Agama Kecamatan KolakaKab.Kolaka, setelah beberapa tahun menjalani kehidupan rumah tangga,terdakwa dan saksi Yuliati dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun terdakwa seringmemukul istrinya yaitu Yuliati sehingga Yuliati merasa tidak ada kecocokan lagilalu Yuliati mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kolaka tetapiterdakwa tidak mau bercerai dengan istrinya Yuliati.e Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekira pukul 08:30 WITAterdakwa bertemu dengan istrinya Yuliati di depan Kantor Dispenda

30 WITA atau setidaktidaknya pada suatuwaktu dalam bulan April Tahun 2013, bertempat di Lorong Pondui Kelurahan LaloehaKecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka,, atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masihoetermasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah melakukanpenganiayaan terhadap saksi YULIATI YUNUS, yang dilakukan terdakwa dengan caradan perbuatan sebagai berikut ;e Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekira pukul 08:30 WITAterdakwa bertemu dengan Yuliati di depan Kantor Dispenda

Terdakwa memukul / menampar saksi pada pipi sebelah kiri sebanyak duakali dengan menggunakan tangan kanan ;e Bahwa, saksi menikah dengan terdakwa berdasarkan akta nikah Nomor : 208/06/VII/2001 tanggal 09 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Kolaka Kab.Kolaka dan telah dikaruniai dua orang anak dan padatanggal 28 Mei 2013 saksi dan terdakwa telah resmi bercerai beradasarkan aktacerai Nomor : 0133/AC/2013/PA/Kk ;e Bahwa, awalnya saksi bertemu dengan terdakwa di depan Kantor Dispenda

kiri sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan ;Bahwa, saksi YULIATI YUNUS Binti YUNUS menikah dengan terdakwaberdasarkan akta nikah Nomor : 208/06/VII/2001 tanggal 09 Juli 2001 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka Kab.Kolaka dan telahdikaruniai dua orang anak dan pada tanggal 28 Mei 2013 saksi YULIATI YUNUSBinti YUNUS dan terdakwa telah resmi bercerai beradasarkan akta cerai Nomor :0133/AC/2013/PA/KIk ;e Bahwa, awalnya saksi bertemu dengan terdakwa di depan Kantor Dispenda

Lahir : 34 Tahun/29 Juli 1982;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Yos sudarso Lrg Tirtomulyo Nomor 46 Rt08 Rw 02 Kelurahan 3 llir Sukamaju, Palembang;Agama : Islam;Pekerjaan : Honorer Dispenda Propinsi Sumsel;Pendidikan : $1(Tamat);Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 12Oktober 2016;2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampaidengan tanggal 21 Nopember 2016;3.

BINAMBO TANG yang bekerja sebagai Honorer Dispenda Pemprop SumateraSelatan untuk bertemu dirumah terdakwa guna membahas mobil yang akandijual oleh terdakwa tersebut; Selanjutnya saksi APRIANSYAH BIN MUHAMMAD YAHYA UMAR dan saksi M.RAFLY FIKRI BIN M. FIKRI beserta rekan saksi yang lain bertemu denganterdakwa KHAIRIL, SH.1 BIN AMBO TANG didaerah Lemabang. Lalu saksiAPRIANSYAH BIN MUHAMMAD YAHYA UMAR dan saksi M. RAFLY FIKRI BINM. FIKRI menanyakan kepada terdakwa KHAIRIL, SH.!

BIN AMBO TANG mendapatkan STNK atasnama MEILENA tersebut dari tempat terdakwa bekerja di Dispenda PropinsiSumatera Selatan dimana terdakwa yang bekerja sebagai Honorer dan pada saatterdakwa memalsukan STNK atas nama MEILENA tidak memiliki izin dari pejabatyang berwenang mengeluarkan suratsurat Kendaraan;Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor: 1903/Pid.B/2016/PN. Pig.

BINAMBO TANG yang bekerja sebagai Honorer Dispenda Pemprop SumateraSelatan untuk bertemu dirumah terdakwa guna membahas mobil yang akan dijualoleh terdakwa tersebut;Selanjutnya saksi APRIANSYAH BIN MUHAMMAD YAHYA UMAR dan saksi M.RAFLY FIKRI BIN M. FIKRI beserta rekan saksi yang lain bertemu denganterdakwa KHAIRIL, SH.! BIN AMBO TANG didaerah Lemabang. Lalu saksiAPRIANSYAH BIN MUHAMMAD YAHYA UMAR dan saksi M. RAFLY FIKRI BINM. FIKRI menanyakan kepada terdakwa KHAIRIL, SH.

