Fraksi Hanura dalam Sidang Paripurna DPRDKota Palembang tanggal 27 September 2014 (Bukti P16);16.Fotokopi Pendapat Fraksi Gerindra dalam Sidang Paripurna DPRDKota Palembang tanggal27 September 2014 (Bukti P17);17.FotokopiSuratSurat Masuk Masyarakat (Bukti P18);18.Fotokopi Publikasi dan Dokumentasi Sidang Paripurna DPRD KotaPalembang tanggal27 September 2014 (BuktiP19);19.Fotokopi Bundel BerkasBerkas Perkara Pilkada Kota Palembangtahun 2013 (Bukti P 20), yang terdiri dari:Fotokopi Putusan Pengadilan Tipikor

KADIONO (diajukan dalam berkas terpisah dan telah dipidana TingkatPertama / Pengadilan Tipikor) dalam menerima serah terima jabatan dari Kepala Gudanglama saksi ABDUL LATIF dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 204 dengandilakukan Stock Opname pada tanggal 24 juli 2014 sebagaimana Berita Acara StockOpname Barang Nomor 001/SERTIJAB/PMK/07/2014 yang ditandatangani oleh Sdr.ANUGERAH RAHMAN, S.E. selaku Asmudwas Subdivre Madura (Terdakwa dalamberkas terpisah), HARFIANTO ALI SABRI selaku Kasi

Nomor 296 K/Pid.Sus/2013Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang buktidalam perkara lain.7 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima riburupiah).Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 23/TIPIKOR/2011/ PT.Bdg, tanggal 22 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :e Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan PenuntutUmum ;e Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24Februari 2011, Nomor : 1122/Pid.B/2010/PN.Bdg, yangdimintakan

Tingkat Pertama yaitu PengadilanNegeri Bandung;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akanmempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan ;Halhal yang memberatkan :e Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian Negara;e Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;Halhal yang meringankan :e Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atas MahkamahAgung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 23/TIPIKOR

Nomor 296 K/Pid.Sus/2013MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dart Pemohon Kasasi : Jaksa/ PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Bandung tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 23/TIPIKOR/ 2011/PT. Bdg, tanggal 22 Juni 2011, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri BandungNomor 1122/PID/B/2010/PN.BDG, tanggal 24 Februari 2011;a.MENGADILI SENDIRI:Menyatakan Terdakwa TEDIH SUPRIATNA, S.Sos.

SYAMSUL RAKANCHANIAGO, SH.MH., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETYSITI ROCHMAT SETYAWATI, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. HakimHakim Anggota, Ketua,ttd ttdPROF.DR.H. ABDUL LATIF,SH.M.HUM. DR.H.M. ZAHARUDDIN UTAMA,SH.MM.ttdH. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO,SH.MH.

Kredibel untuk tahap pemerisaan perkara pokok dipersidangan.Untuk mentersangkakan seseorang dengan Pasal 2 dan atau Pasal 3UndangUndang Tipikor harus memenuhi minimal 2(dua) alat bukti yangrelevan dengan unsur deliknya, setelah ada putusan MK unsur delik dalamPasal 2 dan 3 itu tidak lagi menjadi delik formil, ia berubah menjadi delikmateriil, artinya unsur delik menimbulkan kerugian Negara harus benarbenar dibuktikan, dan unsur delik intinya / bestander deliknya adalahmelawan hukum artinya boleh

Unsur delik dalam pasal tersebut soal delik suap dalam tidakpidana tipikor yang tidak terkait dengan kerugian kKeuangan Negara, jadi alatbukti yang menyatakan adanya kerugian keuangan Negara tidak diperlukan,yang diperllukan surat yang ada kaitannya dengan unsur delik tadi misalnyaHalaman 44 dari 70 Putusan Nomor 08/Pid.Prap/201 7/PN.SdaSurat yang menjanjikan akan memberikan sesuatu.

