Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sangsu sanggi sanosi sangsit
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata Perjanjian
Putus : 27-10-2016 — Upload : 17-01-2017
Putusan PT PALEMBANG Nomor 75/PDT/2016/PT.PLG
Tanggal 27 Oktober 2016 — - EMIR FAISAL - PT. PERUSAHAAN DAERAH PERTAMBANGAN DAN ENERGI HILIR (PT.PDPDE HILIR) , DKK
106 — 63
  • lisanataupun tertulis, Para Pihak dengan sengaja bersepakat salingmengikatkan diri, dimana didalam perikatan tersebut para pihak memilikihak dan kewajiban yang harus dipenuhi nya dimana kewajiban untukmemenuhi perikatan tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 1338KUH Perdata yang menyatakan Kesepakatan yang dibuat oleh Para Pihakmerupakan Undangundang bagi mereka, oleh karena berlaku sebagaiundangundang tentu Pihak yang berjanji memenuhi prestasinya danharus melaksanakannya sebaliknya akan ada sangsi
Pengadilan PN PEKALONGAN Pidana Khusus
Register : 05-09-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 259/Pid.Sus/2019/PN Pkl
Tanggal 19 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
Maziyah, SH
Terdakwa:
TEGUH BASUKI bin TARLAM
393 — 326
  • Bahwa akibat postingan terdakwa tersebut, kedua anggota tersebut tidakmenerima sangsi karena tidak ditemukan pelanggaran. Bahwa selama berdinas terhadap kedua anggota tersebut tidak adacatatan hitam ataupun pelanggaran disiplin ataupun pidana.Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan ahli sebagai berikut :1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-12-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3016 K/Pdt/2017
Tanggal 22 Desember 2017 — Pdt. ANTON PIGA, S.Th., M.Si.; Pdt. DEMIANUS ICE, M.Th., vs. Pdt. LEWIAN SAMBAIMANA, M.Th., dkk
176 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Demianus Ice, M.Th.dikenai sangsi disiplin Gereja, sebagaimana tuduhan dan dalil ParaTermohon Kasasi semula Para Pembanding/Para Tergugat sampaidengan XXV.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 26-03-2013 — Putus : 08-07-2013 — Upload : 18-02-2014
Putusan PTUN MATARAM Nomor 09/G/ 2013/ PTUN-MTR
Tanggal 8 Juli 2013 — SYARIFUDDIN H. MUHIDIN dkk MELAWAN KEPALA DESA CEMPI JAYA
95 — 53
  • Kerugian materil yaitu Para Penggugat tidak lagi menerima tunjangan sebesar Rp.750.000,setiap bulan terhitung sejak Para Penggugat menerima Surat Keputusan Nomor 546 Tahun2013 tanggal 18 Februari 2013 dan diterima Para Penggugat tertanggal 18 Februari 2013.Sedangkan kerugian inmateril adalah pemberhentian sebelum akhir masa jabatanditerjemahkan oleh masyarakat telah melakukan pelanggaran hukum berat sehinggamendapat sangsi sosial dari masyarakat berupa ketidakpercayaan masyarakat pada ParaPenggugat
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Militer
Register : 15-02-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 37-K/PM.II-09/AD/II/2021
Tanggal 3 Mei 2021 — Oditur:
Ismiyanto, SH. MH
Terdakwa:
Ecep Sujana
93 — 33
  • Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadarimenawarkan, menggadaikan kendaraan roda empat Jenis truk coltdiesel yang dilengkapi dengan suratsurat yang syah seperti STNK,BPKB, Faktur dan Kwitansi pembelian (akan tetapi bukan sesualaslinya alias palsu) apalagi dengan harga yang sangat murah dantidak wajar adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukumdan bagi pelakunya dapat dikenakan sangsi berupa penjatuhanpidana, namun Terdakwa tetap melakukannya.2.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 26-11-2020 — Putus : 18-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 26/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 18 Desember 2020 — Pemohon:
PT.MINERALINDO MANDIRI
Termohon:
GUBERNUR SULAWESI TENGAH
190 — 114
  • Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yangmelakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundangini;25. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwa PejabatPemerintahan memiliki Kewajiban antara lain:a) Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesualkewenangannya;b) Mematuhi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AAUPB) sesuai dengan ketentuan peraturan PerundangUndangan yang berlaku;26.
