Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi saksi di mukapersidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon , Pemohon II telah mengajukan surat permohonan ItsbatNikah tertanggal 02 Januari 2019 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Plh tanggal 02Januari 2019 telah mengajukan halhal yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut:Hal. 1 dari 12 hal Ptp

;Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 15/SKM/SM/X/2018 tanggal30 Oktober 2018 yang diketahui oleh Kepala Desa Sumber Mulia yangcocok dan sesuai aslinya, Kemudian diberi kode P. 5;Hal. 4 dari 12 hal Ptp No 1/Pdt.P/2019/PA.PlIh6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 16/SKM/SM/X/2018 tanggal30 Oktober 2018 yang diketahui oleh Kepala Desa Sumber Mulia yangcocok dan sesuai aslinya, Kemudian diberi kode P. 6;B. Saksi:1.

;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangantersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon danPemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan HukumHal. 10 dari 12 hal Ptp No 1/Pdt.P/2019/PA.PlihMunakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo.

Membebankan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk membayar biayaperkara sejumlah Rp 271.000.00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 Masehibertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1440 Hijriah, oleh Rusdiansyah, S.Ag.yang ditetapbkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Dra.Hal. 11 dari 12 hal Ptp No 1/Pdt.P/2019/PA.PlihHj.

Materal : Ro 6.000,00 +Jumlah ; Rp 231.000,00Hal. 12 dari 12 hal Ptp No 1/Pdt.P/2019/PA.Plih

KabupatenTanah Laut, disebut sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi saksi di mukapersidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon I, Pemohon II telah mengajukan surat permohonan ltsbatNikah tertanggal 02 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanAgama Pelaihari dengan Nomor 169/Padt.P/2019/PA.Plh tanggal 02 April 2019telah mengajukan halhal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:Hal. 1 dari 12 hal Ptp

Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusahamenanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon denganPemohon Il tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon danPemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan JorongKabupaten Tanah Laut.Hal. 2 dari 12 hal Ptp No 169 /Pdt.G/2019/PA.Pih8.

Hidayatullah RT. 030 Kelurahan Teluk Dalam KecamatanBanjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, dihadapan persidanganmemberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa :Hal. 4 dari 12 hal Ptp No 169 /Pdt.G/2019/PA.Plh Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak kandungPemohon ; HubunganPemohon !

Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Anu Rahman bin Ismail Marzuki)dengan Pemohon II (Sarinah binti Durahman) yang dilaksanakan padatanggal 12 Januari 2013 di Kelurahan Belitung Selatan KecamatanBanjarmasin Barat Kota Banjarmasin;Hal. 10 dari 12 hal Ptp No 169 /Pdt.G/2019/PA.Pih3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon Il untuk mencatatkanperkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong KabupatenTanah Laut;4.

Panggilan : Rp 220.000,00Hal. 11 dari 12 hal Ptp No 169 /Pdt.G/2019/PA.PIh4. Redaksi : Rp 10.000,005. Materai >: Rp 6.00000 ,Jumlah Rp 336.000,00Pelaihari, 24 April 2019Salinan sesuai dengan aslinyaPanitera,H. Gazali, S.H.Hal. 12 dari 12 hal Ptp No 169 /Pdt.G/2019/PA.Pih

Ptp No. 112/IN.terpadu.4.dan mohon agar diperintahkan Pemohon! dan Pemohon Il untukmendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan AgamaKecamatan tempat tinggal Pemohon!

Ptp No. 112/IN.terpadu.

Ptp No. 112/IN.terpadu.Perincian Biaya Perkara:1.234,5 Biaya Pencatatan : Rp. 30.000.Biaya Proses : Rp. 50.000.Biaya Panggilan : Rp. 150.000.Redaksi :Rp. 5.000,Materai :Rp. 6.000.Jumlah Rp. 241.000,( Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)Hal. 12dari 12 hal. Ptp No. 112/IN.terpadu.

sehingga dengan tidak diikutsertakannya PTP NIlTanjung Morawa dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugat salahalamat (Error in Persona); 2200202 22 2 no noo Putusan PerdataNomor 240/ PDT/2017/ PT.MDN Halaman 62.

Jadi PTP NIl TanjungMorawa harus di ikut sertakan sebagai pihak dalam perkara A Quo.

salinan dari semua catatancatatan dan dokumendokumen yang berkaitan dengan objek perjanjian perkebunan KSO.> Semua harta kekayaan, termasuk pohonpohon yang terletak dalamperkebunan KSO dan merupakan objek perjanjian yang diserahkanpengelolaannya dari PTP NII kepada PT LNK berdasarkan perjanjianini akan tetap merupakan milik PTP NII, oleh karenanya jika sebabapapun juga dalam jangka waktu KSO, PT LNK tidak lagi inginmenggunakan satu atau lebih harta kekayaan milik PTP NIl tersebut,PT LNK wajib untuk

menyerahkan kembali harta kekayaan tersebutkepada PTP NIl ; Putusan PerdataNomor 240/ PDT/2017/ PT.MDN Halaman 85.

