Ditemukan 3400 data
62 — 8
Unsur tanpa hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dalam unsurini adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kewenangan yang dapatdi benarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan Malawan Hukumadalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalah maksudperbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlaku danmelanggar peraturan hukum yang ada sangsi pidananya, dan juga bertentangandengan asasasas hukum tidak tertulis maupun asasasas yang bersifat
38 — 7
lain;e Bahwa saksi mengetahui, sekarang antara Pemohon dan Termohontelah sekitar 1 tahun pisah rumah, Termohon dan anakanaknya masihtetap tinggal di rumah tempat tinggal bersama sedangkan Pemohon pergimeninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal diSalinan Putusan No. 0682/Pdt.G/ 2016/PA Skhhalaman 22 dari 38 halaman23mana Saksi tidak mengetahuinya;eBahwa saksi mengetahui, Pemohon semula pekerjaannya sebagaiDosen di Universitas Muhammadiyah Surakarta tetapi sekarang karenakena sangsi
212 — 127
dengandemikian sikap penggugat telah sengaja tidak beritikad baik sebagaimanapasal 7 ayat (2) huruf e Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 01 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan menjelaskanbahwa pasal 7 (2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasahukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam halyang bersangkutan: ayat (2) huruf e. tidak menandatangani konsepKesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah. makamajelis hakim harus memberikan sangsi
1.ROBIN SUDARMANSYAH
2.SABIRANSYAH
3.AMUNSERI
4.JONI AHMAT YOPI
Tergugat:
KEPALA DESA TANJUNG AGUNG KECAMATAN SINDANG BELITI ULU KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU
198 — 82
Saya Masih Meragukan/Sangsi terhadap keabsahan Surat Keputusan(SK) Sdr. Robin Sudarmansyah selaku Sekeretaris Desa Tanjung Agung,hal ini di karenakan jabatan Seketaris Desa Sebelumnya dijabat oleh Sdr.
78 — 28
Bahwa sepengetahuan Saksi disetiap kesatuan pernah diadakanpenyuluhan hukum termasuk diantaranya larangan terhadappenyalahgunaan narkotika dan telah diberitahukan jika terhadappelanggarnya akan diberikan sangsi yang tegas/ berat.2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2015 sekira pukul 17.00 WibSaksi bersama dengan Kopda E. Karokaro diperintahkan olehDansubdenpom 1I/52 (Kapten Com Nanang HS) mendampingi Terdakwamenjalani test urine di Labfor Polri Cab.
99 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Frans Putratex dengan SPM;25.Bahwa ketentuan Pasal 34 ayat 6 klausul 6.30 PKB PT.Frans Putratexsangatlah tidak adil dan diskriminatif, karena hanya mengatur sangsi PHKbagi bawahan yang tidak sopan kepada atasannya, sedangkan kalau adaatasan yang tidak sopan kepada bawahannya tidak dikenakan sangsiapapun. Padahal dalam hal ketentuan tidak sopan harusnya berlakusama terhadap pekerja tanpa mengenal jabatan.
18 — 2
Muslim, An Nasai dan ibnuMajah dari Abu Hurairah RA. ) Naudzubillah.Bahwa Sangsi seorang pezina yang telah menikah lebih berat dari yangbelum menikah.
38 — 25
Bahwa agar peristiwa seperti ini tidak terulang lagi dan tidak ditiru olehprajurit TNI yang lain, maka Majelis Hakim akan memberikan sangsi terhadappelanggaran yang demikian.Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah sematamata hanya memidana orangyang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untukmendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benarmenjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.Oleh karena itu sebelum MajelisMenjatuhkan
96 — 73
Bahwa saksi pernah mendapatkan sangsi oleh PT. Ramayana CabangDepok sampai SP 3. Bahwa saksi tidak tahu PT Ramayana Depok dengan adanya suratmutasi taanggal 17 Desember 2015. Bahwa saksi mengetahui adannya amaning mengenai pembatalanmutasi pengurus dan anggota,Saksi Acmad Maulana menerangkan : Bahwa saksi kenal dengan para pihak Bahwa saksi bekerja di PT Ramayana cabang Depok sejak tahun 1999. Bahwa saksi bekerja di PT Ramayana pada bagian SDM.sejak tahun2015 sampai sekarang.
