Ditemukan 19087 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tipiter
Penelusuran terkait : Tipikor
Putus : 16-02-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 254 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 16 Februari 2016 — I NENGAH SUGITA, SH
7240 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungmasingmasing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadirioleh HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Arman Surya Putra,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh : Penuntut Umum danTerdakwa.HakimHakim Ad Hoc Tipikor : Ketua Majelis :ttd./ Prof. Dr. Abdul Latief, SH.,M.Hum., ttd./Dr.Salman Luthan, S.H.,M.H.ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.
Register : 18-03-2021 — Putus : 23-09-2021 — Upload : 25-09-2021
Putusan PN Melonguane Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mgn
Tanggal 23 September 2021 — Penggugat:
1.MARKUS AGIMAT
2.MERTJI SASAUW TALIWUNA
Tergugat:
2.NOVAN MIRZA
3.EDWIN STANLY BAHUDIN
113112
  • Talaud, agama Protestan, pekerjaan Polri, dibawah janji padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi baru kenal Stenly Bahudin pada saat di Talaud; Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara Novan Mirza; Bahwa Saksi kenal dengan saudara Karel Polen Ngala; Bahwa Awalnya diruang kerja Tipikor di Polres Talaud Saksidimintai tolong oleh saudara Haji Rusli untuk meminjam uang, dankebetulan saudara Markus Agimat sebagai Kanit Tipikor dan menyuruhSaksi untuk mencari teman atau orang yang dapat meminjamkan
Register : 05-03-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 30-04-2021
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 7/Pdt.G/2020/PN SRL
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penggugat: MELANESIA CORRUPTION WATCH Tergugat: 1. BUPATI SAROLANGUN 2. PT. BERLIANSYAH MANDIRI ABADI Turut Tergugat: 1. PT. LAKSANA BINTANG JAYA 2. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
561313
  • Kabupaten Sarolangun agar sematamataHalaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Srldapat dilaksanakan demi kepentingan masyarakat khususnyamasyarakat di wilayah kabupaten Sarolangun;Namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR
    No. 43/2018), setiap orang perseoranganatau kelompok orang memiliki hak untuk mencari, memperoleh, danmemberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidanakorupsi maka dalam hal terdapat dugaan tindak pidana korupsi;Adapun penyampaian informasi/pengaduan dugaan tindak pidanakorupsi tentunya harus dilakukan secara bertanggungjawab sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku,norma agama, kesusilaan, dan kesopanan sebagaimana dimaksuddalam ketentuan Pasal 41 ayat (4) UU Tipikor
Register : 28-11-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 14-04-2021
Putusan PT BANTEN Nomor 7/PID.SUS-TPK/2019/PT BTN
Tanggal 19 Desember 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : HENDI SURYADI, ST
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum VIII : SUBARDI, SH.
Terbanding/Penuntut Umum I : PANTONO RONO WIDJAJA
Terbanding/Penuntut Umum II : DIPIRIA, SH.
Terbanding/Penuntut Umum III : DR.EKA NUGRAHA, SH MH
Terbanding/Penuntut Umum IV : HERRY SUHERMAN, SH MH
Terbanding/Penuntut Umum V : SYAHRUL, SH
Terbanding/Penuntut Umum VI : RANS FISMY, SH.
Terbanding/Penuntut Umum VII : ROBBY HERMANSYAH, SH
Terbanding/Penuntut Umum IX : ACHMAD HUSIN MADYA, SH.
Terbanding/Penuntut Umum X : AGUS KURNIAWAN, SH.
Terbanding/Penuntut Umum XI : DHANI RANTI
Terbanding/Penuntut Umum XII : ERLANGGA JAYANEGARA, SH MH
Terbanding/Penuntut Umum XIII : AFIFFUL BARIR. S, SH.
206136
  • ,selaku Advokat pada Kantor Hukum Mangku Mataram & Rekan yangberalamat di Perum Kamilan Ciracas Permei Blok F 20, Rt 002 Rw 004,Kelurahan Gelam, Kecamatn Cipocok Jaya Kota Serang, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2019 Didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Serang hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 Nomor32/SK.HUK/Tipikor/2019/PN.Srg.;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca dan memperhatikan:.