FIKRI serta saksi YAN ERWIN WWAYA BIN ARIE WIBISONObeserta rekan saksi yang lain membuat janji dengan terdakwa KHAIRIL.I BINAMBO TANG yang bekerja sebagai NHonorer Dispenda Pemprop SumateraSelatan untuk bertemu dirumah terdakwa guna membahas mobil yang akandijual oleh tersangka tersebut;Bahwa selanjutnya setelah para saksi bertemu dengan tersangka para saksimeminta kepada terd akwa KHAIRIL.

mengajukansurat uraian banding tanggal 22 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117525.06/2017/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/148/Tahun 2017, tanggal 4 Juli2017, tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atas SuratKetetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Masa Pajak Februari 2017Nomor 973/0340/DISPENDA

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkan SuratKetetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan Februari 2017Nomor 973/0340/DISPENDA, tanggal 10 Maret 2017 juncto SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/148/Tahun 2017, tanggal 4 Juli2017; dan,4.

Putusan Nomor 2793/B/PK/Pjk/2019Terbanding Nomor 188.4/148/Tahun 2017, tanggal 04 Juli 2017, tentangpenolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan PajakDaerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Masa Pajak Februari 2017 Nomor973/0340/DISPENDA, tanggal 10 Maret 2017, atas nama PemohonBanding, NPWP 01.069.536.9091.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp19.806.462.144,00; adalah yang secara nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku denganpertimbangan:a

mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 22 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117523.06/2016/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanGubernur Papua Nomor 188.4/130/Tahun 2017 tanggal 7 Juni 2017,tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atas SuratKetetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Masa Pajak Desember 2016Nomor 973/0003/DISPENDA

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkanSurat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan BulanDesember 2016 Nomor 973/0003/DISPENDA tanggal 9 Januari 2017Juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/130/Tahun 2017tanggal 7 Juni 2017; dan,4.

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa~ alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajakyang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor 188.4/130/Tahun 2017 tanggal 7Juni 2017, tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atas SuratKetetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Masa PajakDesember 2016 Nomor 973/0003/DISPENDA

Uraian Banding tanggal 16 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT108274.06/2016/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/296/Tahun 2016 tanggal 2Agustus 2016, tentang Penolakan terhadap Pengajuan Keberatan PTFreeport Indonesia atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air PermukaanBulan April 2016 nomor 973/0791/DISPENDA

Memerintahkan Termohon PK untuk membatalkan Surat KetetapanPajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan April 2016 Nomor:973/0791 /DISPENDA Tanggal 9 Mei 2016 jo. Surat KeputusanGubernur Papua Nomor 188.4/296/Tahun 2016 Tanggal 2 Agustus2016; dan,4.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 188.4/296/Tahun 2016 tanggal 2 Agustus 2016, tentangPenolakan terhadap Pengajuan Keberatan PT Freeport Indonesia atas SuratKetetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Bulan April 2016Nomor: 973/0791/DISPENDA

Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 22 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117526.06/2017/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/150/Tahun 2017 tanggal 05 Juli2017, tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atas SuratKetetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Masa Pajak Maret 2017Nomor 973/0513/DISPENDA

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali Untuk Membatalkan SuratKetetapan Pajak Daerah Atas Pajak Air Permukaan Bulan Maret 2017Nomor 973/0513/DISPENDA, tanggal 7 April 2017 Juncto SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/150/Tahun 2017, tanggal 5 Juli2017; dan,4.

Putusan Nomor 2794/B/PK/Pjk/2019mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor 188.4/150/Tahun 2017, tanggal 05 Juli 2017, tentangpenolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan PajakDaerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Masa Pajak Maret 2017 Nomor973/0513/DISPENDA, tanggal 07 April 2017, atas nama Pemohon Banding,NPWP 01.069.536.9091.000, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi Rp21.911.950.224,00; adalah yang secara nyatanyatabertentangan dengan peraturan

Perbuatan terdakwa lakukan dengancaracara sebagai berikut :Bahwa pada tahun 2006 dan tahun 2007 Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) KotaCimahi melaksanakan pengadaan blanko KTP dan KK untuk kemudian didistribusikankepada Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi.Pendistribusian blanko kepada Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan SipilKota Cimahi tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan denganmenggunakan Formulir Bukti Pengeluaran Benda Berharga Dispenda

