Yang ada adalah antara lain :Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Niaga,Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Tipikor, PengadilanMiliter;Bahwa tidak tepat dan keliru amar Putusan Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada halaman 7 alinea 1, yaituMenimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian eksepsiTergugat/Pembanding tentang kompetensi absolut telah terbukti secarasah dan meyakinkan, karena mana haruslah dikabulkan; Bahwa Majelis Hakim Pengadilan

., M.H.Panitera Pengganti,Dto.Murdany, S.H.Untuk salinan yang sama,Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Banda AcehPANITERATANWIMAN SYAM, S.HNIP. 19610712 198203 1 004Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.sus/2017/Pn Bna

Permohonan Perpanjangan Penahanan ke Pengadilan Tinggi / Tipikor BandaAceh, sejak tanggal 14 Oktober 2014 s/d tanggal 12 November 2014;Pengadilan Negeri Tersebut,Telah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh, tanggal 16 Juli 2014 No.83/Pid.Sus/2014/PNMbo, tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkandan mengadili perkara ini;.

Fraksi Hanura dalam Sidang Paripurna DPRDKota Palembang tanggal 27 September 2014 (Bukti P16);16.Fotokopi Pendapat Fraksi Gerindra dalam Sidang Paripurna DPRDKota Palembang tanggal27 September 2014 (Bukti P17);17.FotokopiSuratSurat Masuk Masyarakat (Bukti P18);18.Fotokopi Publikasi dan Dokumentasi Sidang Paripurna DPRD KotaPalembang tanggal27 September 2014 (BuktiP19);19.Fotokopi Bundel BerkasBerkas Perkara Pilkada Kota Palembangtahun 2013 (Bukti P 20), yang terdiri dari:Fotokopi Putusan Pengadilan Tipikor

Panitera Pengadilan Tinggi MakassarPanitera Muda Tipikor,H. SYAHRIR DAHLAN, S.H.NIP. 19651120 198903 1 004 Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 373/PID.SUS/2020/PT MKS

KompleksYayasan Pendidikan 45) Kelapa Dua Entrop, KelurahanArdipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;Selanjutnya disebut sebagai : PEMBANDING Il, semulaTERGUGAT Il;LAWAN:SABIR DJAPARA : Pekerjaan : Direktur CV Sinaji Raya, beralamat di Bucen IIArdipura RT 003/ RW 011, Kelurahan Ardipura, Distrik JayapuraSelatan; Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya : JUHARI, SHdan JUNADI E TUAH,SHut, SH,MH,MS; berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 17 september 2017 terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri/TIPIKOR

PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSARPanitera Muda Tipikor,SYAHRIR DAHLAN, S.H.NIP. 19651120 198903 1 004Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS.ANAK/2021/PT MKS

KADIONO (diajukan dalam berkas terpisah dan telah dipidana TingkatPertama / Pengadilan Tipikor) dalam menerima serah terima jabatan dari Kepala Gudanglama saksi ABDUL LATIF dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 204 dengandilakukan Stock Opname pada tanggal 24 juli 2014 sebagaimana Berita Acara StockOpname Barang Nomor 001/SERTIJAB/PMK/07/2014 yang ditandatangani oleh Sdr.ANUGERAH RAHMAN, S.E. selaku Asmudwas Subdivre Madura (Terdakwa dalamberkas terpisah), HARFIANTO ALI SABRI selaku Kasi

Dalampermasalahan tersebut atas putusan Pengadilan Tipikor di Surabaya,saya divonis bersalah dan harus menjalani masa hukuman selama 2tahun di Lapas Kelas Madiun.Bapak/Ibu Majelis Hakim yang Saya Muliakan,Pada saat saya menjalani hukuman, istri saya belum bekerja, karenasaya harus menjalani hukuman, kehidupan keluarga kami mengalamimasalah finansial.

