September 2013 sampaidengan tanggal 26 Oktober 2013;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 27Oktober 2013 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2013;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 26November 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013;Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal11 Januari 2014;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 12Januari 2014 sampai dengan tanggal 10 Februari 2014;Hakim Pengadilan Tipikor

sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengantanggal 25 Februari 2014;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 26 Februari 2014sampai dengan tanggal 26 April 2014;Perpanjangan (I) Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor sejak tanggal 27 April2014 sampai dengan tanggal 26 Mei 2014;Halaman 1 dari halaman 86 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2014/PN Tjk10.Perpajangan (Il) Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor sejak tanggal 27 Mei 2014sampai dengan tanggal 25 Juni 2014;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ansyori

(Hakim AdHoc Tipikor), masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkandalam sidang terobuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2014oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantuoleh Zainuddin, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri olen Samsi Thalib, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.HakimHakim Anggota: Hakim Ketua,Sutaji, S.H., M.H.

Memerintahkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Padang Nomor 15/TIPIKOR/2015/PT PDG, tanggal 9 Juli 2015 yangamar lengkapnya sebagai berikut :Hal. 58 dari 79 hal. Put. Nomor 2590 K/Pid.Sus/20151. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari PenasihatHukum Terdakwa ;2.

kasasibeserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dandengan cara menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasitersebut formal dapat diterima ;Menimbang bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :BAHWA JUDEX FACTIE TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MENILAIKUALITAS ATAU SUBJEK PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI.Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Tinggi Padang Nomor 15/TIPIKOR

Bahwa apa yang dipertimbangkan Judex Facti Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi halaman 85 alinea ke3 dari atas adalah suatukekeliruan yang fatal berhubung ditingkat Pengadilan Negeriperkara atas nama Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding/ Terdakwa Syafrudin, S.Sos., dan Terdakwa Il Ejisrin, S.E., bukan Nomor49/Pid.SusTPK/2014/PN.Pdg, tapi adalah Nomor 50/Pid.SusTPK/2014/PN.Pdg. jadi jelas Judex Facti telah salah dalampertimbangan hukumnya, berhubung perkara Nomor 50/Pid.SusTPK/2014/PN.Pdg in

Pasal253 KUHAP ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat Para Terdakwa tersebut telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, oleh karena itukepada Para Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agungberpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 15/TIPIKOR

diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009, serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Il Terdakwa Syafruddin, S.Sos dan Terdakwa Il Ejisrin, S.E. tersebut ;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Padang tersebut ;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 15/TIPIKOR

: Mojokerto.Umur /tanggallahir : 53 Tahun/ 10 Mei 1965.Jenis kelamin > Lakilaki.Kebangsaan / : Indonesia.KewarganegaraanTempat tinggal : Wonosari Rt O04 Rw. 002 Desa Wonosari,Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto.Agama > Islam.Pekerjaan : Kepala Desa Wonosari Kecamatan NgoroKabupaten Mojokerto.Terdakwa ditahan dengan jenis oleh:1.2.3.Penyidik tidak dilakukan Penahanan;Penuntut umum dengan Penahanan Kota sejak tanggal 15 Nopember2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada PN Surabaya dengan TahananRutan sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari2019;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PNSurabaya sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret2019.Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim Nomor : 187/ Pid.Sus TPK / 2018 / PN.Sby. tanggal 24 Januari 2019;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : ABDUL FATAH,SH MH, MOCH.

Orang yang dipaksa tidak berdaya menentukan sikap dan berbuat yangsesuai dengan kehendaknya.Menimbang, bahwa di dalam Pasal 12 huruf e UU Tipikor, yang menjadi obyekperbuatan memaksa tersebut bukan fisiknya, tetapi kehendaknya (psykhisnya), yaituadanya rasa takut, perasaan tidak enak, dan lainnya.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000, (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi BandungNo. 35/TIPIKOR/2012/PT.Bdg tanggal 10 Desember 2012 yang amarlengkapnya sebagai berikut :e Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umumtersebut ;e Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiBandung tanggal 27 September 2012 Nomor : 30/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. yang dimintakan banding denganperbaikan sekedar mengenai pidana

sehingga hal tersebut telah melanggarhukum pembuktian ;e Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap keseluruhanpertimbangan hukum putusan Judex Facti tersebut, karena telah salahmenerapkan hukum pembuktian dalam mengungkapkan faktafaktadalam perkara a quo, yang mengakibatkan sangat merugikan PemohonKasasi, dengan demikian pertimbangan hukum maupun amar PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri BandungNomor : 30 /Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg., 27 September 2012 Jo PutusanNo. 35/TIPIKOR

