No. 408 peralihannya ke No. C 513 adalah tahun1949, sedangkan di C No. 574 peralihannya dari C No. 408 tetulis tahun1951, sehingga sangat tidak masuk akal, dimana tahun pada tahun 1949 CHalaman 7 dari 20 halaman Putusan Perdata Nomor 733/PDT/2021/PT SBYNo. 408 sudah di jual ke C 513 tetapi tahun 1951 (2 tahun setelah C No.408 dijual) justru ke C No. 574.

Bahwa adanya tulisan ke di bawah mutasi asal usul tanah,menunjukkan peralihnan atau mutasi tersebut adalah yang pertama,sehingga C No. 574 untuk peralihannya adalah berasal dari orang yangpertama / pemilik asal yang ada di Buku Kerawangan, yaitu persil 81, No.156 atas nama B. Siah Masinah.18.

Bahwa Hak Milik No. 144/Kel Tanjung Benoa, atas nama Danvy SekartajiIndriharyanti Rukmana tercatat peralihannya berdasarkan Akta Jual BeliNomor 101/2017 tanggal 27 Desember 2017 yang dibuat oleh Doktor Nyoman Alit Puspadma,SH.,MKn selaku PPAT;4. Bahwa Hak Milik No. 162/Kel Tanjung Benoa, atas nama Danvy SekartajiIndriharyanti Rukmana tercatat peralihannya berdasarkan Akta Jual BellNomor 102/2017 tanggal 27 Desember 2017 yang dibuat oleh Doktor Nyoman Alit Puspadma,SH.

Tanjung Benoa atasnama Danvy Sekartaji Indrinaryanti Rukmana tercatat peralihannya bedasarkan aktaJualbeli Nomor 101/2017 tanggal 27 Desember 2017 dan akta Jual beli Nomor102/2017 tanggal 27 Desember 2017 yang dibuat oleh Doktor Nyoman AlitPuspadma, SH.Mkn, bahwa pencatatan Peralihan tersebut telah sesuai denganketentuan dalam PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah Jo.

(satumilyar empat ratus juta rupiah) ;Pasal 4Bahwa pembayaran Pihak Kedua kepada Pihak Pertama akan dilakukansecara terang dan tunai oleh Pihak Kedua dihadapan Hakim Mediatorpada saat penandatanganan perjanjian Perdamaian ini ;Pasal 5Bahwa dengan telah dibayarkannya uang sejumlah Rp. 1.400.000,000,(satu milyar empat ratus juta rupiah), maka Pihak Pertama telah sahmelepaskan tanah dimaksud dalam perkara ini kepada Pihak Keduaberikut segala beban dan tanggung jawab yang melekat atas tanahbeserta peralihannya

Pada perkara tersebut jelasjelas Penggugat telah mengetahui adanyakeberadaan sertipikat a quo peralihannya dari atas nama Penggugat kepadaAndy Fendyarto berdasarkan Risalah Lelang No.049/2010 tanggal 18 Juni2010, dan sekarang masih dalam proses pemeriksaan pada tingkat Kasasi diMahkamah Agung R.I.;Berdasarkan hal tersebut diatas, apabila dihitung sejak gugatan yang diajukanoleh Penggugat dalam perkara No.689/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel jo.

Bahwa proses peralihan ke atas nama AndyFendyarto didasarkan pada Risalah Lelang No.049/2010 tanggal 18 Juni 2010,yang telah terdaftar peralihannya di Kantor Pertanahan Kota AdministrasiJakarta Selatan pada tanggal 8 Oktober 2010.