Validitas alatbukti itu penting janganjangan alat buktinya diperoleh dengan intimidasi,mencuri, diperoleh sebelum ada surat perintah penyidikan.Unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara harus dibuktikan, bahwayang diperiksa itu Subyeknya berstatus sebagai pegawai negeri ataupenyelengara Negara yang sudah ditentukan dalam perundangundangan.Dalam undangundang tipikor sudah disebutkan secara limitative siapa sajayang disebut sebagai Pegawai negeri.Apabila unsur pegawai negeri atau penyelengara

Negara tidak terbuktimeskipun perbuatannya ada, rezim hukum yang berlaku hukum tindakpidana umum, undangundang pemberantasan tipikor itu termasuk undangundang khusus, ada hukum pidana administrasi ada hukum pidana khusus,kalau tidak termasuk kreteria pegawai negeri atau penyelenggara Negaratermasuk tindak pidana umum.Kalau tindak pidana umum penyidiknya adalah polri dan atau PPNS kalaumenyangkaut administrasi penal law seperti kepabeanan, cukai, kehutanan,undangundang pangan, tetapi penyidik tunggal

ND ReTerdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan oleh:Penyidik (tidak dilakukan penahanan); =" 20200 Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2013 s/d tanggal 28April 2OTG feeseseeee ener eter ene tiresHakim Pengadilan TIPIKOR sejak tanggal 29 April 2013 s/d tanggal 28 Mei2013; 222 none nnnnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn neeDiperpanjang oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat sejak tanggal 29 Mei 2013 s/d tanggal 27

Juli 2013 5Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat sejak tanggal 28 Juli 2013 s/d 26 Agustus 2013 ; Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat sejak tanggal 27 Agustus 2013 s/d 25 September 2013 ;Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya, yaitu 1.

PUTUSANNomor 1742 K/PID.SUS/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana korupsi (tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : DEVI SARAH binti AGUS BAKRI;Tempat Lahir : Bandung;Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun/4 Februari 1962;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Gugus Depan III/II RT 01 RW 04 Nomor78, Bekasi;Agama : Islam;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/Staf pada

2010tentang Pengangkatan sebagai Tenaga Administrasi Kesekretariatan Keuanganbersamasama dengan Nurdiana (dilakukan penuntutan secara terpisah) padahari dan tanggal tidak dapat diingat lagi antara bulan Januari 2010 sampaidengan Desember 2010 atau setidaktidaknya dalam tahun 2010 bertempat diKantor Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan (PUSRENGUN) Sumber DayaKesehatan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesiaatau setidaktidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak PidanaKorupsi (TIPIKOR

2010tentang Pengangkatan sebagai Tenaga Administrasi Kesekretariatan Keuanganbersamasama dengan Nurdiana (dilakukan penuntutan secara terpisah) padahari dan tanggal tidak dapat diingat lagi antara bulan Januari 2010 sampaidengan Desember 2010 atau setidaktidaknya dalam tahun 2010 bertempat diKantor Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan (PUSRENGUN) Sumber DayaKesehatan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atausetidaktidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi(TIPIKOR

No. 1727 K/Pid.Sus/2016Gemotiveerd), karena hanya membenarkan dan mengambilalih pertimbanganPengadilan tipikor Surabaya tanpa memberi pertimbangan sendiri, denganmenggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tanpamempertimbangan seluruh dari keberatankeberatan Terdakwa;Bahwa, padahal apabila diteliti secara seksama, pertimbangan putusanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, nyatanyatasama sekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun terhadap keberatankeberatan

NURI adalah PerkaraPidana/Tipikor melainkan Perkara Perdata antara Terdakwa MOH. NORIdengan Reza Febriant (Terdakwa berkas lain) karena telah terikat dalamPerjanjian Kerja Sama Nomor 01 tanggal 28 April 2012 di depan Notarisdan PPAT MOH. SUGIONO, SH.M.Kn.;Kekhilafan Hakim Menentukan dan Menetapkan Unsur Menyalahgunakankewenangan;Bahwa dalam amar putusan Pengadilan tipikor surabayamempertimbangkan bahwa Terdakwa telah melakukan Penyalahgunaankewenangan selaku direktur CV.