KESALAHAN MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN PERIHAL AZASMINIMUM PEMBUKTIAN DALAM MENGURAIKAN UNSURUNSUR PASALYANG DIDAKWAKAN;e Bahwa perihal keberatan kesalahan penerapan hukum dalam memoriKasasi ini menurut esensinya hanya ditujukan kepada pasal yangdinyatakan terbukti sebagaimana tersebut dalam Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 30 /Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg., tanggal 27 September 2012 Jo PutusanPengadilan Tinggi TIPIKOR Bandung No. 35/TIPfKC>R/2012/PT.

MAHFUD tersebut;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PengadilanTinggi Bandung Nomor : 35/TIPIKOR/2012/PT.Bdg. tanggal 10 Desember 2012;MENGADILI SENDIRI. Menyatakan Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUDterbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi secara bersamasama dan berlanjut;.

MOHAMMAD ASKIN, SH. dan MS.LUMME, SH HakimHakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagaiAnggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dibantu oleh TUTYHARYATI, SH. MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para PemohonKasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota : Ketua:ttd. ttd.PROF. DR. MOHAMMAD ASKIN, SH. DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.ttd.MS.

Sanggahan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim TingkatPertama dalam menguji terpenuhinya unsurunsur Pasal 3.4.1 MajelisHakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan unsurSetiap orang Bahwa dalam Pasal 1 Ayat (3) UU Tipikor secara tegas menyatakan definisidan pengertian dari kata Setiap Orang adalah orang perseorangan atautermasuk korporasi.

Bahwa pada UU Tipikor, pengertian unsur melawan hukum meliputi melawanhukum formil dan melawan hukum materiil. Penyalahgunaan kewenanganmerupakan salah satu bentuk onrechtmatigedaad.

Bahwa delik inti dari Pasal 3 UU Tipikor adalah menyalahgunakankewenangan. Suatu) dakwaan tindak pidana yang dikaitkan denganunsur/elemen kewenangan atau jabatan atau kedudukan, maka dalammempertimbangkannya tidak dapat dilepaskan dari aspek hukum administrasinegara yang memberlakukan prinsip pertanggungjawaban jabatan (/iabilityjabatan), yang harus dipisahkan dari prinsip pertanggungjawaban pribadi(liability pribadi) dalam hukum pidana.

Dengan perkataan lain kerugian negara merupakanimplikasi dari:1) adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)UU Tipikor dan2) penyalahgunaan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UUTipikor.

Oleh karenadipraktikkan secara berbedabeda menurut Mahkamah pencantuman katadapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menimbulkanketidakpastian hukum dan telah secara nyata bertentangan dengan jaminanbahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancamanketakutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Nomor : 79/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg yang dibuat oleh Panitera padaPengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwapada tanggal 02 Juli 2013 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBatang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggitersebut ;Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 54/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg Jo. Nomor : 18/Pid.Sus/2013/ PT.TPK.SmgJo.

Nomor : 79/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg yang dibuat oleh Panitera padaPengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwapada tanggal 01 Juli 2013 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukanpermohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Juli 2013 dari Jaksa PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanTipikor Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal itu juga;Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 01 Juli

LUMME, SH dan LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG,SH.MH HakimHakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggotadan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dibantu oleh TUTYHARYATI, SH. MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olen Para PemohonKasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota : Ketua Majelis :ttd. ttd.M.S. LUMME, SH. Dr.

