sekarangselama 4 tahun lebin keduanya pisah rumah tidakpernah bersatu lagi; e Bahwa penyebab keduanya pisah rumah karenasering bertengkar masalah Tergugat bermain cintadengan wanita lain yang bernama Titin asal dariCiamis;e Bahwa Tergugat pernah dinasehati saksi, namunTergugat tetap memilin perempuantersebut;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksisaksi tersebut,Penggugat tidak memberi bantahan atau tanggapan apapun, dan dalamkesimpulannya menyatakan tetap pada pokok perkaranya serta mohonPOLIT Self

atau dipngun berdasarkan izin/ hak kelola sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan.penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutanalam bertujuan untuk menjamin legalitas dan ketertiban peredaran hasil hutankayu serta ketersediaan data dan informasi.Ruang lingkup penatausahaan hasilhutan kayu yang berasal dari hutan alam meliputi seluruh hasil hutan kayu yangberasal dari hutan alam yang dimanfaatkan dan atau ditebang oleh pengelolahutan/ pemegang izin sah dan dilaksanakan secara self

pelaksanaansistem informasi penatausaha hasil hutan kayu dari hutan alam yang dapat dilihatpada poin 4 dalam format dan gambar eSKSHHK Olahan dengan keteranganfitur eSKSHHK olahan yaitu :1)Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan2)Logo VLegal,Nomor sertifikat dan nomor Akreditasi Lembaga Sertifikasi VLK.3)IDBarcode Nomor seri eSKSHHK.4)IDBarcode Data eSKSHHK.5)Alamat urleSKSHHK pada aplikasi.Untuk penerbitan eSKSHHK olahan adalah sebagai berikut :a. eSKSHK diterbitkan oleh penebit SKSHHK secara self

sistem informasi penatausahahasil hutan kayu dari hutan alam yang dapat dilihat pada poin 4 dalam format dangambar eSKSHHK Olahan dengan keterangan fitur eSKSHHK olahan yaitu :1) Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan2) Logo VLegal,Nomor sertifikat dan nomor Akreditasi Lembaga Sertifikasi VLK.3) IDBarcode Nomor seri eSKSHHK.4) IDBarcode Data eSKSHHK.5) Alamat urleSKSHHK pada aplikasi.Untuk penerbitan eSKSHHK olahan adalah sebagai berikut :a. eSKSHK diterbitkan oleh penebit SKSHHK secara self

Terbanding dalam Surat Pemberitahuan Hasil PenelitianKeberatan (SPHP) Nomor S793/WPJ.07/2010 tanggal 25 Februari 2010menolak keberatan Pemohon Banding dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding melakukan pemungutan dan pelaporan PPNatas transaksi revenue transfer (license) untuk menghindari kemungkinandenda yang dikenakan Kantor Pajak akibat perbedaan pendapat tentangperlakuan PPN atas transaksi revenue transfer (license);Bahwa sesuai dengan sistem self assessment, SPT PPN yangdidalamnya

Pengangkutan Hasil Hutan Kayu BudidayaYang Berasal Dari Hutan Hak;Bahwa sebuah dokumen yang dipergunakan untuk menyertaipengangkutan kayu bulat dari TPK hutan, TPK Antara, TPT KB danindustri primer serta kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer danserpih dari industri primer yang berasal dari hutan alam;Bahwa SKSHHK dipergunakan pada saat melakukan pengangkutan;Bahwa SKSHHK diterbitkan oleh karyawan pemegang izin yang memilikikualifikasi GANISPHPL selaku penerbit SKSHHK sesuai kompetensinyasecara self

terpadu;Bahwa dokumen yang dipergunakan yaitu surat keterangan sahnya hasil hutankayu (SHSHHk) kayu olahan jika mengangkut dari industri primer, NotaAngkutan di pergunakan jika pengangkutan Kayu Olahan dari TPTKO,Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2017/PN Trg.dan menggunakan Nota Perusahaan jika pengangkutan kayu olahandiluar kedua ketentuan tersebut;Bahwa SKSHHK diterbitkan oleh karyawan pemegang izin yang memilikikualifikasi GANISPHPL selaku penerbit SKSHHK sesuai kompetensinyasecara self

Apabila yangbersangkutan tidak memiliki perijinan yang sah, maka tidak berhakmendapatkan layanan dokumen angkutan;Bahwa dokumen angkutan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu(SHSHHK) kayu olahan dipergunakan menyertai kayu olahan yangdiangkut ketempat tujuan akhir;Bahwa SKSHHK diterbitkan oleh karyawan pemegang izin yang memilikikualifikasi GANISPHPL selaku penerbit SKSHHK sesuai kompetensinyasecara self assessment melalui Aplikasi SIPUHH;Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2017/PN Trg

