Ditemukan 3404 data
Rachmad Wirawan,S.H
Terdakwa:
1.FRANSISKUS XAVERIUS DESA Als. FRANS
2.GABRIEL MOAT TODA Als. MOAN
119 — 138
, lalu Yunus menjawab Ada Daeng Di Mobil Uangnya NantiDaeng Transfer Ke Kami Nanti Baru Kami Antar Ke Bapak, lalu saksijawab Saya Sangsi Karena Saya Belum Kenal Kamu, saat itu saksi danYunus sambil jalan kearah tempat saksi mengikat sapi, lalu saksi korbanbertanya kepada Yunus Kamu Tinggal Dimana?, lalu Yunus menjawabKami Tinggal Di Penampungan Di Arah Maropokot Dekat Persawahan,karena saksi belum yakin saksi tanya lagi kepada Yunus Mana Ktp?, laluYunus menjawab Nanti Ktp Saya Ambil Di Rumah.
, lalu Yunus menjawab Ada Daeng Di Mobil Uangnya NantiDaeng Transfer Ke Kami Nanti Baru Kami Antar Ke Bapak, lalu saksikorban jawab Saya Sangsi Karena Saksi Belum Kenal Kamu, saat itusaksi korban dan Yunus sambil jalan kearah tempat saksi mengikat sapi,lalu saksi korban bertanya kepada Yunus Kamu Tinggal Dimana?, laluYunus menjawab Kami Tinggal Di Penampungan Di Arah MaropokotDekat Persawahan, karena saksi korban belum yakin saksi korban tanyalagi kepada Yunus Mana Ktp?
, lalu Terdakwa menjawab Ada daeng di mobil uangnya nantiHalaman 30 dari 50 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Bjwdaeng transfer ke kami nanti baru kami antar ke bapak, lalu saksi korban jawabSaya sangsi karena saya belum kenal kamu, saat itu saksi korban danTerdakwa sambil jalan kearah tempat saksi mengikat sapi, lalu saksi korbanbertanya kepada Terdakwa Kamu tinggal dimana?
68 — 21
luasnya kepada warga negarauntuk mencari kebenaran dan keadilan serta diberikesempatan untuk membela diri dengan memberikanargumentasi argumentasi sebelum dijatuhkan putusanadministrasi, disamping itu Tergugat sebagai BupatiGunungkidul dalam mengeluarkan surat keputusan tidakmenekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan, haltersebut tercermin dalam tidak di panggil dan diperiksaterlebih dahulu Tergugat dalam perkara a quo untukdiperiksa dan dibuktikan kesalahan dari Penggugat, sebelummenjatuhkan sangsi
24 — 13
Putusan No.66/Pdt.G/2021/PA.Pal lain dalam knteraker= dan bahkan warga dan aparat setempatmemberikan sangsi adat kepada Pemohon atas perbutan tersebut;5.
25 — 13
Unsur tanoa hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur iniadalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kewenangan yang dapat dite tebenarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan malawan hukumadalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalah maksud perbuatanitu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlaku dan melanggar peraturanhukum yang ada sangsi pidananya, dan juga bertentangan dengan asasasashukum tidak tertulis maupun asasasas yang
55 — 13
Pelanggaran atasUndangundang Pangan tersebut diancam dengan sangsi pidana penjara palinglama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000, (sepuluhmiliar rupiah) ;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatandan membenarkannya ;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar keterangan diBAP tersebut ;Bahwa terdakwa mengetahui pada waktu
30 — 4
Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2016/PN Kgnlaian kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak,penyimpangan alokasibahan bakar minyak,oengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak keluar negeri, sehingga apa yang dilakukan terdakwa telah terjadipenyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga BBM yang disubsidipemerintah sehingga dapat dikenakan sangsi sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 53 Hurup b UU RI No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gasbumi;Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa menerangkantidak
102 — 10
harusmelalui apotek dan harus dengan resep dokter ;Bahwa pelayanan dan pengedaran obat Trihexyphenidyl terebut harus diapotek resmi, jadi untuk tokotoko yang melakukan pelayanan danpengedaran obat Trihexyphenidyl atau obat keras akan ditindak secaraadministratif oleh Dinas Kesehatan dengan beberapa sangsi yaituperingatan tertulis selama 3 (tiga) kali, lalu pencabutan ijin dasar pasal 25PERMENKES No. 992/MENKES/PER/X/1993, dan yang memilikikewenangan untuk melakukan penyidikan adalah Balai Besar PengawasObat
188 — 125
Bahwa agar tidak terulang lagi dan tidak ditiru oleh prajuritKowad yang lain, maka Majelis perlu) mem berikan sangsi yang tegasterhadap perbuatan yang demikian.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanya13memidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapijuga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyafdan kembali menjadi warga negara yang baik sesuai falsafahPancasila.
WIDYA HARI SUTANTO, S.H.,M.H.
