Ditemukan 2225 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 29-02-2016 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39/B/PK/PJK/2016
Tanggal 29 Februari 2016 — PT GAYA FAVORIT PRESS vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3114 Berkekuatan Hukum Tetap
  • laporkan dalam SPT Masa Pemohon, dan sebagai asasself assestment bahwa SPT Pemohon Banding adalah benar kecualiTerbanding dapat membuktikan ketidakbenaran dari SPT Pemohon Banding,dan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi PemohonBanding, seharusnya Terbanding memberikan bukti yang akurat terhadapkoreksi yang dibuat oleh Terbanding .KESIMPULAN:bahwa semua Penyerahan Barang Kena Pajak sudah Pemohon perhitungkandan laporkan dalam SPT Masa PPN Desember 2008, dan sebagai penerapanasas self
Register : 13-08-2018 — Putus : 03-10-2018 — Upload : 22-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 35/PID.SUS-PK/2018/PT JAP
Tanggal 3 Oktober 2018 — Pembanding/Penuntut Umum I : JUSAK E. AYOMI, SH, MH
Terbanding/Terdakwa : HAMID BASALEM, MM.
17467
  • saksi HERU JAYAPUTRA(Senior Specialist Kredit BPD Papua KCU Jakarta) membuatMemorandum Analisa Kredit (MAK), yang mencantumkan perhitungankebutuhan kredit berdasarkan Nilai SPMK/ SPK/ Kontrak sejumlahRp.789.779.657.224,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar tujuhratus tujun puluh sembiln juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratusdua puluh empat rupiah) harga pokok proyek setelah dikurangi PPN danperkiraan laba sejumlah Rp.640.000.000.000,00 (enam ratus emapatpuluh miliar rupiah) dan self
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 979/B/PK/PJK/2016
Tanggal 15 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIII
269 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga prosedur pemeriksaan lapangan yangdilakukan oleh KPP BUMN atau KPP Wajib Pajak Besar Tiga tidak sesuaidengan ketentuan yang berlaku dan menyalahi ketentuan formal;bahwa dengan demikian, Terbanding telah menerbitkan SKPKB PPN MasaBulan September Tahun Pajak 2010 Nomor: 00183/207/10/051/12 tanggal 25April 2012 tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku (contra legem) karena tidak mempertimbangkanpelaporan pajak yang telah dilakukan self assessment dan dilindungi
Register : 27-01-2016 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 13-05-2016
Putusan PN MUARO Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN Mrj
Tanggal 22 Maret 2016 — DEDI HENDRI pgl. DEDI bin SUBRATA
283
  • melalui direktorat jenderal dengan tembusankepada Kepala Badan Pengatur mengenai kegiatan penganglutan minyak dangas bumi secara periodic setiap 1 (satu) bulansekali dan/atau sewaktuwaktuapabla diperlukanBahwa cara pengangkutan BBM yang benar sesuai dengan ketentuan yangberlaku yaitu dari terminal (depot) PT Pertamina kepala penyalur ataukonsumen melalui fasilitas pengangkutan yangdikuasai atau dimiliki PTPertamina dengan menggunakan moda transportasi darat berupa truk tankidengan menggunakan SPOB (Self
Register : 13-03-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 11-06-2019
Putusan PN BALIGE Nomor 34/Pid.B/LH/2019/PN Blg
Tanggal 28 Mei 2019 — Penuntut Umum:
RAFFLES DEVIT NAPITUPULU, SH
Terdakwa:
1.RIZKY ABDILLAH
2.DIKY JANUAR
41033
  • Karena sistemnya adalah Self Assesment maka perusahaanyang memiliki ijin yang dapat mengelola dan memanfaatkan kayu darihutan tersebut;Bahwa yang dirugikan akibat penebangan kayu tersebut adalah negara;Bahwa setiap letak dari tungkul penebangan kayu tersebut diambil titikkoordinatnya, yang berjumlah 18 (delapan belas) titik;Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa bahwa mobil tersebut adalahmilik toke/bos Para Terdakwa, yang mana dalam STNK bernama SwandiPurba;Bahwa di kawasan tersebut tidak ada ramburambu
Register : 27-02-2019 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 29-03-2019
Putusan PN POSO Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Pso
Tanggal 14 Maret 2019 — Pemohon:
1.AHMAD TAHIR MANUSAMA, SH
