Ditemukan 27977 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Korupsi
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 02-05-2019 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 41/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 10 September 2019 — Penggugat:
Ir Asep Sukarno MSi MT
Tergugat:
Gubernur Jawa Barat
159 — 64
  • Bahwa Penggugat telah menjalani Putusan Pengadilan Negeri JakartaPusat No. 150/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst tertanggal 21 Maret 2016yakni sampai dengan tanggal 11 Juli 2016, Dalam putusan tersebut tidakada hukuman tambahan pemecatan sebagai Pegawai negeri sipil dantidak terkait dengan ketentuan dimaksud dalam Pasal 87 ayat 4 ayat 2huruf a dan d,dan Tergugat telah mendalaminya sekiranya benar (quadnon) Tergugat mendapatkan hukuman penjara 1 (tahun) yang tindakanTergugat menjatuhkan disiplin berdasrkan
    Bukti P24Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal28 Pebruari 2019, Hal Petunjuk Pelaksanaan PenjatuhanPTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi HukumanBerdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukumtetap (fotokopi sesuai dengan fotokopi); Salinan Putusan Nomor 150/PID.SUS/TPK/2015/PN/JKT.PSTtanggal 21 Maret 2016 (fotocopy sesuai salinanresmi); Bahwa untuk menguatkan dalildalil jawabannya, Tergugat telahmengajukan buktbukti berupa
    Bukti T26 : Informasi Detail Perkara Nomor150/Pid.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST (fotokopi sesuai denganfotokopi); 27.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-09-2013 — Putus : 10-12-2013 — Upload : 04-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 102/PID.SUS/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 10 Desember 2013 — IMAN NURAHMAN BIN NURCHOLIS
47 — 10
  • 102/PID.SUS/TPK/2013/PN.Bdg
    PUTUSANNomor: 102/PID.SUS/TPK/2013/PN.Bdg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA KhususBandung, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkatpertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalamperkara Terdakwa : Nama Nama Lengkap : IMAN NURAHMANBIN NURCHOLISTempat Lahir : GarutUmur/Tanggal Lahir : 37 tahun/ 27 September1975.Jenis Kelamin : LakilakiKebangsaan/ : IndonesiaKewarganegaraanTempat
    Jalan Haji HasanArief No.2 Garut , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal /6 september 2013.PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT ;Setelah membaca :e Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Nomor ;PDS08/Ft.1/Garut/08/2013 tanggal 23 September 2013 ;e Berkas perkara atas nama terdakwa IMAN NURAHMAN BINNURCHOLIS;e Surat dakwaan No.Reg.Perk: PDS13 / GRT/09/2013 tertanggal 23September 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum ;e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung No.102/PID.SUS/TPK
    /2013/PN.Bdg., tanggal 24 September 2013 tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;e Penetapan Hakim Ketua Majelis No.102/PID.SUS/TPK/2013/PN.Bdg tanggal25 September 2013 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum dihadapanpersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;Setelah mendengar pula Tuntutan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-01-2016 — Upload : 11-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 83 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 6 Januari 2016 — Drs. DADI RUSTANDI Bin DADANG SAMIUN
63 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Serang Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg., tanggal 30 September 2013yang amar lengkapnya sebagai berikut :1. Menyatakan Terdawa Drs. DADI RUSTANDI bin DADANG SAMIUN, secarasah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer;2. Membebaskan Terdawa, Drs.
    Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,(lima ribu rupiah) ;Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Banten Nomor 02/PID.SUS/2014/PT.BTN tanggal 13 Februari2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa; Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Serang tanggal 30 September 2013 Nomor06/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg., yang dimohon banding tersebut; Membebankan
    DADIRUSTANDI Bin DADANG SAMIUN tersebut ;Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Banten Nomor 02/PID.SUS/2014/PT.BTN tanggal 13 Februari2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Serang Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg., tanggal 30September 2013 sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa Drs.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 03-09-2018 — Putus : 19-10-2018 — Upload : 03-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 21/PID.TPK/2018/PT DKI
Tanggal 19 Oktober 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : ERNY V. M.