Terdakwa:
SUCIPTO bin SURONO
76 — 5
Terdakwa menerangkan Surat Persetujuan Berlayar Bisa di Keluarkandari Syahbandar Perikan dengan syarat Surat Laik Operasional (SLO)sudah Terbit, sangsi kapal berangkat melaut tidak memiliki atau membawaSPB akan di kenakan sangsi. Terdakwa menerangkan bahwa KM. REJEKI DJAYA 2 berangkat padaTanggal 15 Maret 2021 melaut untuk mencari ikan dengan menggunakanAlat Tangkap Cantrang tidak membawa atau memiliki Surat PersetujuanBerlayar (SPB),maka KM.
65 — 45
Nurul Laili,S.H.).4) Untuk pengembalian sebesar Rp 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) itu harus diterimakan kepada Saksi1selambatlambatnya tanggal 3 September 2016 atasketerlambatan pengembalian Terdakwa sanggupmemberikan sangsi atau denda keterlambatan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari.g. Bahwa setelah mendengar pengesahan tersebut, kemudianKepala Notaris atas nama Ny.
Nurul Laili,S.H.).4) Untuk pengembalian sebesar Ro200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) itu harus diterimakan kepada Saksi1selambatlambatnya tanggal 3 September 2016 atasketerlambatan pengembalian Terdakwa sanggupmemberikan sangsi atau denda keterlambatan sebesarRp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari.g. Bahwa setelah mendengar pengesahan tersebut, kemudianKepala Notaris atas nama Ny.
Untuk pengembalian sebesar Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) itu harus diterimakan kepada Saksi (Sdr.Bambang Hadiyanto, S.H.) selambatlambatnya tanggal 3September 2016 atas keterlambatan pengembalianTerdakwa sanggup memberikan sangsi atau dendaketerlambatan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)per hari.11...
471 — 220 — Berkekuatan Hukum Tetap
Prodi Tergugat dengan Nomor 151/A/F08/UAI/VIII/2014, hal: Ucapan Terima Kasih, tanggal 18 Agustus 2014sebagaimana dimaksud pada angka 22 di atas, merupakan surat yangbermaksud untuk menyampaikan Pemutusan Hubungan Kerja (PHkK)kepada Penggugat;Bahwa Pasal 42, Peraturan Perusahaan Tergugat, menegaskan:Yang termasuk jenis pelanggaran berat antara lain:1) Mengabaikan sangsi yang dijatuhkan pada pelanggaran sedang;2) Memiliki, menggunakan dan atau memperdagangkan minumminumankeras dan penyalah gunaan
Nizar Umar tidaklah berarti sebagai sangsi sedangsebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan Tergugat;Bahwa tindakan Sdri. Damayanti Wardyaningrum, S.E., M.Si., selaku Pjs.Halaman 16 dari 34 hal. Put. Nomor 358 K/Padt.SusPHI/201639.40.At,Dekan/Careteker Ka.
209 — 45
dan sekitar 2 tahun yang lalu Tergugat pernah membawa wanita keKost dengan mengaku bahwa itu istrinya, kemudian Penggugat mencarinyalagi akan tetapi tidak ketemu dan akhirnya Penggugat ke Kantor Tergugatyaitu di KPKNL Pontianak dan Penggugat bertemu dengan atasannyalangsung dan menurut informasi dari atasannya Tergugat sudah cuti sejak.Putusan No.1325/Pdt.G/2019/PA.SkhHalaman 8 dari 18 halaman20.21.Ze23.cuti sejak 21 Januari 2019 dan tidak masuk lagi tanpa ada konfirmasi yangakibatnya bisa diberi sangsi
44 — 15
Dan sesuai PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 dan SEBAKN No. 08/SE/1983 & No. 48/SE/1990, bahwa bila terjadi perceraian PNSyang bersangkutan akan mendapat sangsi administrasi (hukuman administrasi);Berdasar sighat talik sejak terjadi akad nikah Tergugat hanya menanda tanganibuku nikah dan tidak pernah diberi kesempatan untuk membaca selesai nikah,selanjutnya buku nikah diminta dan disimpan oleh Penggugat hingga saatsekarang;Ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat secara mupakat yangdiucapkan
42 — 21
Tanggapan pihak keluarga korban :Pihak korban diwakili bapaknya menyerahkan permasalahan ini kepadapihak yang berwajib agar diselesaikan sesuai hukum yang berlaku danTerdakwa menjadi insyaf, kapok dan tidak melakukan lagi perbuatanya ;Menimbang, bahwa dengan mengingat pertimbanganpertimbangandari aspek kriminal psikososio tersebut ( non yuridis ) diatas, maka Hakimsidang anak tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenaijenis sangsi dan straafmat lamanya pidana yang dijatuhkan terhadapterdakwa
unsur barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti15Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum Mempergunakan Narkotika Golongan Bagi Diri SendiriMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur iniadalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan malawan hukum*adalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalah maksud perbuatanitu. tidak mengindahkan normanorma hukum yang berlaku dan melanggarperaturan hukum yang ada sangsi
Pembanding/Penggugat I : ARIFIN WIDJAJA Diwakili Oleh : SABUNGAN PANDIANGAN, S.H. dan MARTEN PITO MARBUN,S.H.