(BPBBD) yangditandatangani oleh Bendahara Khusus Benda Berharga Dispenda dan BendaharaBarang Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi.Adapun jumlah pendistribusian blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan blankoKartu Keluarga (KK) dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Cimahi ke DinasTenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi pad a tahun 2006 dan2007 adalah sebagai berikut:Tahun 2006e yumlah distribusi blanko KTP sebanyak 60.000 keping, terdiri dari :1) Distribusi

Perbuatan terdakwa lakukan dengan caracara sebagaiberikut:Bahwa pada tahun 2006 dan tahun 2007 Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Cimahimelaksanakan pengadaan blanko KTP dan KK untuk kemudian didistribusikan kepada Dinas Tenaga KerjaKependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi.

Pendistribusian blanko kepada Dinas Tenaga KerjaKependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengankebutuhan dengan menggunakan Formulir Bukti Pengeluaran Benda Berharga Dispenda (BPBBD) yangditandatangani oJeh Bendahara Khusus Benda Berharga Dispenda dan Bendahara Barang Dinas TenagaKerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi.Adapun jumlah pendistribusian blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan blanko Kartu Keluarga (KK) dariDinas Pendapatan Daerah (Dispenda

buku tentang Keputusan Bupati Ende nomor 32 tahun 2004 tentang Uraian Jabatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ende tanggal 3 Maret 2004.23. 1 (satu) lembar kronologis pengeluaran dana Rp. 396.350.000,- tertanggal Ende, 7 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh TILI ANFRIDUS, ALOYSIUS LAGU dan YOSEPHINA BUNGA MBELO, Amd di atas maretai.24. 2 (dua) lembar salinan surat pernyataan yang dibuat oleh YOSEPHINA BUNGA MBELO, A.md, tertanggal Ende 03 Maret 2007.25. 3 (tiga) buah salinan Buku Kas Umum Dispenda

Ende model BEND.10 ; yang terdiri dari Buku V, Buku VI dan Buku VII.26. 3 (satu) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Pertambangan Bagi Pegawai DISPENDA Kab.

Ende Bagian Triwulan I,II dan III TA.2006, No.BKU : 03, tanggal 19 Januari 2007.27. 1 (satu) lembar Kwitansi, No.BKU : 05, tanggal 20 Februari 2007.28. 1 (satu) lembar Nota, No.BKU : 08, tanggal 05 Maret 2007.29. 1 (satu) lembar Nota, No.BKU : 09, tanggal 05 Maret 2007.30. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Perkotaan/ Pedesaan Bagi Pegawai DISPENDA Kab. Ende TA. 2006, No.

lembar Slip setoran Bank BRI, tanggal 08 Oktober 2007.55. 5 (lima) lembar Kwitansi No BKU: 134 s/d 138, tanggal 08 Oktober 2007.56. 2 (dua) lembar Kwitansi No BKU: 139 dan 140, tanggal 24 Oktober 2007.57. 2 (dua) lembar Kwitansi No BKU: 142 dan 143, tanggal 12 Nopember 2007.58. 1 (satu) lembar Kwitansi No BKU: 143, tanggal 22 Nopember 2007.59. 1 (satu) lembar Kwitansi No BKU: 146, tanggal 05 Desember 2007.60. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Pertambangan Bagi Pegawai DISPENDA

BKU: 149, tanggal 19 Desember 2007.61. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Biaya Pemungutan PBB Pertambangan Bagi Pegawai DISPENDA Kab. Ende Bagian Triwulan III TA. 2007, No.

Endetahun 2006 dan 2007 ;e Bahwa Jabatan saksi pada DISPENDA Kab. Ende pada tahun2006 dan 2007adalah sebagai Kepala Bagian Tata Usaha ;e Bahwa Dasar hukum Jabatan saksi sebagai Kepala Bagian TataUsaha pada DISPENDA kab.

Ende agardana insentif PBB Dispenda Kab.

BKU: 149, tanggal 19 Desember 2007.61. 3 (tiga) lembar DaftarPembayaran Biaya Pemungutan PBB Pertambangan BagiPegawai DISPENDA Kab. Ende Bagian Triwulan Ill TA. 2007,No.

BKU: 149, tanggal 19 Desember 2007.6l. 3 (tiga) lembar DaftarPembayaran Biaya Pemungutan PBB Pertambangan BagiPegawai DISPENDA Kab. Ende Bagian Triwulan Ill TA. 2007,No.