2.ALFRIANTO HENDRA
Termohon:
Pemerintah R.I. Cq. KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULTENG Cq. KAPOLRES POSO
229126
  • Dengan kata lain, pemeriksaan calon tersangka (keterangan terlapor,atau keterangan terlapor atau tersangka yang sementara diperiksa sebagai saksi)atau keterangan tersangka tidak dapat dijadikan tumpuan pembuktian, karenasebenarnya tidak mempunyai nilai pembuktian untuk membuktikan kebersalahantersangka atas tindak pidana yang dipersangkakan terhadapnya, hal tersebutmerupakan pengejawantahan asas non self incrimination (seorang terdakwaberhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan
Register : 21-01-2015 — Putus : 17-02-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 01/PID/TPK/2015/PT.DKI
Tanggal 17 Februari 2015 — HERRY LIWOTI Alias HERRY Bin BASUK RACHMAT
10653
  • broker / perantara importasiDEIEINQ) jassseessrensenee cress series neers ecientBahwa kenyataannya saksi AMANDUS ARIS, saksi AGUS ADI SUSANTO,saksi YUDHA WANTORO dan saksi YORDANIUS JANSEN telahmengetahui bahwa perusahaan mereka dipinjam nama perusahaannya olehterdakwa HERRY LIWOTO untuk melakukan kegiatan impor barang didaerah pabean Entikong hanya untuk dicantumkan didalam PemberitauanImpor Barang (PIB) tetapi masingmasing importir tidak mempunyai keahlianuntuk menghitung sendiri nilai pabean (Self
Register : 13-02-2020 — Putus : 20-01-2021 — Upload : 03-02-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 104/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 20 Januari 2021 — Penggugat:
KUNARTO
Tergugat:
1.PT. ASTRINDO SENAYASA
2.Liebig Sulijanto, selaku General Manager PT. Astrindo Senayasa
212152
  • Astrindo Senayasa, kalau Purchase Order (PO) saksi tidakpernah pegang karena tidak pernah pegang, kalau Self Order saksiterima dengan rincian dengan customer ;Bahwa saksi tahu Mahalim pernah bekerja di PT. Astrindo Senayasa tapisudah keluar, kapan keluarnya tidak tahu ;Bahwa saksi karyawan tetap sejak tahun 2010, tidak kenal dengansaudara Kunarto, dengan PT.
Register : 07-03-2017 — Putus : 02-06-2017 — Upload : 08-06-2017
Putusan PN SAMPIT Nomor 97/Pid.Sus-LH/2017/PN Spt
Tanggal 2 Juni 2017 — MATSURI Bin MUSA'I
42913
  • kayu yang berasal dari hutan alampasal 1 angka 1 menyatakan bahwa penatausahaan hasil hutanadalah kegiatan pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi,pemanenan atau penebangan, pengukuran pengujian, penandaan,pengangkutan/ peredaran, serta pengolahan hasil hutan kayu, yangdilaksanakan melalui SIPUHH dan cara untuk mengetahui legalitaskayu olahan tersebut adalah setiap kayu olahan yang diangkutharus menggunakan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutankayu (SKSHHK) yang ditererbitakan secara self
Putus : 15-09-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 981/B/PK/PJK/2016
Tanggal 15 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIII (PERSERO)
2619 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lapangan tidak disampaikan oleh Pemeriksa sesuai standarPemeriksaan, sehingga prosedur pemeriksaan lapangan yang dilakukan olehTerbanding tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyalahiketentuan formal;Bahwa dengan demikian, Terbanding telah menerbitkan SKPKB PPN MasaPajak Oktober 2010 Nomor : 00184/207/10/051/12 tanggal 25 April 2012tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku (contra legem) karena tidak mempertimbangkan pelaporan pajak yangtelah dilakukan self
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 08-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 180/Pid.Sus/TPK/2015/PN Bdg.
Tanggal 8 April 2016 — SLAMET WIDODO
10830
  • Konstruksi dan Unjuk Kerja;Tipe Horizontal Shaft Centrifugal Self Spriming.Diameter lubang hisap buang 3 inch (75 mm),Kapasitas . debit maksimum pompa 1 m3/ menit,Efisiensi pompa 58,78%,Tinggi total pemompaan 26 meter,Kedalaman hisap 8 meter,Bobot pompa & motor 26,8 28 kgc. Material Pompa;Rumah pompa aluminium,Poros pompa Besi baja (steel),Kipas/Impeller Besituang Kelabu (grey Cash Iron)d.
