Ditemukan 18266 data
FERRY HARY A, S.H.
Terdakwa:
ACHMAD ROFIQ Bin SAMSUL HADI
28 — 13
Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PengadilanNegeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember2020Pengadilan Negeri tersebut;Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum yangtergabung dalam LBH Al Banna/Biro Bantuan Hukum Juris Law Firm pada PosBantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Gresik yang berkedudukanDi Jalan Pati Il No.20 GKB Gresik dan Jalan Permata No.06 Gresikberdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 340/Pid.sus/2020/PN.Gsk ;Setelan
24 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
buktibukti baru dimaksud tidakdinyatakan dengan sumpah dan disahkan oleh Pejabat yang berwenangtentang hari dan tanggal ditemukannya;Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya kekhilafanHakim atau kekeliruan nyata tidak dapat dibenarkan, sebab alasanalasantersebut hanya pengulangan dari halhal yang telah dipertimbangkan dengantepat oleh yudex facti maupun yudex yuris yang pada hakekatnya hanyamerupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali denganjudex facti dan judex juris
45 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat pernyataan yang dibuat oleh Sumarni tanggal 8 Mei 1993;tidak mempunyai nilai pembuktian yang bersifat menentukan, karena hanyaberupa surat penagihan yang dibuat secara sepihak;Bahwa dalam putusan Judex Juris maupun Judex Facti tidak terdapatkekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;Bahwa oleh karena dalam perkara Nomor 07/Pdt.G/1999/PN.TPI., keduabelah pihak telah mengadakan perdamaian pada tanggal 11 Januari 1997,Pemohon Kasasi telah mencabut permohonan kasasi dan pencabutan kasasitersebut
32 — 2
PutusanJudex Juris Mahkamah Agung tersebut di atas, maupunsurat bukti yang dimiliki oleh Penggugat berupa Petok C13No.1109, Persil No.75, Klas D.1, bins : 0.075 da (7500M2), maka selain gugatan Penggugat yangditujukan terhadap Tergugat adalah tidak beralasan hukum, karena salah subyek(error in subjecto) dan salah obyek (error in objecto), maka ada dugaan kuatbahwa Surat bukti, berupa Petok C No. 09, Persil No. 75, Klas D., Luas:750 M2yang dipergunakan oleh Penggugat dalam perkara No.:31.Pdt.G120061PN.Jr
340 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terlepas dari alasanalasan kasasi a quo, Judex Juris berpendapatHal. 10 dari 17 hal. Put. Nomor: 253 PK/PID.SUS/2014Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang diatur dalamdakwaan primair melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1)UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 yang unsurunsurnyasebagai berikut:1. Setiap orang:Yang dimaksud dalam kasus ini adalah Terdakwa, Dkk;2.
34 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.53170/PP/M.XVIIA/10/2014 tanggal 17 Juni 2014, maka dengan ini menyatakan sangatHalaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 467/B/PK/PJK/2016keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbanganhukum yang keliru dan telah mengabaikan faktafakta hukum (rechtsfeit) danperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaanBanding di Pengadilan Pajak atau setidaktidaknya telah membuat suatukekhilafan baik berupa error facti maupun error juris
34 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon Peninjauan Kembali membaca, memeriksa danmeneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.74610/PP/M.IIA/16/2016tanggal 28 September 2016, maka dengan ini menyatakan sangatkeberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbanganhukum yang keliru dan telah mengabaikan faktafakta hukum (rechtsfeit)dan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku dalampemeriksaan banding di Pengadilan Pajak atau setidaktidaknya telahmembuat suatu kekhilafan baik berupa error facti maupun error juris
ANTON SUSILO,SH
Terdakwa:
RIVALDO RUMAGIT Alias ALDO
62 — 19
Dengan terangterangan dan dengan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang;Ad. 1 Barang siapa ;Menimbang, bahwa barang siapa adalah sebagai subyek hukum(subjectum juris) dari ketentuan peraturan perundangundangan, sebagaimanadakwaan dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dankewajiban, yang telah diajukan ke persidangan selaku Terdakwa oleh PenuntutUmum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang diduga tindakpidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban
430 — 260 — Berkekuatan Hukum Tetap
Illtanggal 18 Juli 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan permohonan peninjauankembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmembaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 17 Juni 2019,dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 22 Juli 2019 dan 18 Juli2019, dihubungkan dengan pertimbangan Judex Juris
13 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hakim Agungyang bersidang padaittingkat Peninjauan Kembalimemerintahkan Pengadilan Negeri Atambua yangmenyidangkan pada Tingkat Pertama untuk melakukanpengukuran ulang lokasi tanah yang dijadikan sengketa,sehingga benar benar dapat ditemukan lokasi tanah yangdijadikan obyek sengketa dalam kasus ini.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauankembali tersebut Mahkamah Agung berpendapatmengenaialasan alasan tersebut di atasBahwa alasanalasan peninjauan kembali tidak dapatdibenarkan, karena Judex Juris
