Tato tersebut disetujui oleh Termohon IX : MenteriKehakiman dan HAM RI, vide Keputusan No.C01630.HT.01.04.TH.2002,tanggal 30 Januari 2002 ;Bahwa dari Akta No.31 perihal Pernyataan Keputusan Rapat tersebutdiketahui bahwa Termohon VI telah bertindak selaku kuasa yang diberikankepadanya oleh Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RUPS LuarBiasa) PT. Tato, untuk melakukan Perubahan Anggaran Dasar PT.

HasilKeputusan RUPS tersebut kemudian menyepakati untuk menyelesaikanpersoalan PT. Tato dan PT. Upati tersebut secara menyeluruh, yakni denganpembubaran pemegang saham korporasi PT. Tato dan PT. Upati danmenyelesaikan seluruh hutang dan kewajiban korporasi kepada para krediturdan karyawannya. Vide bukti P8 Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamPT. Tato dan PT.

Upati melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)Hal. 10 dari 26 hal. Put. No.1046 K/Pdt/2009kepada Pemohon, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 18 AnggaranDasar PT. Tato. Namun hanya menyerahkan tugas dan kewajibannyakepada anakanaknya Termohon VI dan Termohon VII ;d. Faktual, dari sejak tahun 2002 hingga sekarang ini, Termohon Il tidakpernah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) danmemberikan pertanggungjawabannya sebagai Direktur Tunggal PT.

TATO, tidakpernah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atauRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. TATO perihalPembentukan Pengurus/Direksi dan Komisaris PT. TATO yang baru.Sehingga dengan demikian, menurut hukum perseroan, seharusnyaPengurus/Direksi dan Komisaris yang lama tetap menjabat sebagaiPengurus/Direksi PT. Tato, sampai dengan terpilinnya Pengurus/Direksidan Komisaris PT.

Halini jelas melanggar Pasal 86 UndangUndang No.1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas dan Pasal 100 jo Pasal 66 UndangUndang No.40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mewajibkan pengurus PT.untuk membuat Laporan Tahunan kepada Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) ;Bahwa dengan demikian terbukti, bahwa Termohon Kasasi/Termohon lI,yang sebelumnya telah mengakui tidak pernah lagi aktif mengurus PT.Hal. 18 dari 26 hal. Put.

SANGHYANG SRI (SHS) Persero membuat target yang dituangkan dalam RKAP .Draft RKAP berasal dari usulan masingmasing Kantor Regional (KR)dan ditetapkan dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham( RUPS). RKAP PT.

SANGHYANG SRI (SHS) Persero membuat target yang dituangkan dalam RKAP .Draft RKAP berasal dari usulan masingmasing Kantor Regional (KR) danditetapbkan dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS).RKAP PT.

Rapat pra RUPS ;3. RUPS;Dan dalam pembahasan RUPS ada tanggapan dari komisaris terhadapRKAP. Kemudian setelah selesai pembahasan disepakati RKAP tersebutuntuk disahkan dan ditandatanganiolh seluruh Direksi, kKomisaris dan wakilpemegang saham. Setelah disahkan dalam RUPS dilakukanpenandatannganan komitmen kesepakatan antara pemgang saham denganPT.

RUPS;Bahwa besaran Tantiem ditentukan berdasarkan aturan Menteri BUMN danbesaran untuk realisasi yang menentukan RUPS dibahas dalam RUPS;Bahwa dalam hal saksi melakukan Dropping pernah menggunakan dana daripihak ke tiga dan mengggunakan jaminan dari aset perusahaan SHS danbukan dari aset negara;Bahwa dalam hal dropping tersebut saksi lakukan untuk kepentingan GMdan KR dan saksi hanya mendropping dana nya setelah dropping adapengembalian setelah ada penjualan;Bahwa saksi mengetahui tidak ada aliran

; Bahwasetelah ditentukan dalam RUPS dituangkan dalam SK Direksi sesuai denganhasil RUPS yang ditantatangani oleh Dirut;e Bahwa ada laporan dari masingmasing KR, ada laporan keuangan dansaksi tidak mengetahui ada tidaknya laporan Non Riil;21.

Berdasarkan aturanini telah jelas mengatur dan pada tanggal 21 September 2015 ditetapkanrapat RUPS yang intinya mensahkan pengunduran diri Saudara FIRDAUSHAMZAH sebagai Direktur Utama PT.Karya Karimun Mandiri ataspermintaan sendiri sesuai dengan Keputusan Bupati dan membayarkanhakhaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan aturan ini telah jelas mengaturdan pada tanggal 21 September 2015 ditetapbkan rapat RUPS yang intinyamensahkan pengunduran diri Saudara FIRDAUS HAMZAH sebagai DirekturUtama PT.Karya Karimun Mandiri atas permintaan sendiri sesuai denganKeputusan Bupati dan membayarkan hakhaknya sesuai dengan ketentuanyang berlaku.

Berdasarkan aturan ini telah jelas mengatur dan padatanggal 21 September 2015 ditetapbkan rapat RUPS yang intinyamensahkan pengunduran diri Saudara FIRDAUS HAMZAH sebagaiDirektur Utama PT.KKM atas permintaan sendiri sesuai denganKeputusan Bupati dan membayarkan hakhaknya sesuai denganketentuan yang berlaku.

IndrawanSusanto yang pengangkatannya hanya melalui SK Bupati bukan melalui RUPS PT.Karya Karimun Mandiri;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan apa yang terurai diatas, MajelisHakim berpendapat bahwa menurut hukum, landasan penentuan kompetensi absolutberpatokan kepada pembatasan yuridiksi badanbadan peradilan.

