PemohonBandingc Fotokopi salinan SPPT 23.315.880.000 13.540 1.722.0002008 dari KPP PratamaJakarta Cengkarengd Aplikasi Payment PBB 23.315.880.000 13.540 1.722.000Onlinee Basis Data SISMIOP 23.315.880.000 13.540 1.722.000f DHKP PBB 2008 23.315.880.000 13.540 1.722.000 bahwa dalam persidangan Terbanding menyatakan bahwa ketentuan mengenai BPHTB inidiatur dalam UndangUndang Nomor 21 Tahun 1997 s.t.d.d UndangUndang Nomor 20 Tahun2000 tentang BPHTB;bahwa pada dasarnya system pemungutan BPHTB ini adalah self

sampaidengan n tidak diketahui atau lebih rendah daripada Nilai Jual Objek Pajak yang digunakandalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaanpajak yang dipakai adalah Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.Pasal 6 ayat (4)Apabila Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat(3) belum ditetapkan, besarnya Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkanoleh Menteri.bahwa karena sistem pemungutan BPHTB ini adalah self

melawan hukum denganmenyalahgunakan kekuasaannya" yaitu Terdakwa HENDRIK SYAUTA, SHdalam kedudukannya sebagai Kepala Seksi Ekstensifikasi Kantor PajakPratama Tahuna dengan tugas pokok adalah melakukan pengamatan danpenggalian potensi pajak yang ada di wilayah Sangihe, telah melakukanpenyimpangan terhadap mekanisme penagihan pajak pada tahun 2010 yangtidak sesuai dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KetentuanUmum Tata Cara Perpajakan yang bertentangan dengan sistem perpajakanyaitu Sistem Self

No. 737 K/PID.SUS/201 1dan penggalian potensi pajak yang ada di wilayah Sangihe telahmelakukan penyimpangan terhadap mekanisme penagihan pajak padatahun 2010 yang tidak sesuai dengan Undangundang Nomor 28 Tahun2007 tentang ketentuan umum tata cara perpajakan yang bertentangandengan sistem perpajakan yaitu sistem Self Assesment dimana menurutsistem tersebut adalah besaran jumlah pembayaran pajak diserahkankepada wajib pajak sendiri yang menghitung, membayar dan melaporkanpajak terutang, sehingga fungsi

DENNY FERRY MAKASANTI, Msiselaku Kepala Pajak Pratama Tahuna menerangkan bahwa sistemperpajakan di Indonesia menganut Sistem Self Assessment dimana wajibpajak sendiri yang menghitung, membayar dan melaporkan pajak yangterutang, jadi fungsi Direktorat Jenderal Pajak hanyalah fungsipengawasan, sistem ini diterapkan dalam pengenaan pajak penghasilan(PPh 25 dan 29), sangat tidak dibenarkan oleh undangundang aturandalam sistem perpajakan pegawai pajak yang datang dan melakukanpenghitungan, penagihan dan

PUTUSANNomor 0115/Pdt.G/2019/PA. jlAN zpi :SELF DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Talak antara:PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Majalengka 02 Februari 1983,umur 35 tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Agama Islam,WNI, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, Tempat Tinggaldi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka,sebagai disebut

aal i =SELF) 3 at alDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara cerai gugat antara:PENGGUGAT ASLI, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja,pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Lumayjang,sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT ASLI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan,pendidikan SMP, tempat tinggal di KabupatenLumajang.

memilih menyelenggarakan pembukuan";Bahwa Pasal 3 ayat (1) "Wajib Pajak yang dianggap memilih menyelenggarakanpembukuan yang ternyata tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan, penghasilannetonya dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto";Bahwa Pasal 3 ayat (2) "Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikansebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayardalam tahun pajak yang bersangkutan;Bahwa sesuai dengan prinsip System Self

Terbanding dalam Surat Pemberitahuan Hasil PenelitianKeberatan (SPHP) Nomor S793/WPJ.07/2010 tanggal 25 Februari 2010menolak keberatan Pemohon Banding dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding melakukan pemungutan dan pelaporan PPNatas transaksi revenue transfer (license) untuk menghindari kemungkinandenda yang dikenakan Kantor Pajak akibat perbedaan pendapat tentangperlakuan PPN atas transaksi revenue transfer (license);Bahwa sesuai dengan sistem self assessment, SPT PPN yangdidalamnya

