Ditemukan 3405 data
Urut Berdasarkan
Putus : 23-08-2011 — Upload : 07-09-2011
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 84-K/PM I-02/AD/V/2011 Tanggal 23 Agustus 2011 — PELTU AGUSTONO
59 — 38
59 — 38
Bahwa benar pada saat Saksi 3 Ngadiman menanyakan berapabiaya yang diperlukan untuk masuk Secaba TNI AD, lalu) Terdakwamenjawab, Dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 55.000.000,00(lima puluh lima juta rupiah) dan pasti lulus karena ini jatahKodam dan jangan sangsi, uang tersebut harus sudah disediakansejak sekarang dan apa . bila tidak lulus maka uang akandikembalikan", mendengar hal tersebut akhirnya Saksi tertarikdan tergiur dengan ucapannya yang sangat meyakinkan itu danakhirnya keesokan harinya pada
, danpada saat itu) Terdakwa menjawab "Jangankan 50%, 100% saya jaminlulus karena ini jatah Kodam, sambil Terdakwa memperhatikan posturSaksi 4 Priono. t Bahwa benar pada saat Saksi 3 Ngadiman menanyakan berapabiaya yang diperlukan untuk masuk Secaba TNI AD, lalu) Terdakwamenjawab, Dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 55.000.000,00(lima puluh lima juta rupiah) dan pasti lulus karena ini jatahKodam dan jangan sangsi, uang tersebut harus sudah disediakansejak sekarang dan apa . bila tidak lulus maka uang
Register : 23-07-2013 — Putus : 27-08-2013 — Upload : 14-09-2014
Putusan PA CIBADAK Nomor 0449/PDT.G/2013/PA.CBD Tanggal 27 Agustus 2013 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
75 — 30
75 — 30
Setelah siding dibatalkan, makakami sepakat membuat perjanjian seperti dikatakan pada jawaban pada tanggal 25Oktober 2013.Kalimat terakhir dalam perjanjian itu : Apabila salah satu pihak melanggar perjanjianitu, bukan urusan kami, tetapi urusan pribadinya dengan Allah SWT, jadi dalamperjanjian itu tidak ada sangsi hukum Negara, sangsi tersebut diserahkan kepada AllahSWT.Rupanya istri tidak takut kepada Allah SWT, karena perjanjian tidak pernah ditepati,walaupun demikian saya suka memberikan nasehat
Register : 10-03-2016 — Putus : 05-09-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan PA SIDOARJO Nomor 904/Pdt.G/2016/PA.Sda Tanggal 5 September 2016 — Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi & Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi
8 — 0
8 — 0
Nafkah anak besar Rp. 2.000.000, (Dua Juta Rupiah) setiap bulan tersebutsudah memerlukan pemikiran dan pertimbangan denganmempertimbangkan bahwa anak semakin lama semakin berkembang danbesar, begitu pula kebutuhan hidupnya semakin banyak.Perlu saya katakan di sini, bahwa sampai detik ini, Pemohon maupunKeluarganya tidak ada yang menengok anak tersebut.Maka apabila pemohon dan keluarganya masih sangsi dan ragu sayapersilahkan Pemohon menyiapkan dana dan Rumah Sakit untukmeyakinkan keabsahaan anak
Putus : 16-07-2014 — Upload : 26-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 667 K/Pdt/2013 Tanggal 16 Juli 2014 — IDA AYU MADE ALIT, dkk vs ANAK AGUNG MADE AGUNG
53 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Dengan melakukan penerapan hukum yang tepat dan benar dan tidakadanya keraguan/sangsi atas hukum yang digunakan hingga perkaramenjadi terang dan jelas siapa pemegang hak sesungguhnya apabilamengambil pertimbangan dengan penguasaan fisik terus menerus dan tidakada gangguan dan pihak lain selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih dandidukung oleh buktibukti baik bukti surat maupun bukti saksi yang sah tidakmeragukan dan tidak terbantahkan maka penerapan hukum yang bijak danmemenuhi keadilan masyarakat
Register : 09-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 21-04-2016
Putusan PN SINGARAJA Nomor 19/Pdt.G/2015/PN.Sgr Tanggal 18 Juni 2015 — PENGGUGAT
MELAWAN
TERGUGAT
23 — 18
23 — 18
terpenuhidikarenakan Tergugat hingga saat ini belum bekerja, saat itu juga Penggugatmenyampaikan kepada saksi bahwa ia akan berangkat untuk bekerja ke luarnegeri karena himpitan ekonomi;Bahwa saat ini Penggugat telah pulang kembali ke rumah orang tuanya diKabupaten Buleleng pada tgl 29122014 dan (Kabupaten Tabanan) saksiPenggugat dibantu untuk dibuatkan surat keterangan Domisili di Desa tersebut,dikarenakan ada aturan bahwa jika ada yang menetap di desa x 24 jam harusmelaporkan diri akan dikenakan sangsi
Putus : 15-09-2014 — Upload : 23-02-2015
Putusan PN NUNUKAN Nomor 120 /Pid.Sus/2014/PN.Nnk Tanggal 15 September 2014 — JERY IRWANSYAH Bin YOPI MONINGKA
30 — 21
30 — 21