Yos Sudarso No. 17 (Perumahan Dispenda) ;Agama : Kristen Protestan ;Pekerjaan : Tidak Bekerja ; Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan :1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018 ;2. Penyidik perpanjangan oleh PU sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal14 September 2018 ;3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 15 September 2018sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018 ;4.

dengan dakwaan pada pokoknya sebagai berikut :PERTAMA ; wonnnne Bahwa terdakwa PAULED MONALISA MERABANO pada beberapa waktu lain yangsudah tidak dapat dipastikan oleh Terdakwa, namun kejadian tersebut sekitar bulan Mei2018 sampai dengan bulan Juni 2018, kemudian dilanjutkan lagi pada hari Rabu tanggal11 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 WIT atau setidak tidaknya beberapa waktu lain dalambulan Mei hingga Juli 2018, atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018,bertempat di Komplek Perumahan Dispenda

Yos Sudarso Timika atau lebih tepatnya di Perumahan Dispenda Kabupaten Mimika ;Bahwa saat Terdakwa, saksi dan sdr. ALBERTHO MAMPIOPER ditangkap dandigeledah oleh anggota Kepolisian, saat itu ditemukan 2 (dua) paket sedangnarkotika jenis ganja dengan berat 24,18 (dua puluh empat koma delapan belas)gram yang saksi simpan didalam saku celana yang dikenakan oleh saksi ;Bahwa saksi memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari sdr.

Yos Sudarso Timika atau lebih tepatnya di Perumahan Dispenda Kabupaten Mimika ; Bahwa saksi mengetahui tindak pidana tersebut dikarenakan saksi dan seorangrekan saksi yang bernama sdr. MARKUS M. MERAUJE yang pada saat itumenangkap/mengamankan Terdakwa ; Bahwa saat itu Terdakwa ditangkap dan diamankan bersamasama dengan sdr.ALBERTHO R. MAMPIOPER, dan sdr.

Yos Sudarso Timika atau lebih tepatnya di Perumahan Dispenda Kabupaten Mimika ; Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membawa narkotika jenis ganja dariJayapura ke Timika atas permintaan sdr.

Tergugatbiasa pergi berbulan bulan lamanya baru kembali ke rumah danTergugatbiasa bersikap kasar kepada anakanak, saksi serumah dengan Penggugatsaksi biasa melihat dan mendengar Tergugat membentak bentak anakanaknya;Bahwa Tergugat pernah mengirim uang belanja kepada anak anaknyasejumlah Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah), pula sejumlah Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah) dan pula sejumlah 300.000, (tiga ratus ribu rupiah)kepada Penggugat;Bahwa Tergugat bekerja sebagai Tenaga honorer pada Dispenda

pergi berbulan bulan lamanya baru kembali ke rumah;Bahwa Tergugat biasa bersikap kasar kepada anakanak, saksi tahu danpernah melihat Tergugat membentak bentak anak anaknya, saksi tidakmelihat langsung hanya mendengar cerita dari keluarga;Bahwa Tergugat pernah mengirim uang belanja kepada anak anaknya,itupun kalau Pengguat meminta kepada Tergugat melalui telpon, tetapi saksitidak tahu berapa jumlah uang yang dikirim oleh Tergugat kepada Penggugat;Bahwa Tergugat bekerja sebagai Tenaga honorer pada Dispenda

Tergugat pada prinsipnya Tergugat mengakui dalildalil Penggugat, namun yang dibantah oleh Tergugat, tidak benar Tergugatberlaku kasar kepada anak anaknya, Tergugat tidak menerima anak anaknyasepenuhnya hak asuh berada kepada Penggugat, menurut Tergugat anakanaknya dibagi bersama setiap minggu 4 hari bersama Penggugat dan 3 haribersama Tergugat, terhadap biaya hadhonah, Tergugat tidak sanggupmemberikan nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000(dua jutarupiah) perbulan danTergugat masih tenaga honorer pada Dispenda

Athaleta Ameera Ikana Lestaluhu oleh Tergugat, pada halkedua anak Penggugat dan Tergugat masih mengharapkan perawatan danpemeliharaan serta kasin sayang dari Penggugat selaku ibu kKandungnya agartetap dalam asuhan Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menuntut pula kepadaTergugat agar membayar nafkah anak kepada dua orang anak Penggugat danTergugat sejumlah Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) setiap bulan, namun dapatdipertimbangkan dengan alasan Tergugat bekerja sebagai Tenaga Honorerpada Dispenda

