Ditemukan 18259 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : jaris junis juri jenis judiã julis joris juria jurit jurais
Penelusuran terkait : Judex juris telah salah dan keliru Adanya kekhilafan dan kekeliruan nyata dalam putusan judex juris Suap Suap pasif Suap aktif Judex juris Judex facti Terdapat kekhilafan atau kekeliruan dalam pertimbangan judex facti/judex juris Kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan judex juris Putusan judex juris telah mengandung suatu kekhilafan ataupun kekeliruan yang nyata Adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan judex juris; perlawanan Dalam putusan judex juris terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata:
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 04-10-2016 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1502 B/PK/PJK/2016
Tanggal 1 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ASIA TRACO NUSANTARA;
28 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kembali (Semula Terbanding)membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.57711/PP/M.XIIIA/25/2014 tanggal 25 November 2014, maka dengan inimenyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut,karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan faktafakta hukum (rechtsfeit) dan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atausetidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa error factimaupun error juris
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Pidana Umum Penghinaan
Putus : 04-08-2015 — Upload : 09-11-2015
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 104/Pid.B/2015/PN Slw.
Tanggal 4 Agustus 2015 — Zaenal Abidin bin Tamjid
32 — 4
  • Barangsiapa;Menimbang, bahwa barangsiapa adalah sebagai subyek hukum(subjectum juris) yang menjadi adresat dari semua ketentuan tindak pidanadalam Kitab Undangundang Hukum Pidana, baik tindak pidana yangdidakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama maupundalam Dakwaan Alternatif Kedua dalam perkara ini adalah manusia sebagaipendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagaiTerdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidanadan oleh karenanya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 01-02-2011 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 733 PK/PDT/2009
Tanggal 1 Februari 2011 — HENDRIK EFFENDI VS. Tuan KASIMIN, DK.
53 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • terhadap alasanalasan peninjauankembali tersebut Mahkamah Agung berpendapatMengenai alasan alasan ke. 1Bahwa alasan alasan tersebut tidak dapat dibenarkankarena dalam perkara perdata, apabila salah seorang bandingtidak berarti untuk yang lain atau untuk semua pihakputusan sudah berkekuatan hukum tetap, karena itu tidaktertutup bagi yang tidak banding tersebut untuk kasasi.Mengenaialasan alasan ke. 2 sampai dengan ke. 4 :Bahwa alasanalasan tersebut juga tidak dapatdibenarkan, karena dalam putusan Judex Juris
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 28-02-2011 — Upload : 10-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2046 K/PID/2009
Tanggal 28 Februari 2011 — HARIS BUTON als. HARIS
26 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.2046 K/Pid/2009Selanjutnya kepada Judex Juris disampaikan beberapa fakta yangsengaja diabaikan oleh Majelis Hakim dalam putusannya yangmenunjukkan ketidakmampuan Hakim dalam menerapkan peraturanhukum tidak sebagaimana mestinya;Dengan demikian, bila Majelis Hakim menerapkan secara benar Pasal197 Ayat (1) suo d KUHAP maka Terdakwa seharusnya dinyatakanbersalah dan dipidana;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 17-03-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 K/PID.SUS/2016
Tanggal 17 Maret 2016 — MOCH HOLILI Bin MAT ROMLI
48 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa PEMOHON berharap kepada Majelis Hakim MAHKAMAHAGUNG RI sebagai Judex Juris dapat dengan bijaksana dalammenjatuhkan putusan bersalah kepada PEMOHON sesuai denganpenerapan hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa II.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 23-09-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 515/B/PK/PJK/2015
Tanggal 23 September 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT MOELADI
41 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • lanjut atas Putusan PengadilanPajak Nomor Put.45519/PP/M.XIV/12/2013 tanggal 10 Juni 2013 tersebut,maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan PengadilanPajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dankeliru dengan telah mengabaikan faktafakta hukum (rechtsfeit) danperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku= dalampemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (fegenbewijs) atau setidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa error facti maupunerror juris