    PT Aji Tama Mulya, dan pihak ketiga Tuan CaessarFarug Wirayudin;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkaraTerdakwa Achmad Ginanjar Pratama, S.Kom.;7.Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permintaan banding yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Negeri Tipikor Serang, yang menerangkan bahwamasingmasing pada tanggal 16 Oktober 2019, Penasehat Hukum Terdakwa danJaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan
    banding terhadap PutusanPengadilan Negeri Tipikor Serang masingmasing Nomor 7/Akta.Pid.Sus/2019/PN.SRG. permintaan banding mana telah diberitahukan kepada JaksaPenuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masingmasing pada tanggal21 Oktober 2019 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Serang ;Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tipikor Serang kepada Penasehat HukumTerdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masingmasing tanggal 19 Nopember2019,
    Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itudiambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim TingkatBanding dalam pemeriksaan perkara aquo pada Tingkat Banding ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Rumah TahananNegara dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka diperintahkanSupaya Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara ;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang terurai dari pertimbangantersebut diatas, maka putusan pengadilan Negeri Tipikor
Register : 27-11-2012 — Putus : 10-01-2013 — Upload : 09-01-2017
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 40/PID.SUS/2012/PT.BBL
Tanggal 10 Januari 2013 — - H. ABDULLAH ABDULRAHMAN, BA
9540
  • ditentukan UndangUndang karena itu permintaanbanding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa sampai dengan berkas perkara diperiksaPengadilan Tingkat Banding, Penuntut Umum tidak mengajukan suratmemori banding, sedangkan terdakwa tidak mengajukan permohonanbanding ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat BandingPengadilan Tindak Pidana Korupsi membaca dan mempelajari secaraseksama berkas perkara, baik berita acara penyidikan, berita acara sidang sidang Pengadilan TIPIKOR
    pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang,88keterangan saksi saksi dan terdakwa, pertimbangan hukum sertakesimpulan maupun pendapat dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama,No: 06/Pid.B/TPK/2012/PN.PKP. tanggal 9 Oktober 2012 maka MajelisMajelis Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum,kesimpulan dan Putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan NegeriPangkalpinang yang menyatakan bahwa terdakwa H.
    Pidana secara bersama sama melakukan Korupsisebagaimana dalam Dakwaan Subsidair adalah tepat dan benar menuruthukum, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan dipandang telah cukuptepat dan adil, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim TingkatPertama diambil alin oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikansebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan alasan dan pertimbangantersebut diatas, maka Putusan Pengadilan TIPIKOR
    BERLIAN, SH., MHPanitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan96Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umumdan Terdakwa.HakimHakim Anggota Tipikor, Ketua Majelis Hakim Tipikor,1. MARTINI MARJA SH, MH. MASRUDDIN CANIAGO, SH., MH2. EDI SUPARTA, SHPanitera Pengganti,R. BERLIAN, SH., MH
Register : 24-03-2016 — Putus : 03-05-2016 — Upload : 16-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 21/PID/TPK/2016/PT.DKI
Tanggal 3 Mei 2016 — Terdakwa 1 : H. BUDI ALJFRI ANTONI alias TONI alias HBA, Terdakwa 2 : SUZANA BUDI ANTONI alias SUZANA (X)
273175
  • 10Desember 2015 ;7 Perpanjangan ke1 Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi DKI Jakarta tanggal 4 Desember 2015 Nomor : 354/PEN.PID.TPK/2015/PT.DKI, sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 9 Januari2016 ;8 Perpanjangan ke2 Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi DKI Jakarta tanggal 30 Desember 2015 Nomor. 404/PEN.PID.TPK/2015/PT.DKI, sejak tanggal 10 Januari 2016 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2016 ;9 Perintah penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor
    pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 20 Januari 2016 Nomor: 58/Pen.Pid/TPK/2016/PT.DKI sejaktanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2016 ;10 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 04 Pebruari 2016 Nomor: 94/Pen.Pid/TPK/2016/PT.DKI sejaktanggal 19 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016 ;11 Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tanggal 19April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016 ;Terdakwa I.
