Ditemukan 2232 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 05-12-2018 — Putus : 23-01-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN TAMIANG LAYANG Nomor 135/Pid.B/2018/PN Tml
Tanggal 23 Januari 2019 — Penuntut Umum:
1.TONI SETIAWAN, S.H
2.TEGUH ISKANDAR, SH
Terdakwa:
ADITYA ERWIN SETIAWAN alias DIDIT alias JEJE bin DIRIS
2217
  • saksi untuk menghadap di persidangan tidak dilakukanmenurut ketentuan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (KUHAP), yaitu bahwa panggilan tidak sampaikan langsungkepada saksisaksi dalam berkas penyidikan, maka proses panggilan saksiyang dilakukan oleh Penuntut Umum menunjukan Penuntut Umum tidakbersungguhsungguh dalam melakukan penuntutan perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai dengan adagium hukum justice delay Penetapan Nomor 135/Pid.B/2018/PN.Tml hal. 2 dari 4is injustice it self
Register : 07-06-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 506/Pid.Sus/2021/PN Bdg
Tanggal 3 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
SARIFUDDIN A,SH
Terdakwa:
1.IIN MULYATI ANGEL Als ANGEL Binti DARSIM
2.RAHMAT MULYANA Als MEMET Bin ARSUD
497
  • Satu plastic klip kecil transparan tidak berwarna (2,5 X 3,5 cm) dalamberkas kemasan rokok Esse Change Juicy Your Self Narkotika jenis sabu dengan bobot bersih 4,33 gram.Disita dari Terdakwa II: Amplop coklat berisi dua plastic klip kecil transparan tidak berwarna (2,5 X3,5 cm ) dalam tisu putih. Narkotika jenis sabu dengan bobot bersih 0,77 gram.Dirampas untuk dimusnahkan.Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2021/PN. Bdg.4. Membebani Terdakwa I.
    Satu plastik klip keciltransparan tidak berwarna ( 2,5 X 3,5 cm dalambekas kemasan rokok Esse Change Juicy Your Self .Dengan bobot bersih 4,33 gram.Dengan hasil pengujian bahwa Kristal bening tidak berwarna identifikasiMetamfetamina Positif yang disimpulkan Metamfitamina Positif, termasuknarkotika golongan satu, menurut UndangUndang RI No.35 tahun 2009tentang Narkotika.2. Barang bukti yang disita dari Terdakwa II. RAHMAT MULYANA ALS MEMETBIN ARSUD dari Laporan Hasil Pengujian NO.
    Satu plastik klip keciltransparan tidak berwarna ( 2,5 X 3,5 cm dalam bekaskemasan rokok Esse Change Juicy Your Self .Dengan bobot bersih 4,33 gram.Dengan hasil pengujian bahwa Kristal bening tidak berwarna identifikasiMetamfetamina Positif yang disimpulkan Metamfitamina Positif, termasuknarkotika golongan satu, menurut UndangUndang RI No.35 tahun 2009tentang Narkotika.2. Barang bukti yang disita dari Terdakwa II. RAHMAT MULYANA ALS MEMETBIN ARSUD dari Laporan Hasil Pengujian NO.
    Satu plastic klip kecil transparan tidak berwarna (2,5 X 3,5 cm) dalam berkaskemasan rokok Esse Change Juicy Your Self Narkotika jenis sabu dengan bobot bersih 4,33 gram.Disita dari Terdakwa II: Amplop coklat berisi dua plastic klip kecil transparan tidak berwarna (2,5 X 3,5cm ) dalam tisu putih. Narkotika jenis sabu dengan bobot bersih 0,77 gram.Dirampas untuk dimusnahkan.5.