Karya Karimun Mandiri (BUMD) yangpengangkatannya hanya melalui SK Bupati bukan melalui RUPS PT. Karya KarimunMandiri, sehingga menurut Majelis Hakim oleh karena dalam perkara ini telah terdapatsuatu sengketa menyangkut kewenangan sdr. Indrawan Susanto sebagai Plt DireksiPT. Karya Karimun Mandiri (BUMD) yang mana dalam pengangkatannya sebagai PitDireksi PT.

Buahan dengan akta nomor 41 Tanggal 22 Juli 2002 nomor : C-01196 HT.01.01 Thn 2004 yang sudah dilegas ;

yang sudah dilegas ;

17 Maret 2017 tentang pernyataan RUPS luar biasa mengenai peningkatan modal dasar dari Menkumham dengan nomor AHU-0006714.AH.01.02 Thn.2017 yang telah dilegas.

Buahandengan Akta Nomor 41 Tanggal 22 Juli 2002 Nomor: C01196 HT.01.01Thn 2004 yang sudah dilegas;Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 220/Pid.B/2019/PN Gin1 (satu) bendel fotocopy Akta Nomor 44 tanggal 20 Pebruari 2014tentang Pernyataan RUPS luar biasa dan pengesahan Menkumhamdengan Nomor: AHU10972.AH.01.02 thn 2014 yang sudah dilegas; 1 (Satu) bendel fotocopy Akta Nomor 37 tanggal 19 Maret 2014 tentangPernyataan RUPS luar biasa mengenai penjualan saham danpengesahannya dari Menkumham dengan Nomor: AHU01814.40.22.2014

yang sudah dilegas; 1 (Satu) bendel fotocopy Akta Nomor 31 tanggal 12 Mei 2014 tentangpernyataan RUPS luar biasa dan pengesahannya dari Menkumhamdengan Nomor: AHU03365.40.20.2014 yang sudah dilegas;1 (Satu) bendel fotocopy Akta Nomor 126 tanggal 26 Agustus 2016tentang pernyataan RUPS luar biasa mengenai penjualan saham danpengesahannya dari Menkumham dengan Nomor AHUAH.01.030074834 yang sudah dilegas; 1 (Satu) bendel fotocopy Akta Nomor 53 tanggal 17 Maret 2017 tentangpernyataan RUPS luar biasa

fotocopy Akta Nomor 31 tanggal 12 Mei 2014 tentangpernyataan RUPS luar biasa dan pengesahannya dari Menkumhamdengan Nomor: AHU03365.40.20.2014 yang sudah dilegas;1 (Satu) bendel fotocopy Akta Nomor 126 tanggal 26 Agustus 2016tentang pernyataan RUPS luar biasa mengenai penjualan saham danpengesahannya dari Menkumham dengan Nomor AHUAH.01.030074834 yang sudah dilegas; 1 (Satu) bendel fotocopy Akta Nomor 53 tanggal 17 Maret 2017 tentangpernyataan RUPS luar biasa mengenai peningkatan modal dasar dariMenkumham

fotocopy Akta Nomor 31 tanggal 12 Mei 2014 tentangpernyataan RUPS luar biasa dan pengesahannya dari Menkumham denganNomor: AHU03365.40.20.2014 yang sudah dilegas; 1 (satu) bendel fotocopy Akta Nomor 126 tanggal 26 Agustus 2016tentang pernyataan RUPS luar biasa mengenai penjualan saham danpengesahannya dari Menkumham dengan Nomor AHUAH.01.030074834yang sudah dilegas; 1 (satu) bendel fotocopy Akta Nomor 53 tanggal 17 Maret 2017 tentangpernyataan RUPS luar biasa mengenai peningkatan modal dasar dariMenkumham

fotocopy Akta Nomor 31 tanggal 12 Mei 2014 tentangpernyataan RUPS luar biasa dan pengesahannya dari Menkumhamdengan Nomor: AHU03365.40.20.2014 yang sudah dilegas; 1 (Satu) bendel fotocopy Akta Nomor 126 tanggal 26 Agustus 2016tentang pernyataan RUPS luar biasa mengenai penjualan saham danpengesahannya dari Menkumham dengan Nomor AHUAH.01.030074834 yang sudah dilegas; 1 (Satu) bendel fotocopy Akta Nomor 53 tanggal 17 Maret 2017 tentangpernyataan RUPS luar biasa mengenai peningkatan modal dasar dariMenkumham

No. 119/PID/2014/PT.DKIPernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Purnama Putra Mandiri, tetapi dengan tandatangan mundur yakni tanggal31 Januari 2009 dengan alasan supaya terdakwa kelihatan sudah lamasebagai komisaris di PT. Purnama Putra Mandiri. Yang selanjutnyaditerbitkan dalam AKTA Nomor : 64 tertanggal 31 Januari 2009;Adapun Susunan Pengurus perusahaan PT.

Selain itu PT.Purnama PutraMandiri juga tidak pernah melakukan RUPS pada tanggal 31 Januari 2009.Bahwa ternyata Terdakwa Ir.

Purnama Putra Mandiri dan AkteNotaris Netty Maria Mahdar, SH Nomor : 64 tanggal 31 Januari 2009tentang Pernyataan RUPS PT. Purnama Putra Mandiri kepada saksiHarjono Suwarno dan saksi Hani Untar guna meyakinkan PT. Multipollarbahwa terdakwa benar adalah komisaris pada PT. Purnama PutraMandiri dan mendapatkan proyek pengadaan tersebut .Hal 3 dari 14 hal Put. No. 119/PID/2014/PT.DKIBahwa karena percaya dan yakin kepada terdakwa sebagai pemilik /Komisaris PT.

