yang berasaldari hutan alam,SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara selfassessment melalui aplikasi SIPUHH dan berdasrkan Pasal 6 ayat 7peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesianomor: P.21/MenlhkSetjen/2015 tanggal O01 Juni 2015, tentangpenatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak, pengadaanblangko dan pengisian Nota Angkutan dibuat oleh pembeli atau pemilik danditandatangani oleh pemilik hasil hutan hak;Bahwa SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self

saksi HERU JAYAPUTRA(Senior Specialist Kredit BPD Papua KCU Jakarta) membuatMemorandum Analisa Kredit (MAK), yang mencantumkan perhitungankebutuhan kredit berdasarkan Nilai SPMK/ SPK/ Kontrak sejumlahRp.789.779.657.224,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar tujuhratus tujuh puluh sembiln juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratusdua puluh empat rupiah) harga pokok proyek setelah dikurangi PPN danperkiraan laba sejumlahRp.640.000.000.000,00 (enam ratus emapat puluhmiliar rupiah) dan self

laporkan dalam SPT Masa Pemohon, dan sebagai asasself assestment bahwa SPT Pemohon Banding adalah benar kecualiTerbanding dapat membuktikan ketidakbenaran dari SPT Pemohon Banding,dan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi PemohonBanding, seharusnya Terbanding memberikan bukti yang akurat terhadapkoreksi yang dibuat oleh Terbanding .KESIMPULAN:bahwa semua Penyerahan Barang Kena Pajak sudah Pemohon perhitungkandan laporkan dalam SPT Masa PPN Desember 2008, dan sebagai penerapanasas self

Bahwa disamping self financing yang harus diserahkan Penggugat kepada Tergugatsebagaimana butir 4 di atas, Penggugat juga menyerahkan asset sebagai jaminanberupa : Sebidang tanah seluas 22.000 M2 terletak di Provinsi Jawa Timur,Kotamadya Surabaya, Kecamatan Sawahan, Kelurahan Pakis setempat dikenal diJalan Mayjen Sungkono sebagian dari tanah SHGB (induk) No. 476/KelurahanPakis, yang saat itu dalam proses pemecahan sertifikat ;Bahwa mengingat jaminan sebagaimana tersebut di atas masih dalam prosespemecahan

saksi HERU JAYAPUTRA(Senior Specialist Kredit BPD Papua KCU Jakarta) membuatMemorandum Analisa Kredit (MAK), yang mencantumkan perhitungankebutuhan kredit berdasarkan Nilai SPMK/ SPK/ Kontrak sejumlahRp.789.779.657.224,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar tujuhratus tujun puluh sembiln juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratusdua puluh empat rupiah) harga pokok proyek setelah dikurangi PPN danperkiraan laba sejumlah Rp.640.000.000.000,00 (enam ratus emapatpuluh miliar rupiah) dan self

Jala Energi Prima isinya telahsesuai dengan yang terjadi;Bahwa kebenaran isi pelaporan pajak yang dilaporakan wajibpajak tidak dapat dikethui secara system, karena dalampelaporan pajak menggunakan sistem self assesment, yaknimemberikan kuasa penuh, kebebasan dan kepercayaan penuhkepada wajib pajak untuk melaporakan jumlah pajak yang harusdibayarkan;Bahwa dalam kasus Terdakwa, faktur pajak dari PT. BrojolPermata Sejahtera kepada PT.

dari pembayaran pajak dalam rangkapengungkapan ketidakbenaran perbuatan, yaitu. sebesarRp4.195.901.041,00 (empat miliar seratus sembilan puluh limajuta sembilan ratus seribu empat puluh satu rupiah) yangdihitung dengan cara sebagai berikut : Total Pajak KeluaranSetoran Masa PPN Hal 47 dari 112 hal Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2021/PN Tjk4.443.348.15394.158.930 2/5 x Pembayaran pengungkapanketidakbenaran perbuatan 193.288.182 JumlahKerugian Pada Pendapatan Negara 4.195.901.041 Bahwa adanya prinsip self

Penatausahaan hasil hutan kayu yangberasal dari hutan alam bertujuan untuk menjamin legalitas danketertiban peredaran hasil hutan kayu serta ketersediaan data daninformasi.Ruang lingkup penatausahaan hasil hutan meliputi seluruh hasilhutan kayu yang berasal dari hutan alam yang dimanfaatkan dan atauditebang oleh pengelolahutan/pemegang izin sah dan dilaksanakansecara self assessment melalui SIPUHH.