Terbanding/Terdakwa : LUANNA WIRIAWATY
185 — 77

  • M E N G A D I L I

    - Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

    - Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Juli 2018 Nomor : 26/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST. sekedar mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan dan denda kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :<

    Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Luana Wiriawaty sebesarRp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan BandingNomor. 11/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST., tanggal 13 Juli 2018 yangdibuat oleh Bukaeri, SH., MM Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa Penasihat HukumTerdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut diatas dan permintaanHal
    Putusan No.21/Pid.SusTPK/2018/PT.DKIbanding tersebut telah diberitahukan pada tanggal 17 Juli 2018 kepadaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur ;Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan BandingNomor. 20/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST., tanggal 17 Juli 2018 yangdibuat oleh Bukaeri, SH., MM, Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Jakarta Timur telah mengajukan permintaan banding atasputusan
    keadilan masyarakat yang dapatdiukur dari jauhnya perbedaan antara tuntutan Penuntut Umum terhadapputusan Majelis Hakim;Menimbang, bahwa atas keberatan atau alasan pengajuan banding olehPenuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, akanmempertimbangkan apakah keberatankeberatan daripada Penuntut Umum adarelevansinya untuk pada akhirnya sampai pada kesimpulan suatu keputusanyang adil.Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan cermatdan seksama berkas perkara Nomor 26/PID.SUS/TPK
    /2018/PN.JKT.PST. dansalinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 26/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST. tanggal10 Juli 2018 berikut berita acara persidangan, maka Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat sebagai berikut ;Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan, Terdakwa diajukankepersidangan dengan dakwaan pasalpasal yang disusun secara Subsidairitas,yakni;Primair:Perbuatan Terdakwa Luanna Wiriawaty dalam kegiatan Pengadaan Susuk KB/Implan Il Batang Tiga
    dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim TingkatPertama secara hukum sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim TingkatBanding dapat menyetujui pertimbangan tersebut dan selanjutnya mengambilalin dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara a quo dalamtingkat banding;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelan mempelajari dengancermat dan seksama berkas perkara beserta salainan resmi PutusanPengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Juli 2018 Nomor26/PID.SUS/TPK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 13-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 300 K/PID.SUS/2017
Tanggal 13 Maret 2017 — TERDAKWA I. EMRIZAL, S.T, dan TERDAKWA II. Ir. FIRMAN DALIL, MTP
125 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • FIRMAN DALILmembayar biaya perkara masing masing sebesar Rp5.000,00 (lima riburupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang Nomor 02/Pid.Sus/TPK/2016/PN Pdg tanggal 23 Juni 2016 yangamar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa EMRIZAL, S.T dan Terdakwa II Ir.FIRMAN DALIL, MTP, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair;Hal. 86 dari 146 hal. Put.
    No. 300 K/PID.SUS/2017Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman216 sampai dengan 220 dalam Putusan Nomor02/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pdg menyatakan sebagai berikut:Ad.1. Unsur Setiap Orang:Menimbang bahwa pengertian setiap orang dalam Tindak PidanaKorupsi diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 2O Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
    Dengan demikian, seharusnya unsur setiaporang dalam diri Terdakwa tidak terpenuhi sebagaimana pertimbanganhukum mengenai unsur setiap orang dalam Pasal 2 dalam Putusan Nomor02/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Pdg;Bahwa berdasarkan uraian di atas, terdapat ketidakcermatan dankekeliruan Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dalam menyatakanTerdakwa memenuhi unsur setiap orang dalam perkara a qua.
    Dalam hal ini akibatnya adalah membuat untungbagi dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi;Bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 36/Pid.b/TPK/2012/PN.Jkt.Pst atas nama Terdakwa Hotasi D.P.
    FIRMAN DALIL, MTP tersebut ;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG tanggal 06September 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Padang Nomor 02/Pid.Sus/TPK/2016/PN Pdg tanggal23 Juni 2016 sekedar mengenai pidana yang terbukti dan penjatuhan pidanasehingga amar selengkapnya sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa . EMRIZAL, S.T, dan Terdakwa Il. Ir.
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-05-2016 — Putus : 20-06-2016 — Upload : 08-02-2017
Putusan PT JAYAPURA Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2016/PT.JAP
Tanggal 20 Juni 2016 — SOLEMAN RANTE TOMASSOYAN, S.Sos.,M.Si
41 — 23
  • TPK/2015/PN-Jap sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa Soleman Rante Tomassoyan, S.Sos., M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ; 3.
    21/Pid.Sus-TPK/2016/PT.JAP
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 26-01-2016 — Upload : 13-09-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor : 2/Pid Sus-TPK/2016/PT.SMG.
Tanggal 26 Januari 2016 — SURAHMAN Bin BINI ;
74 — 0
  • Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; Memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 11 November 2015 Nomor : 96/Pid.Sus-TPK/ 2015/PN.Smg yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pertimbangan uang pengganti dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :1.
