Ditemukan 11602 data
Urut Berdasarkan
Putus : 27-07-2017 — Upload : 21-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1474 K/Pdt/2017 Tanggal 27 Juli 2017 — Hj. HUSNA MUHIDDIN A. RAHMAN VS BADAN HUKUM PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN
NASIONAL Tbk JAKARTA, cq KEPALA KANTOR CABANG KCP UMK Bastiong, DKK
102 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
102 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pada tanggal 19 September 2014 sampai dengan 23 September2014 Tergugat (kreditur) melalui Bapak Dede F Alui (Area RecoveryManager)melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) pemerasan, penekanan dantindakan memaksa kepada Turut Tergugat V (suami Turut Tergugat IVMuhammad Thamrin Bopeng) untuk segera berusaha menyetor dana sebesarRp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dalam waktu yang ditentukan 34hari, dan sisanya diselesaikan selambatlambatnya tanggal 17 Oktober 2014hari Jumat.
Bahwa pada tanggal 19 September 2014 sampai dengan 23September 2014 Tergugat (kreditur) melalui Bapak Dede F Alui (AreaRecovery Manager) melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)pemerasan, penekanan dan tindakan memaksa kepada Turut TergugatV (suami Turut Tergugat IV Muhammad Thamrin Bopeng) untuk segeraberusaha meyetor dana sebesar Rp/0.000.000,00 (tujuh puluh jutarupiah) dalam waktu yang ditentukan 34 hari, dan sisanya diselesaikanselambatlambatnya tanggal 17 Oktober 2014 hari Jumat.
Register : 16-09-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 10-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 326/Pdt.P/2016/MS.Lsk Tanggal 10 Oktober 2016 — Pemohon melawan Termohon
21 — 7
21 — 7
perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi oerkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 07-01-2022 — Putus : 24-01-2022 — Upload : 24-01-2022
Putusan PA Sukadana Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Sdn Tanggal 24 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
24 — 11
24 — 11
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada hari itu jugaHalaman 1 dari 13, Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Sdndengan register perkara Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Sdn, mengemukakan halhalsebagai berikut:1.Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan padatanggal 4 April 1999 , sesuai akta nikah yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Sekampung, dengan Nomor: xxx,tertanggal 12 April 1999.Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan
Register : 13-11-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan PA Sukadana Nomor 1789/Pdt.G/2020/PA.Sdn Tanggal 3 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
32 — 11
32 — 11
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah orang tua Tergugat, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu anakyaitu: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun;5.
Register : 03-12-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PA Sukadana Nomor 1949/Pdt.G/2020/PA.Sdn Tanggal 16 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
68 — 14
68 — 14
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah milik orang tua Penggugat , hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun sebagai layaknya suami istri dan di karuniai satu anak yaitunama anak, umur 1,5 (Satu setengah) tahun;5.
Register : 01-03-2016 — Putus : 31-03-2016 — Upload : 30-06-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 0038/Pdt.P/2016/MS.Lsk Tanggal 31 Maret 2016 — Pemohon melawan Termohon
16 — 7
16 — 7
kantor banyak yang tidak buka, maka tindakan Para Pemohondapat dibenarkan dan secara agama perkawinannya adalah sah, maka bolehditetapkan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi Para Pemohon;Menimbang, bahwa selain itu Sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 16-09-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 12-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 358/Pdt.P/2016/MS.Lsk Tanggal 10 Oktober 2016 — Pemohon melawan Termohon
20 — 7
20 — 7
bagiperkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi74Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 16-09-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 10-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 328/Pdt.P/2016/MS.Lsk Tanggal 10 Oktober 2016 — Pemohon melawan Termohon
22 — 7
22 — 7
bagiperkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan PemohonI dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyal halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 16-09-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 13-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 369/Pdt.P/2016/MS.Lsk Tanggal 12 Oktober 2016 — Pemohon melawan Termohon
16 — 7
16 — 7
bagiperkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasikhHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 16-09-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 13-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 379/Pdt.P/2016/MS.Lsk Tanggal 10 Oktober 2016 — Pemohon melawan Termohon
18 — 7
18 — 7
bagiperkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 25-06-2018 — Putus : 16-08-2018 — Upload : 09-05-2019
Putusan PN TOBELO Nomor 64/Pid.B/2018/PN TOB Tanggal 16 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
Zubaidah Tomulay
Terdakwa:
JANTRI VANS BOBILANGU ALIAS JANTRI ALIAS AJAN
86 — 37
Zubaidah Tomulay
Terdakwa:
JANTRI VANS BOBILANGU ALIAS JANTRI ALIAS AJAN
86 — 37
Unsur barang siapa:Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang ataumanusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksadan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa olehPenuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, olehsebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebutyang identitasnya sesuai
Register : 17-11-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PA Sukadana Nomor 1832/Pdt.G/2020/PA.Sdn Tanggal 16 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
43 — 12
43 — 12
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 1832/Padt.G/2020/PA.Sdn3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah bersama, hingga akhirnya berpisah;4.