    AKIL MOCHTAR di sidang Pengadilan TIPIKOR Jakarta pada tanggal 4 April 2014. Adapun saksisaksidimaksud adalah sebagai berikut :1 NUGROHO;DIKI MULYA;SRI DEWI QORYANT;MICO FANJI TIRTAYASA;IMRON CAHYADI;DARYONO;H. BUDI ANTONI AL JUFRI;SUZANNA;9 MOCHTAR EFFENDI.CoA Dn Ff W WN BB No. 124 telah dinyatakan dikembalikan kepada INSANFAHMIdalam putusan perkara atas MUHTAR EPENDY. BB No.1253 (tiga) lembar Rekening Koran dengan nomor rekening 0525889998periode 10 Mei 2013 s.d 22 Nopember 2013.
    kepadaTerdakwa berupa pencabutan hak memilih dan dipilih;e Pengadilan Tingkat Pertama dalam amar Putusannya tidak mempertimbangkanBarang Bukti No. 7 dan barang bukti No. 28 yang mengakibatkan status barangbukti tersebut tidak jelas;e Pengadilan Tingkat Pertama tidak cukup mempertimbangkan rasa keadilanmasyarakat dalam menjatuhkan lamanya hukuman bagi Terdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa I melalui Penasehat Hukumnya dalam memoribandingnya telah mengajukan keberatankebaratan berikut;e Bahwa Pengadilan Tipikor
    putusan perkara50yagn diserahkan kepadanya untuk diadili, unsur mereka yang melakukan,yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan, unsur melakukanbeberapa perbuatan yang ada hubungan sedekian rupa sehingga harusdipandang sebagai perbuatan berlanjut;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalampenerapan hukum;Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa I di dalam kontra memoribandingnya menyatakan tanggapantanggapan atas memori banding Penuntut Umumsebagai berikut;Pengadilan Tipikor
Putus : 10-10-2011 — Upload : 28-08-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 39/Pid.Sus/2011/PN.Tip.Smg
Tanggal 10 Oktober 2011 — OEI SINDHU STEFANUS ;
20883
  • Pleburan Raya No. 20Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2011yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Semarang, di bawahNomor 137/Pid/KKH/2011/PN.Smg ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor tentang PenunjukanMajelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkasperkara ;Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;Telah mendengar
    MH., Hakim Ad Hoc Tipikor (tindakpidana korupsi), berbeda pendapat hukum dengan dua orang hakimlainnya, sebagaimana diuraikan di bawah ini yang merupakan bagianyang tak terpisahkan dengan putusan perkara.Terdakwanya adalah : Oei Sindhu Stefanus (Direksi PT. Karunia PrimaSejati/PT. KPS).3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum:a.
    (Penjelasan Pasal 2 UU Tipikor)Kerugian Negara langsung maupun tidak langsung dianggap merugikankeuangan Negara apabila tuduhan tersebut berpotensi menimbulkankerugian Negara.Pada penjelasan umum UU Tipikor tersebut dicantumkan bahwa*melawan hukum adalah dalam pengertian formil dan materiil (dalamfungsi positif), yang berarti mencakup perbuatanperbuatan tercela yangmenurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.B.
    Hubungan dengan holding company dan anak perusahaan.IV.Analisa HukumSetelah memahami pengertian tentang Kejahatan Tipikor, dan jugapemahaman mengenai kewenangan seorang Direksi Perseroan Terbatas(PT), surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, faktafakta hukum yangterungkap dalam persidangan (sesuai berita acara persidangan) tibalahsaya menjawab pertanyaan :a.
    (Penjelasan Pasal 2 UU Tipikor), maka a/ PT.KPStelah terjadi tindak pidana korupsi, mengingat pemahaman Kerugian Negaraadalah baik langsung maupun tidak langsung dianggap merugikankeuangan Negara apabila tuduhan tersebut berpotensi menimbulkankerugian Negara, dan terbukti dari pengakuan saksi Djoko dengandikembalikannya uang hasil korupsi sebesar Rp.800.000.000,. pada saatpermasalahan ini tengah disidangkan;232Bahwa sebagaimana telah dipaparkan di atas mengenai penjelasanumum UU Tipikor tersebut
Register : 21-10-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 20-11-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 284/PID/2020/PT BNA
Tanggal 19 Nopember 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : ARDYANSYAH, SH
Terbanding/Terdakwa : INDRA SYAHPUTRA Bin YUSUF USMAN
4439
  • ., M.HPanitera Penggantid.t.oNur Afifah, S.HUntuk Salinan yang sama bunyinya olehPENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULIHalaman 14 Putusan Nomor 284/PID/2020/PT BNA
Putus : 12-11-2014 — Upload : 01-12-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 989/PID.B/2014/PN.JKT.TIM
Tanggal 12 Nopember 2014 — LISNUR FAUZIAH,SH,MH.;
639
  • PengadilanTinggi DKI Jakarta;Halaman 7 dari 13 hal Putusan No.989/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim5 Surat dari Mahkamah Agung RI tanggal 14 September 2007 dengan nomor : MA /BP / 10 /IX/2007 yang di tujukan kepada Lisnur Fauziah, Panitera PenggantiPengadilan Negeri Jakarta Pusat;6 Surat dari Mahkamah Agung RI No : 342/PAN/VITII/2008 tanggal 19 Agustus 2008yang ditujukan kepada Kapolres Metro Jakarta Timur perihal pemberian izinpemeriksaan Lisnur Fauziah;7 Surat dari Ketua Pengadilan Negeri / Niaga / Ham/ Tipikor
Register : 20-07-2018 — Putus : 17-10-2018 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN LHOK SUKON Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN LSK
Tanggal 17 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
FAHMI JALIL, SH.