Bahwa dengan demikian tidak cukup alasan bagi Penggugat hanyamelakukan gugatan terhadap Tergugat sebagai subjek hukum, karenaTergugat bukanlah pemilik lahan sengketa melainkan Pemilik objeksengketa tersebut adalah PTP NII Tanjung Morawa dan layak dan patutlah PTP NII ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ; 7. Bahwa berdasarkan halhal yang disebukan diatas sangatlah keliru sekaliPenggugat menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukumterhadap objek perkara dalam perkara ini ; 8.

Parman Zambhuriwalaupun tanpa dibicarakan terlebih dahulu dengan PTP. SB KIKEF. Hal inijelasjelas menunjukan bahwa Tergugat tidak menghormati PTP. SB KIKEFsebagai organisasi serikat buruh yang legal dan berbadan hukum.7. Bahwa oleh karena upaya PTP. SB KIKEF untuk mempertanyakan alasanPHK terhadap Sdr. Parman Zamhuri tidak mendapat tanggapan, serta dariperundingan berpatite yang tidak ada titik temunya, maka pata tanggal 24Desember 2008 PTP.

Parman Zambhuriselaku Wakil Bendahara Umum PTP. SB KIKEF yang bertugas meguruskeuangan organisasi, maka PTP. SB KIKEF meminta kepada TermohonPeninjauan Kembali untuk merundingkan terlebin dahulu dengan SBKIKEF. Namun ternyata Termohon Peninjauan Kembali tetap padapendiriannya untuk mem PHK Sdr. Parman Zamhuri walaupun tanpadibicarakan dengan PTP. SB.KIKEF. Hal ini jelasjelas menunjukanbahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak menghormati PTP.

SBKIKEF/MI/Bks/I/2009 tertanggal 06 Januari 2009 (Bukti P5B) denganmaksud yang sama dengan surat No.056/PTP.

Parman Zamhuriselaku Wakil Bendahara Umum PTP SB KIKEF yang bertugas meguruskeuangan organisasi, maka PTP SB KIKEF meminta kepada TermohonPeninjauan Kembali untuk merundingkan terlebin dahulu dengan SBKIKEF. Namun ternyata Termohon Peninjauan Kembali tetap padapendiriannya untuk mem PHK Sdr. Parman Zamhuri walaupun tanpadibicarakan dengan PTP. SB KIKEF. Hal ini jelasjelas menunjukanbahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak menghormati PTP.

Atas kebijakan tersebut SBKIKEF melalui surat dengan nomor surat : 066/PTP. SBKIKEF/MI/Bks/I/2009 tertanggal,17 Januari 2009 dan surat dengan nomorsurat: 069/PTP.

Anonim Ptp.: 180/Pdt.P/2020/MS.Bir2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XxxxxXXXXXXXXXXXXX(Pemohon.Il) yang telah bermeterai cukup, dan telah dilegalisasi olehKantor Pos, yang keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuentanggal xx Juli 2020, telah dicocokan dengan aslinya diberi tanda(P.2);3.

Anonim Ptp.: 180/Pdt.P/2020/MS.Bir8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal, NomorXxxx/2022/SKM/BBJ/IX/2020 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXX, diberimeterai cukup dan Dinazegelen Pos yang dikeluarkan oleh GeuchikGampong XxxXxXXXXXXXXXXXXXxXxX, Kecamatan Kuta Blang, KabupatenBireuen tanggal xx September 2020, telah dicocokan dengan aslinya(P.8);9.

Anonim Ptp.: 180/Pdt.P/2020/MS.BirMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penetapan abhiwaris ini diajukan Pemohon untuk kelengkapan administrasi mengurus hartapeninggalan berupa Tabungan milik Almarhumah xxxxxxxxxxXxxXXXXXxXx padaBank BNI Cabang Lhokseumawe dan Tabungan pada Bank Aceh CapemMatang Glp.

Anonim Ptp.: 180/Pdt.P/2020/MS.BirONH dan uang Tabungan almarhumah xxxxxxxxXxXxXXXXXXXXXXXXX pada :1. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Lhokseumawe, 2. Uang Tabunganpada Bank BPD Aceh Kantor Capem Matang Glp. Dua.5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biayaperkara sejumlah Rp.106.000,00.

Anonim Ptp.: 180/Pdt.P/2020/MS.Bir

Ptp. No.0175/Pdt.P/2018 PA.Gtlo2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perjakadalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23tahun;3. Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada hubungan darahdan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untukmelangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islammaupun peraturan perundangundangan yang berlaku;4.