No. 171 K/Pid.Sus/2010ratus rupiah);1 (satu) bundel dokumen bukti setor retribusi PKB, TPR, Parkir tepi jalanumum bulan Juni 2005 Dari Kantor Perhubungan Kota Langsa keDispenda Kota Langsa dan dari Dispenda ke Bank BPD Aceh CabangLangsa sebesar Rp. 5.639.500, (lima juta enam ratus tiga puluhsembilan ribu lima ratus rupiah);1 (satu) bundel dokumen bukti setor retribusi PKB, TPR, Parkir tepi jalanumum dan KPS bulan Augustus 2005 Dari Kantor Perhubungan KotaLangsa ke Dispenda Kota Langsa dan dari Dispenda

Kota Langsa dandari Dispenda ke Bank BPD Aceh Cabang Langsa sebesarRp.1.984.000, (satu juta sembilan ratus delapan puluh empat riburupiah);1 (satu) bundel dokumen bukti setor retribusi Parkir tepi jalan umumbulan November 2005 Dari Kantor Perhubungan Kota Langsa keDispenda Kota Langsa dan dari Dispenda ke Bank BPD Aceh CabangLangsa sebesar Rp. 5.000.000.

No. 171 K/Pid.Sus/2010umum dan KPS bulan Mei 2005 Dari Kantor Perhubungan Kota Langsake Dispenda Kota Langsa dan dari Dispenda ke Bank BPD Aceh CabangLangsa sebesar Rp. 13.244.500, (tiga belas juta dua ratus empat puluhempat ribu lima ratus rupiah);6. 1 (satu) bundel dokumen bukti setor retribusi PKB, TPR, Parkir tepi jalanumum bulan Juni 2005 Dari Kantor Perhubungan Kota Langsa keDispenda Kota Langsa dan dari Dispenda ke Bank BPD Aceh CabangLangsa sebesar Rp. 10.023.500, (Sepuluh juta dua puluh

tiga ribu limaratus rupiah);7. 1 (satu) bundel dokumen bukti setor retribusi PKB, TPR, Parkir tepi jalanumum bulan Juni 2005 Dari Kantor Perhubungan Kota Langsa keDispenda Kota Langsa dan dari Dispenda ke Bank BPD Aceh CabangLangsa sebesar Rp. 5.639.500, (lima juta enam ratus tiga puluhsembilan ribu lima ratus rupiah);8. 1 (satu) bundel dokumen bukti setor retribusi PKB, TPR, Parkir tepi jalanumum dan KPS bulan Agustus 2005 Dari Kantor Perhubungan KotaLangsa ke Dispenda Kota Langsa dan dari Dispenda

Dispenda Kota Langsa dandari Dispenda ke Bank BPD Aceh Cabang Langsa sebesar Rp.1.984.000, (Satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);11.1 (satu) bundel dokumen bukti setor retribusi Parkir tepi jalan umumbulan November 2005 Dari Kantor Perhubungan Kota Langsa keDispenda Kota Langsa dan dari Dispenda ke Bank BPD Aceh CabangLangsa sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);12.1 (satu) bundel dokumen bukti setor retribusi PKB, TPR, Parkir tepi jalanumum dan KPS dan Becak bulan Desember

data ;e Bahwa setiap tahunnya ada penyempurnaan data ;Bahwa selama saksi bekerja di Dispenda pernah ada masyarakat yang keberatantetang mendapatkan SPPT tetapi tidak memilik tanahnya ;Bahwa pembayaran SPPT itu berdasarkan kepemilikan atau juga kepenguasaanatas tanah tersebut ;Bahwa bisa jadi yang bayar SPPT orang yang tidak memiliki tanah ;Bahwa Dispenda mendapatkan data sumbernya dari KPP Pratama Gianyar;Bahwa setiap penerbitan SPPT tidak pernah ada pengecekan ke lokasi dari petugasuntuk kevalidan

ManggisKarangasem atau tidak ;e Bahwa saksi tidak mengetahui data SPPT atas nama I Nengah Rimpen karenasaksi sudah tidak bisa lagi mengakses data sistem informasi biografi yang kitapunya yang sudah kami limpahkan ke Dispenda ;Bahwa persyaratan untuk permohonan membuat baru SPPT sebagaimana dalamSOP KPP Pratama Gianyar, yang Pertama : ada Surat Permohonan, Kedua : adaisian SPOP (Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, Ketiga : ada Sertifikat TanahBahwa kalau tidak ada sertifikat, bisa dengan syarat Pertama