RODESMAN ARYANTO, S.H.ttdBAGUS SUMANJAYA, S.H.Panitera Pengganti,TtdFLORENCA C HUTUBESSY, S.H.Salinan putusan sesuai aslinyaManokwari, 30 Oktober 2018PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR MANOKWARIPlh. PANITERA,BAHARIM LUMBAN SIANTAR, S.H.NIP. 19681206 199003 1 002Halaman 14 dari 14 Salinan Putusan Nomor 203/Pid.B/2017/PN. Mnk.

Nomor : 79/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg yang dibuat oleh Panitera padaPengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwapada tanggal 02 Juli 2013 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBatang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggitersebut ;Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 54/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg Jo. Nomor : 18/Pid.Sus/2013/ PT.TPK.SmgJo.

Nomor : 79/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg yang dibuat oleh Panitera padaPengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwapada tanggal 01 Juli 2013 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukanpermohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Juli 2013 dari Jaksa PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanTipikor Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal itu juga;Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 01 Juli

LUMME, SH dan LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG,SH.MH HakimHakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggotadan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dibantu oleh TUTYHARYATI, SH. MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olen Para PemohonKasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota : Ketua Majelis :ttd. ttd.M.S. LUMME, SH. Dr.

No. 1727 K/Pid.Sus/2016Gemotiveerd), karena hanya membenarkan dan mengambilalih pertimbanganPengadilan tipikor Surabaya tanpa memberi pertimbangan sendiri, denganmenggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tanpamempertimbangan seluruh dari keberatankeberatan Terdakwa;Bahwa, padahal apabila diteliti secara seksama, pertimbangan putusanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, nyatanyatasama sekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun terhadap keberatankeberatan

NURI adalah PerkaraPidana/Tipikor melainkan Perkara Perdata antara Terdakwa MOH. NORIdengan Reza Febriant (Terdakwa berkas lain) karena telah terikat dalamPerjanjian Kerja Sama Nomor 01 tanggal 28 April 2012 di depan Notarisdan PPAT MOH. SUGIONO, SH.M.Kn.;Kekhilafan Hakim Menentukan dan Menetapkan Unsur Menyalahgunakankewenangan;Bahwa dalam amar putusan Pengadilan tipikor surabayamempertimbangkan bahwa Terdakwa telah melakukan Penyalahgunaankewenangan selaku direktur CV.

No. 1285 K/Pid.Sus/2013Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBandung No.10/TIPIKOR/2013/PT.Bdg. tanggal 08 April 2013 yang amar lengkapnyasebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal21 Januari2013 Nomor: 53/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. atas nama AJIE RIANGGORO, SE.yang dimintakan banding dalam perkara ini, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan,tentang uang pengganti

meringankan sebagaiberikut :Halhal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantastindak pidana Korupsi ;Halhal yang meringankan :a Terdakwa bersikap sopan, belum pernah dihukum, memiliki tanggungankeluarga, dan merupakan tulang punggung keluarga ;b Terdakwa menyesali perbuatannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atas MahkamahAgung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung No.10/TIPIKOR

/2013/PT.Bdg. tanggal 08 April 2013 yang telahmemperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri KelasIA Bandung No.53/Pid.Sus/ TPK/2012/PN.Bdg. tanggal 21 Januari 2013 tidak dapatdipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akanmengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung/Hakim Anggota I (Prof.

1) KUH.Pidana, UndangUndangNo.48 Tahun 2009, UndangUndang No.8 Tahun 1981 dan UndangUndang No.14Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang No.5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang No.3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/ PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI CIREBON tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung Nomor : 10/TIPIKOR

No. 1005 K/Pid.Sus/201542selanjutnya saya Terdakwa Robert Edison Tandjung mengundurkan diri dalampengurusan selanjutnya pengurusan administrasi dan lain lain di selesaikan olehTerdakwa Yessi Hein Mumu.Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan NegeriKupang pada halaman 150 point kedua dan ketiga Terdakwa Yessi Hein Mumumemperoleh keuntungan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)sedangkan saya Terdakwa Robert Edison Tandjung memperoleh keuntungansebesar Rp50.000.000