P U TUS ANNomor : 0315/Pdt.G/2008/PA.MrZa :SELF DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Mojokerto, yang memeriksa danmengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama,dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusansebagai berikut ini dalam perkaraHHHHHHH HHHHHHH HHH #HH#HH umur 18 tahun,agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,tempat tinggal di Dusun ###### ##.001 ##.004 ###H ##HH Kecamatan #####HHH KabupatenHHEHHHHHH, selanjutnya disebut sebagai "WPenggugat ";

ESio ft EaaGT Vd /S 1L0Z/9 Pd /86 ON Wd HeP TPHuoyows, ebbue yewuni siuowweyey yepyey eped yedwepiegeBburyes ule) Bueso wep ueynseyueNsey seGuapual eyns UOYOWeL DBueped ueBuep uoyows, sefebuewyeuied uep self BueA ueseje edue ninqwed eyns uoYyoUel que; Buelo epeday UoyOuNauep UoYyows, ebbue yewins jemu fey UBYeWeoueW ByNS UOYOWWeL eB* JNyUWaq weBeges jeyjey Yyafoueyqegesip eAunui eped uoyouue, uebuep uoYyoWs, UeYisIesied emYyeg "Be; sluouuey yep ipefuewefuluye eped uoyouwe, uebuep uoyowsd ueBungny

Berdasarkan penelitian data dan fakta serta ketentuan perpajakan yangterkait, Tim Peneliti berpendapat sebagai berlkut:Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE33/PJ.31/1990tanggal 18 Oktober 1990 tentang Pengertian Data Baru dan data yangsemula belum terungkap" menegaskan bahwa sistem self assesmentselain memberikan kepercayaan juga memberikan tanggung jawabkepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak yangterhutang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangundangan

SuratEdaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE33/PJ.31/1990 tanggal 18Oktober 1990 menegaskan bahwa sistem self assesment selainmemberikan kepercayaan juga memberikan tanggung jawab kepadaWajib Pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terhutangsesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangundanganHalaman 7 dari 28 halaman. Putusan Nomor 792/B/PK/PJK/2015perpajakan yang berlaku.

Dalam sistem self assesment, Wajib Pajak diberi kepercayaanmenghitung sendiri besarnya pajak yang terhutang sesuai denganketentuan dalam peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku dalam Surat Pemberitahuannya, namun sesuai dengan Pasal inimaka Surat Pemberitahuan harus mencerminkan keadaan yangsebenamya;Bahwa selanjutnya, menurut Pemohon Banding, Pemohon Bandingberhak mendapatkan kompensasi kerugian karena merupakan akumulasikerugian sebelum tahun 2007.

PENETAPANNomor 0238/Pdt.P/2017/MS.BirAoA gals :SELF DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telahmenjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :1. Jumadi bin M. Rizal, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikanSD, pekerjaan Nelayan/Perikanan, tempat tinggal di DesaMeunasah Blang Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen, sebagaiPemohon ;2.

Rp 496.800,00 dan Accrued AccInsurance sebesar Rp.385.397.391,00 tidak dapat Pemohon Banding terimakarena: Bahwa di dalam biaya gaji (compensation) sudah termasuk accrued atasBonus dan THR selama tahun 2005: Bahwa Pemohon Banding telah memotong dan menyetorkan PPh Pasal 21atas Bonus dan THR yang Pemohon Banding bayar pada tahun 2005; Bahwa oleh karena itu, maka pada saat menghitung laba rugi fiskal (SPTPPh Badan) tahun 2005, biaya gaji (Compensation) telah Pemohon Bandingkoreksi fiskal positif (self

Bahwa namun demikian alasan Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) adalah karena pada saat menghitung labarugi fiskal (SPT PPh Badan 2005) akrual biayabiaya tersebut telahTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) koreksi fiskal(Self correction), sehingga pembuktian selanjutnya adalah apakah benarTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) telahmelakukan koreksi fiskal positif atas pembebanan

tentang PenatausahaanHasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman Pada HutanProduksi Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 8.Bahwa, Ahli menjelaskan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.42/MenlhkSetjen/2015 tentang PenatausahaanHasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Tanaman Pada HutanProduksi dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.43/MenlhkSetjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil HutanKayu yang Berasal dari Hutan Alam SKSHHK diterbitkan oleh penerbitSKSHHK secara self