Ptp.

Ptp. No.0175/Pdt.P/2018 PA.GtloMenimbang, bahwa keterangan saksisaksi tersebut, telah salingbersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, maka Hakimberpendapat bahwa dalildalil para Pemohon harus dinyatakan terbukti;Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang didukung oleh saksipemohon dan pemohon Il maka ditemukan faktafakta hukum sebagaiberikut :1.

Ptp. No.0175/Pdt.P/2018 PA.GtloMenimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut di atas, telah sesualdengan doktrin ulama Ali ALJalal yang terdapat dalam Kitab lanatutTholibin, Juz Ill, halaman 308 yang selanjutnya diambil alin menjadipertimbangan Hakim dalam perkara ini yakni:awS25 aidxo dlyol cS Sally GL!

Ptp. No.0175/Pdt.P/2018 PA.GtloGorontalo, 27 Februari 2018Salinan Penetapan Sesuai AslinyaPaniteraDrs. Taufik H. Ngadi, M.HKeterangan :Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan PemohonHal.8 dari 7 hal. Ptp. No.0175/Pdt.P/2018 PA.Gtlo

Parman Zamhuriselaku Wakil Bendahara Umum PTP SB KIKEF yang bertugas menguruskeuangan organisasi, maka PTP SB KIKEF meminta kepada Tergugatuntuk merundingkan terlebih dahulu dengan SB KIKEF. Namun ternyataTergugat tetap pada pendiriannya untuk memPHK Sdr. Parman Zamhuriwalaupun tanpa dibicarakan dengan PTP SB KIKEF. Hal ini jelas jelasmenunjukan bahwa TERGUGAT tidak menghormati PTP SB KIKEFsebagai organisasi serikat buruh yang legal dan berbadan hukum;.

Bahwa, oleh karena upaya PTP SB KIKEF untuk mempertanyakan alasanPHK terhadap Sdr.

Parman Zamhuriselaku Wakil Bendahara Umum PTP SB KIKEF yang bertugas menguruskeuangan organisasi, maka PTP SB KIKEF meminta kepada TermohonPeninjauan Kembali untuk merundingkan terlebih dahulu dengan SBKIKEF. Namun ternyata Termohon Peninjauan Kembali tetap padapendiriannya untuk mem PHK Sdr. Parman Zamhuri walaupun tanpadibicarakan dengan PTP SBKIKEF.

Hal ini jelasjelas menunjukan bahwaTermohon Peninjauan Kembali tidak menghormati PTP SB KIKEFsebagai organisasi serikat buruh yang legal dan berbadan hukum;. Bahwa, oleh karena upaya PTP SB KIKEF untuk mempertanyakanalasan PHK terhadap Sdr.

Nomor 98 PK/Pdt.Sus/201210.Bahwa dikarenakan tidak adanya titik temu didalam perundingan pada11tanggal 24 maupun ditanggal 12, maka PTP.

Dir/X/243/2001 tanggal 27 Maret2001 tersebut di atas antara lain berbunyi: Sehubungan dengan areal eksHGU Kebun Lama PTP Nusantara yang berada dalam kawasan DesaPondok Pabrik (Dusun Nuri dan Garuda), dimana terdapat assets PTP.Nusantara (Persero), dengan ini disampaikan halhal sebagai berikut:1. Pada prinsipnya sebagian besar dan assets PTP. Nusantara (Persero)dilokasi tersebut berupa perumahan kami lepas untuk penghuni yangpada umumnya pensiunan Afkoofd PTP. Nusantaral (Persero);2.

(tiga ratus enam puluh meter persegi) yangdicadangkan untuk dibangun rumah pemondokan anak sekolahyang orang tuanya Karyawan PTP. Nusantara tetapi berdomisilirelatif jauh diluar Kota Langsa;Halaman 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 547 PK/Pdt/20143. Dalam hubungan ini dapat dinyatakan bahwa di luar asset dan lahanpada butir dua di atas dilepas bagi warga Dusun Nuri dan Garuda yangpelaksanaannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuatsebelumnya oleh warga dan unsur PTP.