Terdakwa Robert Edison Tandjung tidak berkeberatan dandapat menerima tetapi saya memberi masukan bahwa yang di maksudkandengan Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP, seharusnya menentukan peranankeikutsertaan seseorang yang terlibat dalam melakukan tindak pidana korupsiharus diuraikan secara objektif tentang keikutsertaan dan bukan subyektifitaspenafsiran sematamata dengan standart yang tidak jelas seperti yang selama inidilakukan oleh Polisi, Jaksa dan HakimTipikor pada Pengadilan Negeri Kupangdan Hakim Tipikor

Atas dasar itulah,maka Terdakwa memohon adanya pemeriksaan tingkat banding atas putusanPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negri Kupang berupa pidana tambahanmembayar uang pengganti kepada negara hanya karena adanya pelunasan hutangdari Yessy Hein Mumu kepada Terdakwa, yang seharusnya hal itu merupakantanggung jawab hukum Yessy Hein Mumu secara pidana.Bahwa, atas dasar alasan tersebut di atas, maka Majelis Tingkat Banding telah tidakmenerapkan aturan hukum tentang asas pertanggugjawaban hukum pidanasebagaimana

Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 5Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2018;7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banjarmasin, sejak tanggal 4Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018;8. Perpanjangan penahanan Ketua Mahkamah Agung RI.

Penasihat Hukum Terdakwa, tertanggal 05 Januari2018 dengan Nomor 01/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Bjm., yang dibuatoleh Satrio Prayitno, S.H., M.H.

Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 05Januari 2018 dengan Nomor 01/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Bjm., yangdibuat oleh Satrio Prayitno, S.H., M.H.

Panitera Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa PenuntutUmum pada tanggal 05 Januari 2018 telah mengajukan permintaanbanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor19/Pid.SusTPK/2017/PN Bjm., tanggal 29 Desember 2017 dan ataspermintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepadaPenasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Akta PemberitahuanPermohonan Banding Nomor 01/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN. Bjm.

W15.U1/596/Pid/Tipikor/l/2018, masingmasing tanggal 29 Januari2018 yang dibuat oleh H.

PUTUSANNo. 289/Pid.Sus/TPK/2016/PN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tipikor Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutusperkara Tipikor dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : Drs.

Bangkalan)n > S1n dan jenis penahanan :Ditahan dengan jenis tahanan Rutan/Lapassejak14November 2016 s/d.tanggal 0O83Desember 2016;Perpanjangan Penahanan dengan jenis tahanan Rutan/Lapas olehpenuntut Umum sejak tanggal04Desember2016 s/d. tanggal12Januari2017;Penuntut Umum ;Ditahan dengan jenis tahanan Rutan/Lapas sejakKO9Desember 2016 s/d.tanggal 28Desember 2016;Hakim Pengadilan Tipikor ;Ditahan dengan jenis tahanan Rutan/Lapas sejak 19 Desember 2016 s/d.tanggal 17 Januari 2017;Perpanjangan Penahanan

Perkara :PDS01/Bklan/11/2016 tertanggal 07Februari 2017 yangpada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tipikor Surabaya agar terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa Drs.

Yang dilakukan secara bersamasama;Unsur ke1 : setiap orang :Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umumkepersidangan Tipikor adalah terdakwa Drs.

SH., MH., Penitera PenggantiPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh JaksaHalaman ke 267 PutusanPerkara No. :289/Pid.Sus/TPK/2016/PN.SBYPenuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Terdakwa dengan didampingioleh Penasehat Hukumnya;HAKIM ADHOC TINDAK PIDANA HAKIM KETUA MAJELISKORUPSI SEBAGAI ANGGOTA KUSDARWANTO, S.H., S.E., M.H., WIWIN ARODAWANTI, S.H., M.H.