Gunawan tanpa sepengetahuan saksiDjuwarwanti, melalui saksi Aldi Wijaya pada bulan April 2012 telah memintakepada saksi Notaris Netty Maria Machdar, SH untuk membuat AktaPerubahan Pengurus dan Peningkatan Modal Dasar, Modal Setor danKomposisi Saham dan Pernyataan Keputusan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT. Purnama Putra Mandiri, tetapi dengan tandatanganmundur yakni tanggal 31 Januari 2009 dengan alasan supaya terdakwakelihnatan sudah lama sebagai komisaris di PT.

PurnamaPutra Mandiri juga tidak pernah melakukan RUPS pada tanggal 31 Januari2009.Bahwa ternyata Terdakwa Ir. Gunawan pada bulan April 2012 tanpasepengetahuan saksiDjuwarwanti, bersama dengan saksi AbdulMunafri telan melakukan pertemuan dengan saksi Harjono Suwarno dansaksi Hani Untar keduanya Direktur Utama dan Direktur Keuangan dari PT.Multipolar Technology untuk mendapatkan pinjaman uang dari PT.Multipollar untuk pengerjaan proyek pengadaan batterey hp Nokia.

selaku Kuasa Pemegang Saham Kabupaten Cilacapmengadakan Rapat Uinum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)dan memberhentikan Penggugat dari jabatan Direktur Utama danTurut Tergugat dari jabatan Direktur Pemasaran PD BPR BKKCILACAP TENGAH melalui RUPSLB yang dibuat oleh KurniaArmunanto, S.H.

BKK) diPropinsi Jawa Tengah mengatakan, bahwa Anggota Direksi dapatdiberhentikan oleh RUPS karena :30a. Permintaan sendiri,b. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR. BkK,c. Melakukan tindakan atau mempunyai' sikap yang bertentangandengan kepentingan Daerah atau Negara dan atau PemegangSaham,d.

Foto copy Notulen RUPS LB, tertanggal 20 Juli 2010, di Cilacap(Bukti Tl, Il, Ill, TT I 9) ;Foto copy Surat Nomor 581/536/01/BPR BKK/IX/2010, tertanggal 3September 2010, yang dibuat oleh Yayat Sumaryoto, Direktur UtamaPD BPR BKK Cilacap Tengah Kab.

Membuka kantor cabang atau pelayanan kas berdasarkan persetujuanBupati atau RUPS atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkanperaturan perundang undangan yang berlaku ;f. Membeli, menjual atau. dengan cara iain mendapatkan = ataumelepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik PD BPR BKKCilacap Tengah berdasarkan' persetujuan Bupati atau RUPS ataspertimbangan Dewan Pengawas dan ketentuanketentuan lain yangberlaku ;g.

Menggadaikan aktiva tetap dan inventaris milik PD BPR BKK CilacapTengah berdasarkan persetujuan Bupati atau RUPS atas pertimbanganDewan Pengawas ;h. Mengadakan pinjaman atau perjanjian lainnya dengan lembagakeuangan/perbankan serta lembaga lainnya atas nama PD BPR BKKCilacap Tengah yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1(satu) tahun berdasarkan persetujuan Bupati atau RUPS ataspertimbangan Dewan Pengawas ;i.

Lintas Jeram Nusantara, walaupun menurut putusan PengadilanAgama Jakarta Selatan sahamnya itu bukan merupakan harta gono gini;Bahwa oleh karena berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas peralihan saham harus mendapat persetujuan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS), maka Penggugat dan Tergugatmenyampaikan kepada para pemegang saham PT.

Lintas Jeram Nusantaradalam forum RUPS tanggal 1 Oktober 2014 tentang kesepakatan adanyaperalihan saham milik Tergugat sebesar 20% (duapuluh persen) kepadaPenggugat sebagai imbalan atau kompensasi penarikan kembali pemberianTergugat untuk Penggugat unit Rumah Susun Campuran Apartemen TamanRasuna dimaksud di atas;Bahwa RUPS memutuskan menyetujui peralihan saham milik Tergugatsebesar 20% tersebut kepada Penggugat, yaitu ekwivalen atau samadengan sebanyak 32.480 (tigapulun dua ribu empatratus delapanpuluh

sertifikat Rumah SusunCampuran Apartemen Taman Rasuna dari Penggugat kepada Tergugat;Bahwa akan tetapi ternyata kemudian Tergugat secara paksa mengambilsertifikat dimaksud tanpa bersedia menandatangi akta hibah.Setelah sertifikat dikuasainya, Tergugat mengingkari adanya kesepakatanHalaman 5, Putusan Perkara No.770/PDT/2016/PT.DKI12.20.21.22.23.24.25.untuk memberikan saham 20% miliknya kepada Penggugat;Bahwa Tergugat tidak saja mengingkari kesepakatan dengan Penggugatyang telah disampaikan dalam RUPS

Lintas Jeram Nusantara) untuk membiayai nafkah ketigaanak kandungnya, sehingga sejak saat itu kewajiban Tergugat diambil alihdan ditanggung oleh Penggugat;Bahwa setelah Tergugat merampas secara paksa sertifikat dimaksud yaitusetelah RUPS PT.

hibah saham tidak ditandatanganinya, sertamenyebar berita tidak benar dan memojokkan Penggugat sehinggamencemarkan nama baik Penggugat sebagai public figure yang selama inimemiliki kredibiltas baik;Bahwa dengan demikian telah sepatutnya dan oleh karena itu Penggugatmohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengadili dan memutusKesepakatan Bersama 25 Oktober 2013 antara Penggugat dan Tergugatdan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat yangdisampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

SITIAISYAH kemudian 2 (dua) orang persero pasif tersebut melayangkan suratmelalui Tiki dengan maksud mengundang ahli waris untuk hadir dalam RUPS(rapat umum pemegang saham) pada tanggal 16 Maret 2011 yang tempatpelaksanaan RUPS tersebut di kantor Notaris SUJAYANTO, SH., MH, akantetapi para Terdakwa tidak menanggapi surat dari persero pasif yang jugasebagai saksi dalam berkas perkara atas nama para Terdakwa;e Bahwa selanjutnya surat Somasi tersebut dibuat dan ditandatangani olehTerdakwa I. Hj.

