garut untuk diproses lebih lanjut;Selanjutnya terhadap barang bukti Psykotropika jenis Riklona 2 mg tersebut dilakukanpemeriksaan atau pengujian secara Laboratorium.Bahwa terdakwa menerima penyaluran Psykotropika golongan IV jenis Riklona 2 mgtanpa seijin dari Menteri Kesehatan, Dokter maupun dari Balai POM ataupun daripejabat yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki Pabrik obat serta tidakmempunyai kewenangan untuk menyalurkan kepada pedagang besar farmasi
    , apotek,sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitiandan/atau lembaga pendidikan;Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan diBandung tanggal 13 Oktober 2015 Nomor.
    , apotek, sarana penyimpanan sediaanfarmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembagapendidikan.b Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, saranapenyimpaan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitiandan/atau lembaga pendidikan.c Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemeritah kepada rumah sakit Pemerintah,puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.Namun pada saat terdakwa menyalurkan psikotropika jenis RIKLONA (Clonazepam)2 mg dengan
    Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanansediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/ataulembaga pendidikan.b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, saranapenyimpaan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitiandan/atau lembaga pendidikan.c.
Pengadilan PN CIREBON Pidana Khusus Farmasi
Register : 27-06-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PN CIREBON Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Cbn
Tanggal 26 Juni 2019 — Masruhin Alias Boim bin Sarip lawan Penuntut Umum : Mustika D, SH
110 — 8
  • Menyatakan terdakwa Masruhin alias Boim bin Sarip tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu, dalam dakwaan kedua;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000,00.
    Said, Apt bin Saleh Jagladi dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa obat obatan Pil jenis Tramadol sebanyak 85 (delapan puluh lima)butir yang diedarkan Terdakwa harus ada ijin dari yang berwenang karenaobat Tramadol, termasuk obat keras yang harus memakai resep dokter;Bahwa perbuatan terdakwa tidak dibenarkan menjual Pil Tramadol karenatidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan yang berhak menjual obatobatan Farmasi adalah Apotek, Rumah Sakit, Klinik dan Puskesmas;Bahwa untuk
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan;3.
    Said, Apt Bin Saleh Jagladi, bahwa Pil sebanyak85 (delapan puluh lima) butir didalam bekas bungkus rokok merek DjarumSuper yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah benar Pil Tramadol;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 UndangUndang No. 36 Tahun2009 tentang Kesehatan, yang menyebutkan sediaan farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.
    dan alat kesehatan harusmemenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan denganPeraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan (3)UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan dihubungkan faktafakta dipersidangan maka dapat ditarik intisari yang pada pokoknya PilTramadol dapat diedarkan oleh orang yang memiliki keahlian, kewenangan danharus memenuhi standar atau mutu;Menimbang, bahwa keterangan ahli Drs.
    Menyatakan terdakwa Masruhin alias Boim bin Sarip tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhipersyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu, dalam dakwaan kedua;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 10 (Sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000,00.
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 07-11-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Sdw
Tanggal 12 Desember 2019 — Penuntut Umum:
ERLANDO JULIMAR, S.H.
Terdakwa:
1.MUHAMAD SANUSI bin ANWAR
2.AZAHAR bin ANWAR
64 — 33
  • Untuksetiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yangsah.Menimbang, bahwa penyaluran narkotika hanya dapat disalurkan olehIndustri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah.
    Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah wajib memiliki izin khususpenyaluran Narkotika dari Menteri.Menimbang, bahwa Industri Farmasi tertentu. hanya dapatmenyalurkan Narkotika kepada : a. pedagang besar farmasi tertentu; b.apotek; c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; dan d.rumah sakit.
    Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkanNarkotika kepada : a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya; b. apotek; c.sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; d. rumah sakit; dane. lembaga ilmu pengetahuan.
    Sarana penyimpanan sediaan farmasipemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada : a. rumahsakit pemerintah; b. pusat kesehatan masyarakat; dan c. balai pengobatanpemerintah tertentu.Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan hanya dapatdisalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lIembaga ilmupengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuanhalaman 14 dari 22, Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Sdwdan teknologi.Menimbang, bahwa untuk penyerahan Narkotika
Pengadilan PN JOMBANG Pidana Khusus
Register : 05-07-2017 — Putus : 21-08-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PN JOMBANG Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN Jbg
Tanggal 21 Agustus 2017 — ZOGI SUKARTA als DOGI
37 — 3
  • Menyatakan Terdakwa ZOGI SUKARTA Alias DOGI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDART KEAMANAN DAN MUTU; 2.