Register : 03-09-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 27-10-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 593/Pdt.P/2019/MS.Lsk Tanggal 1 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
23 — 10
23 — 10
perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasalpasal tersebut dan tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan adanyahalangan perkawinan;Menimbang, bahwa selain itu Sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Putus : 26-06-2016 — Upload : 20-07-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 272 / Pid Sus / 2016 / PN Sda. Tanggal 26 Juni 2016 — SAIPUL ABIDIN
54 — 5
54 — 5
Tentang unsur Setiap orang :Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini biasadisebut juga dengan barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukumyang menjadi terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilansebagaimana dituangkan dalam ketentuan pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disiniadalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatanyang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalahkehadiran
Register : 02-11-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 846/Pdt.P/2020/MS.Sgi Tanggal 18 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
18 — 5
18 — 5
IsbatNo.846/Pdt.P/2020/Ms.Sgibahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan untuk kehatihatian, jangan sampai terjadipenetapan itsbat nikah serampangan, sehingga terjadi penetapanitsbat nikah untuk istri kedua, ketiga dan seterusnya. Dimana sebelumadanya UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, belum mengaturtentang tatacara untuk berpoligami, sehingga sering terjadi poligamiliar, karena tidak ada izin dari Pengadilan.
Register : 19-11-2018 — Putus : 03-12-2018 — Upload : 20-04-2019
Putusan MS SIGLI Nomor 377/Pdt.P/2018/MS.Sgi Tanggal 3 Desember 2018 — Pemohon melawan Termohon
26 — 6
26 — 6
berpendapat perkawinanyang bersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yangdilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinanmenurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut MajelisHakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islamadalah sebagai penekanan
Register : 16-09-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 12-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 350/Pdt.P/2016/MS.Lsk Tanggal 10 Oktober 2016 — Pemohon melawan Termohon
14 — 7
14 — 7
bagiperkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon dengan PemohonIl dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KompilasiHukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 10-03-2015 — Putus : 07-04-2015 — Upload : 15-04-2015
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 180/Pid.B/2015/PN Bwi. Tanggal 7 April 2015 — NYOTO SANTOSO
28 — 4
28 — 4
Dengan demikian penekanan unsur setiap orang bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atasperbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telahmengajukan NYOTO SANTOSO selaku Terdakwa mengingat peranannya dalamsuatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksimaupun' keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkaraini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti
Register : 17-01-2022 — Putus : 31-01-2022 — Upload : 31-01-2022
Putusan PA Sukadana Nomor 182/Pdt.G/2022/PA.Sdn Tanggal 31 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
32 — 16
32 — 16
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 182/Pdt.G/2022/PA.Sdn3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah milik saudara Penggugat, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun sebagai layaknya suami istri dan belum dikarunia anak;5.
Register : 17-01-2022 — Putus : 08-02-2022 — Upload : 08-02-2022
Putusan PA Sukadana Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Sdn Tanggal 8 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
40 — 38
40 — 38
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, salingmencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun,Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah milik Saudara Tergugat, hingga akhirnya berpisah;Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 181/Pdt.G/2022/PA.Sdn4.