SITIAISYAH kemudian 2 (dua) orang persero pasif tersebut melayangkan suratmelalui Tiki dengan maksud mengundang ahli waris untuk hadir dalam RUPS(rapat umum pemegang saham) pada tanggal 16 Maret 2011 yang tempatpelaksanaan RUPS tersebut di kantor Notaris SUJAYANTO, S.H., M.H., akantetapi para Terdakwa tidak menanggapi surat dari persero pasif yang jugasebagai saksi dalam berkas perkara atas nama para Terdakwa;Bahwa selanjutnya surat Somasi tersebut dibuat dan ditandatangani olehTerdakwa I. Hj.

pada 3 (tiga) tempat pengelolaan parkir sesuaikeputusan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dengan No. 824.21 / 38 /404.3.6 / 2006 tanggal 12 Juni 2006 dengan tempat pengelolaan yaitu pada PasarSepanjang Pasar Krian dan Pasar Gedangan.Bahwa dari pihak persero pasif sampai saat ini belum pernah menerimapembagian keuntungan dari pengelolaan perusahaan tersebut selama 3 (tiga)tahun terakhir dari perbuatan mana usaha tersebut dikelola oleh Terdakwa I Hj.YATIK ARINI bersama keluarga tanpa keputusan RUPS

Expo Indomas Perkasa No:01/EIPPD/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 perihal Permohonan IzinPrinsip yang ditandatangani oleh Johannes Rondonuwu.q. 1 (satu) berkas fotocopy Salinan Akta RUPS mengenai pemilikSaham dan Perubahan Susunan Pengurus PT. Expo IndomasPerkasa dengan No : 07 tanggal 24 Januari 2014 dari Kantor Notarisdan PPAT DASMAN, SH, MKn.Barang bukti p, q dikembalikan kepada saksi NURHELMI, SH, Msipanggilan EMI.4.

Nomor 474 K/Pid.Sus.LH/2018r. 1 (satu) berkas fotokopi Salinan Akta RUPS mengenai PemilikSaham dan Perubahan Susunan Pengurus PT. Expo IndomasPerkasa dengan No.07 tanggal 24 Januari 2014 dari Kantor Notarisdan PPAT DASMAN SH.Mkn;Dikembalikan kepada Saksi NURHELMI, S.H., M.Si Panggilan EMI;6.

Expo Indomas Perkasa No. 01/EIPPD/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 perinal Permohonan IzinPrinsip yang ditandatangani oleh Johannes Rondonuwu;18. 1 (satu) berkas fotokopi Salinan Akta RUPS mengenai PemilikSahamdan Perubahan Susunan Pengurus PT. Expo Indomas Perkasadengan No.07 tanggal 24 Januari 2014 dari Kantor Notaris dan PPATDASMAN SH. MkKn.

Expo Indomas Perkasa; Bahwa sesuai Akta RUPS Nomor 07 tanggal 24 Januari 2014Terdakwa telah mengundurkan diri dari kepbengurusan PT. Expo IndomasPerkasa. Sekarang sebagai Dirut PT. Expo Indomas Perkasa adalahArnolda Eka Putra, SH. Dalam melakukan kegiatan usaha penambanganpasir, batu dan kerikil di aliran Sungai Batang Anai di Pelayangan LubukAlung, fernyata PT. Expo Indomas Perkasa telah memiliki IUP denganNomor 300/43/KEP/BPP2014 tanggal 8 Agustus 2014: Bahwa sedangkan sebelum IUP PT.

., sebagai direktur untuk mengikuti rapat RUPS(Rapat Umum Pemegang Saham) pada tanggal 04 Februari 2013 tempatKantor Notaris Tb. Lukman Suheru, S.H.,M.H.,Bahwa pada tanggal 20 Februari 2013 Penggugat kembali mendapatundangan ke 2 (dua) untuk dapat hadir pada RUPS pada tanggal 25Februari 2013 tempat yang sama juga di Notaris TB. Lukman Suheru S.H.,M.H.;Bahwa pada tanggal 5 Maret 2013 Penggugat kembali menyampaikansurat kepada Tergugat melalui Bapak Notaris TB. Lukman Suheru, S.H.

., agar dapat membantu menyampaikan hal permasalahan Penggugatkepada Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahan yang adasesuai dengan aturan UndangUndang Ketenagakerjaan yang berlaku,namun hal ini pun tidak ditanggapi oleh Tergugat;Bahwa Penggugat kembali mendapatkan Undangan Ke 3 (tiga) yangtertanggal 20 Maret 2013 untuk dapat hadir dalam Rapat RUPS padatanggal 6 Maret 2013 tempat Kantor Notaris Tb. Lukman Suheru, S.H.,M.H.