    Tipe Horizontal Shaft Centrifugal Self Spriming :Diameter lubang hisap buang 3 inch (75 mm),Kapasitas . debit maksimum pompa 1,0 m3/ menit,Efisiensi pompa 58,78%,Tinggi total pemompaan 26 meter,Kedalaman hisap 8 meter,Bobot pompa & motor 26,8 28 kgC.Material Pompa :Rumah pompa aluminium,Poros pompa Besi baja (steel),Halaman 197 dari 308Putusan No. 180/Pid.SusTPkK/2015/PN.
    Konstruksi dan UnjukDimensi ; Kerja;Tinggi dgn roda karet 1.255 mm Tipe HorizontalTinggi dgn roda besi 1.390 mm Shaft CentrifugalBobot operasional traktor dgn Self Priming.roda besi 277 kg Halaman 238 dari 308Putusan No. 180/Pid.SusTPkK/2015/PN.
    Shaft CentrifugalTinggi dgn roda besi woLebar 1.130 mm Self Priming. Halaman 240 dari 308Putusan No. 180/Pid.SusTPkK/2015/PN.
    Tipe Horizontal Shaft Centrifugal Self Spriming :Diameter lubang hisap buang 3 inch (75 mm),Kapasitas . debit maksimum pompa 1,0 m3/ menit,Efisiensi pompa 58,78%,Tinggi total pemompaan 26 meter,Kedalaman hisap 8 meter,Bobot pompa & motor 26,8 28 kgC. Material Pompa :Rumah pompa aluminium,Poros pompa Besi baja (steel),Kipas/Impeller Besi tuang Kelabu (grey Cash Iron)D.
Register : 17-10-2019 — Putus : 05-11-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 29/Pid.Pra/2019/PN Bdg
Tanggal 5 Nopember 2019 — Pemohon:
Ir. DIDI PRAMADI
Termohon:
Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
14659
  • yang dipersangkakanterhadapnya menurut versinya.Dengan kata lain, pemeriksaan calon tersangka (keterangan terlapor,atau keterangan terlapor atau tersangka yang sementara diperiksasebagai saksi) atau keterangan tersangka tidak dapat dijadikantumpuan pembuktian, karena sebenarnya tidak mempunyainilaipembuktian untuk membuktikan kebersalahan tersangka atas tindakpidana yang dipersangkakan terhadapnya.Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 29/Pid.Prap/2019/PN BdgHal ini merupakan pengejawantahan asas non self
Register : 12-11-2018 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 60-K / PMT-II /AU/XI/ 2018
Tanggal 12 Maret 2019 —
221116
  • harus memenuhi syaratadministrasi dan data proyek antara lain:1) Persyaratan data pengembang antara lain:a) Akte pendirian perusahaan besertaperubahannya asli dan masih valid;b) Akte pengesahan dari Menkumham;) Keanggotaan REI/Apersi;) Surat Izin Tempat Usaha (SITU);) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);Tanda Daftar Perusahaan (TDP);g) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);h) Referensi bank atau lembaga keuanganlain;i) Laporan keuangan 3 tahun terakhir yangdiaudit oleh akuntan publik;j) Memiliki self
    data pengembang antara lain:1) Akte pendirian perusahaan besertaperubahannya yang asli dan masih valid;2) Akte pengesahan dari Menkumham;3) Keanggotaan REI/Apersi;4) Surat Izin Tempat Usaha (SITU);5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);6) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);Halaman 67 dari 97 halaman Putusan Nomor 60K/PMTII/AU/XI/20187) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);8) Referensi bank atau lembaga keuangan lain;9) Laporan keuangan 3 tahun terakhir yang telahdiaudit oleh akuntan public;10) Memiliki self
Putus : 24-06-2015 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 510/Pdt.Plw/2014/PN.SBY
Tanggal 24 Juni 2015 — PT. DIAN OSIANIA INDONESIA melawan PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk, CABANG MATRAMAN
342242
  • Fotocopi surat pencairan Nomor 12/SP/05/2012 tanggal 30 Mei 2012dari divisi keuangan sumber dana Bank Rakyat Indonesia026101000558308 keperluan by self financing Bank Muamalat uangmuka atau biaya untuk DOI Harapanku Mekar sebesar Rp.120.000.000,, diberi tanda PII5 ;. Fotocopi bukti kas keluar PT. Dian Osiania Indonesia Nomor 184tanggal29 Desember 2011 perihal pembayaran Bank Muamalat Indonesiasebesar Rp. 20.000.000,, diberi tanda PII6 ;Fotocopi bukti kas keluar PT.