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-04-2019 — Upload : 02-05-2019
Putusan PT PONTIANAK Nomor 28/PDT/2019/PT PTK
Tanggal 22 April 2019 — YULIANA,Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT I; Melawan  AM. NASIR, SH., Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT;
101 — 58
  • Mengingkari kKeputusan Tumenggung Banua Sio sepertiMenebang pohon kayu tanda batasyang tersebut diatasAkan dikenakan sangsi adat seperti dibawah ini :1.Harus mengganti/membayar biaya pembuatan tanda batassesuai biayanyaMembayar kasopan orang yang ikut hadir pada waktupenyelesaian batas tersebut diatas sebesar masing masingRp. 20.000,Membayar gajih orang yang merintis batas sebesar Rp.50.000, per orang x per hari.
Pengadilan PTUN PALU TUN Perijinan
Register : 05-09-2014 — Putus : 17-12-2014 — Upload : 29-10-2015
Putusan PTUN PALU Nomor 10/G/2014/PTUN.PL
Tanggal 17 Desember 2014 — 1. PT. TRANS SENTRA MULIA, 2. PT BULAGIDUN MINERINDO, vs BUPATI BUOL
263 — 109
  • kepada BupatiBuol cq Dinas Perindustrian, perdagangan, pertambangan dan Energi.Hal tersebut tidak dilakukan oleh penggugat sehingga sesuai denganbunyi SK Nomor 540/30.2/Perindagtamben Tentang PemberianKuasa pertambangan Ekplorasi Kepada PT Trans Sentra Mulia dandiktum keempat Keputusan Bupati Nomor 540/03.02/oePerindagtamben yang Bunyinya Kuasa Pertambangan ini dapatdibatalkan setiap saat apabila pemegang Kuasa pertambangan tidakmemenuhi kewajiban .......17 Bahwa menanggapi poin 20 dan 21, ketentuan sangsi
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 30-04-2018 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 18-10-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 72/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 6 September 2018 — Penggugat:
ASFIAUL KHUSAINI
Tergugat:
KEPALA DESA NANGGUNGAN, KECAMATAN KAYEN KIDUL KABUPATEN KEDIRI
Intervensi:
FITRA SANDI ANVALA
116 — 76
  • .; Bahwa, BPNPD tidak berani memberikan sangsi menimbulkan dampakYang DeSAN. n nnn nn nn nnn nnn nnn nee nn nn enn ence necesHalaman 40 dari 66 halaman Putusan Perkara Nomor : 72/G/2018/PTUN.SBY.