Bahwa proses peralihan ke atas nama AndyFendyarto yang didasarkan pada Risalah Lelang No.049/2010 tanggal 18 Juni2010, yang terdaftar pada tanggal 8 Oktober 2010 di Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Selatan, telah dilakukan pencatatan peralihannya sebelumada gugatan perkara No.689/Pdt.G/PN.Jkt.Sel terdaftar tanggal 25 Nopember2010 di Pengadilan Negeri JakartaBahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan PemerintahRI No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan

(Vide buktiMenimbang, bahwa terhadap dalildalil gugatan Penggugat tersebut telahditanggapi oleh Tergugat, yang menyatakan pada pokoknya bahwa proses pencatatanperalihan dan balik nama Sertipikat Hak Milik No.113/Cipete Selatan (Sisa), tanggal 08Oktober 2010, Gambar Situasi No.7, tanggal 15 Mei 1968, Luas 1.094 m2 dari atas namaHudayati Robin menjadi atas nama Andy Fendyarto didasarkan pada Risalah LelangNo.049/2010, tanggal 18 Juni 2010, yang telah terdaftar peralihannya di Kantor PertanahanKota

Palangka Raya adalah 2 (dua) lokasi yang sangatberbeda; Bahwa dalam posita gugatan angka (2) tambah kabur lagi,karena tanah penggugat diperoleh Penggugat dari orang tuaPenggugat yang letak tanah tersebut terletak di Blok. kavlingnomor 31 Menteng Baru Komplek Menteng Palangka rayaHal 8 dari 30 hal Put.No. 71/PDT/2016/PT.PLKkarena posita angka (1) dan posita angka (2) salingbertentangan;Bahwa dalam posita gugatan angka (3) beralinnya hakkepemilikan tanah kepada Penggugat tidak dijelaskanbagaimana cara peralihannya

misalnya apakah melalui jual belli,hibah, tukar guling, tukar tambah atau yang lainnya.Seharusnya diuraikan secara jelas cara peralihannya dan darimana asalusul tanah terperkara didapat oleh orang tuanya.Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka RayaNomor 91/Pdt.G/2015/PN.PIk tanggal 25 Nopermber 2015 atasgugatan orang tua Penggugat telah melakukan gugatanterhadap 5 (lima) orang Tergugat diantaranya saya sebagaiTergugat dengan amar putusan gugatan tidak dapat diterimadan sekarang digugat

Kelurahan MentengKecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya adalah 2(dua)lokasi yang sangat berbeda;Bahwa dalam posita gugatan angka (2) tambah kabur lagi,karena tanah penggugat diperoleh Penggugat dari orang tuaPenggugat yang letak tanah tersebut terletak di Blok. kavlingnomor 31 Menteng Baru Komplek Menteng Palangka rayakarena posita angka (1) dan posita angka (2) salingbertentangan;Bahwa dalam posita gugatan angka (3) beralinnya hakkepemilikan tanah kepada Penggugat tidak dijelaskanbagaimana cara peralihannya

misalnya apakah melalui jual belli,hibah, tukar guling, tukar tambah atau yanglainnya.Seharusnya diuraikan secara jelas cara peralihannya dan darimana asalusul tanah terperkara didapat oleh orang tuanya.Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka RayaNomor 91/Pdt.G/2015/PN.PIk tanggal 25 Nopermber 2015 atasgugatan orang tua Penggugat Siberson Duly Handuran, telahmelakukan gugatan terhadap 5 (lima) orang Tergugatdiantaranya saya sebagai Turut Tergugat dengan amarputusan gugatan tidak dapat

Arifin Tone, BA . dengan pihakpihak yakni pihakpertama (Penjual) atas nama Haji Kupe dan pihak kedua (Pembell)atas nama Ismail Hafid ; Dengan sepintas melihat Akta Jual Beli tersebut diatas proseduralterlinat lengkap tetapi sesungguhnya tidak berdasarkan atas keadaanyang sebenarbenarnya yakni adanya rekayasa berupa penipuan,keterangan palsu, pengambilan Sertipikat Hak Milik No.553 olehOknum Ismail Hafid tanpa seizin yang berhak dan dibuat peralihannya(Akta Jual Beli) dengan perantaraan PPAT tersebut