;Bahwa surat undangan ke 1 tertanggal 21 Mei 2013 kembali Penggugatmendapatkan undangan rapat lagi dalam RUPS yang dilakukan padatanggal 27 Mei 2013;Bahwa setelah undangan resmi yang Penggugat dapatkan, Penggugatselalu berusaha untuk hadir namun dari Tergugat tidak hadir dan tidakada rapat sama sekali sesuai dengan undangan tersebut, sehingga dalamundangan tersebut Penggugat merasa hanya sebagai dalil atau akalakalan Tergugat;Bahwa pada tanggal 30 April 2014 Penggugat mengajukan surat kepadaDinas

BIMA JAYA MAKMUR, berdasarkan AktaPendirian Nomor : 02 Tanggal 09 Februari 2011 dan Akta Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Perseroan TerbatasPT. BIMA JAYA MAKMUR, No. 08 Tanggal 21 September 2016, yang manakedua Akta Tersebut dibuat dan ditandatangani di hadapan NotarisPPATFLORA AGUSTINE ARITONANG,S.H. ;Bahwa Pemohon saat ini hendak menggantikan kedudukan AlmarhumSuami Pemohon dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama di PT.

BIMA JAYA MAKMUR, kepadaPemohon melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohondidepan sidang telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut :1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik : 3515182602690004, atas namaErwanto Rachmansyah, diberi tanda P1;2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik : 3515186801760003, atas nama SriSyamsiah, diberi tanda P2;3.

BIMA JAYA MAKMUR, kepada Pemohon melalui RapatUmum Pemegang Saham (RUPS);Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohontelah mengajukan bukti Surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P9 serta 2(dua) orang saksi, yaitu 1. Saksi Jance Ratu Openg dan 2. Elly Normawati;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dan buktisurat serta keterangan saksisaksi yang diajukan Pemohon, ditemukan faktafakta hukum sebagai berikut := Bahwa Pemohon dan anaknya saat ini tinggal di Perum.

BIMA JAYAMAKMUR, kepada Pemohon melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut, karena dalam hal iniPengadilan tidak berwenang untuk memberikan ijin atau tidak memberikan ijinuntuk menetapkan/menggantikan kedudukan/jabatan seseorang dalam suatuperusahaan, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon pada poin 3haruslah ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkansebagian dimana penetapan ini merupakan Yurisdiksi Volunter untukHalaman 9 dari

Sandipala Arthaputra(Pelawan), yang mana pemberian jaminan oleh Pelawan tersebut harusterlebin dahulu mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT.

Sandipala Arthaputra (Pelawan) sebagaimana diatur dalamPasal 102 ayat (1) Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, yang menyatakan :Direksi wajid meminta persetujuan RUPS untuk :a. mengalihkan kekayaan perseroan ; ataub. menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan ;Yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaanbersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitanberkaitan satu sama lain maupun tidak.Dan bahkan juga pemberian jaminan oleh

Tahun 2008 tanggal 10 Oktober 2008 jo Pasal 102ayat (1) Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,karena dilakukan tanpa adanya persetujuaan RUPS PT.

baik, Pasal 102 ayat (2) Undangundang No. 40Tahun 2007 menyatakan :(2) Perobuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpapersetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak laindalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik;Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pelawan dalam rangka penjaminanatas pinjaman Terlawan II adalah perbuatan yang tidak mengikat Pelawandikarenakan pihak lainnya dalam hal ini Terlawan selaku kreditur dan/atauTerlawan Il selaku debitur telah beritikad tidak baik

58 tanggal 26 Oktober 2011 dibuatdihadapan Terlawan III (Akta Kuasa Jual No. 58); (fotocopy)Bukti P11 : Akta Kuasa RUPS No. 59 tanggal 26 Oktober 2011 dibuatdihadapan Terlawan III (Akta Kuasa RUPS No. 59); (fotocopy)Bukti P12 : Akta Perjanjian Jaminan Fidusia No. 60 tanggal 26 Oktober2011 dibuat dihadapan Terlawan III (Akta Fidusia No. 60); (fotocopy)Bukti P13 : Akta Perjanjian Jaminan Fidusia No. 61 tanggal 26 Oktober2011 dibuat dihadapan Terlawan Il!

Jika Penggugat mendasarkan dalil gugatannyasoalperbuatan melawan hukum mengenai RUPS perubahan susunanpengurus, maka tidak ada reievansinya dengan masalah utang PTBangun Megah Semesta. Apalagi jika Penggugat mendalilkankeduanya sebagai dasar gugatan, maka jelas gugatan ini menjadikabur, karena antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi,adalah dua peristiwa hukum yang berbeda;3.

Hal itu diakui sendirisecara tegas oleh Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 3 angka11 dan halaman 5 dalam petitum nomor 7, yang mendalilkan hal inidikarenakan Laporan Tahunan Keuangan Perseroan Masa Buku tahun2011 dan 2012 masih dalam penyusunan dan pendataan bukti danPenggugat meminta RUPS Tahunan tersebut dapat diundur sampaiGeneral Audit dan Audit Khusus selesai dikerjakan oleh Akuntan Publikdari Kantor Akuntan Publik Subandi, Rudolf Ritonga dan Rekan;5.3.

berkaitandengan hasil keputusan RUPS PT Bangun Megah Semesta yangdilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2013 di hadapan Turut TermohonKasasi/Turut Terbanding II/Turut Tergugat Il.

Oleh sebab itu dasar gugatan TermohonKasasi/Terbanding/Penggugat haruslah ditolak;Fakta hukum dan terbukti dalam persidangan Pemohon Kasasi danIl/Pembanding dan II/Tergugat dan II tidak pernah melakukan perbuatanmelawan hukum mengenai RUPS tanggal 16 Mei 2013, karena berdasarkanbukti P I/identik dengan bukti Tl.1137, Pasal 11 ayat 3 juncto Pasal 94UndangUndang PT, mengatur tentang ketentuan dilangsungkannya RUPSuntuk pengangkatan direksi.

