Ditemukan 3405 data
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Mandiri Persero, Tbk
Terbanding/Tergugat II : Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara atau DJKN Cq Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara Propinsi Kalimantan Timur Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Samarinda
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Timur c.q Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda
Terbanding/Tergugat IV : Otoritas Jasa Keuangan
71 — 50
Bahwa Tergugat IV dalam hal ini telah melakukan pembiaran yang terusmenerus yang dilakukan oleh Tergugat dan tanpa adanya sangsi yangdijatuhkan kepada Tergugat atas pelanggaran hukum melanggarPeraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentangPerlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pasal 22 yang berbunyi:1.Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjianbaku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturanperundangundangan..
63 — 6
ke rumah saksi memberitahukan bahwauang angsuran saksi yang dititipkan kepada terdakwa Zaulfikar pada tanggal 29Januari 2016 tidak disetorkan kepadaBank Surya Yudha Kantor Kas Selomerto;Putusan No.93/Pid.SUS/2016/PN Wsb, halaman 33dari55Terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak keberatandan membenarkannya;Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Ahli yang manaketerangan ahli tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa dapat dikenai sangsi
71 — 35
Bahwa benar sebagai seorang Prajurit TNIAD, Terdakwaadalah juga sebagai Warga Negara Indonesia, yang dengansendirinya juga tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia,termasuk diantaranya Undangundang RI No. 35 tahun 2009tentang Narkotika dan KUHP dan sekaligus Terdakwamerupakan Subyek Hukum Indonesia.Bahwa benar Terdakwa mengetahui memiliki dan menggunakanNarkotika Golongan adalah dilarang dan pelanggaran terhadaphal itu akan mendapat sangsi atau hukuman jika tidak mendapatijin dari pejabat yang
DEVIKA YUNIASRI MARDHANINGRUM.S.H
Terdakwa:
DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN
373 — 34
Ratah Timber dan setiap orangataupun koorporasi dilarang melakukan kegiatan menebang pohon di dalamkawasan hutan tanpa memiliki izin yang syah dari pejabat yang berwenangjadi perbuatan seseorang tersebut tidak dibenarkan dan merugikan negaradan dapat dikenakan sangsi hukum pidana dan denda; Bahwa ahli menerangkan yang menjadi dasar dalam penentuan titikkoordinat tersebut berada dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK)adalah Keputusan Menteri Kehutanan Surat Keputusan Menteri KehutananNomor SK.718/Menhutll
50 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sesuai dengan Pasal 15 Bab IX Peraturan UniversitasTarumanagara nomor: 036 tentang Kedosenan UniversitasTarumanagara yang menyatakan sebagai berikut: Setiap pelanggaranperaturan atas ini dapat dikenai sangsi paling ringan sampai berat, yangsecara berturutturut meliputi, teguran, peringatan, skorsing ataupemberhentian status Dosen;Maksud Norma Kedosenan adalah peraturan yang berlaku di UniversitasTarumanagara yang harus dipatuhi oleh para Dosen;2.