299 — 189 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terdakwa terbuktimelakukan tindak pidana menyimpan bahan bakar minyak jenis Solar sebanyak+ 4700 liter yang disimpan dalam 21 drum dan 20 buah galon, tanpa izin usahapenyimpanan;Bahwa alasan kasasi mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkankepada Terdakwa, tidak dapat dibenarkan, oleh karena berat ringannyapemidanaan dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti bukan wewenangJudex Juris, bukan alasan formal dan objek pemeriksaan kasasi, kecuali apabilaJudex Facti menjatuhkan suatu pidana yang
NURUL ISTIANAH SH
Terdakwa:
ANTENG PRASTYO
27 — 14
(lulus).Bahwa terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan RumahTahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan hari ini ;Bahwa terdakwa setelah diterangkan kepadanya dengan sepatutnya menyatakanbersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, namun tidak memiliki Penasihat Hukum sendiri,oleh karenanya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 43/Pid.Sus/2019/PN.Gskmenunjuk Saudara FARIDATUL BAHIYAH, SH.MH, Dkk, Advokat/Penasihat Hukum yangberkantor Biro Bantuan Hukum Juris
54 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
terhadap putusanJudex Facti Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan PengadilanTinggi Medan sebagaimana diuraikan diatas, maka para Pemohonmengajak semua pihak untuk sejenak merenungi kaidah hukum yangterkandung dalam Quran Surat AlBagarah Ayat 42 yang telahmengingatkan ummat manusia dengan menegaskan "janganlahkamu campur adukkan antara yang haq dan yang bathil, danjanganlah pula kamu sembunyikan kebenaran padahal kamumengetahuinya";Bahwa kemudian untuk menjadi dasar pertimbangan hukum bagiJudex Juris
27 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rp15.000.000.000,00(lima belas miliar rupiah); Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesarRp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);adalah tanpa didasarkan atas suatu pertimbangan hukum dan melanggarhukum pembuktian yang seharusnya diturut di dalam hal Mahkamah Agungmengadili sendiri perkara yang dimohonkan kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, dengan alasan sebagaiberikut:Bahwa Judex Juris
telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan nyataoleh karena Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Gianyar dan PengadilanTinggi Denpasar yang dibatalkan oleh Judex Juris telah secara jelasHalaman 32 dari 34 Hal.
43 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
atas nama Anang Supardi: Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi2 untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesarRp2.442.500,00 (dua juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratusRupiah);Bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara ini pada tingkat banding maupuntingkat pertama telah salah dalam penerapan Judex Juris berkaitan denganpemeriksaan perkara dan atau setidaktidaknya telah tidak menjalankanPeraturan Perundangundangan yang berlaku berkaitan perkara
Zahrah dan Sertifikat Hak MilikNomor 4752/Kelurahan Lontar atas nama Anang Supardi namun MajelisHakim pemeriksa perkara ini pada tingkat banding maupun tingkatpertama telah salah dalam penerapan Judex Juris berkaitan SertifikatHalaman 21 dari 36 halaman.
Terbanding/Tergugat III : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang kpknl Semarang
Terbanding/Tergugat I : PT.Bank Negara Indonsia PerseroTbk Pusat JAKARTA CQ PT. Bank Negara Indonsia PerseroTbk Cabang Kudus
Terbanding/Tergugat IV : Kementrian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Kantor wilayah Jawa Tengah
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Purwodadi Kabupaten Grobogan
Turut Terbanding/Penggugat V : NGADIMIN
Turut Terbanding/Penggugat III : AGUS RIYANTO
Turut Terbanding/Penggugat I : ISTANTO
Turut Terbanding/Penggugat IV : RAMIJAN
43 — 26
., tentang menentukan waktu sidang untuk memeriksadan mengadili perkara tersebut diatas, putusan mana hari Kamis tanggal 26September 2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum olehHakim Ketua dengan dihadiri olen para Hakim Anggota tersebut diatas, sertadibantu Imam Dwi Juris M., S.H. Panitera pengganti, akan tetapi tidak dihadirioleh kedua belah pihak yang berperkara.HakimHakim Anggota ; Hakim Ketua ;Susanto, S.H. H.
., M.H.Panitera Pengganti ;Halaman 39, Putusan Nomor 485/PDT/2019/PT SMGImam Dwi Juris M., SH.Biaya Perkara :1. Meterai putusan : Rp 6.000,002. Redaksi putusan : Rp 10.000,003. Biaya pemberkasan:Rp134.000,00Jumlah : Rp150.000,00( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ).Halaman 40, Putusan Nomor 485/PDT/2019/PT SMG
40 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Saksi mencabut tanda tangannya bukan karenapertimbangan alasan hukum bahwa tanda tangannya tidak benaratau dipalsukan oleh pihakpihak lainnya;Mohon Yang Mulia Judex Juris untuk mengesampingkan alasan tersebut, karenaharus dibuktikan secara materiil ketidakbenarannya, bukan seenaknya sajamencabut keabsahan surat resmi yang juga ditandatangani oleh pihak yangberwenang.