Putusan Nomor 547 PK/Pdt/2014Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PTP Nusantara (Persero)Nomor 01.6/P/Skep/228/2003 tanggal 21 November 2003 tersebut makauntuk mengosongkan Rumah Dinas PTP Nusantaral (Persero) NomorRS.0004.R/2004 yang terletak di Dusun Garuda Desa Pondok PabrikKecamatan Langsa Timur Kota Langsa sudah harus Penggugatserahkan/mengembalikan kepada PTP Nusantara (Persero), ternyatasampai saat ini masih Penggugat kuasai dan tempati, maka langkah atautindakan Tergugat/PTP Nusantara

Pabrik Kecamatan Langsa Timur KotaLangsa yang dilakukan oleh Tergugat/PTP Nusantara (Persero) adalahsesuatu keharusan dalam rangka memelihara Asset PerusahaanTergugat karena masih termasuk dalam HGU (Hak Guna Usaha)Tergugat dan sudah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlakudan menjadi kKewenangan daripada PTP Nusantara (Persero) sehinggatidak lagi melalui Putusan Pengadilan Negeri Langsa;2.

Gugatan Prematur;Bahwa proses penyelesaian pengosongan Rumah Dinas RS.0004.R/2004 yang terletak di Dusun Garuda Desa Pondok Pabrik KecamatanLangsa Timur Kota Langsa milik PTP Nusantaral (Persero) yang saatini masih ditempati oleh Penggugat Jumiati Cut dan sudah beberapa kalidiberitahukan/dihimbau oleh Tergugat/PTP Nusantara (Persero) agarPenggugat mengembalikan atau menggosongkan Rumah DinasTergugat Tergugat Nomor:1.

Bahwa pada tanggal 02 Juli 1983 Pemohon dengan Pemohon Ilmelangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan PegawaiHal. 1 dari 9 hal Ptp No.0027/Padt.P/2018/PA.PlihPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung KabupatenTanah Laut;. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Pemohon II telah menerimakutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan TakisungKabupaten Tanah Laut dengan Nomor: 1/5/5/043/II/VII/83 tanggal 07 Juli1983;.

Menetapkan perbaikan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1/5/5/043/II/VII/83KUA Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut tanggal 07 Juli 1983 yaitu:Hal. 2 dari 9 hal Ptp No.0027/Padt.P/2018/PA.Plih1) Nama Pemohon dari sebelumnya tertulis Saipullah menjadi Saiful Bahri;2) Tempat tanggal lahir Pemohon dari sebelumnya tertulis Tabanio, 20tahun menjadi Batakan, 31 Desember 1963;3) Nama Pemohon II dari sebelumnya tertulis Nurulbari menjadi Nurul Bari;4) Tanggal lahir Pemohon II dari sebelumnya tertulis 17

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 6301013112630008tanggal 05 Februari 2013 (P.1);Hal. 3 dari 9 hal Ptp No.0027/Padt.P/2018/PA.Plih2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 6301014303650007tanggal 07 April 2013 (P.2);3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1/5/5/043/II/VII/83 tanggal 7 Juli 1983yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan TakisungKabupaten Tanah Laut (P.3);4.

Bahwa nama Nurulbari sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikahdengan Nurul Bari yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon II adalahorang yang sama, yaitu Pemohon II;Hal. 6 dari 9 hal Ptp No.0027/Padt.P/2018/PA.Plih6.

Gazali, S.H.Hal. 9 dari 9 hal Ptp No.0027/Padt.P/2018/PA.Plih

Ptp No. 0224/Pdt.G/2015/PA.Pspk,Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telahbergaul dan hidup bersama dalam rumah tangga namun tidak dikaruniaianak ;Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggalbersama di alamat Termohon tersebut diatas.Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama permohonan cerai terhadapTermohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohonsebagai suami isteri sejak awal tahun 2014 rumah tangga Pemohondengan Termohon sudah mulai terjadi ketidak

Ptp No. 0224/Pdt.G/2015/PA.Pspk,tidak ada lagi hubungan sama sekali sampai dengan sekarang ini sudah2 (dua) bulan lamanya ;7. Bahwapihak keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan Pemohon danTermohon ;8.

Ptp No. 0224/Pdt.G/2015/PA.Pspk,kembali rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yangdikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon dan Termohonmenyatakan bersedia rukun kembali dan Pemohon menyatakan mencabutperkaranya serta atas pencabutan tersebut Termohon menyetujuinya sekaligusPemohon menyerahkan surat pernyataan pencabutan perkaranya dengansuratnya tertanggal 27 Oktober 2015;Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala

Ptp No. 0224/Pdt.G/2015/PA.Pspk,2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat dan memperhatikan segala pasal pasal dalam peraturanperundangundangan yang berlaku serta Hukum Syara yang berkaitan dalamperkara ini ;MENETAPKAN:1.