Putus : 11-11-2010 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 422 B/PK/PJK/2010
Tanggal 11 Nopember 2010 — PT. NAGA MULIA PUTRA PERKASA >< DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4816 Berkekuatan Hukum Tetap
  • lakukan sebagai wujud pelayanan publik dan Terbanding.Selaku Wajib Pajak yang merasa tidak melakukan kesalahan dan merasatidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku, Pemohon Banding telahmemberikan jawaban secara gamblang terhadap apa yang terjadi;bahwa sangat disayangkan Terbanding kurang melakukan fungsinya untukmelakukan pembinaan dan pelayanan kepada Wajib Pajaknya sebagaimana yangtelah diamanatkan oleh ketentuan Pasal 12 UU KUP (self
    asas Praduga tidak bersalah (The presumption of innocence)dimana hanya atas dasar dugaan dan indikasi bahwa PEMOHONmelakukan transaksi dengan PKP yang terindikasi fiktif, TERMOHONtelah menghukum PEMOHON dengan menetapkan dasar koreksi tanpaprosedur pemeriksaan yang baku dan tanpa konfirmasi (hak jawab WajibPajak) terhadap data / informasi yang ada, TERMOHON nyatanyatatelah memperlakukan PEMOHON selaku Wajib Pajak dalam posisiBERSALAH tanpa pernah diklarifikasikan terlebih dahulu kepadaPEMOHON (self
    Nomor 422 B/PK/PJK/20101414181920Pajak Pertambahan Nilai dan PajakPenjualan atas Barang Mewahsebagaimana telah diubah terakhir denganUU Nomor 18 Tahun 2000.Bahwa atas dasar uraian pada butir 17.1. dan 17.2 tersebut di atas,apabila Majelis Hakim menerapkan hukum pembuktian secara tepatdan benar, maka tidak ada putusan yang lain selain Majelis Hakimmengabulkan Permohonan Banding PEMOHON;Bahwa Majelis Hakim juga tidak menerapkan prinsipprinsip yang adadalam ketentuan perpajakan, khususnya dalam sistem self
Register : 14-10-2008 — Putus : 02-12-2008 — Upload : 16-07-2013
Putusan PTUN MEDAN Nomor 65/G/2008/PTUN-MDN
Tanggal 2 Desember 2008 — PT. ENAM ENAM GROUP VS KETUA PANITIA PELELANGAN PENGADAAN BARANG / JASA PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA ( Persero ) PIKITRING SUMUT, ACEH DAN RIAU
7836
  • baku, rancang bangun, danrekayasa dalam negeri yang mengandung unsurmanufactur, pabrikasi, perakitan dan penyelesaianpekerjaan.16).Dalam ayat 4 butir b.1) disebutkan bahwaTingkat komponen dalam negeri untuk barangadalah perbandingan antara harga barang jadidikurangi harga komponen luar negeri terhadapbarang jadi.17).Dalam ayat 4 butir c.1) disebutkan bahwaPara penyedia barang/jasa yang = mengikutipengadaan barang/jasa menyatakan sendiribesarnya komponen dalam negeri barang/jasa yangditawarkan (self
    Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian RI3310).nomor 11/MIND/PER/3/2006 Pasal 8 ayat (1)dinyatakan bahwa : Penyedia barang menghitung dan menyatakansendiri (self assesment) capaian TKDN barangyang diproduksi.
    Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Rl nomor11/MIND/PER/3/2006 Pasal 8 ayat (4)dinyatakan bahwa : Apabila penyedia barang/jasa dalammenyatakan sendiri Capaian TKDNnyasebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakmempertanggungjawabkan data pendukungnyasecara benar, maka komponen yang diajukandalam pernyataan sendiri (self assesment)dinyatakan sebagai komponen luar negeri.Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian RInomor 11/MIND/PER/3/2006 Pasal 8 ayat (5)dinyatakan bahwa :Capaian TKDN hasil pernyataan
    Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian RInomor 11/MIND/PER/3/2006 Pasal 8 ayat (7)dinyatakan bahwa : Tata cara menyatakan sendiri (self assesment)capaian TKDN dan penyampaian kepadaDepartemen Perindustrian sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan (5) diatur lebihlanjut' oleh Sekretaris Jenderal DepartemenPerindustrian.B. Hasil Konsultasi Lembaga Pengembangan KebijakanPengadaan Pemerintah (LPKPP)Pihak Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2008melakukan konsultasi kepada Ir.