    2017tentang penetapan hari sidang ;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan ;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa oleh ZOGI SUKARTA ALS DOGI bersalahmelakukan tindak pidana tanoa memiliki keahlian dan kewenangan, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    Jombang atau setidaktidaknya disuatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatandan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009,tentang kesehatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut :Awalnya terdakwa didatangi oleh saksi ANGGI EKA SAPUTRA alsANGGEK karena sebelumnya saksi
    Apt selaku Kepala BidangPengembangan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab.Jombang menerangkan bahwa secara aturan sah danperedarannya,TRIHEKSIPHENIDIL HCI harus didapat dari sumber resmi dengandokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakathanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resepdokter ;Menimbang, bahwa atas pertimbanganpertimbangan diatas makaMajelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi
    dan alat kesehatan harus memenuhi standarmutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengedarkan sediaanfarmasi tersebut haruslah memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum bahwa Terdakwabukanlah orang yang mempunyai keahlian untuk mengedarkan obat pil doubleL tersebut dan tidak mengetahui apakah obat yang diedarkan tersebut telahmemenuhi standar pelayanan
    Menyatakan Terdakwa ZOGI SUKARTA Alias DOGI telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAKDENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANGTIDAK MEMENUHI STANDART KEAMANAN DAN MUTU;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarmaka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.
Pengadilan PN JOMBANG Pidana Umum
Register : 19-07-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PN JOMBANG Nomor 349/Pid.Sus/2019/PN Jbg
Tanggal 18 September 2019 — Penuntut Umum:
ACHMAD JAYA MUHIDIN
Terdakwa:
HERU KURNIAWAN Bin MIRAN
23 — 2

  • MENGADILI

    1. Menyatakan Terdakwa HERU KURNIAWAN BIN MIRAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standart Keamanan Dan Mutu, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu
    Menyatakan Terdakwa HERU KURNIAWAN Bin MIRAN bersalahmelakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No 36Tahun 2009 tentang Kesehatan ;2.
    berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan telah terpenuhi ;Ad.3.
    dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
    ;Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengedarkan sediaanfarmasi tersebut haruslah memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum bahwa Terdakwabukanlah orang yang mempunyai keahlian untuk mengedarkan obat pil double Ltersebut dan tidak mengetahui apakah obat yang diedarkan tersebut telahmemenuhi standar pelayanan farmasi atau tidak yang berarti pula bahwaTerdakwa tidak mempunyai hak untuk mengedarkan obat obat tersebut
    Menyatakan Terdakwa HERU KURNIAWAN BIN MIRAN tersebut diatas telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak MemenuhiStandart Keamanan Dan Mutu, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;2.
Pengadilan PN KLATEN Pidana Umum
Register : 03-09-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 02-10-2020
Putusan PN KLATEN Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Kln
Tanggal 30 September 2020 — Penuntut Umum:
INDAH KUSRINI P.R, S.H.
Terdakwa:
ESRIKA YUNIAR PRATIWI Als. LEKMAN Binti EDI SUHARIYANTO Alm
64 — 17
  • LEKMAN Binti EDI SUHARIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar;
  • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dan pidana denda sebesar Rp 1.0
    LEKMAN BintiEDI SUHARIYANTO (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidanaMENJUAL/MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDARsebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang undang RI No. 36 tahun2009 tentang Kesehatan.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ESRIKA YUNIAR PRATIWIAls.
    Klaten atau setidak tidaknya disuatu tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memilikiizin edar, dilakukan terdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut:Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar jamHalaman 3 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN KIn20:30 Wib saksi WAHYU ADI WIBOWO bersama Tim berhasil
    Ahli NUR RAHMAWATI, S.Si.Ahli tidak hadir di persidangan, sehingga keterangan/pendapat ahisebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yangdiberikan dengan di bawah sumpah, dibacakan yang pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa ahli adalah Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan diBalai Besar POM di Semarang;Bahwa untuk mengetahui obat/sediaan farmasi sudah memiliki. jjinedar dapat dilihat pada kemasannya, ijin edar obat wajib dicantumkanpada kemasannya.
    Apabila informasi yangada di kemasan lengkap harus di cek terlebin dahulu di website BadanPOM apabila produk tersebut tercantum di website Badan POM makadapat dikatakan bahwa obat tersebut mempunyai ijin edar;Bahwa mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaiankegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alatkesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan ataupemindahtanganan. Sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat, ObatTradisional dan Kosmetika.
    Pil bulat warna Putin dengan merk/logo Ytidak diketahui dikeluarkan dari perusahaan farmasi mana, karenauntuk mengetahul produsen dari obat tersebut harus melihat kemasanobat;Bahwa untuk produk obat ijin edar harus dicantumkan sampai dengankemasan terkecil, obat yang dikemas kembali dengan bungkus klippolos tanpa identitas dapat dikategorikan tidak memiliki jin edar dariBPOM.Bahwa Trihexylphenidil adalah obat keras golongan antikolinergikantimuskarinik.