kayu bulat daripejabat yang berwenang, maka perbuatan sdr.JERY IRWANSYAHtersebut tidak dibenarkan atau melanggar pasal 83 ayat (1) huruf b UU RINo.18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberatasan perusakanhutan;e Bahwa akibat dari perbuatan sdr.JERY yang dengan sengaja mengangkut,menguasai, memiliki kayu apiapi/merah sebanyak 202 batang dariBambangan Kecamatan Sebatik Barat tersebut tanpa dilengkapi denganfaktur angkutan kayu bulat melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RINo.18 Tahun 2013 dengan sangsi
Register : 21-11-2019 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN BITUNG Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN Bit Tanggal 23 Juli 2020 — Penuntut Umum:
1. SRI SURYATI MALOTU, S.H., M.H.;
2. NALKRY KRISTIAN LASUT, S.H.;
3. LEDRIK V. M. TAKAENDENGAN, S.H., M.H.;
Terdakwa:
TOMY JAMES RONDONUWU;
559 — 285
559 — 285
bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagaiberikut:SJAMSIAH NUR HATALA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:1.Bahwa ahli saat ini menjabat sebagai kepala Bidang Tata lingkunganpada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung;Bahwa ahli tidak mengenal Terdakwa;Bahwa ahli pemah diperiksa sehubungan dengan adanya laporan bahwapengelolahan pasir tanpa ijin;Bahwa ahli pernah pendidikan Dasar Amdal;Bahwa dalam UU No 32 Tahun 2009 aturan setiap usaha harus ada ijin,kalau tidak ada ijin ada sangsi
Register : 16-04-2018 — Putus : 03-07-2018 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 361/Pid.Sus/2018/PN Kis Tanggal 3 Juli 2018 — Penuntut Umum:
FEBROW ADHIAKSA SOESENO,SH
Terdakwa:
Irman Susanto als Herman
25 — 6
FEBROW ADHIAKSA SOESENO,SH
Terdakwa:
Irman Susanto als Herman
25 — 6
perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehinggahal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diriTerdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 08-03-2019 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 10-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 106/PID/2019/PT MKS Tanggal 4 April 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Drs.H.Muh.Ilham Alimbachrie,MM.,MBA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Anita Arsyad, S.H
73 — 47
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Anita Arsyad, S.H
73 — 47
29012015 perjanjian mana adalahmerupakan undangundang yang mengikat kedua belah pihak yang membuatperjanjian tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terdakwa telahterbukti melakukan suatu perbuatan wanprestasi/ inkar janji karena tidak dapatmemanuhi apa yang telah di perjanjikaan sebagaimana yang tertuang dalamperjanjian jual beli tanggal 29012015 tersebut ;Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukanperbuatan wanprestasi tidak dapat melaksanakan apa yang telah diperjanjikanmaka sangsi
Register : 20-04-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 11/Pdt.G/2018/PN TBH Tanggal 4 Desember 2018 — Penggugat:
YANDRA PUTRA
Tergugat:
4.BUPATI INDRAGIRI HILIR Cq Kepala Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Indragiri Hilir
5.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Piring Teluk Pantaian
6.INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
150 — 21
YANDRA PUTRA
Tergugat:
4.BUPATI INDRAGIRI HILIR Cq Kepala Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Indragiri Hilir
5.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Piring Teluk Pantaian
6.INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
150 — 21
Tergugat Ill. ataspenetapan denda keterlambatan sebesar Rp. 2.467.637.385,45 (dua milyar empat ratusenam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh limakoma empat lima rupiah) yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlakusebagaimana yang di atur menurut Pasal 91 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 4tahun 2015 tentang Pengadaan Barang / Jasa disebutkan bahwa keterlambatanpelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh keadaan kahar (Force Majeure) tidakdikenakan sangsi
MT. bahwa terhadap keadaan kahar / fourje majer tidaklah dapatdikenakan suatu Sangsi apapun dikarenakan hal tersebut terjadi diluar kehendak parapihak, dan merupakan keadaan yang sepenuhnya disebabkan oleh keadaan dan factoralam oleh karena itu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 91 ayat (5) PeraturanPresiden Nomor : 4 Tahun 2015, disebutkan bahwa keterlambatan pelaksanaanpekerjaan yang diakibatkan oleh keadaan kahar (force majeure) tidak dikenakansanksi. Jo.