Putus : 22-07-2009 — Upload : 23-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1996 K/PDT/2008
Tanggal 22 Juli 2009 — DJOKO HANDOJO ; PT. KRESNA GRAHA SEKURINDO Tbk,
6053 Berkekuatan Hukum Tetap
  • .15/KGS/HCD/II/2006, tanggal 2 Februari 2006 perihal : Perpanjangan MasaSkorsing ;Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah dirugikannama baik oleh karena dalam melakukan pekerjaannya Penggugat selaku pemegang izin orang perseorangan : Kep 33/PM/WPEE/2005 (P5), selaku WakilPenjamin Emisi Efek dalam pekerjaannya seharihari banyak berhubungandengan pihakpihak investor publik, emiten maupun calon emiten, sesama perusahaan efek, profesiprofesi dan lembagalembaga penunjang pasar modal,Self
    No.1996 K/Pdt/2008.rugian secara immateril akibat kehilangan kepercayaan dari pihakpihak investorpublik, emiten maupun calon emiten, sesama perusahaan efek, profesiprofesidan lembagalembaga penunjang pasar modal, Self Regulatory Organizationsdan juga tentunya dengan pihak Badan Pengawas Pasar Modal, temantemansesama profesi, handai taulan, kerabat dan temanteman Penggugat lainnya,yang semuanya mempertanyakan kepada Penggugat terhadap status skorsingyang diberikan pihak Tergugat tersebut ;Bahwa akibat
    kerugianmateriil dan immateriil ;Bahwa BuktiBukti P15, P16 dan P30 yang telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, padahal membuktikanjika dalam melakukan pekerjaannya seharihari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi selaku Wakil Penjamin Emisi Efek banyak berhubungan dengan pihakpihak investor publik, emiten maupun calonemiten, sesama perusahaan efek, profesiprofesi dan lembagalembaga penunjang pasar modal, Self
Register : 21-03-2012 — Putus : 15-01-2013 — Upload : 27-05-2013
Putusan PN PURWODADI Nomor 14/Pdt.G/2012/PN.Pwi
Tanggal 15 Januari 2013 — 1. SUHARYO, Alamat : Krajan Timur Rt 02/Rw 06, Desa Tanjungharjo, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan ; selanjutnya disebut sebagai ---- PENGGUGAT. I; 2. SRI MURTININGSIH, Alamat : Krajan Timur Rt 02/Rw 06, Desa Tanjungharjo, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan ; selanjutnya disebut sebagai --- PENGGUGAT. II ; Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal : 19 Maret 2012 nomor : 15/SKK/Pdt./III/2012. Yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dibawah Regeister Nomor : 16/SK.Khusus/2012/PN.Pwi tanggal 21 Maret 2012 yang bersangkutan memberikan kuasa kepada 1. Drs. YB.IRPAN,SH.MH, 2. ARGO TRI YUNANTO NUGROHO, SH, Advokat yang beralamat di Kantor Advokat DRS.YB. IRPAN, SH.,MH Jl. Melati No.6 Purwosasri, Surakarta. M e l a w a n : 1. PT.BANK DANAMON INDONESIA,Tbk Unit Pasar Wirosari. Yang berkedudukan di Wirosari ; selanjutnya disebut sebagai ------------------------ TERGUGAT. I ; 2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG. Alamat : Jl. Sriwijaya No. 1 Pekalongan. selanjutnya disebut sebagai ----------------------- TERGUGAT. II ; 3. PURWANTO. Alamat : Desa Sidorejo, Kec. Tegowanu, Kab. Grobogan ; selanjutnya disebut sebagai ---------------------- TERGUGAT. III ; 4. ASYIH PUJI LESTARI. Alamat : Jl. Wijaya Kusuma 2. Rt 03/Rw 15, Kab. Grobogan ; selanjutnya disebut sebagai ---------------------- TERGUGAT. IV ;
297
  • PT BankDanamon Indonesia Tbk Divisi Self Employed Mass MarketKantor Wilayah VII Semarang melakukan tahapan26pelaksanaan lelang atas apa yang menjadi jaminan PerjanjianKredit ;. Bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat Il tersebutdilakukan atas dasar permintaan PT.Bank DanamonIndonesia Tbk Divisi Self Employed Mass Market KantorWilayah VIl Semarang dengan suratnya Nomor25/SP/LELANG/2012 tanggal 15 Maret 2012 ;.