SELF!

lembar bendera Negara KALEDONIA ; 5 (lima) lembar bendera Negara Kepualan Solomon ; 3 (tiga) lembar bendera Negara FUJI ; 4 (empat) lembar bendera Negara PAPUA NUGINI ; 3 (tiga) lembar bendera Negara VANUATU ; 1 (satu) lembar spanduk yang bertuliskan KAMI RAKYAT PAPUA BARAT WILAYAH TIMIKA MENDUKUNG PENUH KELUNCURAN KANTOR OPM/ FREE WEST PAPUA CAMPAIGN DI AUSTRALIA (tulisan warna biru) dan KAMI RAKYAT PAPUA BARAT MENUNTUT HAK PENENTUAN NASIP SENDIRI (SELF

lembar bendera BINTANG KEJORA ; 5 (lima) lembar bendera KNPB ;empat) lembar bendera Negara KALEDONIA ;lima) lembar bendera Negara Kepualan Solomon ;tiga) lembar bendera Negara FUul 5empat) lembar bendera Negara PAPUA NUGINI ;tiga) lembar bendera Negara VANUATU ; 1 (satu) lembar spanduk yang bertuliskan KAMI RAKYAT PAPUA BARATWILAYAH TIMIKA MENDUKUNG PENUH KELUNCURAN KANTOR OPM/FREE WEST PAPUA CAMPAIGN DI AUSTRALIA (tulisan warna biru)dan KAMI RAKYAT PAPUA BARAT MENUNTUT HAK PENENTUANNASIP SENDIRI (SELF

Self. Atau Bilamana Pengadilan Agama Berpendapat Lain Mohon Putusan YangSeadiladilnya.Bahwa pada hari sidang yang telah ditetaokan, Pemohon telah hadirmenghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun menurutrelaas Nomor : 0620/Pdt.G/2018/PA.Sel. tertanggal 27 Juli 2018 dantanggal .....eeeee ia telah dipanggil dengan resmi dan patut.

PENETAPANNomor 0758/Pdt.P/2017/MS.BirAoA gals :SELF DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telahmenjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :1. Ramli Afan bin Afan, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikanSD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa Blang GandaiKecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, sebagai Pemohon ;2.

PUTUSANNomor 208/Pdt.G/2021/PA.Gtloae Ce ty *SELF 3DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 16 Desember 1988, agamaIslam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, PendidikanSekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan SamratulangiKelurahan Limba U I, Kecamatan Kota Selatan KotaGorontalo

PENETAPANNomor 0838/Pdt.P/2017/MS.BirAoA gals :SELF DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telahmenjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :1. Muhammad Nur M. Ali bin M. Ali, umur 43 tahun, agama Islam,pendidikan SD, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Desa PuloKiton Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, sebagaiPemohon ;2.

PENETAPANNomor 0448/Pdt.P/2019/PA.Bdw.Ages zSesZales .SELF DDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkaraPerdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :Hariyanto bin Niwar, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani,Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di DusunKrajan RT.07 RW. 02 Desa Glingseran KecamatanWringin Kabupaten Bondowoso, sebagai

Huruf C Prinsipprinsip analisa, Angka 7 menyatakan bahwa Setiappemberian fasilitas pembiayaan, nasabah diwajibkan untukmenyediakan dana sendiri (self financing) yang besarnyaditetapkan oleh bank dalam aturantersendiri;b.

Pada saat menyerahkan kelengkapan tersebut terdakwa DHANNYSURYA SATRYA, SE mengatakan kepada DONNA MARITO hari ini ya cair.Setelah DONNA MARITO melakukan pengecekan ternyata terdapatkekurangan kelengkapan persyaratan berupa dana nasabah untuk pencairanpembiayaan untuk biaya materai, notaris, asuransi jiwa, self financing belumtersedia di dalam rekening nasabah PT Tanjung Siram.

Huruf C Prinsipprinsip analisa, Angka 7 menyatakan bahwa Setiappemberian fasilitas pembiayaan, nasabah diwajibkan untukmenyediakan dana sendiri (self financing) yang besarnya ditetapkanoleh bank dalam aturantersendiri;b.