Register : 10-06-2014 — Putus : 03-03-2015 — Upload : 13-04-2015
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 79/Pid.B/2014/PN-Lsm
Tanggal 3 Maret 2015 — Ishaq Abdullah bin Abdullah
10430
  • Roni Atas nama Debitur Nurul Akbari dengan tujuan penggunaanuntuk usaha caf agar menghindari batas wewenang kredit Lhokseumawe,MAIRINI selaku AO kembali menjelaskan kepada ASNAWI ABDULLAH BinABDULLAH dan EFENDI BAHARUDDIN bahwa permohonan kredit tersebuttidak dapat diproses karena debitur adalah Suami / Isteri (Terafiliasi) dan tidakmemiliki self financing yang mencukupi, nnmun ASNAWI ABDULLAH tetapmemerintahkan Mairini agar memprosesnya sehingga Mairini menjalankanperintah dibawah tekanan, setelah
    BankAceh Cabang Lhokseumawe yang telah terlebih dahulu dijumpai oleh Roni,Account Officer sempat menolak untuk memprosesnya karena permohonankredit tersebut tidak fleksible yaitu untuk pembiayaan pembangunan ruko padasaat itu. dengan memperhatikan jumlah pembangunan ruko di WilayahLhokseumawe dan sekitarnya yang telah banyak, Debitur tidak berpengalamandibidang properti, tidak adanya self financing dari debitur dan khawatirterjadinya salah penggunaan kredit disebabkan adanya keberadaan keterlibatanlangsung
    Roni Atas nama Debitur Nurul Akbari dengan tujuan penggunaanuntuk usaha caf agar menghindari batas wewenang kredit Lhokseumawe,MAIRINI selaku AO kembali menjelaskan kepada ASNAWI ABDULLAH BinABDULLAH dan EFENDI BAHARUDDIN bahwa permohonan kredit tersebuttidak dapat diproses karena debitur adalah Suami / Isteri (Terafiliasi) dan tidakmemiliki self financing yang mencukupi, namun ASNAWI ABDULLAH tetapmemerintahkan Mairini agar memprosesnya sehingga Mairini menjalankanperintah dibawah tekanan, setelah
    Roni, untuk menghindari batas wewenang kredit cabang Lhokseumawe,AO telah menjelaskan kepada Kabag Krerdit Kormesial dan pimpinancabang bahwa tidak dapat memproses kredit disebabkan debitur adalahsuami/istri (teraviliasi) dan tidak memiliki self finacing yang mencukupi,AO melaksanakan proses kredit dalam keadaan tertekan dan terpaksa;Syahkubat Abdullah, tuah raja abadi temuannya adalah dari penuturandebitur bahwa dana sepenuhnya digunakan oleh Roni untuk pembanguna 9Halaman 71 dari 258 Putusan Nomor
Register : 05-06-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 09-01-2019
Putusan PN BENGKAYANG Nomor 95/Pid.B/LH/2018/PN Bek
Tanggal 8 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
SRI AMBAR PRASONGKO, SH
Terdakwa:
Eddy Susanto alias Afung anak Liu Nyatin
39837
  • Penatausahaan hasil hutan kayu yangberasal dari hutan alam bertujuan untuk menjamin legalitas danketertiban peredaran hasil hutan kayu serta ketersediaan data daninformasi.Ruang lingkup penatausahaan hasil hutan meliputi seluruh hasilhutan kayu yang berasal dari hutan alam yang dimanfaatkan dan atauditebang oleh pengelolahutan/pemegang izin sah dan dilaksanakansecara self assessment melalui SIPUHH.