Lapangan tidak disampaikan oleh Pemeriksa sesuai standarPemeriksaan, sehingga prosedur pemeriksaan lapangan yang dilakukan olehTerbanding tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyalahiketentuan formal;Bahwa dengan demikian, Terbanding telah menerbitkan SKPKB PPN MasaPajak Oktober 2010 Nomor : 00184/207/10/051/12 tanggal 25 April 2012tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku (contra legem) karena tidak mempertimbangkan pelaporan pajak yangtelah dilakukan self

kayu yang berasal dari hutan alampasal 1 angka 1 menyatakan bahwa penatausahaan hasil hutanadalah kegiatan pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi,pemanenan atau penebangan, pengukuran pengujian, penandaan,pengangkutan/ peredaran, serta pengolahan hasil hutan kayu, yangdilaksanakan melalui SIPUHH dan cara untuk mengetahui legalitaskayu olahan tersebut adalah setiap kayu olahan yang diangkutharus menggunakan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutankayu (SKSHHK) yang ditererbitakan secara self

Astrindo Senayasa, kalau Purchase Order (PO) saksi tidakpernah pegang karena tidak pernah pegang, kalau Self Order saksiterima dengan rincian dengan customer ;Bahwa saksi tahu Mahalim pernah bekerja di PT. Astrindo Senayasa tapisudah keluar, kapan keluarnya tidak tahu ;Bahwa saksi karyawan tetap sejak tahun 2010, tidak kenal dengansaudara Kunarto, dengan PT.

broker / perantara importasiDEIEINQ) jassseessrensenee cress series neers ecientBahwa kenyataannya saksi AMANDUS ARIS, saksi AGUS ADI SUSANTO,saksi YUDHA WANTORO dan saksi YORDANIUS JANSEN telahmengetahui bahwa perusahaan mereka dipinjam nama perusahaannya olehterdakwa HERRY LIWOTO untuk melakukan kegiatan impor barang didaerah pabean Entikong hanya untuk dicantumkan didalam PemberitauanImpor Barang (PIB) tetapi masingmasing importir tidak mempunyai keahlianuntuk menghitung sendiri nilai pabean (Self

Konstruksi dan Unjuk Kerja;Tipe Horizontal Shaft Centrifugal Self Spriming.Diameter lubang hisap buang 3 inch (75 mm),Kapasitas . debit maksimum pompa 1 m3/ menit,Efisiensi pompa 58,78%,Tinggi total pemompaan 26 meter,Kedalaman hisap 8 meter,Bobot pompa & motor 26,8 28 kgc. Material Pompa;Rumah pompa aluminium,Poros pompa Besi baja (steel),Kipas/Impeller Besituang Kelabu (grey Cash Iron)d.

Tipe Horizontal Shaft Centrifugal Self Spriming :Diameter lubang hisap buang 3 inch (75 mm),Kapasitas . debit maksimum pompa 1,0 m3/ menit,Efisiensi pompa 58,78%,Tinggi total pemompaan 26 meter,Kedalaman hisap 8 meter,Bobot pompa & motor 26,8 28 kgC.Material Pompa :Rumah pompa aluminium,Poros pompa Besi baja (steel),Halaman 197 dari 308Putusan No. 180/Pid.SusTPkK/2015/PN.

Konstruksi dan UnjukDimensi ; Kerja;Tinggi dgn roda karet 1.255 mm Tipe HorizontalTinggi dgn roda besi 1.390 mm Shaft CentrifugalBobot operasional traktor dgn Self Priming.roda besi 277 kg Halaman 238 dari 308Putusan No. 180/Pid.SusTPkK/2015/PN.

Shaft CentrifugalTinggi dgn roda besi woLebar 1.130 mm Self Priming. Halaman 240 dari 308Putusan No. 180/Pid.SusTPkK/2015/PN.

Tipe Horizontal Shaft Centrifugal Self Spriming :Diameter lubang hisap buang 3 inch (75 mm),Kapasitas . debit maksimum pompa 1,0 m3/ menit,Efisiensi pompa 58,78%,Tinggi total pemompaan 26 meter,Kedalaman hisap 8 meter,Bobot pompa & motor 26,8 28 kgC. Material Pompa :Rumah pompa aluminium,Poros pompa Besi baja (steel),Kipas/Impeller Besi tuang Kelabu (grey Cash Iron)D.

Roni Atas nama Debitur Nurul Akbari dengan tujuanpenggunaan untuk usaha caf agar menghindari batas wewenang kreditLhokseumawe, MAIRINI selaku AO kembali menjelaskan kepada ASNAWIABDULLAH Bin ABDULLAH dan TERDAKWA bahwa permohonan kredittersebut tidak dapat diproses karena debitur adalah Suami / Isteri (Terafiliasi) dantidak memiliki self financing yang mencukupi, nnmun ASNAWI ABDULLAH BinABDULLAH tetap memerintahkan Mairini agar memprosesnya sehingga Mairinimenjalankan perintah dibawah tekanan, setelah