Terdakwa:
JULIADI Bin ISMAIL
262
  • Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 18Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2018;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M. Noer, S.H.,dan Abdul Aziz, S.H., berdasarkan Penetapan Nomor 203/Pen.
Putus : 21-04-2015 — Upload : 22-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 511 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 21 April 2015 — BASO ALI. S
5034 Berkekuatan Hukum Tetap
  • HakimHakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu olehMariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota : Ketua,ttd/ Prof. Dr. Muhammad Askin, S.H. ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.Mttd/ M.S.
Register : 23-12-2019 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 22-01-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 398/PID/2019/PT BNA
Tanggal 21 Januari 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : UMMIYATI BINTI SYAMSUDDIN JUNED Diwakili Oleh : SYAHROL RIZA, S.HI
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DAHNIR,SH
5737
  • Bahwa proses persidangan termasuk didalamnya pembuktian telahdilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim sesuai denganketentuan KUHAP sehingga proses persidangan sampai dengan putusanMajelis Hakim tidak terdapat cacat yuridis.Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis HakimPengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh di Banda Aceh yang memeriksa danmengadili perkara ini menolak permohonan banding dari terdakwa danmenyatakan bahwa :1.
Putus : 25-07-2012 — Upload : 08-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1327 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 25 Juli 2012 — IMRAN Bin ABD. RAUF
4517 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor : 1327 K/Pid.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama : IMRAN Bin ABD.
Register : 14-02-2018 — Putus : 18-04-2018 — Upload : 19-04-2018
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT BJM
Tanggal 18 April 2018 — RINA LESTARI ARIMBI, SE
11045
  • Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 5Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2018;7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banjarmasin, sejak tanggal 4Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018;8. Perpanjangan penahanan Ketua Mahkamah Agung RI.
    Penasihat Hukum Terdakwa, tertanggal 05 Januari2018 dengan Nomor 01/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Bjm., yang dibuatoleh Satrio Prayitno, S.H., M.H.
    Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 05Januari 2018 dengan Nomor 01/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Bjm., yangdibuat oleh Satrio Prayitno, S.H., M.H.
    Panitera Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa PenuntutUmum pada tanggal 05 Januari 2018 telah mengajukan permintaanbanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor19/Pid.SusTPK/2017/PN Bjm., tanggal 29 Desember 2017 dan ataspermintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepadaPenasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Akta PemberitahuanPermohonan Banding Nomor 01/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN. Bjm.
    W15.U1/596/Pid/Tipikor/l/2018, masingmasing tanggal 29 Januari2018 yang dibuat oleh H.
Upload : 22-11-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 289/PID.SUS/TPK/2016/PN SBY
Drs. BAGUS HARIANTO Kejaksaan Negeri Bangkalan
16865
  • PUTUSANNo. 289/Pid.Sus/TPK/2016/PN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tipikor Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutusperkara Tipikor dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : Drs.