;Bahwa dari Dispenda akan mengecek ke lokasi apabila ada permohonan SPPTbaru ;Bahwa benar Kantor saksi yang mengeluarkan surat yang ditujukan kepada INengah Rimpen, tertanggal 22 Mei 2015 dengan No : 9773/362/ Dispenda;Bahwa benar NOP 510703100801801100 atas nama I Nengah Rimpen ;Bahwa sepengetahaun saksi sedahan tidak berhak untuk mengeluarkan data resmimewakili kantor, karena tugasnya dia hanya tugas pungut pajak;Bahwa yang mengeluarkan data resmi adalah Kepala Dinas Pendapatan ;Bahwa untuk tahun

2014 SPPT Dispenda Karangasem yang mebuatnya,sedangkan sebelum itu yang membuatnya yaitu wewenang KPP Pratama Gianyar ;Bahwa lokasi dari nomer NOP SPPT tersebut kalau dilihat dari nomor 008 ituadalah kode untuk Ulakan ;Bahwa dari Dispenda tidak pernah menggeluarkan peta blok hasil pembentukanbasis data khususnya di wilayah Manggis ;Bahwa sejak tahun 2014 yang mencetak buku data himpunan penetapan pajakadalah Dispenda Karangasem ;Bahwa saksi tidak tahu sebelum tahun 2014 SPPT di lokasi tanah sengketamenggunakan

Karangasem yang menerbitkan SPPT nya;Bahwa Dispenda Karangasem mendapatkan datadata untuk mencetak peta blokdari KPP Pratama Gianyar pada waktu masa peralihan saksi tinggal melanjutkansaja ;Bahwa Dispenda Karangasem tidak pernah menyesuaikan data dengan pesedahandikarenakan data yang ada di pesedahan juga data dari KPP Pratama Gianyar ;Bahwa pesedahan itu adalah Pembantu Petugas Pungut di Lokasi Lapangan ;Atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugatmenyatakan akan

uraian banding tanggal 16 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT107556.06/2016/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanGubernur Papua Nomor 188.4/219/Tahun 2016 tanggal 1 Juni 2016, tentangPenolakan terhadap Pengajuan Keberatan PT Freeport Indonesia atas SuratKetetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Bulan Februari 2016 nomor973/0582/DISPENDA

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkanSurat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan Februari2016 Nomor 973/0582/DISPENDA tanggal 7 April 2016 juncto SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/219/Tahun 2016 tanggal 1Juni 2016; dan4.

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 188.4/219/Tahun 2016, tanggal 1 Juni 2016, tentangPenolakan terhadap Pengajuan Keberatan Pemohon Banding atas SuratKetetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Bulan Februari 2016,Nomor: 973/0582/DISPENDA

mengajukansurat uraian banding tanggal 6 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113371.06/2016/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/445/Tahun 2016, tanggal 28Desember 2016, tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Masa Pajak Agustus2016 Nomor 973/1501/DISPENDA

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkan SuratKetetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan Agustus 2016Nomor 973/1501/DISPENDA, tanggal 5 September 2016 juncto SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/445/Tahun 2016, tanggal 28Desember 2016 dan;4.

Putusan Nomor 2791/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peinjauan Kemaballidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor 188.4/445/Tahun 2016, tanggal 28 Desember 2016,tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat KetetapanPajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Masa Pajak Agustus 2016Nomor 973/1501/DISPENDA, tanggal 5 September 2016, atas namaPemohon Banding, NPWP 01.069.536.9091.000

PUTUSANNo. 772 K/Pid.Sus/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : Abdul Rahman;Tempat lahir : Kabanjahe;Umur / tanggal lahir : 45 Tahun/ 24 Agustus 1961;Jenis kelamin : LakiLaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Desa Berhala Kabanjahe;Agama : Islam;Pekerjaan : PNS pada Dispenda Kabupaten Karo;Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan :1.