Ptp No. 0224/Pdt.G/2015/PA.Pspk,Rincian Biaya PerkaraPanitera Pengganti,ttdM.Yasir Nasution,MA. 1. Pendaftaran Rp. 30.000,2. Biaya Proses Rp. 50.000,2. Biya Panggilan Rp. 150.000,3. Redaksi Rp. 5.000,4. Materai Rp. 6.000.Jumlah Rp. 241.000.(Duaratus empat puluh satu ribu rupiah )Hal6dari6 hal. Ptp No. 0224/Pdt.G/2015/PA.Pspk,

Ptp No. 0223/Pdt.G/2015/PA.Pspk2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telahbergaul dan hidup bersama dalam rumah tangga namun tidak dikaruniaianak ;3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggalbersama di alamat Termohon tersebut diatas;4.

Ptp No. 0223/Pdt.G/2015/PA.Pspk7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon danTermohon namun tidak berhasil;8.

Ptp No. 0223/Pdt.G/2015/PA.PspkBahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon dan Termohonmenyatakan bersedia rukun kembali dan Pemohon menyatakan mencabutperkaranya serta atas pencabutan tersebut Termohon menyetujuinya;Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala yangdicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripenetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa

Ptp No. 0223/Pdt.G/2015/PA.PspkMengingat dan memperhatikan segala pasal pasal dalam peraturanperundangundangan yang berlaku serta Hukum Syara yang berkaitan dalamperkara ini ;MENETAPKAN:1. Mengabulkan permohohan Pemohon mencabut perkaranya;2. Menyatakan perkara Register Nomor: 0223/Pdt.G/2015/PA.Pspk dicabut ;3.

Ptp No. 0223/Pdt.G/2015/PA.PspkRincian Biaya Perkara 1. Pendaftaran Rp. 30.000,2. Biaya Proses Rp. 50.000,2. Biya Panggilan Rp. 375.000,3. Redaksi Rp. 5.000,4. Materai Rp. 6.000.Jumlah Rp. 466.000,(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah )Hal 6 dari 6 hal. Ptp No. 0223/Pdt.G/2015/PA.Pspk

N XIII;Bahwa tidak diperbolehkan buah sawit yang telah di timbang ke pabrikpihak ketiga di lakukan penggantian ke pabrik PTP , dan buah sawitpenggantian yang masuk ke Pabrik PTP N XIII KEMBAYAN tersebut tidakdi terima secara Managemen oleh kebun inti Karena yang dirugikan adalahKebun inti perusahaan PTP N XIII KEMBAYAN;Bahwa kerugian yang timbul akibat dari kejadian tersebut sekitar Rp.6.720.000( Enam juta tujuh ratus dua puluh rupiah ), dengan perhitunganjumlah buah sawit sebanyak 311 tandan dan

N XIIIKEMBAYAN tidak bisa namun saat itu karena Saksi di kasihn DTB Inti olehTerdakwa jadi bisa mengantar buah pengganti ke Pabrik PTP KEMBAYAN.

KEMBAYAN harus di timbang kePabrik PTP;Bahwa tidak diperbolehkan buah sawit milik PTP N XIIl KEMBAYAN yangsudah di timbang oleh Saksi WIMPI atas suruhan Terdakwa T.SIMAMORAke Pabrik TBS/Pihak ketiga, dan buah sawit penggantian yang masuk kePabrik PTP N XIll KEMBAYAN tersebut tidak di terima secara Managemenoleh kebun inti karena disini yang dirugikan adalah Kebun inti perusahaanPTP N XIll KEMBAYAN;Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan;Terhadap keterangan

N XIII KEMBAYAN diBlok 511 dan 506 tersebut di bawa ke Pabrik TBS ( TAYAN BUKIT SAWIT);Bahwa tidak di benarkan oleh Pihak Managemen perusahaan PTP N XIIIuntuk menjual / membawa TBS inti ke pabrik pihak ke tiga (Pihak Swasta);Bahwa Saksi menerangkan tidak boleh dan tidak di benarkanmenggantikan buah sawit yang telah di gelapkan oleh pelaku, dan buahsawit penggantian yang masuk ke Pabrik PTP N XIII KEMBAYAN tersebuttidak di terima secara Managemen oleh kebun inti karena disini yangdirugikan adalah

Kebun inti perusahaan PTP N XIII KEMBAYAN;Bahwa perhitungan kerugian adalah jumlah buah sawit sebanyak 311tandan ,dan setelah di lakukan penimbangan tonasenya seberat 4200 kgdi kalikan dengan harga buah sawit sebesar Rp1.600.

MI, Tergugat juga melakukan pemotongan iuran organisasi/Cos ( Check OfSystem) terhadap 1.075 orang buruh yang tergabung didalam PTP. SBKIKEFyang diantaranya juga Para Penggugat, tetapi Tergugat tidak pernahmenyetorkan dari hasil pemotongan itu ke kas organisasi dimana paraPenggugat menjadi anggota PTP. SBKIKEF. PT.5. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2008 Sdr. Parman Zamhuri selaku WakilBendahara Umum PTP.