(Hal.352) Bahwa untuk biayabiaya materai, notaris, asuransi jiwa, self financingdiambil dari pencairan pembiayaan Bank Syariah Mandiri. (Hal.353)6.

Huruf C Prinsipprinsip analisa, Angka 7 menyatakan bahwa Setiappemberian fasilitas pembiayaan, nasabah diwajibkan untukmenyediakan dana sendiri (self financing) yang besarnya ditetapkanoleh bank dalam aturan tersendiri;b.

PemohonBandingc Fotokopi salinan SPPT 23.315.880.000 13.540 1.722.0002008 dari KPP PratamaJakarta Cengkarengd Aplikasi Payment PBB 23.315.880.000 13.540 1.722.000Onlinee Basis Data SISMIOP 23.315.880.000 13.540 1.722.000f DHKP PBB 2008 23.315.880.000 13.540 1.722.000 bahwa dalam persidangan Terbanding menyatakan bahwa ketentuan mengenai BPHTB inidiatur dalam UndangUndang Nomor 21 Tahun 1997 s.t.d.d UndangUndang Nomor 20 Tahun2000 tentang BPHTB;bahwa pada dasarnya system pemungutan BPHTB ini adalah self

sampaidengan n tidak diketahui atau lebih rendah daripada Nilai Jual Objek Pajak yang digunakandalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaanpajak yang dipakai adalah Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.Pasal 6 ayat (4)Apabila Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat(3) belum ditetapkan, besarnya Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkanoleh Menteri.bahwa karena sistem pemungutan BPHTB ini adalah self

P U TUS ANNomor : 0315/Pdt.G/2008/PA.MrZa :SELF DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Mojokerto, yang memeriksa danmengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama,dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusansebagai berikut ini dalam perkaraHHHHHHH HHHHHHH HHH #HH#HH umur 18 tahun,agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,tempat tinggal di Dusun ###### ##.001 ##.004 ###H ##HH Kecamatan #####HHH KabupatenHHEHHHHHH, selanjutnya disebut sebagai "WPenggugat ";

ESio ft EaaGT Vd /S 1L0Z/9 Pd /86 ON Wd HeP TPHuoyows, ebbue yewuni siuowweyey yepyey eped yedwepiegeBburyes ule) Bueso wep ueynseyueNsey seGuapual eyns UOYOWeL DBueped ueBuep uoyows, sefebuewyeuied uep self BueA ueseje edue ninqwed eyns uoYyoUel que; Buelo epeday UoyOuNauep UoYyows, ebbue yewins jemu fey UBYeWeoueW ByNS UOYOWWeL eB* JNyUWaq weBeges jeyjey Yyafoueyqegesip eAunui eped uoyouue, uebuep uoYyoWs, UeYisIesied emYyeg "Be; sluouuey yep ipefuewefuluye eped uoyouwe, uebuep uoyowsd ueBungny

Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SELF , diberi tanda P3;Halaman 2 Penetapan. No. 351/Pdt.P/2019/PN Sgm4. Foto copy Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kab Gowa, diberi tanda P4;5. Foto copy Paspor atas nama Selui Sikki, diberi tanda P5;Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon jugamengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :1.

adalah tanggal 26 Agustus 2011, sehingga keberatanyang diajukan Pemohon telah melewati batas waktu 60 (enam puluh) hari sejaktanggal penetapan yaitu 73 (tujuh puluh tiga) hari;: bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Tarif Bea Masuk TindakanPengamanan yang ditetapkan Terbanding, dengan alasan Dokumen impor yangPemohon Banding ajukan sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, PemohonBanding melaporkan harga impor pada PIB berdasarkan dan sesuai denganketentuan Undangundang yang berlaku, yakni self

yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksipositif pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan sebesar Rp3.196.750,00;: bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan masa Juni 2005 sebesarRp3.196.750,00karena berdasarkan hasil konfirmasi faktur pajak ke KantorPelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak penerbit faktur pajak tersebutdikukuhkan yang menyatakan tidak ada ataupun belum dijawab;: bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut, sesuai dengansistem self

sehinggaberdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34Tahun 2010 tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan atasPenetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, bukanlahpihak (Wajib Bayar) yang dapat mengajukan upaya administratif keberatanatas penetapan PNBP yang terutang;Bahwa prosedur keberatan yang diatur dalam Peraturan PemerintahNomor 34/2010 sebagaimana dipahami oleh Judex Facti dan Majelis HakimTingkat Kasasi adalah untuk PNBP yang merupakan hasil perhitungansendiri/self