    : 2/Pid Sus-TPK/2016/PT.SMG.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 19-12-2023 — Putus : 13-05-2024 — Upload : 15-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 150/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn
Tanggal 13 Mei 2024 — Penuntut Umum:
Tri Handayani
Terdakwa:
SYARIF HIDAYAT, S.H
41 — 36
  • .50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  • Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  • Menetapkan barang bukti berupa BB Nomor 1 sampai dengan BB Nomor 47 dipergunakan dalam berkas perkara Nomor 151/Pid.Sus-TPK
    150/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 31-01-2012 — Putus : 08-03-2012 — Upload : 10-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 3/PID.TPK/2012/PT BDG
Tanggal 8 Maret 2012 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Heri Somantri , SH
Terbanding/Terdakwa : Budyantoro , SE
67 — 42
  • M E N G A D I L I :

    • Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
    • Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 Desember 2011 Nomor. 62/Pid.Sus/Tpk
    APRIAN SETIAWAN, SH, dan IMAM NURHAEMAN, SH, Kesemuanyaberkantor di Kantor Hukum ARIF & SETIAWAN yang beralamat di Jalan AsiaAfrika No. 39 Blok B9 Gedung Perkantoran DEZON Bandung, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2011;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandungtersebut,telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan sertasalinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung tanggal 20 Desember 2011 Nomor62/Pid.Sus/TPK
    Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebutPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung padatanggal 20 Desember 2011 telah menjatuhkan putusan dalam perkara No.62/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut1.
    bandingoleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukandalam tenggang waktu dan menurut cara serta syaratsyarat yang ditentukanoleh Undangundang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung meneliti dan mempelajari secaraseksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 Desember 2011Nomor. 62/Pid.Sus/Tpk
    haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan kepada Terdakwa tersebut;Halaman 91 dari 102 halaman Putusan No. 3/Tipikor/2012/PT.BdgMenimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahananmaka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBandung memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangandiatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung tanggal 20 Desember 2011 No.62/Pid.Sus/Tpk
    Undangundang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undangundang No. 48 tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan lain yang bersangkutan; MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum danPenasehat Hukum Terdakwa tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bandung tanggal 20 Desember 2011 Nomor.62/Pid.Sus/Tpk/2011/PN.Bdg. yang dimintakan banding denganperbaikan sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkankepada Terdakwa sehingga amar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 18-04-2018 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 432 K/PID.SUS/2018
Tanggal 18 April 2018 — Marthen Luther Dira Tome alias Marthen Dira Tome
145 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kausyang terjadi Panen Raya Fiktif (Ikan Bandeng & Rumput laut).Peserta KF & pelaksana paket C tidak prosedural;Barang bukti nomor 1 sampai dengan 536 dikembalikan kepada PenuntutUmum untuk digunakan dalam perkara lain;Menetapkan biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)dibebankan kepada Terdakwa;Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor 47/Pid.Sus/TPK/2017/PN.SBY tanggal 31 Juli 2017yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa
    Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatpengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlahRp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 78/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Sby juncto Nomor 47/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby juncto Nomor77/PID.SUSTPK/2017/PT.SBY yang dibuat oleh Wakil Panitera padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 17 November 2017, Penuntut Umumpada Komisi Pemberantasan Korupsi
    mengajukan permohonan kasasiterhadap putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 78/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Sby juncto Nomor 47/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby juncto Nomor77/PID.SUSTPK/2017/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera pada PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 23 November 2017, Terdakwamengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi
    Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dikabulkan;Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untukmenolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi Il/Terdakwa danmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umumpada Komisi Pemberantasan Korupsi dan membatalkan Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor77/PID.SUSTPK/2017/PT.SBY tanggal 27 Oktober 2017 yang mengubahPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSurabaya Nomor 47/Pid.Sus/TPK
    No. 432 K/PID.SUS/2018MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Il/Terdakwa MarthenLuther Dira Tome alias Marthen Dira Tome tersebut;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /PenuntutUmum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut ;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 77/PID.SUSTPK/2017/PT.SBYtanggal 27 Oktober 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor47/Pid.Sus/TPK/
Pengadilan DILMIL II 10 SEMARANG Pidana Militer
Register : 15-08-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 16-04-2020
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 50-K/PM.II-10/AD/VIII/2019
Tanggal 22 Oktober 2019 — Oditur:
Mayor Chk Rudiyanto, S.H.