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-08-2007 — Upload : 05-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 33PK/TUN/2005
Tanggal 23 Agustus 2007 — PHEBE LIMAN ; DEPUTI GUBERNUR SENIOR BANK INDONESIA
59 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TUN/2005.Umum Pemerintahan yang baik, khususnya azas kepercayaan dan azaskepastian hukum.Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkanalasanalasan peninjauankembali sebagai berikut :mengenai alasanalasan dari Pemohon Peninjauankembali :bahwa alasanalasan dari Peninjauankembali tersebut tidak dapatdibenarkan, karena Pemohon Peninjauankembali tidak dapat membuktikanadanya kekhilafan Hakim maupun kekeliruan yang nyata dari Hakim baik padatingkat Judex Factie maupun pada tingkat Judex Juris
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 21-10-2013 — Putus : 10-03-2014 — Upload : 11-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 762 B/PK/PJK/2013
Tanggal 10 Maret 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TELEKOMINDO PRIMAKARYA;
42 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kembali (semula Terbanding) membaca,memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.39904/PP/M.XV/25/2012 tanggal 30 Agustus 2012, maka dengan inimenyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karenapertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan faktafakta hukum(rechtsfeit) dan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku dalampemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaktidaknya telah membuatsuatu kekhilafan baik berupa error facti maupun error juris
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 856/B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SUMBER MITRA JAYA
40 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Ssemula Terbanding)membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor :Put. 55507/PP/M.1IA/16/2014 Tanggal 23 September 2014, maka denganini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut,karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan faktafakta hukum (rechtsfeit) dan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atausetidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa error factimaupun error juris
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 05-08-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PT MANADO Nomor 87/PDT/2019/PT MND
Tanggal 5 September 2019 — Pembanding/Tergugat III : ONITJE HERANG
Terbanding/Penggugat : DRG. FERDY SALINDEHO
Turut Terbanding/Tergugat II : NELLY POMANTOW
Turut Terbanding/Tergugat I : JEANE POMANTOW
43 — 27
  • Nelly Pomantow/Tergugat Il kepada Flora Mangundap tanpasepengetahuan dan persetujuan dari Nelly Pomantow dan Fitje MareykePomantow selaku ahli waris karena tidak ada tanda tangan dari NellyPomantow pada AJB No. 12/AJB/MPT/594/II/1991, antara JeanePomantow dan Flora Mangundap dan pemalsuan tanda tangan atas namaFitje Mareyke Pomantow.Untuk itu kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia TinggiManado, agar AJB No. 12/AJB/MPT/594/II/1991, haruslah dianggap tidaksah dan batal demi hukum.Kemudian, Juris
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 11-04-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 772 B/PK/PJK/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs CV. DIMAS MOTOR;
20 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kembali (Semula Terbanding)membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor :Put.60669/PP/M.VIA/16/2015 tanggal 31 Maret 2015, maka dengan inimenyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut,karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan faktafaktahukum (rechtsfeit) dan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa error facti maupunerror juris
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-09-2014 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 PK/Pid.Sus/2013
Tanggal 17 September 2014 — DIDIK HARIONO, Spd
117 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 41 PK/Pid.Sus/2013Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan,karena dalam putusan Judex Juris tidak ternyata adanya kekhilafan ataukekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2)huruf c KUHAP, apalagi Pemohon tidak menguraikan secara jelas bagianbagian mana dalam putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebutyang mengandung kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Upload : 30-03-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 864 K/PDT/2010
TALISO SARUMAHA; KEPALA DESA SIWALAWA DKK.