Selanjutnya atas PHK tersebut secara organisasional ParaPengurus PTP SBKIKEF meminta penjelasan kepada TERGUGAT, namunternyata tidak ada penjelasan ;6. Bahwa atas tindakan PHK sepihak terhadap Sdr. Parman Zamhuri selaku WakilBendahara Umum PTP. SBKIKEF yang bertugas mengurus keuanganorganisasi, maka PTP. SBKIKEF meminta kepada TERGUGAT untukmerundingkan terlebih dahulu SBKIKEF. Namun ternyata TERGUGAT tetappada pendiriannya untuk mem PHK Sdr. Parman Zamhuri walaupun tanpadibicarakan dengan PTP.

Hal ini jelasjelas menunjukan bahwaTERGUGAT tidak menghormati PTP SBKIKEF sebagai organisasi serikatburuh yang legal dan berbadan hukum ;7. Bahwa, oleh karena upaya PTP SBKIKEF untuk mempertanyakan alasan PHKterhadap Sdr.

Parman Zamhuri tidak mendapat tanggapan, serta dariperundingan bipartite yang tidak ada titik temunya, maka tanggal 24 Desember2008 PTP SBKIKEF melayangkan surat pemberitahuan rencana Aksi MogokKerja pertama, dengan harapan pihak TERGUGAT mau diajak berundingkembali dan mau mendengarkan apa yang jadi tuntutan PTP SBKIKEF, namunternyata TERGUGAT tetap dengan sikapnya tidak mau berunding (tidak terjadikesepakatan) ;8.

Bahwa Tanggal 6 dan 12 januari 2009, PTP SN KIKEF kembali mengajukansurat pemberitahuan rencana Aksi Mogok kerja kedua dan ketiga tetapiTERGUGAT tetap saja tidak mau menanggapinya. Maka PTP SB KIKEFdengan terpaksa melakukan aksi mogok kerja akibat gagalnya perundingan,adapun tuntutannya sebagai berikut :I. Cabut Perjanjian Rasionalisasi yang tidak rasional degan dalih Efisiensi; 2. Hentikan PHK SEPIHAK dengan alasan rasionalisasi ;3. Berikan Upah Layak untuk Buruh PT.

I dari 10 Hal Ptp 275/Pdt.P/22017/PA/Pihdengan calon istrinya :Nama : Rita Purwanti binti JitoUmur : 18 tahunPendidikan : MTsNAgama : IslamPekerjaan : Ikut OrangtuaTempat kediaman di : Dusun Bangun Rejo RT. 012 Desa Damit KecamatanBatu Ampar Kabupaten Tanah Lautyang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;.

Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkaraini;Hal. 2 dari 10 Hal Ptp 275/Pdt.P/2017/PA/PIhBerdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:Primer:1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.

yangbernama Rita Purwanti binti Jito; Bahwa anak Pemohon sudah bekerja di bengkel sepeda motor milik sendiridengan penghasilan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)perbulan; Bahwa anak Pemohon dengan calon perempuan sudah lama saling kenal dansudah berpacaran selama kurang lebih 6 bulan ;Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon mempelai wanita anaknya dipersidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa calon mempelai wanita, umurnya 18 tahun;Hal. 3 dari 10 Hal Ptp

Sarbini RT. 010RW.004 Desa Durian Bungkuk Kecamatan Batu Ampar Kabupaten TanahHal. 4 dari 10 Hal Ptp 275/Pdt.P/2017/PA/PIihLaut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaiberikut;Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena isteri saksi adalah saudaraipar Pemohon;Bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah untuk anaknya yangbernama Ahmad Naimun Najib karena usianya baru sekitar 17 tahundimana Kantor Urusan Agama menolak untuk mencatatkanpernikahannya;Bahwa calon isteri anak Pemohon bernama Rita

275/Pdt.P/2017/PA/PihPerincian Biaya:1.af hfHakim Anggota,lta Qonita, S.H.1I.PendaftaranProsesPanggilanRedaksiMateraiJumlahRp 30.000,00Rp 50.000,00Rp 110.000,00Rp 5.000,00R 6.00000 ,Rp 201.000,00Panitera Pengganti,Hj.Rahmatul Jannah,S .Ag.Hal. 10 dari 10 Hal Ptp 275/Pdt.P/2017/PA/Pih

Pelaihari Kabupaten Tanah Laut PropinsiKalimantan Selatan, sebagai Pemohon III;Dalam hal ini Pemohon II dan Pemohon III memberikan kuasa khusus kepadaPemohon berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang terdaftar padaKepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 32 KK/XII/2017/PA.PIhtanggal 04 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksisaksinya di mukapersidangan;Hal. 1 dari 13 hal Ptp

Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 6301032711170001 tertanggal27 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas KependudukanDan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (P.5);Hal. 4 dari 13 hal Ptp No.0493/Pat.P/2017/PA.PIh6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ary Widyantoro Nomor :6301KM271120170001 tanggal 27 Nopember 2017 yang dikeluarkanoleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten TanahLaut (P.6);7.