KompleksYayasan Pendidikan 45) Kelapa Dua Entrop, KelurahanArdipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;Selanjutnya disebut sebagai : PEMBANDING Il, semulaTERGUGAT Il;LAWAN:SABIR DJAPARA : Pekerjaan : Direktur CV Sinaji Raya, beralamat di Bucen IIArdipura RT 003/ RW 011, Kelurahan Ardipura, Distrik JayapuraSelatan; Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya : JUHARI, SHdan JUNADI E TUAH,SHut, SH,MH,MS; berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 17 september 2017 terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri/TIPIKOR

., M.H.Panitera Pengganti,Dto.Murdany, S.H.Untuk salinan yang sama,Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Banda AcehPANITERATANWIMAN SYAM, S.HNIP. 19610712 198203 1 004Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.sus/2017/Pn Bna

PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSARPanitera Muda Tipikor,SYAHRIR DAHLAN, S.H.NIP. 19651120 198903 1 004Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 11/PID.SUS.ANAK/2021/PT MKS

Fraksi Hanura dalam Sidang Paripurna DPRDKota Palembang tanggal 27 September 2014 (Bukti P16);16.Fotokopi Pendapat Fraksi Gerindra dalam Sidang Paripurna DPRDKota Palembang tanggal27 September 2014 (Bukti P17);17.FotokopiSuratSurat Masuk Masyarakat (Bukti P18);18.Fotokopi Publikasi dan Dokumentasi Sidang Paripurna DPRD KotaPalembang tanggal27 September 2014 (BuktiP19);19.Fotokopi Bundel BerkasBerkas Perkara Pilkada Kota Palembangtahun 2013 (Bukti P 20), yang terdiri dari:Fotokopi Putusan Pengadilan Tipikor

Permohonan Perpanjangan Penahanan ke Pengadilan Tinggi / Tipikor BandaAceh, sejak tanggal 14 Oktober 2014 s/d tanggal 12 November 2014;Pengadilan Negeri Tersebut,Telah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh, tanggal 16 Juli 2014 No.83/Pid.Sus/2014/PNMbo, tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkandan mengadili perkara ini;.

KADIONO (diajukan dalam berkas terpisah dan telah dipidana TingkatPertama / Pengadilan Tipikor) dalam menerima serah terima jabatan dari Kepala Gudanglama saksi ABDUL LATIF dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 204 dengandilakukan Stock Opname pada tanggal 24 juli 2014 sebagaimana Berita Acara StockOpname Barang Nomor 001/SERTIJAB/PMK/07/2014 yang ditandatangani oleh Sdr.ANUGERAH RAHMAN, S.E. selaku Asmudwas Subdivre Madura (Terdakwa dalamberkas terpisah), HARFIANTO ALI SABRI selaku Kasi

Panitera Pengadilan Tinggi MakassarPanitera Muda Tipikor,H. SYAHRIR DAHLAN, S.H.NIP. 19651120 198903 1 004 Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 373/PID.SUS/2020/PT MKS

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IAKhusus Bandung penahanan kota sejak tanggal 24 Nopember 2015 s/dtanggal 23 Desember 2015 tahanan kota ;4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKlas IA Khusus Bandung penahanan kota sejak tanggal 24 Desember2015 s/d tanggal 21 Pebruari 2016;5.

kesemuanya Advokat dan KonsultanHukum pada PRANEDA & PARTNERS, yang beralamat Wisma Arie YaniJalan Buaran Raya No. 9A Lt 2C Duren Sawit Jakarta Timur, berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 2 Desember 2015 dan telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandungtanggal 2 Desember 2015 Nomor 490 / SK / Pid / 2014 / PN.Bdg, perkaraNomor 189 / Pid.SusTPK/ 2015 / PN.Bdg;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut : Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor

pada PengadilanNegeri Bandung, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkaraint; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Tipikor pada PengadilanNegeri Bandung, tentang Penetapan Hari Sidang; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkasperkara ini; Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum,keterangan saksisaksi, ahli, saksi ade charge dan keterangan terdakwadipersidangan; Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan

sekertaris Dinas Kesehatan yang menerimanya, halmanaTerbukti dari keterangan Saksi Andris;Bahwa Terbukti Terdakwa telah mengembalikan uang yang diterima dariForum Pustu sebesar Rp. 40.000.000, untuk diserahkan kembali kepadaPustu pustu sebelum Terdakwa berstatus Tersangka dalam perkaraaquo pada tingkat penyidikan, akan tetapi ternyata uang tersebut tidakdikembalikan kepada masing masing Pustu melainkan diserahkan kepadaKejaksaan Negeri Singaparna sebagai alat bukti;Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