55 — 30
Ratih Purwasih ternyata sewaktuTerdakwa masih berdinas di Kesatuan lama Skadron 21/sena PondokCabe dan Terdakwa pernah juga melakukan THTI, mabukmabukandan memasuki daerah terlarang dan oleh Komandan Skadron 21/Sena Pondok Cabe selaku Ankum Terdakwa pernah dijatuhi hukumandisiplin berupa penahanan berat selama 21 hari sesuai KeputusanHukuman Disiplin dan Skadron 21 /sena Puspenerbad Nomor Kep/03/X/2009 tanggal 23 Oktober 2009 dan keputusan Sangsi AdministrasiNomor Kep/04/X/2009 tanggal 28 Oktober
90 — 35
Bahwa pencurian adalah termasuk salah satu kejahatandan merupakan perbuatan yang dilarang dan tabu apabilaterjadi dalam kehidupan militer walaupun dalam perkaraini termasuk dalam skala kecil dan dipengaruhi olehmotivasinya namun dengan kejadian ini perlu lebihdiwaspadai, oleh karena itu agar memberikan efek jerabagi Terdakwa dan efek cegah bagi prajurit TNI lainnya,Majelis perlu memberikan sangsi yang tegas terhadapperbuatan yang demikian, oleh karena itu Terdakwa harusdipisahkan dari kehidupan militer.MenimbangMenimbangMenimbangBahwa
Zul Fadli, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Zulfikar
100 — 37
seharusnya dapat menjaga dirinamun justru) Terdakwa menjerumuskan diri dalampenyalahgunaan narkotika yang dapat berpengaruh burukterhadap kemampuan fisik Terdakwa dalam pelaksanaantugas pokok di kesatuan serta akan mempengaruhipembinaan disiplin prajurit karena setiap prajurit TNIsenantiasa dituntut untuk taat kepada hukum danmemegang teguh disiplin keprajuritan.Bahwa meskipun kejahatan narkotika mendapat perhatianserius dari pemerintah dan pimpinan TNI dalam upayapemberantasannya dengan diberikan sangsi
103 — 19
Bina Aksara Jakarta, 1985, halaman: 54sampai dengan halaman 57, menyebutkan yang dimaksud dengan perbuatanpidana (strafbaar feit) adalah: perobuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukumlarangan mana disertai ancaman (sangsi) yang berupa pidana tertentu, bagibarang siapa yang melanggar larangan tersebut. Antara larangan danancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian danorang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula.
43 — 12
Bahwa persyaratan yang harus dimiliki18perorangan atau Badan Usaha untuk bisamelakukan pengangkutan BBM jenis solar,sesuai PP 36 tahun 2004 tentang kegiatanusaha hilir minyak dan gas bumi pasal 26.Bahwa pengangkutan BBM yang diperbolehkanadalah hanya badan usaha, usaha peroranganyaitu sudah mendapat ijin usaha daripemerintah sesuai dengan UU No.22 Tahun 2001tentang minyak dan Gas Bumi dan Pasal 23Ayat (1) apabila melakukan pengangkutandapat dikenakan sangsi pisana sesuai UUNo,22 Tahun 2001 Pasal
58 — 7
terpenuhi,maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti makadakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;Bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu) = akanmempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwatersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadapTerdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sangsi
Eva Kartika Turnip, SH
Terdakwa:
Rio Andrian Alias Rio
31 — 4
perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehinggahal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diriTerdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
72 — 24
saksi pemah melihat Penggugat suka mabukmabukan, teriakteriak, pernah menampar tamu;Bahwa saksi tidak tahu mengenai pinjaman uang di perusahaan;Bahwa saksi tahu Penggugat suka ikutikutan minum dengan tamutamu;Bahwa saksi dengar dari temanteman sekerja banwa Penggugatberhenti dari PALADIO karena mengundurkan diri;Bahwa saksi tahu ada peraturan secara tertulis untuk staf tapi saksitidak tahu apakah peraturan tersebut sudah didaftarkan atau tidaknya;Bahwa saksi tahu kalau pihak perusahaan memberi sangsi
DEVIKA YUNIASRI MARDHANINGRUM.S.H
Terdakwa:
TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN
370 — 52
Jadi perbuatanHalaman 32 dari 44 halaman, Putusan Nomor 175/Pid.SusLH/2017/PN Sdwseseorang tersebut tidak dibenarkan dan merugikan negara dandapat dikenakan sangsi hukum pidana dan denda ;Bahwa yang menjadi dasar dalam penentuan titik koordinattersebut berada dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBk)adalah Keputusan Menteri Kehutanan SK Menteri KehutananNomor SK.718/Menhutll/2014 tanggal 29 Agustus 2014 danKeputusan Menteri Kehutanan SK Menteri Kehutanan NomorSK.768/menhutIl/2012 tanggal 26 Desember
David, SH
Terdakwa:
Syamsul Bahri Als Pak Itam
27 — 4
halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabanpidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 1115/Pid.Sus/2020/PN KisMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan alternatif pertama dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
123 — 65
Bahwa surat kesepakatan bersama dalam Point Nomor 2 diatas,merupakan perjanjian yang tunduk Pasal 1338 KHUH Perdata sehinggamerupakan Undangundang bagi para pihak yang membuatanya sertaharus ditaati dan ada sangsi bagi pihak bagi pihak yang tidak menaati( Bukti T.1)7.