No. 1285 K/Pid.Sus/2013Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBandung No.10/TIPIKOR/2013/PT.Bdg. tanggal 08 April 2013 yang amar lengkapnyasebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal21 Januari2013 Nomor: 53/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. atas nama AJIE RIANGGORO, SE.yang dimintakan banding dalam perkara ini, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan,tentang uang pengganti

meringankan sebagaiberikut :Halhal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantastindak pidana Korupsi ;Halhal yang meringankan :a Terdakwa bersikap sopan, belum pernah dihukum, memiliki tanggungankeluarga, dan merupakan tulang punggung keluarga ;b Terdakwa menyesali perbuatannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atas MahkamahAgung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung No.10/TIPIKOR

/2013/PT.Bdg. tanggal 08 April 2013 yang telahmemperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri KelasIA Bandung No.53/Pid.Sus/ TPK/2012/PN.Bdg. tanggal 21 Januari 2013 tidak dapatdipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akanmengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung/Hakim Anggota I (Prof.

1) KUH.Pidana, UndangUndangNo.48 Tahun 2009, UndangUndang No.8 Tahun 1981 dan UndangUndang No.14Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang No.5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang No.3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/ PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI CIREBON tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung Nomor : 10/TIPIKOR

Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (ima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBanjarmasin No. 24/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PN.Bjm, tanggal 25 Maret 2013 yang amarlengkapnya sebagai berikut:1Menyatakan perbuatan Terdakwa Drs.

dibayarkanRp15.300.000,00;89 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahunanggaran 2010 PPKD selaku BUD tertanggal 27 September 2010 dengan jumlahpenyediaan dana Rp1.453.800.000,00;90 1 (satu) buah buku asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPA SKPD) bagian Perlengkapan tahun anggaran 2010 tertanggal 4Januari 2010;Tetap terlampir dalam berkas perkara;6 Membebankan biaya perkara kepada Negara ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid.Sus/Tipikor

perintah/ persetujuan dariwalikota/sekda yang memerintahkan kepada Terdakwa untuk :1 Memproses pelepasan hak;2 Menyetujui ganti rugi terhadap 8 orang yang menempati bangunan liartanpa ada dokumen pemilikan;443 Melakukan pembayaran ganti rugi terhadap 8 orang yang menempatibangunan liar tanpa ada dokumen pemilikan, jika dikaitkan denganpertimbangan majelis hakim dalam putusannya telah mengakui adanyatindak pidana korupsi sebesar Rp137.605.000,00 sebagimanatertuangdalam putusan Nomor : 24/Pid.Sus/Tipikor

dalam MajelisHakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat,maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarahmengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dariPemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atas MahkamahAgung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin No. 24/Pid.Sus/TIPIKOR

No. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 8 Tahun 1981 dan UndangUndangNo. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/ PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin No. 24/Pid.Sus/TIPIKOR

Dalampermasalahan tersebut atas putusan Pengadilan Tipikor di Surabaya,saya divonis bersalah dan harus menjalani masa hukuman selama 2tahun di Lapas Kelas Madiun.Bapak/Ibu Majelis Hakim yang Saya Muliakan,Pada saat saya menjalani hukuman, istri saya belum bekerja, karenasaya harus menjalani hukuman, kehidupan keluarga kami mengalamimasalah finansial.

RODESMAN ARYANTO, S.H.ttdBAGUS SUMANJAYA, S.H.Panitera Pengganti,TtdFLORENCA C HUTUBESSY, S.H.Salinan putusan sesuai aslinyaManokwari, 30 Oktober 2018PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR MANOKWARIPlh. PANITERA,BAHARIM LUMBAN SIANTAR, S.H.NIP. 19681206 199003 1 002Halaman 14 dari 14 Salinan Putusan Nomor 203/Pid.B/2017/PN. Mnk.

Nomor : 79/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg yang dibuat oleh Panitera padaPengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwapada tanggal 02 Juli 2013 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBatang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggitersebut ;Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 54/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg Jo. Nomor : 18/Pid.Sus/2013/ PT.TPK.SmgJo.

Nomor : 79/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg yang dibuat oleh Panitera padaPengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwapada tanggal 01 Juli 2013 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukanpermohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Juli 2013 dari Jaksa PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanTipikor Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal itu juga;Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 01 Juli

LUMME, SH dan LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG,SH.MH HakimHakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggotadan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dibantu oleh TUTYHARYATI, SH. MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olen Para PemohonKasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota : Ketua Majelis :ttd. ttd.M.S. LUMME, SH. Dr.