Dimana prosedur peralihannya bersifat illegalbertentangan dengan azasazas kecermatan, azas FatPlay dan azasazas Umum Pemerintahan yang baik ; Mengenai unsure 4: Bersifat konkrit, individual dan final ;Bahwa unsur ke 4 ini juga terpenuhi yaitu bersifat konkrit karenaSurat Paksa dan SPPBS tersebut mengenai faktafakta peralinan hakatas tanah, seluas 71 M2/ rumah diatasnya selaku hak milikPenggugat yang beralin secara ilegal, telah memenuhi unsur bersifat Individual oleh karena surat Paksa dan SPPBS

Bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanahobyek sengketa oleh karena atas tanah yang diklaim Penggugatsebagai miliknya berdasarkan data pada Kantor kami telahdicatatkan peralihannya berdasarkan akta pembagian hartapeniggalan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama No.Halaman 10 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2016/PTUN.MKS.25/PPPHP/1997/PA.Upg tanggal 7 April 1997, sehinggaPenggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanahsertipikat in CaSU ; 222 2020222 24.

Tergugat ;Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalamgugatannya adalah gugatan yang tidak jelas dan sangat keliru,sebab berdasarkan data di Kator Pertanahan Kota Makassar bahwaPenggantian sertipikat hilang atas sertipikat Hak Milik No. 87Lingkungan Sambung Jawa atas nama Ramang bin ManrupiHalaman 11 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 64/G/2016/PTUN.MKS.dimohonkan oleh langsung oleh pemiliknya menjadi Sertipikat HakMilik No. 861/Sambung Jawa atas nama Ramang bin Manruppi,kemudian dicatatkan peralihannya

Putusan No. 18/G/2016/PTUN.MdoBahwa dapat disimpulkan kalau objek sengketatelah memenuhi syarat untuk dikualifikasikansebagai Keputusan Tata Usaha Negara ; ahwa Penggugat adalah yang palingberkepentingan terhadap tanah yang terbitSertipikat Hak Milik Objek sengketa danperalihannya ; Sehingga dengan terbitnya ObjekSengketa dan peralihannya maka KepentinganPenggugat sangat dirugikan, dan faktanya adalah : Penggugat tidak dapat lagi secara bebasmenguasai tanah ; Penggugat tidak dapat secara bebas menguasai

Pengadilan Tata Usaha negaraMiarta@d sess seqneee seen SiBahwa, dengan fakta hukum dalam dasar gugatansebagaimana diuraikan dalam posita angka 1 s.d14, maka sangat beralasan bagi Pengadilan TataUsaha Negara untuk membatalkan ataumenyatakan tidak sah bahkan mencabut dari bukutanah tentang penerbitan Sertipikat Hak MiilikObjek Sengketa dan peralihannya ; Dan kiranyaMajelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraManado berkenan memeriksa dan mengadiliperkara ini dapat menjatuhkan putusan denganamar sebagai

tanpa dasar yang jelas tentang dasar peralihannya adalah merupakantindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku in15.16.17.casu Pasal 45 Ayat (1) dan Pasal 48 paragraf 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah serta melanggar AsasAsas Umum PemerintahanYang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo.

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.Bahwa, adapun mengenai posita gugatan yang menguraikan tentang Surat KuasaMutlak No. 52 tanggal 19 Januari 1981 (Bukti P4), Akta Pemindahan Kuasa No.53 tanggal 19 Januari 1981 (Bukti P5) dan Akta Pembatalan No. 16 tanggal 4November 1981 (Bukti P6) hanyalah merupakan syarat/ prosedur formalgugatan yang sematamata bertujuan untuk menjelaskan (menunjukkan)kepentingan Pemohon Kasasi yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketatanpa dasar yang jelas peralihannya