Pembanding/Penggugat VI : STELLA NOVITA WIDJAJA Diwakili Oleh : SABUNGAN PANDIANGAN, S.H. dan MARTEN PITO MARBUN,S.H.
Pembanding/Penggugat IV : SURYANTO ARIEF Diwakili Oleh : SABUNGAN PANDIANGAN, S.H. dan MARTEN PITO MARBUN,S.H.
Pembanding/Penggugat II : WILLIUS DWI PUTRA Diwakili Oleh : SABUNGAN PANDIANGAN, S.H. dan MARTEN PITO MARBUN,S.H.
Pembanding/Penggugat VII : NIKKIADY ARIEF Diwakili Oleh : SABUNGAN PANDIANGAN, S.H. dan MARTEN PITO MARBUN,S.H.
Pembanding/Penggugat V : EDYSON JAYA ONG Diwakili Oleh : SABUNGAN PANDIANGAN, S.H. dan MARTEN PITO MARBUN,S.H.
Terbanding/Tergugat : HENKI LOHANDA
Terbanding/Turut Tergugat : MARTIANIS, S.H
137 — 61
hukum yang timbul akibat isi persyaratan yang diatur dalamAkta Pengikatan Jual Beli (APJB) No. 52 tanggal 27 Februari 2017menjadi tidak terpenuhi termasuk sanksisanksi yang diatur didalamnya;Bahwa padahal sebagaimana dalam Akta Pengikatan Jual Beli (APJB) No.52 vide Pasal 2 tentang Sangsi kepada PARA PENGGUGAT selakuPenjual, telah disepakati, selengkapnya dikutip sebagai berikut:Penjual : Apabila surat tanah tersebut bermasalah atau sudah ada NIBdiatas Tanah tersebut maka akan dibicarakan lagi ataudimusyawarahkan.Bahwa
Menyatakan batal demi hukum Akta Pengikatan Jual Beli No. 52 tanggal27 Februari 2017, karena terpenuhinya syarat batal sebagaimana tersebutdalam Pasal 2 tentang Sangsi dalam Pengikatan Jual Beli No. 52 tanggal27 Februari 2017;4. Menyatakan TERGUGAT telah terbukti melakukan wanprestasi;5. Menyatakan TERGUGAT bukan pembeli yang beritikad baik;6.
57 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Addendum, jelas menyatakan keharusandilaksanakannya isi Pasal 10 perjanjian tersebut diatas adalahmerupakan kewajiban pihak kedua, sehingga bila ada keterlambatan,maka pihak kedua akan dikenakan sangsi untuk membayarketerlambatan penyelesaian jual beli sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah) untuk tiaptiap hari keterlambatan kepada pihak pertama.tentang masalah baru antara Tergugat 1 dengan Penggugat;Bahwa Samsidi Mujianto/Tergugatl, dengan PT.
Addendum, jelas menyatakan Keharusandilaksanakannya isi Pasal 10 Perjanjian Tersebut diatas adalahmerupakan kewajiban Pihak Kedua, sehingga bila ada keterlambatan,maka Pihak Kedua akan dikenakan sangsi untuk membayarketerlambatan penyelesaian jual beli sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah) untuk tiaptiap hari keterlambatan kepada Pihak Pertama;Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi yang nyatanyata telahingkar jaji/cidera janji, yang tidak mematuhi isi ketentuan Perikatan UntukJual Beli Akta
25 — 15
Terdakwa yangberulang ulang kali.Menimbang, dari uraian pelanggaran/kejahatan serta hukumanyang telah dijatuhkan terhadap diri Terdakwa diatas serta pengaruhterhadap Pribadi Terdakwa maupun dampaknya di lingkungan TNI,Majelis menilai Terdakwa sudah tidak patut lagi dipertahankansebagai militer, karena apabila Terdakwa kembali ke kesatuansetelah menjalani pidana penjaranya saja, maka dikhawatirkan bagiprajurit TNI AD lainnya akan~ menilai bahwa pelanggaran yangberulang ulang karena tidak mendapatkan sangsi
82 — 27
sehingga dengan demikian Anak terbuktisebagai subjek hukum yang sempurna;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/actus reus/perbuatanpidana maupun syarat subjektif/mens rea/pertanggungjawaban pidana, oleh karena ituAnak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telahmelakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya danharusmempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa sangsi
372 — 8
Propinsi Lampung;e Bahwa perbuatan terdakwa merambah / menebangi pohon yang berada didalamhutan kawasan adalah tidak dibenarkan karena pohon yang berada didalam hutankawasan tersebut seharusnya dijaga dan dipelihara tidak diperbolehkan dirusakdalam bentuk apapun;e Bahwa lokasi tempat terdakwa merambah hutan tersebut termasuk kedalam kawasanhutan lindung dalam regsiter 24 Bukit Punggur Dusun Sinar Ogan Desa DwikoraKecamatan Bukit Kemuning Kabuapten Lampung Utara dan perbuatan terdakwatersebut ada sangsi