Register : 22-05-2015 — Putus : 14-07-2015 — Upload : 01-09-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 227/Pid.Sus/2015/PN Mtr Tanggal 14 Juli 2015 — - HIJRAH AL IQBAL alias DHODY AL
50 — 50
50 — 50
pelaksanaan even tersebutBahwa waktu itu awalnya saksi tidak mengerti apa maksud dari posting Terdakwadi face book tersebut yang menuduh saksi penipu ;Bahwa saksi keberatan karena posting di Facebook tersebut oleh karena dapatdilihat oleh publik karena dibuat untuk umum sehingga siapapun dapatmembacakan ;Bahwa Terdakwa memposting katakata tersebut 1 kali tapi kemudian dirubahlagi oleh Terdakwa;Bahwa berkenaan dengan perbuatan Terdakwa dengan menggunakan bahasadaerah tersebut Terdakwa dapat juga dikenakan sangsi
Register : 10-08-2017 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 20-02-2018
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 261/Pid.Sus/2017/PN Prp Tanggal 25 Oktober 2017 — Penuntut Umum:
REZKY FITRIA,SH
Terdakwa:
JONI SAPUTRA alias PUTRA Bin Alm. MURAT
67 — 25
67 — 25
No.261/Pid.Sus/2017/PN.Prpperbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlaku danmelanggar peraturan hukum yang ada sangsi pidananya, dan jugabertentangan dengan asasasas hukum tidak tertulis maupun asasasas yangbersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat.Berdasarkan Pasal 35dan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwaNarkotika golongan hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan danpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan persetujuanmenteri
Putus : 09-03-2005 — Upload : 28-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 33-K/PM.II-09/AD/III/2005 Tanggal 9 Maret 2005 — Sertu YULARUDIN
33 — 25
33 — 25
Bahwa agar perbuatan seperti ini tidak terjadi' lagi danditiru) oleh Juru Bayar lainnya, maka terhadap kejahatan yangdemikian perlu diberikan sangsi yang tegas dan keras agar menjadiperingatan dan efek cegah bagi prajurit yang bertugas sebagai JuruBayar.5. Bahwa kejahatan ini dapat terjadi karena lemahnya sistimpengawasan dan penyaluran hakhak anggota dalam hubungannya denganpihak /institusi lain.6.
Putus : 29-01-2014 — Upload : 12-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 557 K/Pdt.Sus.PHI/2013 Tanggal 29 Januari 2014 — PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, WILAYAH DENPASAR VS JOHNY HENDRIK MELLA
50 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Semesti harus melewati tahapantahapan tersebut diatas, termasuk kepada Penggugat Rekonvensi; Namun dalam kenyataannya, ketikaPenggugat Rekonvensi terindikasi melakukan pelanggaran disiplin, ternyata TergugatRekonvensi tidak melakukan tahapantahapan sangsi/hukuman disiplin sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) di atas yang kemudian dijabarkan lebih lanjutdalam ketentuan Pasal 11 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa PeringatanHal. 13 dari 26 hal. Put.
Register : 04-08-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN CIAMIS Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Cms Tanggal 16 September 2020 — Penuntut Umum:
M.HERRIS PRIYADI,SH
Terdakwa:
DANI SETYAWAN Bin RUSMAWAN
65 — 14
M.HERRIS PRIYADI,SH
Terdakwa:
DANI SETYAWAN Bin RUSMAWAN
65 — 14
penggunaan sediaan farmasi tidak diperbolehkan untukdiantaranya : mengadakan obat sediaan farmasi. menyimpan obat sediaan farmasi mengolah obat sediaan farmasi mempromosikan obat sediaan farmasi dan mengedarkan obat sediaanfarmasi dan apabila seseorang terbukti mengedarkan obat sediaanfarmasi serta tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dengan tidakdisertai atau tidak memiliki izin edar, merupakan suatukesalahan/pelanggaran dan menurut ahli pemerintah atau pihak terkaitlainnya bisa memberikan sangsi
Putus : 17-04-2013 — Upload : 28-11-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 40/G/2012/PHI. PN TPI Tanggal 17 April 2013 — - ADITIARMAN TARIGAN (Penggugat)
- PT. BINTAN HOTELS (Tergugat)
60 — 17
60 — 17
Setelah membaca isi Surat Skorsing tersebut Penggugat menolak untuk diPHK secara sepihak oleh Tergugat.Bahwa setelah Penggugat mendapat sangsi Pemutusan Hubungan Kerja pada hari ituPenggugat memberitahukan Permasalahan yang dialami Penggugat kepada PengurusUnit Kerja Serikat Pekerja Pariwisata Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di tepatTergugat yang mana Penggugat juga seorang Pengurus Unit Kerja.Bahwa atas persoalan tersebut Penggugat sudah meminta perundingan secara Bipartituntuk meninjau kembali