    Bangkalan)n > S1n dan jenis penahanan :Ditahan dengan jenis tahanan Rutan/Lapassejak14November 2016 s/d.tanggal 0O83Desember 2016;Perpanjangan Penahanan dengan jenis tahanan Rutan/Lapas olehpenuntut Umum sejak tanggal04Desember2016 s/d. tanggal12Januari2017;Penuntut Umum ;Ditahan dengan jenis tahanan Rutan/Lapas sejakKO9Desember 2016 s/d.tanggal 28Desember 2016;Hakim Pengadilan Tipikor ;Ditahan dengan jenis tahanan Rutan/Lapas sejak 19 Desember 2016 s/d.tanggal 17 Januari 2017;Perpanjangan Penahanan
    Perkara :PDS01/Bklan/11/2016 tertanggal 07Februari 2017 yangpada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tipikor Surabaya agar terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa Drs.
    Yang dilakukan secara bersamasama;Unsur ke1 : setiap orang :Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umumkepersidangan Tipikor adalah terdakwa Drs.
    SH., MH., Penitera PenggantiPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh JaksaHalaman ke 267 PutusanPerkara No. :289/Pid.Sus/TPK/2016/PN.SBYPenuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Terdakwa dengan didampingioleh Penasehat Hukumnya;HAKIM ADHOC TINDAK PIDANA HAKIM KETUA MAJELISKORUPSI SEBAGAI ANGGOTA KUSDARWANTO, S.H., S.E., M.H., WIWIN ARODAWANTI, S.H., M.H.
Putus : 27-05-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1005 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 27 Mei 2015 — ROBERT EDISON TANDJUNG
4327 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1005 K/Pid.Sus/201542selanjutnya saya Terdakwa Robert Edison Tandjung mengundurkan diri dalampengurusan selanjutnya pengurusan administrasi dan lain lain di selesaikan olehTerdakwa Yessi Hein Mumu.Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan NegeriKupang pada halaman 150 point kedua dan ketiga Terdakwa Yessi Hein Mumumemperoleh keuntungan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)sedangkan saya Terdakwa Robert Edison Tandjung memperoleh keuntungansebesar Rp50.000.000
    Terdakwa Robert Edison Tandjung tidak berkeberatan dandapat menerima tetapi saya memberi masukan bahwa yang di maksudkandengan Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP, seharusnya menentukan peranankeikutsertaan seseorang yang terlibat dalam melakukan tindak pidana korupsiharus diuraikan secara objektif tentang keikutsertaan dan bukan subyektifitaspenafsiran sematamata dengan standart yang tidak jelas seperti yang selama inidilakukan oleh Polisi, Jaksa dan HakimTipikor pada Pengadilan Negeri Kupangdan Hakim Tipikor
    Atas dasar itulah,maka Terdakwa memohon adanya pemeriksaan tingkat banding atas putusanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negri Kupang berupa pidana tambahanmembayar uang pengganti kepada negara hanya karena adanya pelunasan hutangdari Yessy Hein Mumu kepada Terdakwa, yang seharusnya hal itu merupakantanggung jawab hukum Yessy Hein Mumu secara pidana.Bahwa, atas dasar alasan tersebut di atas, maka Majelis Tingkat Banding telah tidakmenerapkan aturan hukum tentang asas pertanggugjawaban hukum pidanasebagaimana
Putus : 11-12-2017 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1379 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — Drs. NAIK CAPAH
221122 Berkekuatan Hukum Tetap
  • wilayah Negaraditerapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 114/PUUX/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakanfrasa kecuali terhadap putusan bebas dalam Pasal 244 UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadapputusan bebas;Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan kasasi yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagaiberikut:Bahwa Pengadilan Tipikor
    CAPAH dapat diajukan Kasasi.Berdasarkan uraian pertimbangan hukum judex facti di atas, jikadihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor346K/KT/1980 tanggal 26 Januari 1984, maka unsur esensial dalamdakwaan telah terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP,seharusnya putusan judex facti adalah putusan lepas dari segala tuntutanhukum (ontslag van rechtvervolging), bukan bebas dari semua dakwaan(vrijspraak).Dengan demikian, Oleh karena putusan bebas yang dijatuhkan olehPengadilan Tipikor
    pada Pengadilan Negeri Medan adalah putusan bebastidak murni, maka selanjutnya berdasarkan Pasal 244 KUHAP, terhadapputusan a quo dapat dimohonkan kasasi.Putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdn tanggal 10 November 2016 tidak berdasarkan musyawarahmufakat yang bulat melainkan adanya Dissenting Opinion.Bahwa Dissenting Opinion dapat dianggap sebagai salah satuparameter kualitas suatu putusan pengadilan dalam memenuhi rasakeadilan masyarakat karena dengan
    Lumme, S.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungmasingmasing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Murganda Sitompul, S.H., M.H.,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.Ketua Majelis,ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.HakimHakim Anggota,ttd./ Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.Humttd./ M.S.