Oleh karenanya alasan tidak ada padawarkah yang dipegang oleh Tergugat V/Terbanding IV/Termohon Kasasi IVadalah tidak benar, sehingga pertimbangan hukum Judex Facti tidak beralasan,mohon kepada Yang Mulia Judex Juris untuk mengambil alih pertimbanganhukum tersebut dan menyatakan bahwa bukti silsilah tersebut ada pada TergugatIV/Terbanding IV/Termohon Kasasi IV, akibat hukumnya Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak dibebankan untuk membuktikan, karenatelah sesuai dengan Pasal 24 PP 24/1997, Pendaftaran
99 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 November 2016 Pemohon telah menerimadan menandatangani relaas pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung RI(Judex Juris) Nomor 2268 K/Pdt/2015 melalui Juru Sita Pengganti PengadilanNegeri Pekalongan berdasar surat dari Ketua Pengadilan Negeri Pekalongantanggal 7 November 2016, Nomor W12.U4/2400/Padt/01.01/XI/ 2016;2.
Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan terhadapputusan Judex Juris yang menolak permohonan kasasi dari PemohonKasasi I, sebab seharusnya Judex Juns mengabulkan permohonan kasasiPemohon Kasasi , dengan menguatkan putusan Judex Facti dan denganmengadili sendiri yang amarnya mengabulkan seluruh gugatan Penggugat(Jien Maniningsih) dan menolak seluruh permohonan kasasi dari PemohonKasasi II/Termohon Kasasi (Budhy Sentoso) berdasarkan ketentuan Pasal128 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;3
alasanalasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat: Bahwa alasanalasan permohonan peninjauan kembali tidak dapatdibenarkan karena: Bahwa mengenai alasan peninjauan kembali adanya suatu kebohonganatau tipu muslihat pihak lawan tidak ada bukti ataupun putusan perkarapidana mengenai kebohongan atau tipu muslihat tersebut; Bahwa adapun alasan keberatankeberatan Pemohon Peninjauan Kembaliyang lainnya pada dasarnya hanya mengenai halhal yang telahdipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Judex Juris
403 — 258 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan demikian maka keberadaan pertimbanganpertimbanganhukum Judex Facti sebagaimana diuraikan tersebut di atas adalah jelas telahsalah/keliru atau melanggar hukum yang berlaku, maka kiranya majelis hakimJudex Juris berkenan untuk membatalkan putusan Judex Facti PengadilanNiaga Jakarta Pusat dengan segala konsekuensi hukumnya;Keberatan Ketiga:Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlakudengan mempertimbangkan seluruh klaim yang terdapat dalam uraian sertifikatpaten
Mohon perhatian yang muliaJudex Juris agar memeriksa pada bagian battery produk peralatan penyemprotelektrik yang diakui sebagai milik Termohon Kasasi (bukti terlampir), maka akanHalaman 41 dari 50 hal Put.
Bahwa dengan demikian maka keberadaan pertimbanganpertimbangan hukumJudex Facti sebagaimana diuraikan tersebut di atas adalah jelas telahsalah/keliru atau melanggar hukum yang berlaku, maka kiranya majelis hakimJudex Juris berkenan untuk membatalkan putusan Judex Facti PengadilanNiaga Jakarta Pusat dengan segala konsekuensi hukumnya;Keberatan Keempat:Judex Facti telah lalai dalam mendudukan faktafakta pada proporsisebenarnya, sehingga tidak memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan olehperaturan perundangundangan
37 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan Majelis Hakim tidak hanyasalah dalam judex juris namun juga telah salah dalam judex factienya,karena tidak mempertimbangkan keterangan saksi Bherta TutusPranarko binti Bagyo Sunarjo dan saksi ibu Sri Mulyaningsing bintiHadi Mulyo serta Sutarno bin Wongso Kasmin dan saksi ibuSridaningsih binti Hadi Sisnoyo bahwa keempat saksi tersebutmenerangkan bahwa Pemohon Kasasi pergi ke rumah orang tuaPemohon Kasasi bersamasama dengan Termohon Kasasi dan keduaanaknya.
Caracara licik, penuh kebohongan dan tidak manusiawi inibukanlah ajaran Islam yang Pemohon Kasasi pahami, yang harusnyaamanah, penuh kejujuran ;Bahwa alasanalasan keberatan PEMOHON KASASI terhadapputusan judex Juris dan judex facti adalah seperti yang akan diuraikandi bawah ini:Keberatan pemohon kasasi terhadap putusan pengadilan tinggi agamanomor: 077/pdt.g/2013/pta.smg. bahwa putusan pengadilan tinggi agamanomor: 077/pdt.g/2013/pta.smg tertanggal 11 juli 2013 tersebut salahmenerapkan hukum atau