PT.BANK RAKYAT INDONESIA
Tergugat:
ROBY ROY FRANDANA
96 — 61
Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat padaPosita 11 dalam Surat Gugatannya, karena tidak benar Penggugatmempunyai alasan mendesak untuk mem PHK Tergugat.Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah melakukan perbuatanperbuatansebagaimana yang dituduhkan Penggugat dan Tergugat selama ini pulatidak pernah mendapatkan teguran maupun peringatan baik secara tertulismaupun secara lisan dari Penggugat dan Tergugat juga selama ini tidakpernah menerima sangsi disiplin berupa Turun Jabatan dari Penggugat.Bahwa
79 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena kalau sampaimenghentikan pembayaran upah sebelum ada putusan pengadilan yangbersifat final dan berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat Rekonpensitelah melanggar UndangUndang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003Pasal 93 ayat 2 huruf F pekerja/ouruh bersedia melakukan pekerjaan yangtelah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karenakesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindaripengusaha dan akan dikenakan sangsi pidana sebagaimana pasal 186UndangUndang Ketenagakerjaan
81 — 16
bukti T5, T7, T8, T10,tindakan Penggugat yang sering tidak masuk kerja tidak dapat dikategorikan tindakan25mangkir, oleh karena ketika Penggugat tidak masuk kerja seharusnya Tergugatmelakukan Pemanggilan secara patut dan tertulis, akan tetapi terbukti Tergugat tidakmelakukan panggilan secara patut dan tertulis ;Menimbang, bahwa terhadap bukti T9 karena tidak ada korelasinya denganperkara maka patutlah untuk dikesampingkan ;Menimbang, bahwa dari bukti P4 diketahui bahwa Tergugat barumenjatuhkan sangsi
88 — 29
adahubungannya dengan status dan pekerjaan Penggugat sebagaiPegawai/dosenpada Tergugat .Penggugat dalam menerbitkan Surat Nomor 012.1/III/BPAGMI/2016 tanggal 16 Maret 2016 perihal pencairan Dana Atas Nama GMIWilayah yang ditujukan kepada Ketua Dewan Bishop GMI, Pimpinan KanwilPT.Bank BRI Medan dst.................0 adalah dalam kapasitas sebagai KetuaBadan Pertimbangan Agung Gereja Methodist Indonesia se Indonesia dan tidakdalam kapasitas sebagai dosen, sehingga tidak dapat dihubungkan untukmenetapkan sangsi
WAHYU ILAHI SYAHRIR RAMADHAN
Tergugat:
KETUA STIKES SURABAYA
191 — 110
penerbitannya telah dilaksanakan dengan berdasar pada peraturanHalaman 42 dari 56 halaman, Putusan Perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN.SBY.perundangundangan yang berlaku serta telah sesuai dengan asasasas umumpemerintahan yang baik, dengan alasan bahwa karena kedudukan Tergugatmerupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah untuk menyelenggarakanPendidikan Tinggi, dan Tergugat diperintahkan oleh Dirjen KelembagaanKementerian RISTEKDIKTI dalam suratnya Nomor : 3383/C.C5/KL/2017,tanggal 10 Oktober 2017, perihal : Sangsi
64 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Di mana dalam setiap pembuatan dan penerbitan akta jual belliresmi, baik yang diterbitkan/dibuat oleh pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)Camat atau Notaris, adalah sangat tidak lazim dan janggal ada tulisan tanganmaupun tulisan stempel yang terlinat menjolok dan jauh berbeda dibandingdengan ketikan tulisan lainnya;Bahwa oleh karena Penggugat sangat sangsi dan meragukan keabsahanhukum isi dari foto copy akta jual beli terhadap objek sengketa yangditunjukkan dan diberikan oleh Tergugat IV kepada Penggugat
IKA SYAFITRY SALIM , S.H.,M.H.
Terdakwa:
RIZALUL FAJRI Als IZAL Als FAJRI Als ABU ZUBAIR Bin Alm ZAIDAL.
205 — 66
/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim Bahwa benar, saksi dan Terdakwa LUTFI, Terdakwa SANTO, Terdakwa OKI,WAHYONO, Terdakwa WAWAN serta Terdakwa YUSUF (kelompok JAD wilayahCirebon) mengerti bahwa dalam hukum indonesia melarang bagi setiap warganegara sipil mempunyai, memiliki, menggunakan, menyimpan atau ada padanyasuatu bahan peledak atau zat berbahaya yang akan digunakan oleh pelakuTindak Pidana untuk maksud melaksanakan tindak pidana Teror atau membuatBom dan hal tersebut sangat melawan hukum dan terkena sangsi
34 — 6
./2017/PN.1Trg.jenis sabu saksi tidak memberitahukan atau mengimpormasikan kepada petugas pihak yangberwajib saksi akan dapat sangsi hukum, sehingga dengan ketidak tahuan saksi, ada temansaksi bernama MUTAKIN telpon saksi minta dicarikan barang sabu, maka saksi menjadiperentaranya MUTAKIN untuk membeli barang sabu, setelah itu saksi membawa MUTAKINuntuk bertemu dengan Om MASMULYADI untuk mengambil barang sabu, yang akhirnyasaya menerima barang 1 (satu) poket kecil sabu yang dibungkus menggunakan
174 — 36
Melaporkan pada Pihak yang berwajib.Namun karena TERGUGAT Il tidak pernah sama sekali menerima uang dariTERGUGAT I. secara hukum TERGUGAT Il tidak dapat sangsi Pidana atasKasus/perkara ini.Bahwa Pembelian Tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Atas Nama TERGUGATll Nomor 4995 Surat Ukur tanggal 06032013 No 00039/2013 seluas 321Tanah tersebut terletak di Desa Kalitirto Kec. Berbah Kabupaten Sleman.Merupakan Pembelian yang Sah karena uang tersebut merupakan uangTERGUGAT Il.