26 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dapat membuktikan dalilnya bahwa tanahsengketa telah diganti rugi kepada orang tua Tergugat ; Bahwa alasan kasasi judex facti memeriksa secara tidak seimbang, lebihmempertimbangkan dalil Tergugat, memeriksa perkara bukan berdasarkanfakta, tanah sengketa Penggugat beli sendiri tidak dapat dibenarkan karenaalasanalasan tersebut telah dipertimbangkan oleh judex facti, dan alasanalasan tersebut berkaitan dengan perincian hasil pembuktian yang merupakan konpetensi judex facti, bukan kompetensi judex juris
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 230 PK/Pdt/2016
Tanggal 22 Juni 2016 — AISYAH SMITH BINTI ALWI SMITH VS LAILA HAMEDAN
35 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 230 PK/Padt/2016Bahwa putusan Judex Juris dan Judex Facti sudah tepat dan benar tidakada kekhilafan hakim dalam memutus perkara a quo semuanya telahdipertimbangkan sesuai dengan hukum yang berlaku;Bahwa jual beli tanah dan bangunan objek sengketa berawal adanyakewajiban suami Tergugat bernama Ali Zubaidi untuk mengembalikan uangsebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang dianggapsebagai hutang pada keluarga Penggugat dan tanah beserta bangunan objeksengketa dijadikan jaminan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-11-2017 — Upload : 02-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2568 K/Pdt/2017
Tanggal 14 Nopember 2017 — MOHAMMAD THOBIB lawan PT BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA PANGGUNG PERKASA CABANG TRENGGALEK, DK dan DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
86 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Asas Nemo plus juris transfere potest quam ipse habel, artinyatidak seorang pun dapat mengalihkan atau memberikan sesuatukepada orang lain melebihi hak miliknya atau apa yang dia punyal;b. Asas Nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest, artinyatidak seorang pun mengubah bagi dirinya atau kepentinganpihaknya sendiri, tujuan dari penggunaan objeknya;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 29-05-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 210 PK/Pdt/2017
Tanggal 29 Mei 2017 — BENNY SOERIANTO vs HETBIN DAMANIK, Dkk
95 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Perkara Nomor 581/Pdt.G/200/PN Jkt.Bar. tanggal 1Agustus 2012 yang isinya: Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;(dahulu Penggugat Konvensi adalah Tergugat dalam perkara a quo);Dalam putusan Judex Juris terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatukekeliruan yang nyata menyangkut pemanggilan terhadap Para Tergugatdan Turut Tergugat yang tidak ada 1 (satu) pihakpun yang hadir dalamperkara Nomor 756/Pdt.G/2015/PN Jkt.Brt;Bahwa menjadi suatu keanehan yang terstruktur dimana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 17-02-2010 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 102 PK/Pid/2009
Tanggal 17 Februari 2010 — AYO SUDIAR, BE bin R.H. KARNADI
49 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.102 PK/Pid/2009Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat perbedaan pendapat(Dissenting Opinion) dari Ketua Majelis, yaitu H.Mansur Kartayasa, SH.MH.berpendapat bahwa alasanalasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan,tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangandan putusan Judex Juris maupun Judex Facti/Pengadilan Tinggi Bandung,karena keberatan Peninjauan Kembali ternyata merupakan perbedaanpendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Majelis Hakim JudexJuris
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 14-09-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1109/B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS CV DIMAS MOTOR
194 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kembali (Ssemula Terbanding)membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor :Put.60675/PP/M.VIA/16/2015 tanggal 31 Maret 2015, maka dengan inimenyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut,karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan faktafakta hukum (rechtsfeit) dan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atausetidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa error factimaupun error juris
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama
Putus : 13-08-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 PK/Ag/2014
Tanggal 13 Agustus 2014 — EMIDAWATI C VS PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) PUSAT di Jakarta Cq. CABANG PADANG
54 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagai berikut:mengenai alasan ke1 dan ke2:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Juristidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah berulangkali tidak membayarangsuran walaupun sudah diperingatkan, dan bahkan telah dilakukan akadrestrukturisasi/rescheduling untuk memberi kesempatan kepada Pemohon PeninjauanKembali, namun juga tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai akad tersebut;Bahwa pertimbangan Judex Juris
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 24-08-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65 PK/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 24 Agustus 2017 — NANA KUSNAEDI, VS PT SANGGRAHA DHIKA (REDTOP HOTEL & CONVENTION CENTER)
86 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ketentuan Pasal 67 huruf f UU Nomor14 Tahun 1985 yang telah dirubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 Tentang MahkamahAgung;Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 210/Pdt.SusPHI/2016/PN.JKT.PST, Tanggal 10 November 2016 nyatanyata terdapat suatukekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata maka sudah sepatutnyamenurut hukum untuk dibatalkan, dan untuk selanjutnya Pemohon PKmemohon kepada Judex Juris