Sedangkan NotaAngkutan diterbitkan secara self assessment oleh karyawanpemegang jin;Bahwa, Ahli menjelaskan Terhadap jenis, setelah ahli melakukanpemeriksaan dan pengujian diketahui bahwa kayu yang diamankanHalaman 9 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN Sbwtersebut adalah kayu jenis Jati, dengan jumlah 179 (seratus tujuhpuluhsembilan) batang dengan volume = 10,3546 M8.e Bahwa, Ahli menjelaskan jika kayu tersebut berasal dari Hutan Negara,maka kerugian negara dari perbuatan tersebut berasal dariperhitungan

PENETAPANNomor 0553/Pdt.P/2017/PA.JrSAI :SELF S'S > esDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jember yang memeriksa perkara perdata pada tingkatpertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan PengesahanNikah yang diajukan oleh:Penggugat, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Ibtidatyah,pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Blogmundu RT.002 RW.013 Desa Mundurejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jembersebagai Pemohon ;Tergugat, umur 54 tahun, agama Islam

ini tidak ada kesalahan nilai transaksi, tidak adakesalahan nilai pabean, tidak ada kesalahan tarif bea masuk dantidak ada kesalahan tarif PPN, sehingga SPKTNP seharusnya tidakdapat diterbitkan;Penetapan Terbanding sebagaimana tercantum dalam SPKTNPtidak didukung dengan datadata yang valid;Atas impor bahan pakan untuk pembuatan pakan ternakdibebaskan dari pengenaan PPN meskipun bahan pakan tersebuttidak tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri KeuanganNomor 267/PMK.010/2015 karena berdasarkan self

pengajuan banding terhadap koreksi positif pajak mayang tidak dapat dikreditkan sebesar Rp30.462.000,00; Menurut Terbanding:bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan masa Agustus 2005 sebesar Rp30.462.000,(karena berdasarkan hasil konfirmasi faktur pajak ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha KPajak penerbit faktur pajak tersebut dikukuhkan yang menyatakan tidak ada ataupun belum dijaw Menurut Pemohon Banding:bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut, sesuai dengan sistem self

PENETAPANNomor 0497/Pdt.P/2017/MS.BirAoA gals :SELF DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telahmenjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :1. Akmar Syarbini bin Syarbini, umur 38 tahun, agama Islam,pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Desa UleeGle Kecamatan Makmur, Kabupaten Bireuen, sebagai Pemohon ;2.

Hal ini sejalan dengan sifat mandiri yangdimiliki oleh Tergugat dalam melaksanakan kewenangannyayaknibersifat self regulator rebounding yang artinya KPU dapat mengaturdirinya sendiri, sehingga permohonan atau permintaan KPU sama sekaliHalaman 22 dari 85 halaman. Putusan Nomor : 230/G/2015/PTUNJKTmerupakan bentuk permintaan sesungguhnya, sedangkan kewenangansetuju atau tidaknya terhadap usulan tersebut mutlak menjadikewenangan Presiden.

Yang mana hal itu diambil tatkala ada peraturan hukumyang tidak jelas disitulan KPU sebagai lembaga negara yang independentdisuruh untuk mengambil keputusan dan memiliki kKewenangan self regulationdan melakukan tindakan diskresi supaya tidak ada kekosongan hukum;Bahwa kepastian hukum identik dengan segala sesuatu yang berdasarkan sifattertulis yang diatur di dalam undangundang saja?

Seringkali orangmenanyakan apakah itu tidak melanggar asas praduga tak bersalah, menurutAhli dalam konteks pengaturannya ya tidak bersalah tetapi jika kembali padakonteks konsepnya maka mustahil seorang Jaksa Penuntut Umum menuntutorang;Bahwa self regulation adalah kewenangan bagi lembaga negara independentuntuk mengeluarkan aturan lebih lanjut menjelaskan kewenangannya ataumenjelaskan halhal yang belum diatur, makanya KPU boleh mengeluarkanaturan KPU tetapi kewenangan diskrentive melekat bagi semua

Aturan hukum tidak jelas, 3. stagnasipemerintahan, daripada stagnasi mending melakukan trobosan;Bahwa self regulation itu hak yang melekat pada lembaga independent yangbisa mengatur dirinya sendiri dalam hal untuk diberikan kewenangan secaralangsung oleh undangundang. Misalnya hal ini diatur lebih lanjut dalamperaturan KPU.