Hakim Pengadilan Tipikor, sejak tanggal 30 September 2014 s/d tanggal 29 Oktober2014 ;6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor, sejak tanggal 30 Oktober 2014 s/d tanggal28 Desember 2014 ;7.

;PENGADILAN TIPIKOR TERSEBUT ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan perkara tersebut;Telah mendengar keterangan SaksiSaksi dan keterangan Terdakwa ;Telah melihat dan meneliti barang bukti ;Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Desember 2014, yang padapokoknya menuntut agar Pengadilan Tipikor Semarang memutuskan sebagai berikut :1. Menyatakan terdakwa SRI JOKO WALUYO Bin H.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin Nomor 09/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm. tanggal 30 April2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa ZAINAL ILMI Bin ABDURAHMAN, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSISECARA BERSAMA SAMA DAN BERLANJUT (sebagaimana dalamDakwaan Primair) ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Banjarmasin Nomor 08/PID.SUSTPK/2014/PT.BJM tanggal 24 Juni2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat HukumTerdakwa ;Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin Nomor 09/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm tanggal 30 April2014 yang dimintakan banding tersebut

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000 (limaribu rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor10/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm yang dibuat oleh Plh. Panitera padaHal. 70 dari 73 hal. Put.

Mohamad Askin, S.H., HakimHakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut serta LindawatySimanihuruk, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PenuntutUmum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., tid/ Dr. H. yo ee S.H.,M.H. Pie Bhstid./ Prof. Dr.

No. 1005 K/Pid.Sus/201542selanjutnya saya Terdakwa Robert Edison Tandjung mengundurkan diri dalampengurusan selanjutnya pengurusan administrasi dan lain lain di selesaikan olehTerdakwa Yessi Hein Mumu.Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan NegeriKupang pada halaman 150 point kedua dan ketiga Terdakwa Yessi Hein Mumumemperoleh keuntungan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)sedangkan saya Terdakwa Robert Edison Tandjung memperoleh keuntungansebesar Rp50.000.000

Terdakwa Robert Edison Tandjung tidak berkeberatan dandapat menerima tetapi saya memberi masukan bahwa yang di maksudkandengan Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP, seharusnya menentukan peranankeikutsertaan seseorang yang terlibat dalam melakukan tindak pidana korupsiharus diuraikan secara objektif tentang keikutsertaan dan bukan subyektifitaspenafsiran sematamata dengan standart yang tidak jelas seperti yang selama inidilakukan oleh Polisi, Jaksa dan HakimTipikor pada Pengadilan Negeri Kupangdan Hakim Tipikor

Atas dasar itulah,maka Terdakwa memohon adanya pemeriksaan tingkat banding atas putusanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negri Kupang berupa pidana tambahanmembayar uang pengganti kepada negara hanya karena adanya pelunasan hutangdari Yessy Hein Mumu kepada Terdakwa, yang seharusnya hal itu merupakantanggung jawab hukum Yessy Hein Mumu secara pidana.Bahwa, atas dasar alasan tersebut di atas, maka Majelis Tingkat Banding telah tidakmenerapkan aturan hukum tentang asas pertanggugjawaban hukum pidanasebagaimana

Manokwari pada Pengadilan Negeri Manokwari terhitung sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan 21 April2017;Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manokwari dari tanggal 22 April 2017 dengan tanggal 20 Juni2017;Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jayapura pada Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap dari tanggal 21 Juni 2017 dengan tanggal 20 Juli2017; Halaman 2 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2017/PN.MnkPPIPDiperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana

Korupsi padaPengadilan Tinggi Jayapura tahap II dari tanggal 21 Juli 2017 sampaidengan tanggal 19 Agustus 2017; Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:Penyidik tidak dilakukan penahanan;Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengantanggal 8 April 2017;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Manokwari pada Pengadilan Negeri Manokwari terhitung sejak tanggal tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan21 April 2017;Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada

Pengadilan Negeri Manokwari dari tanggal 22 April 2017 dengan tanggal 20 Juni2017;Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jayapura pada Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap dari tanggal 21 Juni 2017 dengan tanggal 20 Juli2017;Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tahap II dari tanggal 21 Juli 2017 sampaidengan tanggal 19 Agustus 2017; Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:Penyidik tidak dilakukan penahanan;Penuntut Umum,

terhitung sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengantanggal 8 April 2017;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Manokwari pada Pengadilan Negeri Manokwari terhitung sejak tanggal tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan21 April 2017;Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manokwari dari tanggal 22 April 2017 dengan tanggal 20 Juni2017;Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jayapura pada Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap dari tanggal 18 Juni 2017 dengan tanggal 17 Juli2017

dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:Penyidik tidak dilakukan penahanan;Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengantanggal 8 April 2017;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Manokwari pada Pengadilan Negeri Manokwari terhitung sejak tanggal tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan21 April 2017;Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manokwari dari tanggal 22 April 2017 dengan tanggal 20 Juni2017;Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jayapura

PUTUSANNo. 289/Pid.Sus/TPK/2016/PN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tipikor Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutusperkara Tipikor dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : Drs.

Bangkalan)n > S1n dan jenis penahanan :Ditahan dengan jenis tahanan Rutan/Lapassejak14November 2016 s/d.tanggal 0O83Desember 2016;Perpanjangan Penahanan dengan jenis tahanan Rutan/Lapas olehpenuntut Umum sejak tanggal04Desember2016 s/d. tanggal12Januari2017;Penuntut Umum ;Ditahan dengan jenis tahanan Rutan/Lapas sejakKO9Desember 2016 s/d.tanggal 28Desember 2016;Hakim Pengadilan Tipikor ;Ditahan dengan jenis tahanan Rutan/Lapas sejak 19 Desember 2016 s/d.tanggal 17 Januari 2017;Perpanjangan Penahanan

Perkara :PDS01/Bklan/11/2016 tertanggal 07Februari 2017 yangpada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tipikor Surabaya agar terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa Drs.

Yang dilakukan secara bersamasama;Unsur ke1 : setiap orang :Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umumkepersidangan Tipikor adalah terdakwa Drs.

SH., MH., Penitera PenggantiPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh JaksaHalaman ke 267 PutusanPerkara No. :289/Pid.Sus/TPK/2016/PN.SBYPenuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Terdakwa dengan didampingioleh Penasehat Hukumnya;HAKIM ADHOC TINDAK PIDANA HAKIM KETUA MAJELISKORUPSI SEBAGAI ANGGOTA KUSDARWANTO, S.H., S.E., M.H., WIWIN ARODAWANTI, S.H., M.H.

Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 5Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2018;7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banjarmasin, sejak tanggal 4Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018;8. Perpanjangan penahanan Ketua Mahkamah Agung RI.

Penasihat Hukum Terdakwa, tertanggal 05 Januari2018 dengan Nomor 01/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Bjm., yang dibuatoleh Satrio Prayitno, S.H., M.H.

Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 05Januari 2018 dengan Nomor 01/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Bjm., yangdibuat oleh Satrio Prayitno, S.H., M.H.

Panitera Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa PenuntutUmum pada tanggal 05 Januari 2018 telah mengajukan permintaanbanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor19/Pid.SusTPK/2017/PN Bjm., tanggal 29 Desember 2017 dan ataspermintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepadaPenasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Akta PemberitahuanPermohonan Banding Nomor 01/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN. Bjm.

W15.U1/596/Pid/Tipikor/l/2018, masingmasing tanggal 29 Januari2018 yang dibuat oleh H.

., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggotatersebut, dan dibantu oleh Murganda Sitompul, S.H., M.H., PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum danTerdakwa.Ketua Majelis,ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.HakimHakim Anggota,ttd./ Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.ttd./ MS.

Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantuoleh Sri Asmarani, SH. CN. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi/ Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ H. Surachmin, SH. MH. ttd./ttid./ M. S. Lumme, SH. H. M. Imron Anwari, SH. Sp.N. MH.Panitera Pengganti,ttd./Sri Asmarani, SH. CN.UNTUK SALINANMAHKAMAH AGUNG RIa/n.