Putus : 16-09-2013 — Upload : 27-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 254 PK/Pdt/2013 Tanggal 16 September 2013 — PT.TAMBANG KAYU CEMERLANG, ; GUNAWAN SUTANTO, DKK
267 — 164 — Berkekuatan Hukum Tetap
267 — 164 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya meliputi pulaseluruh barangbarang yang melekat dan berada didalamnya, setempatterletak di Jalan Embong Tanjung 12, Surabaya;Bahwa sesuai fakta dan buktibukti yang Penggugat miliki tersebut, makaagar gugatan ini tidak menjadi siasia serta untuk mencegah terulangnyakembali perbuatan Tergugat melalaikan kewajibannya melaksanakanpelepasan hak atas asset perusahaan yang menjadi hak Penggugat tersebut,sepatutnyalah terhadap Tergugat dikenakan sangsi
Putus : 31-10-2011 — Upload : 29-12-2011
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor NOMOR : PUT/71-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2011 Tanggal 31 Oktober 2011 — M A H L I L
Serda / 21090254660289
Danru 2 Ton SLT Kibant
Yonif 131 / Brs
52 — 32
52 — 32
Tentang sanksi hukuman.Bahwa Pemohon Banding sangat keberatan dengan sangsi hukumyang telah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Militer I03Padang terhadap diri Pemohon Banding dengan mengenyampingkantuntutan yang telah diajukan oleh Oditur Militer tanpamempertimbangkan fakta fakta yang telah diungkapkan oleh Saksisaksi maupun Terdakwa.Bahwa...Bahwa Oditur Militer setelah melihat dan mendengarketerangan para saksi dengan pertimbangan yang matang dan netraltelah melihat sisi kesalahan yang dilakukan
Register : 10-03-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PA SIMALUNGUN Nomor 326/Pdt.G/2021/PA.Sim Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 8
10 — 8
Penggugatdisinyalir telah dengan sengaja menelantarkan orang dalam lingkungan rumahtangganya, Penggugat lupa akan kewajibannya sebagai ibu wajib memberikanHalaman 12 dari 26 Putusan Nomor 326/Pat.G/2021/PA.Simkehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada anakanak yang belumberumur 18 tahun, dan Penggugat diduga sengaja meninggalkan anak dansuami, menelantarkan keluarga tanoa memberi kabar ada sangsi dapat dipidanadengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau paling banyak Rp15.000.000,(Lima belas
Register : 02-12-2014 — Putus : 22-10-2015 — Upload : 29-08-2018
Putusan PN GIANYAR Nomor 154./PDT.G/2014/PN GIN Tanggal 22 Oktober 2015 — I Made Rundu (penggugat)
Ni Made Suci Dkk (Para tergugat)
146 — 83
146 — 83
Tergugatl) dengan Desa, tapi tidak suratnya;Bahwa, selama Ni Made Suci ngayah dia masih tetap menempati tanah itu,kecuali tidak ada keturunannya lagi (ceput) harus dikembalikan ke Desa,nanti Desa menunjuk siapasiapa yang menempatinya tanah tersebut;Bahwa, tanah disampingnya Ni Made Suci juga tanah Ayahan desa, yaitudisebelah kiri (Selatan) tanah Ayahan Desa yang ditempati oleh PakKupeg, dan sebelah kanan (Utara) tanah Ayahan Desa ditempati olen PakJiwi;Bahwa, Nyoman Kaler maupun Ni Made Suci sudah kena sangsi
;Bahwa, karena Ni Made Suci sudah melangggar aturan Desa maka orangtersebut dikenai sangsi berupa denda uang;Bahwa, Desa Ketewel terbagi dari 3 (tiga) banjar yaitu: Banjar Akta Banjar Jaya Kertha dan Banjar LuglugJumlah KK (warga) dari ke 3 (tiga) Banjar tersebut berjumlah 420 KK;Bahwa, mengenai kewajiban dan hakhak yang menempati tanah Ayahandesa tersebut mengingat masyarakat pengempon /menyungsungbeberapa Pura seperti Pura Desa (Pura Puseh), Pura Bale agung, PuraDalem lan Pura Prajapati, Pura Ulunsuwi
Nyoman Kaler daftar penempatannya nomor 41;Bahwa, kewajibankewajiban yang dibebankan kepada krama yangmenempati tanah ayahan desa antara lain ngayah di desa, bayar yurankalau ada upacara odalan (upacara adat), dan iuran pembangunan didesa;Bahwa, waktu tanah disertipikatkan, Nyoman Kaler waktu itu menjabatsebagai Kepala Dusun merangkap Kelian Adat dan Ketua Koperasi;Bahwa, setelah pengerukan tanah yang dilakukan oleh Muarif Ghopar,warga lalu melakukan pemagaran;Bahwa, Ni Made Suci sudah dikenai sangsi