Bumi Doulu dari tahun 2002 s/d 2005, ke Kasir KhususPenerima; 5 (lima) lembar TPR warna merah jambu masingmasing : Nomor Seri 30Desember 026403, tanggal 29 November 2005, 026120, tanggal 28Oktober 2005, 025640, tanggal 29 September 2005, 025904, tanggal 30Agustus 2005, 023327; 7 (tujuh) lembar TPR warna merah jambu masingmasing : Nomor danbulan Januari 2006 s/d Juli 2006 (008001009201007001 008201009151000001027626); Surat bukti penyerahan uang dari kasir Knusus Penerima diketahui olehPemegang Kas Dispenda

Surat bukti penyerahan uang dari Kasir Knusus Penerima diketahui olehpemegang kas Dispenda ke BUD, 21 kali setoran ke BUD (dari Januari2005 s/d Desember 2005 khusus Pos Daulu), dan untuk 2006 16 kalisetoran Januari 2006 s/d Juli 2006 khusus Pos Daulu;e. 2 (dua) lembar TPR warna putih masingmasing : Nomor 00875 Maret2002 dibayar pada April 2002, dan Nomor Seri 019401 pembayaranuntuk Desember 2004 dibayar tanggal 18 Januari 2005;f. 12 (dua belas) lembar TPR warna putih jambu masingmasing : daripembayaran

Surat bukti penyerahan uang dari Kasir Khusus Penerima diketahuioleh Pemegang Kas Dispenda ke BUD, 21 kali setor ke BDU (dariJanuari 2005 s/d Desember tahun 2005 khusus Pos Doulu) dan untuk2006 16 kali setor Januari 2006 s/d Juli 2006 khusus Pos Doulu;e. 2 (dua) lembar TPR warna putih masingmasing Nomor : 00875 Maret2002 dibayar pada April 2002, dan Nomor Seri 019401 pembayaranuntuk Desember 2004 dibayar tanggal 18 Januari 2005;Hal. 7 dari 12 hal. Put.

Bumi Doulu dari tahun 2002 s/d 2005, ke Kasir KhususPenerima; 5 (lima) lembar TPR warna merah jambu masingmasing : Nomor Seri 30Desember 026403, tanggal 29 November 2005, 026120, tanggal 28Oktober 2005, 025640, tanggal 29 September 2005, 025904, tanggal 30Agustus 2005, 023327; 7 (tujuh) lembar TPR warna merah jambu masingmasing : Nomor danbulan Januari 2006 s/d Juli 2006 (008001009201007001 008201009151000001027626); Surat bukti penyerahan uang dari kasir Khusus Penerima diketahui olehPemegang Kas Dispenda

mengajukansurat uraian banding tanggal 22 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117522.06/2016/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanGubernur Papua Nomor 188.4/129/Tahun 2017, tanggal 6 Juni 2017,tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat KetetapanPajak Daerah Pajak Air Permukaan Masa Pajak November 2016 Nomor973/0002/DISPENDA

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkanSurat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan BulanNovember 2016 Nomor 973/0002/DISPENDA, tanggal 9 Januari 2017juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/129/Tahun 2017,tanggal 6 Juni 2017; dan4.

Putusan Nomor 2827/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 188.4/129/Tahun 2017, tanggal 6 Juni 2017, tentangpenolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan PajakDaerah (SKPD) Pajak Air Permukaan, Masa Pajak November 2016, Nomor:973/0002/DISPENDA, tanggal 09 Januari 2017, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.069.536.9091.000

mengajukansurat uraian banding tanggal 26 April 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT118466.06/2016/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanGubernur Papua Nomor 188.4/451/Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016,tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat KetetapanPajak Daerah Pajak Air Permukaan Masa Pajak Oktober 2016 Nomor973/1936/DISPENDA

Memerintahkan Termohon PK untuk membatalkan Surat KetetapanPajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan Oktober 2016 Nomor:973/1936/DISPENDA Tanggal 4 November 2016 juncto. SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/451/Tahun 2016 Tanggal 28Desember 2016; dan,4.

Putusan Nomor 2867/B/PK/Pjk/2019Alasanalasan permohonan Pemohon' Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 188.4/451/Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016,tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat KetetapanPajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Masa Pajak Oktober 2016Nomor 973/1936/DISPENDA tanggal 4 November 2016, atas namaPemohon Banding, NPWP: 01.069.536.9091.000

dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2017/PN LbpBerawal pada hari Jumat Sabtu tanggal 12 Agustus 2016 sekitar pukul21.30 Wib, saksi J.Simanjuntak, saksi M.Sirait, saksi Ilham Umar, saksiMHD.Hanan Arifin, saksi Fahri Muhammad dan saksi Fresly Simanjuntak(masingmasing petugas Kepolisian pada Polresta Pelabuhan Belawan) telahmemperoleh informasi bahwa di Jalan Serbaguna Pasar IV Desa HelvetiaKecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang yang terletak disekitarlingkungan Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda

Hanan Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekira pukul 21.30 wibsaksi bersama rekan saksi mendatangi kamar Terdakwa beertempat diJalan Serbaguna Pasar IV Desa Helvetia Kec Labuhan Deli Kab DeliSerdang yang terletak disekitar lingkungan Kantor Dinas PendapatanDaerah (Dispenda) Provinsi Sumatera Utara setelah sebelumnyamelakukan penyelidikan didaerah Desa Helvetia Kec Labuhan Deli KabDeli Serdang;Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor

bahwa Terdakwa sering menggunakan shabushabu didalamkamar yang ditempatinya;Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi menemukan Terdakwa didalamkamar yang pada saat itu sedang beristirahat lalu saksi mengamankanTerdakwa dan mengatakan bahwa saksi dan rekan saksi hendakmelakukan penggeledahan didalam kamar tersebut;Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi hendak melakukanpenggeledahan Terdakwa melarikan diri lalu saksi dan rekan saksimelakukan pencarian di sekitar lingkungan Kantor Dinas PendapatanDaerah (Dispenda

Terdakwa;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwaketerangan saksi adalah benar;3. llham Umar yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2017/PN LbpBahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekira pukul 21.30 wibsaksi bersama rekan saksi mendatangi kamar Terdakwa beertempat diJalan Serbaguna Pasar N Desa Helvetia Kec Labuhan Deli Kab DeliSerdang yang terletak disekitar lingkungan Kantor Dinas PendapatanDaerah (Dispenda

Salak Raya No. 93 RT 13 TW 05,Kelurahan Lingkar Timur, KecamatanGading Cempaka, Kota Bengkulu ;Agama : Islam ;Pekerjaan : PNS (Kepala Dispenda Prop.

No. 2240 K/Pid.Sus/2008dari dana tersebut yang kemudian menurut Terdakwa dana tersebutdigunakan untuk :e Kegiatan Pemda dan Dispenda Provinsi Bengkulu sejumlahRp 3.892.359.000, dengan rincian :e Pemb. Gedung arsip + halaman parkir kantor Dispenda Prov.Bengkulu sejumlah Rp 3.500.000.000. ;e Pembelian Genset Rp 70.000.000, ;e Biaya pembuatan Umbulumbul Rp 22.500.000, ;e Biaya Percetakan Rp 500.000.000.

Rek.1130004554774 ;Kwitansi Biaya Pembuatan Rak Ruang Arsip Dispenda Provinsi Bengkulusebesar Rp 45.240.000,00 ;Rincian Anggaran Biaya pembuatan Rak Ruang Arsip Dispenda ProvinsiBengkulu ;Notulen Rapat Asosiasi Dispenda seluruh Propinsi Indonesia Tanggal 1Juni 2006 ;Angggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) AsosiasiDispenda se Indonesia tanggal 1 Juni 2006;Berita Acara Kesepakatan Rapat Koordinasi Nasional Kepala DipendaProvinsi se Indonesia 1 Juni 2006 ;Laporan keuangan Asosiasi Dipenda

Bengkulu dari Dispenda Provinsi Bengkulu sebesarRp 450.000.000, (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;106.Fotocopy surat setoran Tunai/Kliring/Pemindah bukuan Bank Pembangunan Daerah Bengkulu dari Dispenda Provinsi Bengkulu sebesarRp 2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah) ;107.Fotocopy surat setoran Tunai/Kliring/Pemindah bukuan Bank Pembangunan Daerah Bengkulu dari Dispenda Provinsi Bengkulu sebesarRp 14.600.000.000, (empat belas milyar enam ratus juta rupiah) ;108.Fotocopy Slip/Bukti

No. 2240 K/Pid.Sus/200879.Fotocopy Surat lzin Gubernur Nomor: 1.099/3462/Dispenda/2006 tentang Surat Permohonan Izin atas nama Drs. H. Chairuddin tanggal 29Mei 2006 ;80.Fotocopy surat Mohon lzin dari Drs.H.

Putusan Nomor 4098/B/PK/Pjk/2019Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPDPAP 973/1272/Dispenda, danoleh karena itu Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yangterhormat untuk membatalkan SKPDPAP 973/1272/Dispenda tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 2 Februari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79872/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, juncto Put79872P/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 10 Mei 2017 yang telah berkekuatan