Bank Aceh CabangLhokseumawe yang telah terlebih dahulu dijumpai oleh Roni, Account Officersempat menolak untuk memprosesnya karena permohonan kredit tersebut tidakfleksible yaitu untuk pembiayaan pembangunan ruko pada saat itu denganmemperhatikan jumlah pembangunan ruko di Wilayah Lhokseumawe dansekitarnya yang telah banyak, Debitur tidak berpengalaman dibidang properti, tidakadanya self financing dari debitur dan khawatir terjadinya salah penggunaan kreditdisebabkan adanya keberadaan keterlibatan

yang dipersangkakanterhadapnya menurut versinya.Dengan kata lain, pemeriksaan calon tersangka (keterangan terlapor,atau keterangan terlapor atau tersangka yang sementara diperiksasebagai saksi) atau keterangan tersangka tidak dapat dijadikantumpuan pembuktian, karena sebenarnya tidak mempunyainilaipembuktian untuk membuktikan kebersalahan tersangka atas tindakpidana yang dipersangkakan terhadapnya.Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 29/Pid.Prap/2019/PN BdgHal ini merupakan pengejawantahan asas non self

diketemukannya bukan ditempat terdaftar melainkan di JalanTirta Bayu Dalung No.9;Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, yangbertemu adalah AR sebelumnya;Halaman 44 dari 166 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN DpsBahwa tidak sempat ditanyakan mengapa PT Jaya Bali Sejahtera tidakmelaporkan dan membayar SPT pajaknya, tanggapannya wajib pajak akanmengkonfirmasi ke klien;Bahwa Jumlah pokok pajak PPN yang belum dibayarkan oleh PT Jaya BaliSejahtera keseluruhan belum dihitung;Bahwa Terkait self

assesment dalam prosedur kami menghimbau danmengingatkan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, untuk PPN bukanbukan self assesment, wajid pajak memungut pajak orang lain kemudianmenyetor dan melaporkan pungutan;Bahwa Begitu kami memasukan nomor pokok wajib pajaknya langsung terlihattransaksi dengan pihakpihak lawan dan disana juga terlinat mana PPN yangsudah dan belum disetor oleh wajib pajak tetapi sudah dipungut kepada lawantransaksi;Bahwa saksi tidak melakukan kroscek kembali kepada lawan

PengusahaKena Pajak (PKP) di KPP Pratama Badung Utara pada tanggal 23 September 2014;Menimbang, bahwa dengan dikukuhkannya PT Jaya Bali Sejahtera sebagaiPengusaha Kena Pajak maka PT Jaya Bali Sejahtera telah diberikan nomor serifaktur pajak sehingga PT Jaya Bali Sejahtera diberi kepercayaan untuk memungutpajak PPN setiap transaksi, selain itu kewajiaban PT Jaya Bali Sejahtera yaitumemungut, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang karenasistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self

Sehingga prosedur pemeriksaan lapangan yangdilakukan oleh KPP BUMN atau KPP Wajib Pajak Besar Tiga tidak sesuaidengan ketentuan yang berlaku dan menyalahi ketentuan formal;bahwa dengan demikian, Terbanding telah menerbitkan SKPKB PPN MasaBulan September Tahun Pajak 2010 Nomor: 00183/207/10/051/12 tanggal 25April 2012 tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku (contra legem) karena tidak mempertimbangkanpelaporan pajak yang telah dilakukan self assessment dan dilindungi

Karena sistemnya adalah Self Assesment maka perusahaanyang memiliki ijin yang dapat mengelola dan memanfaatkan kayu darihutan tersebut;Bahwa yang dirugikan akibat penebangan kayu tersebut adalah negara;Bahwa setiap letak dari tungkul penebangan kayu tersebut diambil titikkoordinatnya, yang berjumlah 18 (delapan belas) titik;Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa bahwa mobil tersebut adalahmilik toke/bos Para Terdakwa, yang mana dalam STNK bernama SwandiPurba;Bahwa di kawasan tersebut tidak ada ramburambu

melalui direktorat jenderal dengan tembusankepada Kepala Badan Pengatur mengenai kegiatan penganglutan minyak dangas bumi secara periodic setiap 1 (satu) bulansekali dan/atau sewaktuwaktuapabla diperlukanBahwa cara pengangkutan BBM yang benar sesuai dengan ketentuan yangberlaku yaitu dari terminal (depot) PT Pertamina kepala penyalur ataukonsumen melalui fasilitas pengangkutan yangdikuasai atau dimiliki PTPertamina dengan menggunakan moda transportasi darat berupa truk tankidengan menggunakan SPOB (Self

Dengan kata lain, pemeriksaan calon tersangka (keterangan terlapor,atau keterangan terlapor atau tersangka yang sementara diperiksa sebagai saksi)atau keterangan tersangka tidak dapat dijadikan tumpuan pembuktian, karenasebenarnya tidak mempunyai nilai pembuktian untuk membuktikan kebersalahantersangka atas tindak pidana yang dipersangkakan terhadapnya, hal tersebutmerupakan pengejawantahan asas non self incrimination (seorang terdakwaberhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan

Lapangan tidak disampaikan oleh Pemeriksa sesuai standarPemeriksaan, sehingga prosedur pemeriksaan lapangan yang dilakukan olehTerbanding tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyalahiketentuan formal:bahwa dengan demikian, Terbanding telah menerbitkan SKPKB PPN MasaPajak Pebruari 2010 Nomor: 00176/207/10/051/12 tanggal 25 April 2012tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku (contra legem) karena tidak mempertimbangkan pelaporan pajak yangtelah dilakukan self