Terdakwa:
Roekan
112 — 35
  • Jika Kayu Jati hasilHutan Negara dan dalam bentuk Kayu olahan dengan syarat : Kayu yang didapat dari TPK (Tempat PenimbunanKayu) berbentuk kayu bulat dengan dilengkapi SuratKeterangan Syahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)/KB(Kayu Bulat) dengan dilampiri DKB (Daftar Kayu Bulat)yang diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara aplikasiyang memiliki kompetensi GanisPHPL PKBJ (Penguji KayuBulat Jati).20 Kayu yang didapat dari TPK (Tempat PenampunganKayu) berbentuk kayu olahan dengan dilengkapi SuratKeterangan
    Untuk kayu jati dari hasil hutan harus ada surat dariperhutani / TPK sedangkan hasil kayu jati dari kebun milikmasyarakat suratnya dari kelurahan / Kepala Desa setempat.15.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 29-06-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 29 Juni 2016 — Dra. Hj. PROLIE RUSDEKAWATI, M.Si
129 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan agar Terdakwa tersebut di atas membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 19/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST tanggal 27 Juni2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1,2.3.4.Menyatakan Terdakwa Dra. Hj.
    SKPD) Tahun Anggaran 2010 Nomor 008/ DPA/2010 Organisasi SKPD BPPK Duren Sawit; 6.tetap terlampir dalam berkas perkara, untuk digunakan sebagai barang buktidalam perkara lain;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jakarta Nomor 53/PID/TPK/2012/PT.DKI tanggal 8 November 2012 yangamar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwatersebut
    ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 19/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. tanggal 27Juni 2012 yang dimintakan banding tersebut:1.MENGADILI SENDIRIMenyatakan Terdakwa Dra.
    Hj.PROLIE RUSDEKAWATI, M.Si tersebut; Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Membaca Akte permohonan peninjauan kembali Nomor24/Akta.Pid.Sus/PK/TPK/2015/PN.JKT.PST, tanggal 22 Desember 2015 yangHal. 63 dari 80 hal.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 19-12-2023 — Putus : 13-05-2024 — Upload : 15-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 151/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn
Tanggal 13 Mei 2024 — Penuntut Umum:
Tri Handayani
Terdakwa:
RAHMAT KURNIA, S.Fil, M.Hum
44 — 23
  • puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama1 (satu)bulan;
  • Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  • Menetapkan barang bukti berupa BB Nomor 1 sampai dengan BB Nomor 47 dipergunakan dalam berkas perkara Nomor 152/Pid.Sus-TPK
    151/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-02-2012 — Putus : 24-05-2012 — Upload : 11-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 01/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk.
Tanggal 24 Mei 2012 — SUYADI, S.Ag. bin SASTRO DIMULYO
34 — 14
  • . ---------------------2) 1 (satu) buah Buku Kas TPK Desa Pengkol warna ungu batik. ---------3) 5 (lima) bendel Berita Acara dan Kwitansi Penerimaan Dana PNPM.4) 1 (satu) buah Buku Dokumen Lelang Material PNPM Mandiri. -------5) 1 (Satu) buah Buku Dokumen SPPB PNPM Mandiri. --------------------6) 2 (dua) buah buku kwitansai merk Sinar Dunia sebagai Tanda Bukti Pengeluaran Uang Dana Angaran Program PNPM. -----------------------7) 1 (satu) buah Buku Kas Pribadi merk Glatik Kembar. -----------
    buah Buku Laporan Pertangung jawaban Pengunaan Dana (LPD) 4. -------------------------------------------------------------------------14) 1 (satu) buah Buku Laporan Pertangung jawaban Pengunaan Dana (LPD) 5. -------------------------------------------------------------------------15) 1 (satu) buah Buku Laporan Pertangung jawaban Pengunaan Dana (LPD) 6. -------------------------------------------------------------------------16) 21 (dua puluh satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Bendahara TPK
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 29-11-2023 — Putus : 12-12-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan PT JAKARTA Nomor 55/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI
Tanggal 12 Desember 2023 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : BAMBANG ISWORO, ST., MT.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : GUNTUR GANI PRAKOSO,S.H.