    Bahwa lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas obyek perkaraa quo adalah pelelangan yang dilakukan atas permintaan PTBank Danamon Indonesia Tbk Divisi Self Employed MassMarket Kantor Wilayah VII Semarang in casu Tergugat sebagai pemegang Hak Taggungan sebagaimana ditegaskanpada ketentuan Pasal 6 Undangundang Nomor : 4 Tahun1996 Tentang Hak Tanggungan dinyatakan dengan tegasbahwa:apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggunganpertama mempunyai hak untuk menjual obyek HakTanggungan atas kekuasaan
    Bank Danamon IndonesiaTbk Divisi Self Employed Mass Market Kantor Wilayah VIISemarang telah melengkapi dokumensyaratsyaratnyaantara lain :a) Salinan/foto copy Perjanjian KreditFotocopy Perjanjian Kredit 020?
    Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari KantorPertanahan Kab Grobogan Nomor600.1/296/HT.PT/2011 tanggal 21 Nopember 2011Salinan/fotocopy bahwa debitur wanprestasi yangdapat berupa peringatanperingatan maupunpernyataan dari Pimpinan/Direksi Bank yangbersangkutan selaku Kreditur ;Surat pernyataan dari kreditor selaku pemohon lelangyang isinya bertanggung jawab apabila terjadi gugatan Surat Pernyataan dari PT Bank Danamon IndonesiaTbk Divisi Self Emloyed Mass Market KantorWilayah al Semarang Nomor25
    perihal Penetapan JadwalLelang (Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor :93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang petunjukPelaksanaan Lelang) ;13.Bahwa pelaksanaan lelang tersebut telah didahului denganPengumuman Lelang oleh Penjual (PT Bank DanamonIndonesia Tbk Divisi Self Employed Mass Market KantorWilayah VIl Semarang) sehingga setiap orang dapatmengetahui akan adanya lelang dimaksud (asas publisitas).Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tersebuttelah sesuai dengan Pasal 44 ayat (1
Register : 30-01-2020 — Putus : 24-02-2020 — Upload : 24-02-2020
Putusan PA TANJUNG SELOR Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.TSe
Tanggal 24 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
178
  • TSeSalinan putusan diberikan kepadaPemohon/Termohon, dan putusan tersebutbelum/sudah berkekuatan hukum tetap.Tatijtig Self, sic ccewrcmeencssPanitera,Abdurrahman, S.Ag.Nip. 197310131999031001 Hal. 4 dari 3 halamanPenetapan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA. TSe
Register : 23-06-2011 — Putus : 04-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put. 43676/PP/M.X/16/2013
Tanggal 4 Maret 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
12230
  • Atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dariJepang tersebut, Pemohon Banding menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeriatas invoice dari MMC menggunakan Surat Setoran Pajak sebagai dasar dari self assessment,yaitu dengan Surat Setoran Pajak yang dibayarkan atas nama MMC;bahwa menurut Pemohon Banding sesuai bahwa Pasal 13 ayat (6) Undangundang Nomor 18Tahun 2000 berbunyi sebagai berikut:"Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu sebagai Faktur Pajak";bahwa penjelasan dari Pasal
    Salinan SuratSetoran Pajak tersebut telah Pemohon Banding serahkan kepada Pemeriksa selama prosespemeriksaan;bahwa menurut Pemohon Banding, tidak ada alasan bagi Pemeriksa untuk tidak mengakuibahwa telah terdapat setoran Pajak Pertambahan Nilai dengan cara self assessment yaitumenggunakan mekanisme yang diatur di dalam Undangundang Pajak Pertambahan Nilai(menggunakan setoran Surat Setoran Pajak).
Putus : 27-09-2010 — Upload : 26-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 P/HUM/2010
Tanggal 27 September 2010 — ACHMAD TARMIZI GUMAY, S.H., M.H
6942 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam sistem Hukum Administrasi Negara kitaperaturan KPU Nomor 62 Tahun 2009 tersebut dapat dikategorikansebagai salah satu bentuk Self regulatory bodiesdi lembaga Komisi Pemilihan Umum.