Dengan demikian sesuai dengan fakta hukumdan buktibukti, terbukti secara hukum keputusan RUPS PT Bangun MegahSemesta yang dilakukan pada tanggal 16 Mei 2013 dibuat di hadapanSyaifudin, S.H., Notaris di Batam adalah sah dan sudah ada SuratKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHUAH.01.1023441, tanggal 12 Juni 2013.

Hal ini sangat dirasakan tidak obyektif karena peminjaman danpenjualan kendaraan milik Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah perbuatanperdata yang kelak dapat diperhitungkan dalam RUPS.

Fakta yangsesungguhnya terjadi adalah perselisinan antara para pengurus dan parapemegang saham perihal Pengauditan keuangan dalam rangka PraRUPS, namun permintaan Direktur Utama agar Komisaris Utama (saksiPelapor) & suami Komisaris Utama tidak bersedia memberikan datapemakaian uang perusahaan sehingga RUPS belum dapat terlaksana;Oleh karenanya sesuai uraian di atas Terdakwa berkeberatan atasHal. 5 dari 9 hal. Put.

Al Husein Putra Mandiri (bukti persidangan) tentang Tugas &Kewenangan Direksi dalam mengurus dan mewakili kepentingan Perseroan.Berdasarkan ketentuan UndangUndang No.40 Tahun 2007, Pasal 102 ayat(1) tentang Perseroan Terbatas, menegaskan sebagaimana Direksi wajibmeminta persetujuan RUPS untuk :a. Mengalinkan kekayaan Perseroan, ataub.

., dan telahdisahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RepublikIndonesia (sekarang Menteri Hukum dan HAM);Bahwa berdasarkan akta tersebut Saksi Adipurna Sukarti sah menjadisalah satu pemegang saham sehingga sesuai Akta Perubahan Anggaranpada butir 16 tentang kourum rapat dan persyaratan sahnya keputusanhuruf c RUPS untuk mengalihkan/menjaminkan sebagian besar atauseluruh kekayaan perseroan kourum dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dan disetujui

Putusan Nomor 1073 K/Pid/2018Bahwa dengan tidak hadirnya Saksi Adipurna Sukarti selaku pemegangsaham dan Para Terdakwa memaksakan kehendak dan menyuruh SaksiRustianah, S.H., M.Kn., selaku Notaris untuk tetap membuat Akta RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT Selembaran Jatimulia,maka menjadikan akta tersebut cacat yuridis karena tidak sempurnanyakehadiran pemegang saham, sehingga mengakibatkan Saksi AdipurnaSukarti mengalami kerugian;Bahwa namun demikian putusan judex facti tersebut harus

kepada Para Terdakwa,karena terdapat fakta relevan yang memberatkan Para Terdakwa yangbelum cukup dipertimbangkan judex facti sebagaimana dimaksud dalamPasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP dengan pertimbangan sebagai berikut:= Bahwa dalam perkara a quo yang berinisiatif membuat akta adalahPara Terdakwa dengan cara memberikan informasi yang keliru kepadaNotaris dan menjamin kehadiran Saksi Adipurna Sukarti, tetapi padakenyataannya Saksi Adipurna Sukarti tidak pernah hadir, ParaTerdakwa memberitahukan RUPS

pemeriksaan keuangan) terhadap TERGUGAT ;20.d.Bahwa setelah PENGGUGAT membuka surat a quo dan membacaisinya pada tanggal 10 Mei 2017, maka sadarlah PENGGUGAT bahwaPENGGUGAT telah ditendang atau dikucilkan dari perusahaan yangselama ini didirikkan dan dibangun serta dibesarkannya, yaituTERGUGAT I, yang memiliki perijinan utama dalam rangka usahapengembangan infrastruktur komunikasi berbasiskan fiber optic dlIndonesia ;20.e.Bahwa kalaupun benar PENGGUGAT telah menerima suratpemberitahuan pelaksanaan RUPS

maka pastilah PENGGUGAT akanmenolak semua agenda rapat tersebut ;Bahwa dengan telah terjadinya faktafakta hukum sebagaimana telahdidalilkan dalam butir 20 tersebut diatas, maka RUPS Luar BiasaTERGUGAT yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 07 APRIL2017 tersebut adalah batal demi hukum, karena tidak sesuai denganundangan atau pemberitahuan penyelenggaraan RUPS Luar BiasaTERGUGAT tertanggal 23 MARET 2017 a quo;Bahwa berkenaan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagai direksi didalam perusahaan

penggunaantenaga yang berlaku, dimana TERGUGAT II dan TERGUGAT Ill yangdiangkat sebagai Direktur Utama dan Direktur pada TERGUGAT tidakpernah disponsori oleh TERGUGAT untuk menjadi direksi di dalamperusahaan TERGUGAT dan juga TERGUGAT tidak pernah memiliki ijinuntuk mempekerjakan TERGUGAT II dan TERGUGAT III, sehingga dengandemikian telah terjadi pelanggaran hukum berkenaan dengan penggunaanTERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagai direksi di dalam perusahaanTERGUGAT ;Bahwa dengan batal demi hukumnya RUPS

Bahwa dengan demikian jelaslan bahwa RUPS LUAR BIASA TERGUGAT 25.diselenggarakan dengan itikad yang tidak baik yang amat sangat merugikanPENGGUGAT, baik selaku Direktur Utama, sebagai pemegang 10% sahamTERGUGAT I, maupun selaku pendiri yang mempunyai visi dan misi kedepan atas TERGUGAT dan TERGUGAT V dalam rangka usahapengembangan infrastruktur komunikasi berbasiskan fiber optic diIndonesia.