Pengadilan PN PAMEKASAN Pidana Khusus
Register : 19-02-2019 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN PAMEKASAN Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Pmk
Tanggal 6 Maret 2019 — Pemohon:
1.AMAR MAKRUF
2.SITI FADILATUL MARHAMAH
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
83 — 31
  • MunirFuady Hal.21,i Sebagai Bukti bahwa Jika seseorang diduga memenuhi unsurtindak pidana dan juga memenuhi unsur perbuatan melawan hukum makakedua macam sangsi dapat dijatuhkan berbarebgan selanjutnya surat tersebutdiberi tanda P14 Fotocopy dari Suber Hukum Formal Referensi Hukumperjanjian Prof. Subekti.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 26-11-2020 — Putus : 18-12-2020 — Upload : 13-12-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 27/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 18 Desember 2020 — Pemohon:
PT. NUSA SARANA MANDIRI
Termohon:
GUBERNUR SULAWESI TENGAH
259 — 114
  • Menyelesaikan upaya admistratif yang diajukan masyarakat atasKeputusan dan/atau Tindakan yang dibuatnya; danm.Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yangmelakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundang ini;29.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 05-10-2021 — Putus : 22-12-2021 — Upload : 12-01-2022
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1032/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 22 Desember 2021 — Penuntut Umum:
THEODORA MARPAUNG. SH, MH
Terdakwa:
SUWARTY NINGSIH, LAI ALIAS SUWARTY NINGSIH, LAY
198 — 118
  • KAHATEXjuga menyadari pula;Bahwa, akibat dari adanya faktur pajak yang tidak sebenarnya tersebut saksidipanggil oleh kantor pajak dan mengakui juga mengakui telah minta kepadaPT.KAHATEX untuk menerbitkan faktur pajak yang tidak sebenarnya tersebutsehingga saksi mendapat teguran dan kewajiban untuk membayar pokok pajakdan sangsi dendanya sejumlah Rp.29.0000.0000.000, (dua puluhsembilanmilyar rupiah), dan atas kewajiban tersebut saksi telah memenuhinyasehingga atas diri saksi tidak dipidanakan;Atas
Pengadilan PA JEMBER Perdata Agama Perceraian
Register : 13-09-2018 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 18-10-2018
Putusan PA JEMBER Nomor 4342/Pdt.G/2017/PA.Jr
Tanggal 2 Oktober 2018 — PEMOHON KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI melawan TERMOHON KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI
22 — 1
  • rujukBagi Pegawai negeri Sipil pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemohontelah berulang kali dan telah diberi kKesempatan dalam kurun waktu enam bulanlamanya diperintahkan untuk mengurus dan mendapatkan ljin Perceraian lebihdahulu dari Pejabat atasannya;Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak berhasil mendapatkan izindari atasan langsungnya untuk dapat meneruskan perkaranya, Pemohon telahmembuat surat pernyataan tertanggal 15 Januari 2017, yang isinya bersediamenanggung segala bentuk sangsi
Pengadilan DILMILTI I MEDAN Pidana Militer
Register : 01-04-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 23-07-2021
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 6-K/PMT-I/AL/IV/2021
Tanggal 7 Juli 2021 — Terdakwa: Mayor Laut (P) Army Provytama, S.E. Oditur: Letkol Laut (KH) Toho Nirmawaty Hutabarat, S.H.
676 — 154
  • jawab Direktur Pusat PT Patra AndalasSukses adalah bertanggung jawab sepenuhnya menyelenggarakankegiatan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar kepadakonsumenkonsumen yaitu, KapalKapal Niaga antar pulau danKapalKapal Niaga luar negeri (Kapal Asing) di wilayah PelabuhanTeluk Bayur Padang Sumatera Barat sesuai dengan perijinan dariTDP (Tanda Daftar Perusahaan), dan apabila BBM Solar tersebutdijual di luar wilayah Pelabuhan Teluk Bayur Padang Sumatera Barat,maka PT Patra Andalas Sukses akan mendapat sangsi
Pengadilan PA BANJARMASIN
Register : 28-11-2016 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan PA BANJARMASIN Nomor 1671/Pdt.G/2016/PA.Bjm
Tanggal 20 Juni 2017 —
36 — 5