Almarhum meninggalkan seorang isteri (Roosmawarti Noor), seorangHal. 7 dari 13 hal Ptp No.0493/Pat.P/2017/PA.PIhanak bernama Rizky Wiyanto Kurniawan, ibu kandung yang masih hidup yangbernama Soemarlik binti Muhammad Ramli.

Menetapkan ahli waris dari alamarhum Ary Widyantoro bin ArifienaliasArifin adalah terdiri dari:Hal. 11 dari 13 hal Ptp No.0493/Pat.P/2017/PA.Plh3.1. Roosmawarti Noor binti M. Hanafiah Amin (istri almarhum);3.2. Rizky Widyanto Kurniawan bin Ary Widyantoro (anak lakilakikandung almarhum);3.3. Soermarlik binti Muhammad Ranili (iobu kandung dari Almarhum);4. Menetapkan harta peninggalan almarhum Ary Widyantoro bin Arifien aliasArifin berupa tabungan di Bank Kalsel SIMPEDA, yaitu:1).

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.Hakim Anggota,ttd,Ita Qonita, S.HI.Panitera Pengganti,Hal. 12 dari 13 hal Ptp No.0493/Pat.P/2017/PA.Plhttd,H. Haryitno, S.H.Perincian Biaya:1. Pendaftaran : Rp 30.000,002. Proses : Rp 50.000,003. Panggilan : Rp 70.000,004. Redaksi : Rp 5.000,005. Materai : Rp 6.000,00 .Jumlah Rp 161.000,00Pelaihari, 18 Desember 2017Salinan sesuai dengan aslinyaPanitera,H. Gazali, S.H.Hal. 13 dari 13 hal Ptp No.0493/Pat.P/2017/PA.Plh

Anonim Ptp.: xxxx/Pdt.P/2020/MS.BirBahwa saksi tahu Alm.

Anonim Ptp.: xxxx/Pdt.P/2020/MS.Birharta peninggalan Almarhum Nurdin bin Abdul Gani dan untukkeperluan lainnya;2.

Anonim Ptp.: xxxx/Pdt.P/2020/MS.BirMenimbang bahwa, para Pemohon adalah istri dan saudara kandungserta anak saudara kandung dari Alm.

Anonim Ptp.: xxxx/Pdt.P/2020/MS.Bir5.

Anonim Ptp.: xxxx/Pdt.P/2020/MS.Bir

AsamAsam Kecamatan Jorong, disebut sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi saksi di mukapersidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Itsbat Nikahtertanggal O08 Nopember 2018 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 732/Pdt.G/2018/PA.Plh tanggal 08Nopember 2018 telah mengajukan halhal yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut:Hal. 1 dari 13 hal Ptp

Kabupaten Tanah Laut selama lebihkurang 2 tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumahmilik bersama di alamat yang sama dengan rumah kontrakan selama lebihkurang 24 tahun 2 bulan, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknyasuami istri (badadduhul) dan dikarunial 2 orang anak bernama:1) Jani, umur 25 tahun;2) Sasa Lia Januarni, umur 3 tahun;Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yangmengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Almarhumah Istri PemohonHal. 2 dari 13 hal Ptp

Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan almarhumah istri Pemohontertanggal 05 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas KependudukanDan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti P.4);Hal. 4 dari 13 hal Ptp No 732/Pdt.P/2018/PA.Plih5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian almarhumah istri Pemohon Nomor: 6301KM241020180002 tanggal 24 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (buktiP.5;B.

Samsuri Yusuf, S.H. sebagai PaniteraPengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;Hakim Anggota, Ketua Majelis,ttd, ttd,Hal. 12 dari 13 hal Ptp No 732/Padt.P/2018/PA.PlhPerincian Biaya:1.a & @Hj. Siti Maryam, S.H.Hakim Anggota,ttd,Rashif Imany, S.HI., M.SI.PendaftaranProsesPanggilanRedaksiMateraiJumlahRp 30.000,00Rp 50.000,00Rp 260.000,00Rp 5.000,00Rp 6.000,00 +Rp 351.000,00Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.Panitera Pengganti,ttd,H.

Gazali, S.H.Hal. 13 dari 13 hal Ptp No 732/Pat.P/2018/PA.Plh

Mulia Glass, jabatan OrganisasiAnggota PTP. SBKIKEF PT. Mulia Industrindo Tbk.,beralamat di Jalan Garuda III Blok G No.341 RT.06/12,Jati Mulya, Tambun Selatan ;ARIS bin SOLEMAN, Kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Buruh PT. Mulia Glass, jabatan OrganisasiAnggota PTP. SBKIKEF PT. Mulia Industrindo Tbk.,beralamat di Kp.