Putus : 12-06-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 258 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 12 Juni 2014 — 1. HELVIYASRI, DKK VS PT. SARIPARI PERTIWI ABADI
11640 Berkekuatan Hukum Tetap
  • CPIberupa SSWA (self stop work autority) yaitu suatu kewenangan yangdiberikan oleh pemilik ladang (PT.
Register : 13-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 228 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV;
4224 Berkekuatan Hukum Tetap
  • disampaikanoleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terhutang menurut ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan";Dalam penjelasannya:"Dengan ketentuan ini dimaksudkan, bahwa Wajib Pajak yang telah menghitungdan membayar besarnya pajak yang terhutang secara benar berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, serta melaporkan dalamSurat Pemberitahuan, kepadanya tidak perlu diberikan surat ketetapan pajakataupun surat keputusan dari administrasi perpajakan";Bahwa sesuai dengan system Self
Register : 25-09-2015 — Putus : 08-10-2015 — Upload : 16-02-2016
Putusan PN PADANG Nomor 3/Pid.Prap/2015/PN Pdg
Tanggal 8 Oktober 2015 — YUL HENDRA melawan Pemerintah RI cq Menteri Keuangan RI cq Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi cq Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan, Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi
23476
  • Pasal 64 KUHPa) Bahwa perlu Termohon sampaikan, sistem perpajakan yang berlakudi Indonesia adalah self assessment, yang artinya Wajib Pajak diberikepercayaan untuk menghitung, membayar danmelaporkan/menyampaikan sendiri kewajiban perpajakannya kepadaKantor Pelayanan Pajak.b) Bahwa Pemohon telah terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPPPratama Bukittinggi sejak tanggal 31 Maret 2010 dengan NPWP15.464.970.1202.000sebagai wajib pajak orang pribadi mempunyaikewajiban melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi,
    (empat miliar delapan ratus juta rupiah) maka pembukuan yang dilakukanoleh Pemohon tersebut adalah salah;Bahwa Indonesia menganut sistem self assessment yaitu Wajib Pajakmenghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya dengan SuratPemberitahuan (SPT);Bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) ditentukan dari hasilpenghasilan bruto dikurangi biaya pembelian bahan, upah, gaji karyawan,bunga, sewa, piutang yang tidak dapat ditagih dan lainlain;Bahwa usaha pekerjaan bebas penghasilan brutonya kurang dariRp4.800.000.000
Putus : 04-07-2017 — Upload : 30-11-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN Gto
Tanggal 4 Juli 2017 — - LIDYA BERTUS alias CI' UN
240492
  • Terdakwa LIDYABERTUS als Cl UN.Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum putusan MK.RI Nomor : 13PUU/XIV/2016 tanggal 13 Februari 2017 halaman 75 dan 76 yang berbunyi Bahwa guna menjaga keseimbangan sistem self assessment, Pasal 2 ayat (4)UU 28/2007 memberikan kewenangan kepada DJP menerbitkan NPWP dan/atauPKP secara jabatan apabila WP dan/atau PKP tidak melaksanakan kewajibansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).
    Bahwa karena Terdakwa masih menyatakan tidak mampu maka saksi kembalimenyarankan untuk melakukan pembayaran sebanyak Rp. 1.000.000.000, yangterbagi dalam 3 (tiga) tahap yaitu Rp. 400.000.000,, Rp. 300.000.000, dan Rp.300.000.000,, namun untuk pembayaran Rp. 400.000.000, harus dilaksanakansebelum Mei 2016 untuk menghindari sanksi denda;Bahwa benar Terdakwa selaku Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran pajakdengan mencicil sebelum adanya Surat Ketetapan Pajak (SKP) atas namaTerdakwa sebagai bentuk self
    Cargill untuk proses PKP (Pengusaha Kena Pajak).Bahwa menurut saksi, berapa nilai pajak yang harus dibayar seharusnya adasurat resmi dari kantor pajak.Bahwa menurut saksi, petugas pajak tidak boleh menerima pembayaran dankarena saat itu menurut Terdakwa RUDDY TONNY LASUT meminta teruspembayaran pajaknya.Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai prinsip perpajakan yangmengedepankan self assesment.Bahwa pada April 2016 sekitar seminggu sebelum Paskah saksi dihubungiTerdakwa yang mengatajakan saya (Terdakwa