Maka di dalam self regulation itu ada yang namanya diskresi.Yang kedua dalam hal tidak diatur ini melibatkan kKewenangan yang di dalamself regulation ituada yang namanya diskresi;Bahwa Pengertian diskresi itu) sendiri yang mengatakan bahwa untukmelaksanakan peraturan pemerintahan suatu diskresi boleh diambil denganmelanggar UndangUndang contoh pada direksi BPJS menurut undangundangBPJS direksi berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 kemudian harus dipiliholeh DPR.

pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

Atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Jepang tersebut, Pemohonmenyetorkan Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri atas invoice dari MMC menggunak:Setoran Pajak sebagai dasar dari self assessment, yaitu dengan Surat Setoran Pajak yang dibayarnama MMC;bahwa menurut Pemohon Banding sesuai bahwa Pasal 13 ayat 6 Undangundang Nomor 18 Takberbunyi sebagai berikut:"Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu sebagai Faktur Pajak";bahwa penjelasan dari Pasal dan ayat tersebut adalah sebagai

Salinan Surat Setoran Pajak tersebut telah Pemohonserahkan kepada Pemeriksa selama proses pemeriksaan;bahwa menurut Pemohon Banding, tidak ada alasan bagi Pemeriksa untuk tidak mengakui bahterdapat setoran Pajak Pertambahan Nilai dengan cara self assessment yaitu menggunakan meyang diatur di dalam Undangundang Pajak Pertambahan Nilai (menggunakan setoran SuratPajak).

Putusan Nomor 600/B/PK/Pjk/20121410.11.12.13.Bahwa sistem perpajakan Indonesia menganut sistem self assessmentyaitu memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besarkepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkankewajiban pajaknya.

diketahuisecara jelas dan nyatanyata adanya faktafakta sebagai berikut:= Bahwa hospitalization merupakan penggantian (reimbursement) biayapengobatan (rawat inap) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding)berpendapat bahwa biaya hospitalization ini sebagai fringe benefit;= Bahwa Majelis berpendapat sesuai prinsip deductabletaxable, karena bukanbiaya di PPh Badan, maka atas hospitalization sebesar USD 304,334.00 bukanmerupakan objek PPh Pasal 21;7 Bahwa sistem perpajakan Indonesia menganut sistem self

diketahuisecara jelas dan nyatanyata adanya faktafakta sebagai berikut:= Bahwa outpatient merupakan penggantian (reimbursement) biaya pengobatan(rawat inap) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)berpendapat bahwa biaya outpatient ini sebagai fringe benefit;= Bahwa Majelis berpendapat sesuai prinsip deductabletaxable, karena bukanbiaya di PPh Badan, maka atas outpatient sebesar USD 244,492.00 bukanmerupakan objek PPh Pasal 21;7 Bahwa sistem perpajakan Indonesia menganut sistem self

diketahui secara jelas dan nyatanyata adanya faktafaktasebagai berikut:= Bahwa Dental Care merupakan penggantian (reimbursement) biaya pengobatan(rawat gigi) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)berpendapat bahwa biaya Dental Care ini sebagai fringe benefit;= Bahwa Majelis berpendapat sesuai prinsip deductabletaxable, karena bukanbiaya di PPh Badan, maka atas Dental Care sebesar USD 25,627.00 bukanmerupakan objek PPh Pasal 21;TeBahwa sistem perpajakan Indonesia menganut sistem self

faktafaktasebagai berikut:= Bahwa Eye Glasses and Frame merupakan penggantian (reimbursement) biayapengobatan (rawat kesehatan mata/kaca mata) dan Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa biaya Eye Glasses andFrame ini sebagai fringe benefit;= Bahwa Majelis berpendapat sesuai prinsip deductabletaxable, karena bukanbiaya di PPh Badan, maka atas Eye Glasses and Frame sebesar USD 20,287.00bukan merupakan objek PPh Pasal 21;7.Bahwa sistem perpajakan Indonesia menganut sistem self