Mulia Industrindo, Tergugat juga melakukanpemotongan iuran organisasi/COS (Check of System) terhadap 1.705 orangburuh yang tergabung didalam PTP. SBKIKEF yang diantaranya juga ParaPenggugat, tetapi Tergugat tidak pernah menyetorkan dari hasilpemotongan itu ke kas Organisasi dimana Para Penggugat menjadi anggotaPTP. SBKIKEF MI ;Bahwa pada tanggal 22 Desember 2008 Sdr.Parman Zamhuri selakuWakil Bendahara Umum PTP.

Selanjutnya atas PHK tersebut secara organisasionalpara pengurus PTP. SBKIKEF meminta penjelasan kepada Tergugat, namunternyata tidak ada penjelasan ;Bahwa atas tindakan PHK sepihak terhadap Sdr. Parman Zamhuriselaku Wakil Bendahara Umum PTP. SBKIKEF yang bertugas menguruskeuangan organisasi, maka PTP. SBKIKEF meminta kepada Tergugat untukmerundingkan terlebin dahulu dengan SBKIKEF. Namun ternyata Tergugattetap pada pendiriannya untuk memPHK Sdr.

Parman Zamhuri walaupuntanpa dibicarakan dengan PTP. SBKIKEF. Hal ini jelasjelas menunjukkanbahwa Tergugat tidak menghormati PTP. SBKIKEF sebagai organisasiserikat buruh yang legal dan berbadan hukum ;Bahwa, oleh karena upaya PTP. SBKIKEF untuk mempertanyakanalasan PHK terhadap Sdr.Parman Zamhuri tidak mendapat tanggapan, sertadari perundingan bipartit yang tidak titik temunya, maka tanggal 24Desember 2008 PTP.

Atas kebijakan tersebut SBKIKEF melalui suratdengan nomor surat: 066/PTP. SBKIKEF/I/2009 tertanggal 17 Januari2009 dan surat dengan nomor surat : 069/PTP. SBKIKEF/MI/Bks/I/2009tertanggal 23 Januari 2009 meminta penjelasan kepada Tergugat atastindakan balasan yang dilakukan tetapi Tergugat tetap dengan sikapburuknya tidak mau menjawab surat tersebut ;. Bahwa selain meminta penjelasan atas tindakan Tergugat melakukanbalasan terhadp mogok Para Penggugat yang sah, pengurus SBKIKEFPT.

denganNomor 001/B/PTP FPBI PT.

Labuhan BatuNomor: 001/B/PTP FPBI PT. DLI2/I/2019. Yang menyatakan MENOLAKisi Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kab.

BuktiP8 : Fotocopy Surat Permohonan Perundingan Bipartit No.004/B /PTP FPBI PT.DLI 2/X/2018;9. BuktiP9 : Fotocopy surat Fotocopy Surat Permohonan PerundinganBipartit II No.005/B /PTP FPBI PT.DLI 2/X/2018;Halaman 15Putusan Nomor246/Pdt.SusPHI/2019/PN Mdn10. BuktiP10 : Fotocopy surat Fotocopy Surat Permohonan ilPerundingan Bipartit No.006/B /PTP FPBI PT.DLI2/X/2018;11. BuktiP11 : Fotocopy Surat Keputusan Mutasi 001/SK/HRRDLI/PKS/IX/2018;12.

Daya Labuhan Indahpasal 2 ayat 2;Fotocopy Job Desk Penggugat dibagian Sterilizer;Fotocopy surat PTP FPBI PT.DLI 2 No. 002/B/PTP FPBIPT.DLI 2/II/2018 Hal Sosialisasi Serikat tanggal 26September 2018;Fotocopy Fotocopy surat PTP FPBI PT.DLI 2 No.002/B/PTP FPBI PT.DLI 2/II/2019 Hal Bipartit, daftar hadirdan notulen pertemuan;Fotocopy Surat Pimpinan Pusat FPBI No. 01/SD/PPFPBI/I/2019 Hal dispensasi waktu kerja;Fotocopy surat PTP FPBI PT.DLI 2 No. 001/B/PTP FPBIPT.DLI 2/1/2020 Hal Pemberitahuan Konferensi

Luar Biasadan susunan Pengurus baru;Fotocopy surat PTP FPBI PT.DLI 2 No. 002/B/PTP FPBIPT.DLI 2/1/2020 Hal Permohonan Dispensasi;Halaman 17Putusan Nomor246/Pdt.SusPHI/2019/PN Mdn13.