SIGIT SUSENO, SH.M.Hum., memberikan pendapat dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa ahli mempunyai kekhususan dalam hukum pidana materiil ;Bahwa ahli ditugasi oleh pihak Fakultas untuk memberikan keterangansebagai ahli ;Bahwa ahli pernah juga menjadi ahli diantaranya kasus korupsi diPengadilan Negeri Ciamis, kemudian Pengadilan Tipikor di Ternate, dan dikupang;Bahwa dari proses penyidikan yang dipaparkan oleh penyidik pada saatitu, dari kronologis yang disampaikan ada pemberian sejumlah

Darul ImarahKabupaten Aceh BesarAgama : IslamPekerjaan : SwastaTerdakwa ditahan dalam tahanan Negara oleh :1 Penyidik Polri sejak tanggal 05 November 2013 s/d tanggal 24 November2013;2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2013 s/d tanggal03 Januari 2014;3 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tipikor Banda Aceh sejak tanggal04 Januari 2014 s/d tanggal 02 Februari 2014;4 Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 03Februari 2014 s/d tanggal 04 Maret 2014;5

Jaksa Penuntut Umum : Tahanan RUTAN, sejak tanggal 03 Maret 2014 s/dtanggal 22 Maret 2014;6 Hakim pengadilan Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 13 Maret 2014 s/d 11April 2014Halaman 1 dari 156 Putusan Nomor: 12/Pid.Sus/2014/PNBNA7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 12 April2014 s/d 10 Juni 2014.8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 11Juni 2014 s/d 10 Juli 2014.Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat hukum Muklis Mukhtar,S.H.

Mata Ie Keutapang dua Ds, LamBheu Kec Darul Imarah Kab Aceh Besar atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh atau PengadilanTipikor Banda Aceh Berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaiorang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiyang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatantersebut

Mata Ie Keutapang dua Ds, Lam Bheu Kec DarulImarah Kab Aceh Besar atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh atau Pengadilan Tipikor BandaAceh Berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yangmelakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yangdapat

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin Nomor 09/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm. tanggal 30 April2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa ZAINAL ILMI Bin ABDURAHMAN, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSISECARA BERSAMA SAMA DAN BERLANJUT (sebagaimana dalamDakwaan Primair) ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Banjarmasin Nomor 08/PID.SUSTPK/2014/PT.BJM tanggal 24 Juni2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat HukumTerdakwa ;Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin Nomor 09/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm tanggal 30 April2014 yang dimintakan banding tersebut

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000 (limaribu rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor10/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm yang dibuat oleh Plh. Panitera padaHal. 70 dari 73 hal. Put.

Mohamad Askin, S.H., HakimHakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut serta LindawatySimanihuruk, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PenuntutUmum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., tid/ Dr. H. yo ee S.H.,M.H. Pie Bhstid./ Prof. Dr.

PUTUSANNomor 776/Pid.B/2018/PN Smg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri/Niaga/HI/Tipikor Semarang Klas A Khusus yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana pada tingkat pertama denganacara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah inidalam perkara Terdakwa Terdakwa:TERDAKWA Nama LengkapTempat LahirUmur / Tanggal LahirJenis KelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikanTERDAKWA IINama LengkapTempat LahirUmur / Tanggal LahirJenis

Bahwa atas putusan Kasasi dimaksud diatas, Penggugat mengajukan somasimelalui Kantor Hukum D&F Associates pada tanggal 11 November 2010 dantelah mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Niaga, HAM,PHI, Perikanan dan TIPIKOR Medan melalui surat nomor : 013/D&F/XII/2010tanggal 13 Desember 2010 dan surat nomor : 020/D&F/XI/2012 tanggal 20November 2012, dan untuk itu Pengadilan dimaksud telah menerbitkan suratnomor : W2.U1/10.517/Pdt.04.10/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011, perihalPermohonan Eksekusi

., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada MahkamahAgung masingmasing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ny. Murganda Sitompul, S.H.Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.170 K/Pid.Sus/2013Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh: Pemohon Kasasi Para Terdakwa danPenuntut Umum.Ketua Majelis,ttd./ Timur P. Manurung, S.H., M.M.HakimHakim Anggota,ttd./ Dr.

PaniteraPanitera Muda Tipikor,Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.453/PDT/2019/PT MKSSYAHRIR DAHLAN, SH.NIP. 1965 1120 1989 031 001Hal. 16 dari 15 Hal. Putusan No.453/PDT/2019/PT MKS