Pengadilan PN KEDIRI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 07-04-2010 — Upload : 14-11-2013
Putusan PN KEDIRI Nomor 41/Pid.B/2009/PN.Kdr
Tanggal 7 April 2010 — S U J A R N O Bin S U P R I Y A N T 0
63 — 4
  • Menyatakan terdakwa SUJARNO Bin SUPRIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidan DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA MEMILIKI IZIN EDAR
    buktiTelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat Bahwaterdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melanggar pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenaitu mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini agar terdakwa dijatuhi pidanasebagai berikut ;1 Menyatakan terdakwa Sujarno Bin supriyanto, terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana : Mengedarkan sediaan farmasi
    daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiamterakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut,apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempatPengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnyatindak pidana itu dilakukan, selanjutnya kami menunjuk Pengadilan Negeri Kediri untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi
    2009 dalam pemeriksaan barang Bukti Nomor 6295/2009KNF.bahwa tablet tersebutadalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL (Tidak termasuk Narkotika maupunPsikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras)Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur daiam Pasal 197UU No. 36Tahun 2009, tentang kesehatan ;Subsidair :Bahwa ia terdakwa SUJARNO bin SUPRIYANTO, pada waktu dan tempatsebagaimana dakwaan Pertama diatas, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi
    identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa PenuntutUmum dan terdakwa dalam sehat dan rokhani oleh karena itu unsur tersebut meneurut majelistelah telah terpenuhi.2.Unsur : Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.
    ;Menimbang bahwa terdakwa adalah orang yang pekerjaannya tidak ada hubungannyadengan obatobatan maupun peredaran obat sehingga terdakwa tidak mempunyai izin untukmengedarkan obatobat yang termasuk obat keras ;Menimbang bahwa bersarkan fakta tersebut diatas maka unsur kedua dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar telah terpenuhi ;Menimbang bahwaberdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka seluruhunsur dakwaan primair telah terpenuhi oleh karena itu terdakwa
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Putus : 19-02-2014 — Upload : 08-08-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 776/Pid.Sus/2013/PN.Dps
Tanggal 19 Februari 2014 — Dr. KADEK TRISNADEWI, S.Ked
105 — 77
  • KADEK TRISNADEWI, S.Ked. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : dengan sengaja memproduksi / mengedarkan sediaan farmasi tanpa memenuhi standar keamanan dan sengaja memproduksi / mengedarkan sendiri farmasi tanpa memenuhi standar keamanan sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan alternatif kedua pasal 196 dan 197 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 ;------------------------ - Membebaskan terdakwa dari dakwaan
    dan mutu sebagaimanadimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan oleh terdakwa dengancara serta keadaan sebagai berikut : 2 20 2cno nono nc meneBahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas,bermula adanya informasi dari masyarakat kalau di klinik Indivara Aesthetic milikterdakwa di duga telah terjadi tindak pidana di bidang kesehatan yaitu memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratankeamanan yaitu tidak ada ijin
    Atas informasi tersebut kemudianpetugas melakukan penyelidikan kemudian melakukan pemeriksaan sesuai laporanmasyarakat, setelah petugas melakukan penyelidikan ternyata benar klinik IndivaraAesthetic milik terdakwa telah ditemukan adanya penjualan sediaan farmasi berupakosmetik yang tidak dilengkapi dengan ijin edar dari Balai POM serta tidakmencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatanyang paling baik atas barang tersebut, tidak memasang label atau membuat penjelasanyang
    nnn nienAnb nnn een ReeBahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas,bermula adanya informasi dari masyarakat kalau di klinik Indivara Aesthetic milikterdakwa di duga telah terjadi tindak pidana di bidang kesehatan yaitu memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratankeamanan yaitu tidak ada ijin edar dari BPOM.
    Atas informasi tersebut kemudianpetugas melakukan penyelidikan lanjut melakukan pemeriksaan sesuai laporanmasyarakat, setelah petugas melakukan penyelidikan ternyata benar klinik IndivaraAesthetic milik terdakwa telah ditemukan adanya penjualan sediaan farmasi berupakosmetik yang tidak dilengkapi dengan ijin edar dari Balai POM serta tidakmencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatanyang paling baik atas barang tersebut, tidak memasang label atau membuat penjelasanyang
    SAKSI MADE SIDAMANA :e Bahwa saksi bersama team dari polresta Denpasar melakukan penggeledahan padahari kamis 22 Nopember 212 sekira jam 11.45 wita bertempat di klinik IndivaraAesthetic jalan Tukad Barito 29 panjer Denpasar ;e Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap klinik Indivara Aestheticsehubungan dengan masalah pengedaran atau penjualan sediaan farmasi berupaKOSITELIK Tana II BGAT gasqennnememasnesnncnmeensensennnmeenasenennmnenRE EEREBahwa pemilik dari klinik Indivara Aesthetic adalah