356 — 0

  • M E N G A D I L I:
    - Menerima permintaan-permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
    - Mengubah amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 51/Pid.Sus-TPK/2023/ PN.Jkt.Pst. tanggal 3 Oktober 2023, sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
    o Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi

    membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, atau apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti kewajiban membayar uang pengganti;
    o Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 51/Pid.Sus-TPK
    55/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 18-08-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1021 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 18 Agustus 2014 — YOGIE DIAN RUMINGGA, S.E
32 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yonosebesar Rp20.000.000,00 tanggal 11 Januari 2013;Dikembalikan kepada PD Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah KabupatenMadiun;9.Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Surabaya No. 11/PID.SUS/TPK/2014/PT.SBY. tanggal 21 April 2014yang amar lengkapnya sebagai berikut:36Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
    Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima riburupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 14/KS/2014/PN.Sby. jo No. 11/Pid.Sus/Tpk/2014/PT.Sby. jo No. 66/Pid.Sus/ 2013/PN.Sby.yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Mei2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 19-08-2013 — Putus : 16-09-2013 — Upload : 13-08-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 51/PDT.SUS/PKPU/2013/PN.Niaga.JKT.PST
Tanggal 16 September 2013 — PT. GUGUS RIMBATA >< PT. BUDI KENCANA MEGAH JAYA
402 — 152
  • agar Termohon PKPU mempunyai hutang yang telah jatuh tempo dan dapatditagih dan Termohon PKPU telah membuat surat pernyataan tertanggal 23 Desember2010. surat pernyataan tertanggal 28 januari 2011 dan Surat Pernyataan tertanggal 3Maret 2011Menimbang, bahwa Termohon PKPU dalam jawabannya mengaku adakerjasama antara Pemohon dengan Termohon PKPU dalam melaksanakan pekerjaanmekanikal Elektrik sebagai Termohon PKPU telah menerbitkan surat perintah kerjasebagai berikut: Surat Perintah Kerja No.458/PPG/TPK
    /VIII/2006 tertanggal 6 Agustus 2007 Surat Perintah kerja No. 232/PPG/TPK/X/2006 tertanggal 19 Oktober 2008 Surat Perintah Kerja No. 456/PPG/SPK/VIII/ 2007 tertanggal 6 Agustus 2007 Surat Perjanjian Pemborongan No.373/PPG/SPK/V/2007 tertanggal 14 Mei2007 dengan surat Perintah Kerja No. 358/PPG/SPK/V/2007 tertanggal 3 Mei2007.Menimbang, bahwa bukti P 1 sampai dengan P 4 dan bukti T 2 sampai denganTS bahwa adanya hubungan hukum antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPUyaitu Pemohon PKPU sebagai pelaksana
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-07-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN MAKASSAR Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mks
Tanggal 13 Juli 2017 — JAKSA PENUNTUT UMUM Lawan MUHAMMAD SALEH
76 — 15
  • 89/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mks
    Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal2 Juni 2017 Nomor 21 / PID SUS TPK / 2017/PT.MKS, tentangpenunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkaratersebut dalam tingkat banding 52. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 2 Juni2017 Nomor 21/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS, tentang penunjukanPanitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakimmemeriksa dan mengadili perkara tersebut ; 3.
    TPK/2016/ PN.Mks tanggal19 April 2017 yang amarnya sebagai : Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SALEH tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaanprimair;Hal 36 dari 51 hal .Put.Nomor 21/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut; Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SALEH terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimanadalam dakwaan subsidair; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 30-12-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 315 PK/Pdt/2013
Tanggal 30 Desember 2013 — DAILIMI IMAM SAMPONO, Dkk vs Tuan MAKSINIR, dkk
241 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rajo Bagindo yang dipakai Pelawan II/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali (TPK);Bahwa Pelawan mendalilkan dalam Perlawanannya Objek Perkara (ObjekEksekusi) Tumpak Ill dalam Perkara Perdata Nomor 07/PDT.G/2002/PN.PIN merupakan Harta Pusaka Tinggi kaum PelawanPelawan yangdiperoleh dari Ninik Pelawan dan dikuasai turun temurun tanpa terputus;Dari Bukti PK Nomor 2 tersebut terbukti tidak pernah ada Mamak dariPelawanPelawan yang bergelar DT.
Pengadilan PN TANJUNG Pidana Umum
Register : 26-06-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 05-09-2018
Putusan PN TANJUNG Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Tjg
Tanggal 15 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
AGUNG TRI RADITYO, SH
Terdakwa:
H. WAHYUDIN Bin H. ASYARI
371 — 15
  • ) dan Nota Angkutan baik jumlahmaupun jenisnya;Bahwa berdasarkan UURI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan tidak dibenarkan seseorang ataupelaku usaha melakukan pengangkutan kayu bulat maupun kayu olahantanpa dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu( SKSHHK ), Nota Angkutan maupun Nota Perusahaan;Bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu ( SKSHHK )menyertai pengangkutan yaitu pada saat orang lain dan pelaku usaha : Mengangkut kayu bulat dari TPK
    Hutan, TPK Antara, TPT KB danindustri primer;Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Tjg Mengangkut Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpihdari industri primer.