No. 271/ Pdt/2019/PT.DKI03.04.05.06.Bahwa dengan batal demi hukumnya RUPS Luar Biasa TERGUGAT a quomaka suSunan pengurus yang berdasarkan keputusan rapat umumpemegang saham sebelumnyalah yang berlaku, yaitu dimana PENGGUGATmasih duduk sebagai Direktur Utama dari TERGUGAT ;Bahwa TERGUGAT Il, TERGUGAT Ill, dan TERGUGAT IV yang telahditunjuk oleh RUPS Luar Biasa TERGUGAT sebagai direksi pada tanggal07 APRIL 2017, yang pada kenyataannya cacat hukum, dapat melakukansegala tindakan atau perbuatan korporasi

Pasal 40 Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1999 mengaturbahwa semua kewenangan dan hak Direksi, Dewan Komisaris, ParaPemegang Saham dan RUPS dari PERUSAHAAN YANG DISERAHKAN KEPEMERINTAH RI atau yang disebut Asset Dalam Restrukturisasi beralin keBPPN, karena kewenangan BPPN seperti diatur di Pasal 40 PP No. 17 Tahun1999 berlaku juga untuk ASSETS DALAM RESTRUKTURISASI (linat Pasal 14PP No. 7 Tahun 1999).Jadi berdasarkan Pasal 14 (b) jo.

KBDIREKSI, KOMISARIS, PARA PEMEGANG SAHAM dan RAPAT UMUMPEMEGANG SAHAM (RUPS) dari perusahaan yang diserahkan kepemerintah atau Assets Dalam Restrukturisasi SUDAH TIDAKBERWENANG DAN TIDAK BERHAK melaksanakan seluruhhak/kewenangan Direksi, Komisaris, Pemegang Saham danhak/kewenangan RUPS, sehingga Anggaran Dasar Penggugat 1,Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4 sepanjang menyangkut hakdan kewenangan Direksi, Komisaris, Pemegang Saham dan RUPS telahdigantikan oleh PP No. 17 Tahun 1999.Bahwa selanjutnya

DIWAKILI OLEH BPPN.Padahal :"ASSETS DALAM RESTRUKTURISASI" (yaitu Penggugat 1,Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4) yang sudah menjadimilik Negara sudah tidak boleh dibebani atau dijamin dengan syaratbaru dan walaupun hendak membuat perjanjian hutang baru danjaminan baru maka Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 danPenggugat 4 HARUS DIWAKILI OLEH PEMERINTAH RI (BPPN)".Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999 mengatur bahwasegala hak dan kewenangan Direksi, Komisaris Pemegang Sahamdan RUPS

Pasal 40 PP No.17/1999, semua hak dan wewenang Direksi, Komisaris, PemegangSaham dan RUPS dari Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 danPenggugat 4 pada waktu itu telah beralih kepada BPPN.AKIBAT HUKUMNYA :BATAL DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM semuaperjanjian hutang dan jaminanjaminan yang hanya ditandatanganioleh Direksi dan Komisaris Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3maupun jaminan atas harta Penggugat 4 yang dibuat tanpa tandatangan Direksi Penggugat 4 PADA WAKTU Penggugat 1, Penggugat2,

Komisi Rp.111.734.400, (Seratus sebelas juta tujuh ratus tigapuluh empat ribu empat ratus rupiah);Total Sebesar Rp. 289.336.000, (dua ratus delapan puluhSembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);setiap bulan sampai dengan Tergugat membayar lunas dan Penggugatresmi diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS yang sah.Bahwa oleh karenanya, Tergugat haruslah dihukum untuk membayarganti rugi berupa Kerugian Materiil kepada Penggugat sebesarRp.289.336.000, (dua ratus delapan puluh Sembilan juta

tiga ratus tigapuluh enam ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak Agustus 2017sampai dengan Tergugat membayar lunas dan Penggugat resmidiberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS yang sah.Bahwa selain kerugian Materiil tersebut diatas, Penggugat jugamengalami kerugian Imateriil berupa:13.1 Waktu, tenaga, dan pikiran yang Penggugat keluarkan untukmasalah ini, yang apabila diperhitungkan tidak kurang dariRp.1.000.000.000, (Satu miliar rupiah);13.2 Bahwa selama Penggugat Menjabat sebagai Direktur diTergugat

bulan Agustus 2017 adalahperbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.Menyatakan Perjanjian Bersama tertanggal 19 Maret 2018 tidak sah, bataldan tidak mempunyai kekuatan hukum.Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa Kerugian Materiilkepada Penggugat sebesar Rp.289.336.000, (dua ratus delapan puluhSembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) setiap bulan terhitungsejak Agustus 2017 sampai dengan Tergugat membayar lunas danPenggugat resmi diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS

Berdasarkan Pasal 96 (1) UUPT, ketentuan besarnya gaji dantunjangan anggota direksi ditentukan oleh Rapat Umum PemegangSaham (RUPS). Akan tetapi, Pasal 96 (1) UUPT tidak menyebutkanbahwa seoarang karyawan yang memiliki jabatan direktur yang telahmenerima gaji dan tunjangan (seperti status yang dimiliki olehPenggugat sebagaimana dijelaskan di bawah ini) juga harus menerimagaji dan tunjangan terpisah sebagai direktur.b.