  • balasan tertanggal 06September 2016, kemudian Penggugat mengajukan Surat selanjutnyapada divisi SDM tertanggal 10 Oktober 2016, dimana oleh karenakesibukan pimpinan sehingga permohonan izin Penggugat belum rampungseluruhnya (masih dalam proses), tetapi karena keadaan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat yang tidak bisa dipertahankan lagi dan Penggugatmerasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga denganTergugat, maka gugatan ini tetap Penggugat ajukan dan Penggugat siapdan bersedia menerima sangsi
Pengadilan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Pidana Umum Penganiayaan
Register : 04-05-2016 — Putus : 01-08-2016 — Upload : 09-09-2016
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 24-K /PM II-11/ AD / V /2016
Tanggal 1 Agustus 2016 — Pratu TRI MULYONO Nrp 31081921250389
125 — 53
  • Bahwa keterangan yang disampaikan oleh para Saksi kepadapenyidik adalah keterangan langsung dan telah diakui kebenarannya27karena para Saksi sebelurn diambil keterangannya sudah dijelaskan akanhakhaknya serta sangsi dari sumpah yang diucapkan sebelun penyidikmelakukan pemeriksaan terhadap para Saksi tersebut.4.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 02-05-2019 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 41/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 10 September 2019 — Penggugat:
Ir Asep Sukarno MSi MT
Tergugat:
Gubernur Jawa Barat
172 — 69
  • Bahwa Tergugat selanjutnya secara sewenangwenang dan bertentangandengan ketentuan terkait Perundangundangan Aparatur Sipil Negara,yaitu Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil, kKemudian mengeluarkan Objek Sengketa yangmana sangsi yang telah diberikan kepada Penggugat tahun 2016didasarkan pada putusan pengadilan yang menjadi dasar dikeluarkannya SK pembebasan dari jabatan.;9.
Pengadilan PN JOMBANG Perdata
Register : 12-11-2018 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PN JOMBANG Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Jbg
Tanggal 7 Agustus 2019 — Penggugat:
SAPTO SUWONDO
Tergugat:
1.PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Cq. Kepala Kantor Cabang Jombang
2.KEMENTERIAN KEUANGAN Cq. KEPALA KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN REGIONAL III JAWA TIMUR
95 — 11
  • Konsumen dan masyarakat;Bahwa TERGUGAT Il terbukti lali menjalankan fungsinya dibidangPengawas Lembaga Perbankan yang memiliki kewenangan memberiTeguran dan Peringatan terhadap Usaha Jasa Keuangan yang melanggarketentuan Undangundang Bank Indonesia sebagaimana disyaratkan dalamtata cara pemberian Kedit terhadap Nasabah, akan tetapi TERGUGAT II(dua) telah bertindak diluar prosedur hukum atau secaramelawan hukum melakukan pembiaran terhadap tindakan Tergugat ( satu ) tanpa memberi teguran maupun sangsi
Pengadilan PN KARANGAYAR Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 19-04-2012 — Putus : 27-07-2010 — Upload : 19-04-2012
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 256/Pid.B/2009/PN.Kray
Tanggal 27 Juli 2010 — Drs. Meddy Sulistyanto Bin Soekri
169 — 76
  • BI akan menetapkan bankdalam status khusus.Bahwa benar saksi menerangkan menurut saksi mengenai apakah benar terdakwasudah melaksanakan prinsip kehatihatian adalah bersifat subyektif sehinggatergantung kepada siapa yang menilainya.Bahwa benar menurut saksi bila ada perbuatan melawan hukum pada prinsipkehatihatian melanggar pasal 49 ayat (2) Undangundang nomor 7tahun 199842maka sanksinya lebih dulu adalah sanksi administratif dan jika sangsiadministratife tidak dijalankan maka kemudian dijatuhi sangsi
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 02-04-2018 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 78-K/PM.III-12/AD/IV/2018
Tanggal 1 Agustus 2018 — AGUS DWI HARIYADI Serda NRP 31000597770280;
94 — 81
  • Jadijika hal ini terjadi, maka hakim ketua menganjurkan padaTerdakwa agar menjawab, tidak ada sangsi bagi Terdakwayang menolak menjawab.Hal ini juga dijelaskan Oleh dalambukunya Pembahasan Permasalahan dan PenerapanKUHAP. Mengatakan Dalam penyidikan dan penuntutanTerdakwa berhak untuk memberikan keterangan yangmenguntungkan bagi dirinya, asas ini dalam hukum pidanadisbut Non self incrimination dirinya.