    Berarti peraturan KPU tersebutberlaku secara hierarkis atau secara vertikal bagi KPU mulai daritingkat pusat hingga daerah secara spesifik menyangkutpenyelenggaraan Pemilu, dalam hal ini adalah Pemilukada ;Peraturan KPU yang bersifat Self regulatory bodies ini berlaku bagiinternal KPU, sebagai pedoman, petunjuk bagi KPU dipusat atau didaerah untuk menjalankan tugas dan fungsinya, artinya apapunkebijakan yang dibuatnya haruslah dilakukan artinya hak uji materielterhadap peraturanperaturan KPU ada
    Apalagi dalam hal ini, ada fakta hukum atau isu hukum yangbelum cukup diatur dalam self regulatory bodiesnya. Sehingga kesanHal. 19 dari 35 hal. Put.
    Nomor 26 P/HUM2010ketidakpatuhan Termohon dalam menerbitkan Keputusan KPU ProvinsiBengkulu Nomor 02 Tahun 2009 (Bukti T3) tersebut haruslahdikesampingkan dimana dengan dikeluarkannya surat KPU Nomor276/KPU/V/2010 tanggal 5 Mei 2010 (Bukti T6) yang ditujukan kepadaKetua KPU Provinsi Bengkulu adalah merupakan salah satu bentukdari self regulatory bodies ;Sejalan dengan hal tersebut ditegaskan pula dalam UndangUndangNomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, dalam Pasal 9ayat (3) Huruf d menyatakan
    tegas tentang tugas danwewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilukada adalah :"mengordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semuatahapan penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah Provinsi berdasarkan peraturan perundangundangan denganmemperhatikan pedoman dari KPU" ;Jadi sangat cukup alasan atau dasar hukum jika Termohon tetapmenjadikan Pedoman surat KPU Nomor 276/KPU/V/2010 tanggal 5Mei 2010 (Bukti T6) tersebut, walaupun tidak dikaitkan sebagai salahsatu bentuk self
Putus : 22-12-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1815/B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT GIVAUDAN FLAVOURS AND FRAGRANCES INDONESIA
146142 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lainnya (dalamSPT) sebesar Rp. 42.471.050.939,00 dan pada SPT Tahunan PPhBadan (pembetulan) Pemohon Banding melaporkan biaya tersebutsebesar Rp. 49.019.866.770,00; Bahwa selain SPT Tahunan PPh Badan (normal), Pemohon Bandingtidak memberikan dokumendokumen pendukung lainnya; Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa biaya ini timbul karenaadanya pembebanan Tax Expenses sebesar Rp. 6.529.121.152,00dan Other Expenses sebesar Rp. 17.773.000,00 yang manapembebanan ini telah dikoreksi sendiri secara fiskal (self
    Lainnyasebesar Rp. 6.548.815.831,00 adalah sebagai berikut:Bahwa SPT Tahunan PPh Badan (normal) Pemohon Banding melaporkan bahwa koreksi fiskal (dalam SPT) sebesar Rp. 158.093.078.543,00dan pada SPT Tahunan PPh Badan (pembetulan) Pemohon Bandingmelaporkan koreksi fiskal sebesar Rp. 166.034.407.191 ,00;Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa sebagian koreksi biayaini timbul karena adanya pembebanan Tax Expenses sebesarRp.6.529.121.152,00 yang mana pembebanan ini telah dikoreksi sendirisecara fiskal (self
    Putusan Nomor 1815/B/PK/PJK/2016Koreksi TotalSPT Positif Negatif ' Self orrectionNormal 2008 169,802,629,520,00 11,709,550.977,00 158,093.078,543,00Pembetulan 167,930,872,.429.00 1,896.465,238.00 166,034,407,191,001,871,757,091,00 9,813,085,739,00 7,941 ,328,648,00YInclude Self CorrectionTax ExpensesRp. 6.529.121.152,00 Bahwa sehingga seharusnya Pemeriksa tidak boleh lagi mengkoreksiuntuk yang kedua kalinya (douhle correetion);Bahwa sehingga menurut pendapat Penelaah Keberatan menolakpermohonan Pemohon
    rekonsiliasi WP dan pembukuanWP menunjukkan bahwa Biaya Usaha Lainnya tersebut adalahsebesar Rp 42,471,050,939 dan selisinnya WP tidak bisamenjelaskan, oleh karena itu atas selisin tersebut dilakukankoreksi fiskal oleh Pemeriksa;Menurut Waiib Paiak:Kami keberatan koreksi atas Selisih Biaya sebesarRp6,548,815,831 tersebut, ini terjadi karena adanya pembebananTax Expenses sebesar Rp 6,529,121,152 dan Other Expensessebesar Rp 17,773,000 yang mana atas pembebanan ini telahkami koreksi sendiri secara fiskal self
Register : 30-03-2020 — Putus : 08-06-2020 — Upload : 08-06-2020
Putusan PA GORONTALO Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.Gtlo