100 — 39
Bahwa meskipun Replik Pemohon pada point 10 tidak Pemohon bantahitu Ssudah membuktikan kalau Pemohon membenarkan jawaban bantahanTermohon atas permohonan Pemohon kalau Pemohon sadar penuh bahwaPemohon sudah mendapatkan surat izin atasan untuk melakukanperceraian akan tetapi juga telah mendapatkan sangsi administrasi berupadinonjopkan dari jabatan menjadi staf karena Pemohon telah memilikiwanita idaman lain dan sampai sekarang hubungan mereka masih berlanjutsampai sekarang.7.
PT. Bumi Persada Surya Pratama
Termohon:
Gubernur Sulteng
495 — 354
Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yangmelakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundang ini;Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwa PejabatPemerintahan memiliki kKewajiban antara lain:a) Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesuai kewenangannya;b) Mematuhi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)sesuai dengan ketentuan peraturan PerundangUndangan yangberlaku;Bahwa dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UU
87 — 38
Pasal 8 ayat (3) Undangundang No.31 Tahun 2004Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang mana terdapat sangsi pidana pokokkomulatif yaitu penjara dan denda berdasarkan pasal 30 ayat (2) KUHP berbunyi jikadijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukumankurungan sehingga berdasarkan bunyi pasal tersebut, apabila terdakwa tidak membayardenda yang dijatuhkan kepadanya maka diganti dengan hukuman kurungan ;Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan
78 — 31
sekali dengan Perusahaan, padahal jelasjelas adalahtugas dan kewajibannya untuk menggunakan waktu kerja atau fasilitasperusahaan secara efektif untuk memberikan kontribusi (Sumbangan ide,fikiran, atau pemasukan) terbaik bagi kemajuan Perusahaan.Jikalau Penggugat tetap bekerja sesuai prosedur kerja yang benar dan telahdilakukan bertahuntahun seperti selama bekerja 10 tahun lebih dan tidakmelakukan pelanggaran Peraturan Perusahaan khususnya Pasal 85 ayat 2huruf m, maka dapat dipastikan tidak akan ada sangsi
375 — 55
Binakarya Agung Propertindo), maka akan mendapat saksi dari pihak P2B, namun saksi tidak tahu sangsi dari pihak P2btersebut ;Bahwa akibat yang timbul atas kesepakatan pengerjaan pembangunanTower Apartemen Casablanca East Residences (CER) Il dikerjakan sejakpukul 08.00 WIB dan selesai sampai dengan pukul 21.30 WIB tersebut,secara fisik otomatis pembangunan tower tersebut mengalami hambatan;Bahwa saksi mengetahui ijin pembangunan Tower Apartemen Casablanca East Residences (CER) II sudah lengkap karena
PT. INDO NIKEL KARYA PRATAMA
Termohon:
Gubernur Sulteng
217 — 197
harian atau Pelaksana tugas untukmelaksanakan tugas apabila Pejabat Devinitif berhalangan;Menerbitkan izin,dispensasi, dan/atau Konsesi sesuai denganPeraturan PerundangUndangan;Memperoleh perlindungan Hukum dan jaminan keamanan dalammenjalankan tugasnya;memperoleh bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya;Meyelesaikan sengketa kewenangan dilingkungan atau diwilayahkewenangannya;Menyelesaikan upaya admistratif yang diajukan masyarakat atasKeputusan dan/atau Tindakan yang dibuatnya; danMenjatuhnkan sangsi