Susetya Mundisugih/Pemohon Kasasi berdasarkan Akta pembatalanNo. 16 tanggal 4 November 1981 (Vide Bukti P6) telah membatalkan Akta No.52 tanggal 19 Januari 1981 (Vide Bukti P4) dengan segala akibat hukumnya.Dihubungkan dengan penerbitan keputusan Objek Sengketa ke 1 in itis,Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat seharusnya pada saat pendaftaran hakdan peralihannya melakukan pemeriksaan yang teliti dan seksama sebelumproses pendaftaran tanah dilaksanakan, apalagi Akta Jual Beli No. 12/10/Keb.Lama/1983

Limanto, anak Pemohon Taufik Jayaadmaja Limanto, anak Pemohon Ihwan Muhammad Limanto dan anak Pemohon Widya Mirasindayani Limanto untuk menjual, menandatangai segala akta jual beli dan peralihannya dihadapan PPAT setempat serta memberikan hak bagiannya atas harta gono gini (harta bersama) yang terdiri dari : a. Sebidang Tanah yang terletak di Jl.

Limanto, anak Pemohon TaufikJayaadmaja Limanto, anak Pemohon Ihwan MuhammadLimanto dan anak Pemohon Widya MirasindayaniLimanto untuk menjual, menandatangai segala akta jualbeli dan peralihannya dihadapan PPAT setempat sertamemberikan hak bagiannya atas harta gono gini (hartabersama) yang terdiri dari :a Sebidang Tanah yang terletak di Jl.

Menyatakan secara hukum bahwa tidak boleh diadakan peralinan atauperbuatan hukum, lelang, eksekusi, dan seterusnya, terhadap tanahsengketa, dan batal demi hukum segala peralihannya;. Menghukum kepada Tergugat untuk selanjutnya tidak melaksanakanlelang terhadap tanah sengketa, sebelum adanya putusan dalam perkaraini yang berkekuatan hukum tetap;. Menyatakan secara hukum bahwa objek sengketa dalam agunanTergugat, adalah milik Penggugat untuk tidak diadakan peralihan dalambentuk apapun;.

Menyatakan secara hukum bahwa tidak boleh diadakan peralihan atauperbuatan hukum, lelang, eksekusi, dan seterusnya, terhadap tanahsengketa, dan batal demi hukum segala peralihannya;7. Menghukum kepada Tergugat untuk selanjutnya tidak melaksanakanlelang terhadap tanah sengketa, sebelum adanya putusan dalamperkara ini yang berkekuatan hukum tetap;8. Menyatakan secara hukum bahwa objek sengketa dalam agunanTergugat, adalah milik Penggugat untuk tidak diadakan peralihandalam bentuk apapun;9.

BAHRANI;Bahwa pembelian tersebut baru dilakukan dibawah tangan, sedangkanberdasarkan Pasal 506 BW, tanah dan rumah adalah benda tidak bergerak(onroerend zaken) sehingga menurut hukum termasuk tetapi tidak terbatasberdasarkan Pasal 617 BW peralihannya harus dilakukan dengan aktaotentik sebagaimana dimaksud Pasal 1868 KUHPerdata jo.

Noor KomplekBPI Jalan Permata Kecubung No.21 Rt.016 Rw.004 Kelurahan Sungai UlinKecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Kota Banjarbaru ProvinsiKalimantan Selatan;Menimbang, bahwa pembelian tersebut baru dilakukan dibawah tangan,sedangkan berdasarkan Pasal 506 BW, tanah dan rumah adalah benda tidakbergerak (Onroerend zaken) sehingga menurut hukum termasuk tetapi tidakterbatas berdasarkan Pasal 617 BW peralihannya harus dilakukan dengan aktaotentik sebagaimana dimaksud Pasal 1868 KUHPerdata jo.