Tanggal 8 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
214
  • PUTUSANNomor 176/Pdt.G/2020/PA.Gtloae Ce ty *SELF 3DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 03 Desember 1985, agamaIslam, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, PendidikanSekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman diJalan Saptamarga Rt/rw 04/03, Kelurahan Botu,Kecamatan
Register : 07-06-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 14-06-2021
Putusan PA GORONTALO Nomor 357/Pdt.G/2021/PA.Gtlo
Tanggal 14 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
127
  • PUTUSANNomor 357/Pdt.G/2021/PA.Gtloae Ce ty *SELF 3DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 10 Juli 2000, agama Islam,pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SekolahLanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan NaniWartabone, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur
Register : 05-10-2017 — Putus : 18-07-2018 — Upload : 19-07-2018
Putusan PN TEGAL Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Tgl
Tanggal 18 Juli 2018 — Divisi Self. Employed Mass Market SMEC Regional Collection Kanwil Semarang Cq. PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Tegal
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang KPKNL Tegal
12550
  • Divisi Self. Employed Mass Market SMEC Regional Collection Kanwil Semarang Cq. PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Tegal
    3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang KPKNL Tegal
Register : 13-10-2015 — Putus : 24-11-2015 — Upload : 17-12-2015
Putusan PA NGAWI Nomor 1518/Pd t.G/2015/PA.Ngw
Tanggal 24 Nopember 2015 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
101
  • SALINAN PENETAPANNOMOR 1518/Pd t.G/2015/PA.Ngw.etej mt >SELF 4DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Ngawi yang mengadili perkaraperkara tertentu padatingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapandalam perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT ASLI, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, PekerjaanSwasta, tempat tinggal di , Kabupaten Ngawi, dalam hal inidikuasakan kepada YATINI, SH Advokad Konsultan Hukumyang beralamat di JI.
Register : 28-08-2013 — Putus : 08-07-2014 — Upload : 25-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.53958/PP/M.XIIIA/16/2014
Tanggal 8 Juli 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
12422
  • Di luar Pajak Masukan sebesar Rp447.685.405,00Pemohon Banding juga memiliki Pajak Masukan di bulan yang lain tetapimenyadari bahwa penyerahan yang terutang PPN hanya terdapat pada bulanNovember dan Desember, oleh Pemohon Banding secara self assest sudahdilakukan koreksi keseluruhannya.
Register : 02-01-2018 — Putus : 19-02-2018 — Upload : 16-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 103 B/PK/PJK/2018
Tanggal 19 Februari 2018 — PT. DIEBOLD INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2712 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 103/B/PK/Pjk/2018Bahwaberdasarkan prinsip self assessment yang telah Pemohon Bandinglakukan dengan sukarela dan mengingat prinsip keadilan yang dijunjungtinggi sistem perpajakan di Indonesia dan atas halhal yang telah PemohonBanding sebutkan dalam permohonan banding, maka Pemohon Bandingingin meminta apa yang menjadi hak Pemohon Banding yaitu untuk dapatmengklaim/mengkreditkan PPN Masukan yang nyatanyata telah PemohonBanding setorkan.
Register : 07-12-2020 — Putus : 14-01-2021 — Upload : 22-01-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 685/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 14 Januari 2021 — Pembanding/Tergugat : P.T. LAWENCON INTERNASIONAL
Terbanding/Penggugat : PT. HEXINDO ADIPERKASA Tbk
16561
  • Modul Employee Self Service;berikut quota 79,5 mandays untuk 33 item Customization dan 12item Enhancement.Masa Garansi/Jaminan dari TERGUGAT ini berlaku selama 1 (Satu)tahun terhitung sejak tanggal berita acara serah terima (UserAcceptance Test) sampai dengan LinovHR System tersebut terbuktitelah terintegrasi dan berfungsi dengan baik (vide Pasal 6 ayat 1angka 1.4. dan angka 1.5.