Putus : 11-06-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 541 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 11 Juni 2014 — SUPANGI Bin (Almarhum) SAMIJO
5439 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (lima riburupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru No.33 / Pid.Sus / Tipikor / 2013 / PN.PBR tanggal tanggal 11 November2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Hal. 35 dari 65 hal. Put. No.541 K/Pid.Sus/201436.
    TENGKU ZULKARNAIN (Gol IID) ASLI;Dikembalikan kepada Pemilik yaitu Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda danOlah Raga Kabupaten Siak;7 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000, (lima riburupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPekanbaru No.31 / TIPIKOR / 2013 / PT.R tanggal 24 Januari 2014 yang amarlengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Pensihat Hukum Terdakwa dan Jaksa PenuntutUmum ; Memperbaiki putusan Pengadilan
    Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru Tanggal 11 November 2013 No. 33 / Pid.Sus / TIPIKOR / 2013 /PN.PBR. yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana tambahan, sehinggaamar selengkapnya sebagai berikut :1.
    HakimHakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta) HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu) oleh Emilia Djajasubagia, S.H., M.H. PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. ttd./ttd./ Sophian Martabaya, S.H. Timur P.
Register : 05-07-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PT JAYAPURA Nomor 14/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP
Tanggal 2 Agustus 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : DECYANA CAPRINA, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MARTHA HEIPON
182146
  • Berdasarkan halhal yang telah diuraikan diatas, PEMBANDING (Terdakwa)mohon kepada Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiJayapura, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutusHal 42 dari 75 hal. Putusan Nomor 14?PID.SUSTPK/2021PT JAPPermohonan Banding ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut:1. Menerima Permohonan Banding, dari Pembanding (Terdakwa MARTHAHEIPON, S.Sos);2.
    dituju secaranormative (addressaatnorm), bahwa frasa setiap orang merupakan batasanpengertian atau definisi yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau pasalpasal berikutnya;Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 7 Tahun 2012 tentang RumusanHukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai PedomanPelaksanaan Tugas bagi Pengadilan di dalam Lampiran bagian Tindak PidanaKhusus butir 1.6 dalam analisis tentang gugurnya dakwaan Primair terkait unsursetiap orang sebagaimana dimaksud Pasal 2 UU Tipikor
    karena dikaitkan dengankewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor, disebutkan bahwasetiap orang pada Pasal 2 ataupun Pasal 3 UU Tipikor diperuntukan bagi setiaporang baik itu swasta maupun pegawai negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut MajelisHakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan SetiapOrang sebagaimana disebutkan di dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah
Putus : 20-09-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1675 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 20 September 2017 — RICHARD NAINGGOLAN, S.Sos alias RICARD bin J. NAINGGOLAN
118116 Berkekuatan Hukum Tetap
  • termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Desa AlimKec.Batang Cenaku Kab.Inhu atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentuyang berdasarkan Undangundang RI Nomor 46 Tahun 2009 TentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI No.022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang PengoperasianPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbarutermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru, atau setidaktidaknya Pengadilan Tipikor
    Bahwa Terdakwa tersebut telah mengembalikan kerugian keuangan Negarasebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sejumlah yang telahdiperoleh kepada Kejaksaan Negeri a quo, namun tidak menghapuskanpidananya Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diatur dalam pasal 4Undangundang Tipikor;g.
    Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 (3) UndangUndang Tipikor adalah adilmenurut hukum, Terdakwa harus dibebani pidana tambahan berupa uangpengganti yaitu untuk Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh jutarupiah) telah mengembalikan sejumlah yang diterima tersebut melaluiPenuntut Umum Kejaksaan Negeri oleh karena itu harus diperhitungkandengan jumlah uang negara yang telah dikembalikan kepada KejaksaanNegeri sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);h.
    Lumme, S.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada haridan tanggal itu juga oleh oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggotatersebut, dan dibantu oleh Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Panitera Penggantidengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,ttd./Prof.Dr.H.Abdul Latief,S.H.,M.Hum. ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.ttd./M.S. Lumme, S.H.Panitera Pengganti,ttd./Dwi Sugiarto, S.H.