Manokwari pada Pengadilan Negeri Manokwari terhitung sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan 21 April2017;Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manokwari dari tanggal 22 April 2017 dengan tanggal 20 Juni2017;Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jayapura pada Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap dari tanggal 21 Juni 2017 dengan tanggal 20 Juli2017; Halaman 2 dari 198 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2017/PN.MnkPPIPDiperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana

Korupsi padaPengadilan Tinggi Jayapura tahap II dari tanggal 21 Juli 2017 sampaidengan tanggal 19 Agustus 2017; Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:Penyidik tidak dilakukan penahanan;Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengantanggal 8 April 2017;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Manokwari pada Pengadilan Negeri Manokwari terhitung sejak tanggal tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan21 April 2017;Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada

Pengadilan Negeri Manokwari dari tanggal 22 April 2017 dengan tanggal 20 Juni2017;Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jayapura pada Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap dari tanggal 21 Juni 2017 dengan tanggal 20 Juli2017;Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tahap II dari tanggal 21 Juli 2017 sampaidengan tanggal 19 Agustus 2017; Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:Penyidik tidak dilakukan penahanan;Penuntut Umum,

terhitung sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengantanggal 8 April 2017;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Manokwari pada Pengadilan Negeri Manokwari terhitung sejak tanggal tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan21 April 2017;Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manokwari dari tanggal 22 April 2017 dengan tanggal 20 Juni2017;Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jayapura pada Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap dari tanggal 18 Juni 2017 dengan tanggal 17 Juli2017

dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:Penyidik tidak dilakukan penahanan;Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengantanggal 8 April 2017;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Manokwari pada Pengadilan Negeri Manokwari terhitung sejak tanggal tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan21 April 2017;Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manokwari dari tanggal 22 April 2017 dengan tanggal 20 Juni2017;Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jayapura

Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (ima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBanjarmasin No. 24/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PN.Bjm, tanggal 25 Maret 2013 yang amarlengkapnya sebagai berikut:1Menyatakan perbuatan Terdakwa Drs.

dibayarkanRp15.300.000,00;89 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahunanggaran 2010 PPKD selaku BUD tertanggal 27 September 2010 dengan jumlahpenyediaan dana Rp1.453.800.000,00;90 1 (satu) buah buku asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPA SKPD) bagian Perlengkapan tahun anggaran 2010 tertanggal 4Januari 2010;Tetap terlampir dalam berkas perkara;6 Membebankan biaya perkara kepada Negara ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid.Sus/Tipikor

perintah/ persetujuan dariwalikota/sekda yang memerintahkan kepada Terdakwa untuk :1 Memproses pelepasan hak;2 Menyetujui ganti rugi terhadap 8 orang yang menempati bangunan liartanpa ada dokumen pemilikan;443 Melakukan pembayaran ganti rugi terhadap 8 orang yang menempatibangunan liar tanpa ada dokumen pemilikan, jika dikaitkan denganpertimbangan majelis hakim dalam putusannya telah mengakui adanyatindak pidana korupsi sebesar Rp137.605.000,00 sebagimanatertuangdalam putusan Nomor : 24/Pid.Sus/Tipikor

dalam MajelisHakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat,maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarahmengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dariPemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atas MahkamahAgung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin No. 24/Pid.Sus/TIPIKOR

No. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 8 Tahun 1981 dan UndangUndangNo. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/ PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin No. 24/Pid.Sus/TIPIKOR

., Panitera Muda Tipikor sebagai Panitera Pengganti pada PengadilanTinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua,DR. Henry Tarigan, S.H.M.Hum, Tigor Manullang , S.H.,M.H.Nursyam, S.H.M.Hum.Panitera PenggantiHj. Yudi Agustini, SH.,M.HHalaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2021/PT MDN

(Bandingkan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana korupsi, apabilapihak Kejaksaan sebagai penyelidik/penyidik, maka status yang diperiksaadalah Tersangka, hingga perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor)dan dibacakan surat dakwaan, maka menjadi Terdakwa.Nyata dari itu, Penuntut Umum tidak dapat membedakan acara penuntutandengan acara tuntutan (requisitor).Dengan argumentasi hukum tersebut, patut dan beralasan Surat PerintahPenahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Print 31/L.2.26.3/Enz.2/I/2021tanggal