    Sedangkan untuk modul Travel Management dan modulEmployee Self Service tidak pernah dilakukan pengujian (testing).Dari 4 (empat) modul yang akan diuji, hanya modul Personal Datadan modul Benefit & Loan saja yang benarbenar diuji dan hasilnyadiberi catatan accept with notes.Fakta TERRGUGAT gagal membangun dan menyediakan LinovHRsystem, yaitu :a) Implementasi Modul Organization Structure dan Personnel Kondisi modul Curicullum Vitae tidak bisa diklik.
    Kebutuhan Hexindo mengenai loan and benefit belum adamenunya di dalam sistem, kebutuhan tersebut adalahHousing loan menjadi 3 action mutasi, yaitu mutasi single,mutasi family, mutasi tanoa family menggunakan modul loan.f) Implementasi Modul ESS Tidak pernah dilakukan User Accepting Testing atasEmployee Self Service, baik UAT untuk ESS admin maupununtuk ESS dari sisi karyawan.Catatan kegagalan system tersebut telah berkalikali dikeluhkan(Komplain/Teguran) dan disampaikan oleh user Penggugat kepadaTim
Register : 05-11-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 08-12-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 383/PDT/2020/PT MKS
Tanggal 8 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat I : Hajja Ramlah Binti Paramma Diwakili Oleh : Abdul Rahman, SH.MH
Pembanding/Penggugat II : SYARIFUDDIN DAENG SALLE Diwakili Oleh : Abdul Rahman, SH.MH
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Danamon IndonesiaPT Bank Danamon Indonesia Self Employed Mass Market Sungguminasa Kabupaten Gowa
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar
10643
  • Pembanding/Penggugat I : Hajja Ramlah Binti Paramma Diwakili Oleh : Abdul Rahman, SH.MH
    Pembanding/Penggugat II : SYARIFUDDIN DAENG SALLE Diwakili Oleh : Abdul Rahman, SH.MH
    Terbanding/Tergugat I : PT Bank Danamon IndonesiaPT Bank Danamon Indonesia Self Employed Mass Market Sungguminasa Kabupaten Gowa
    Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar
    PT BANK DANAMONINDONESIA Tbk DEVISI SELF EMPLOYED MASS MARKETSungguminasa Kabupaten Gowa,beralamat di Jalan K. H.Halaman 1 dari 16 halaman Pts. No. 383/PDT/2020/PT.MKSWahid Hasyim Sungguminasa, Kabupaten Gowa, selanjutnyadisebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT ;Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada ARJUNA RASJID,S.H., M.Kn., dan H. ABD. RASJID, S.H., selaku Advokat pada ArjunaRasjid Law Office, yang beralamat di JI.
Register : 09-07-2018 — Putus : 10-09-2018 — Upload : 22-10-2018
Putusan PA LUWUK Nomor 323/Pdt.G/2018/PA.Lwk
Tanggal 10 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
116
  • PUTUSANNomor 323/Pdt.G/2018/PA.LWwkZS NAP +I .SELF I DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara cerai gugat antara:PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan IbuRumah Tangga, tempat kediaman di Non Blok LorongAsam, Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan LuwukUtara, Kabupaten Banggai, sebagai Penggugat;MelawanTERGUGAT, umur 25 tahun
Register : 03-06-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 02-07-2020
Putusan PA TANJUNG SELOR Nomor 140/Pdt.G/2020/PA.TSe
Tanggal 1 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
1411
  • TSeSalinan Pentapan ini diberikan kepadaPemohon/Termohon, dan putusan tersebutbelum/sudah berkekuatan hukum tetap.Tatijtig Self, sic ccewrcmeencssPanitera,Abdurrahman, S.Ag.Nip. 197310131999031001 Hal. 6 dari 5 halamanPenetapan Nomor 140/Pdt.G/2020/PA. TSe