Bahwa tidak ada keputusan RUPS Tergugat yang secara khususmenentukan gaji dan tunjangan bagi Penggugat sebagai Direkturkarena Penggugat sebagai karyawan dari Tergugat telah menerima gajibulanan, tunjangan dan komisi sesuai dengan Surat Penawaran Kerjatertanggal 8 April 2016 (Surat Penawaran Kerja Bukti T10).Bahwa berdasarkan Surat Penawaran Kerja, Penggugat awalnyadirekrut sebagai Direktur Kegiatan Penjualan.013B.Sales.Cisco yangkemudian Penggugat diangkat sebagai Direktur oleh Tergugat dengangaji

Nomor 494 K/Pdt/201716.pemegang saham termasuk Termohon Kasasi didalamnya sebagaiKomisaris telah mengetahui dan menyetujui perihal: Perjanjian Sewa antaraPemohon Kasasi dengan Tergugat Il, yang mana hal tersebut jugadikuatkan oleh keteranganketerangan saksi dalam persidangan;Keterangan Saksi Slamat Simangunsong hal. 46 s/d 48 putusan a quo:Bahwa, saksi tahu dalam RUPS PT NLT Gasket setiap tahundisebutkan tentang Rental Pabrik (paragraf 10 hal. 46 putusan a quo);Bahwa, dalam RUPS semua pemegang saham

hadir (paragraf 11 ha.46 putusan a quo);Bahwa, tidak benar Penggugat tidak tahu harga sewa pabrik yang baru,karena setiap dalam RUPS disampaikan (paragraf 7 hal. 47 putusan aquo);Bahwa, saksi tahu secara lisan dari Mr.

"(paragraf 5 hal. 48 putusan a quo);Keterangan Saksi Pudjiono hal. 48 s/d 50 putusan a quo:Bahwa, PT NLT menyewa di lahan PT NALK sejak tahun 1997 denganbiaya sewa US$ 10,000 per bulan sampai dengan sekarang (paragraf 5hal. 49 putusan a quo);Bahwa, saksi pernah melihat akta hasil risalah RUPS (bukti TI18, buktiTI23, bukti TI29) yang menerima hasil RUPS tahun 2006, 2007, 2008,dan 2009 (paragraf 6 hal. 49 putusan a quo);Bahwa, benar saksi setiap bulan memberikan laporan bulanan ke parapemegang saham

telah setuju atas seluruh tindakan yang dilakukan olehPemohon Kasasi, sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 14 tertanggal24 Juni 2010 tentang Berita Acara RUPS Tahunan PT NLT Gasket Mfg.Halaman 49 dari 65 hal.

Nomor 494 K/Pdt/2017Dimana RUPS tersebut dihadiri oleh 60% pemegang saham (sesuai denganketentuan kuorum Pasal 22 ayat (1) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PTNLT Gasket Mfg Nomor 15 tertanggal 21 November 2012 (Bukti TI11) dandalam RUPS telah diputuskan yang pada pokoknya sebagai berikut: Rapat menerima dan menyetujui secara bulat Laporan Tahunan,Laporan Tahunan Direksi dan laporan Tugas Pengawasan DewanKomisaris untuk periode tahun 2006 dan 2007, termasuk LaporanKeuangan Perseroan periode 2006 yang

JMU sejak 1112011 ;Saksi serahterima dengan terdakwa Bambang Koesbandono adaberita acara serahterima, dilampiri dengan memorandum, isinyalaporan keuangan, laporan kinerja 2010, naskah RUPS 2010 danperkembangan PT. Jatim Marga UtamaPT. JMU berubah menjadi PT JPU tahun 2014 dalam RUPS tanggal1662014, Akta Notaris No. 21 tahun 2014 ;Bahwa terdakwa Bambang Kusbandono sebagai Dirut PT. JMUtahun 2002 sampai 2011/serahterima ;Hal 31 dari 83 hal perk. No. 79/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.PT.

Jatim Marga Utama belum sepenuhnya sesuaidengan maksud dan tujuan awal pendirian perusahaan ;Pemberian pinjaman sebesar Rp. 800.000.000, tanpapersetujan RUPS dan belum dikembalikan sebesar Rp.650.000.000,Pengeluaran dana sebesar Rp. 1.042.748.000, belumdipertanggungjawabkan ;Dana penyertaan modal PT. Jatim Marga Utama yang ditarikkembali (dipinjam) sejak 9 Juli 2009 sebesar Rp.9.858.000.000, belum dikembalikan ;Kebijakan akuntansi PT.

Trans Marga Pasuruantidak pernah dibahas dalamRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ;Bahwa tugas Komisaris adalah Pengawasan ;Bahwa tahun 2005 baru ada RUPS ;Bahwa Komisaris Utama PT. JMU pak Agung dari Jakarta ;Bahwa saksi tidak tahu/tidak pernah dilapori pengeluaran uang PT.JMU kepada PT. NAM ;Bahwa isi MOUNota Kesepahaman pasal 10 : Biayabiaya yangditimbulkan menjadi tanggung jawab pihak kedua/PT.

Pemberian pinjaman sebesar Rp. 800.000.000, tanpapersetujan RUPS dan belum dikembalikan sebesar Rp.650.000.000. ;3. Pengeluaran dana sebesar Rp. 1.042.748.000, belumdipertanggungjawabkan ;4. Dana penyertaan modal PT. Jatim Marga Utama yang ditarikkembali (dipinjam) sejak 9 Juli 2009 sebesar Rp.9.858.000.000, belum dikembalikan ;5. Kebijakan akuntansi PT.

JMU sejak tahun 2005 s/d 23Agustus 2008 ;Bahwa saksi diangkat dengan Surat Gubernur dan RUPS ;Bahwa saksi menggantikan Supirman ; Direktur Utama TerdakwaBambang Koesbandono dan Direktur Keuangan Slamet Santoso ;Bahwa PT. JMU belum pernah melakukan RUPS ;Bahwa RUPS Luar Biasa untuk pengangkatan pengurus tanggal 12102005 dan 2382008 ;Bahwa PT. JMU ~ bergerak di bidang pembangunan jalan tolSurabaya Mojokerto ;Bahwa penyertaan modal PT.