Mamik Sumamidan Sukismiyadi(petenap batas);Perubahan peralihannya iual beli berdasarkan Akta Jual Beli tanggal : 27Juni 2007 Nomor : 09/2007 yang dibuat oleh dan dihadapkan Evita WahyuWinarti, SH selaku PPAT telah diperiksa dan sesuai dengan Daftar dikantorPertanahan Kabupaten Bantul dan pendaftaranya tidak ada sengketa olehkarena itu gugat penggugat dalam perkara ini telah nyatanyata melanggarkompetensi Absolut, sudah melalui proses yang benar, subtansi sah benar,sudah selayaknya untuk tidak dapat

alasan ke 1 s/d 13:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex factitidak salah dalam menerapkan hukum, pertimbangan Judex facti sudah tepatdan benar;Bahwa objek sengketa adalah harta bersama Penggugat denganalmarhum suaminya;Bahwa akta jualbeli Nomor 09/2997 tertanggal 27 Juni 2007 yang dibuatdihadapan Tergugat IlI/Notaris adalah batal demi hukum, karena didasarkanada tekanan, lagi pula Penggugat sebagai isteri tidak ikut tanda tangan, lagipula akta tersebut atas objek sengketa peralihannya

Setelah 2 (dua) tahunmenikah, kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu, Saksi Sri Mulyani menyerahkanrumah tersebut kepada Pemohon dan cara peralihannya adalah denganmenghibahkan kepada anak tertua Pemohon yaitu LUSIANTI ANDINI, sehinggaSertifikat rumah saat ini atas nama LUSIANTI ANDINI dan saat hendakmengalihkan rumah kepada anak Pemohon yaitu LUSIANTI ANDINI, Orang tuaPemohon mengetahui adanya penandatanganan Akta Hibah rumah yangdiatasnamakan oleh Pemohon kepada Saksi Sri Mulyani dan selanjutnya

* (delapan puluh dua meter persegi) atas nama anak PemohonLUSIANTI ANDINI, yang mana rumah tersebut menjadi atas nama anak Pemohonberdasarkan Akta Hibah nomor 49/2008 dibuat oleh dan di hadapan ENDISURDJAJA,SH selaku PPAT wilayah Kota Cirebon, dari saksi Sri Mulyani sebagaipemberi Hibah dan LUSIANTI ANDINI sebagai penerima hibah;Menimbang, bahwa oleh karena asal muasal rumah tersebut adalah dariorang tua Pemohon untuk Pemohon yang karena kesibukan Pemohon sehinggatidak bisa mengurus peralihannya

Muslehak Bok Suwari sebagaimana yang tertera dalamangka 2 huruf a,b,c,d dan e posita gugatan yang kesemuanya telah dikuasaioleh masingmasing ahli waris (Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat)sejak hidupnya Madihi Pak Suwari dan Muslehak Bok Suwari yang olehPenggugat peralihannya adalah atas dasar pembagian yang kemudiandijadikan sebagai bagian waris, peralihannya adalah atas dasar pembagiantanopa menyebutkan secara spesifik dengan ungkapan hibah maupun aktahibah, serta dapat dipahami pula agar

Menyatakan secara hukum bahwa tidak boleh diadakan peralihan atauperbuatan hukum, lelang, eksekusi, dan seterusnya, terhadap tanahsengketa, dan batal demi hukum segala peralihannya;6. Menghukum kepada Tergugat untuk tidak melaksanakan lelangterhadap tanah sengketa, sebelum adanya putusan dalam perkara iniyang berkekuatan hukum tetap;7. Menyatakan secara hukum bahwa objek sengketa dalam agunanTergugat, adalah milik Penggugat untuk tidak diadakan peralihandalam bentuk apapun;8.

Penggugat Konvensi sebagian;

Jakarta Pusat (in casu Tergugat II) setelah terbitnya Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta (in casu Turut Tergugat I) No. 133/HGB/BPN.31/BTL/2012 tertanggal 24 Agustus 2012;

DATASCRIP (in casu Penggugat) seluas 126m2 (seratus dua puluh enam meter per segi), terletak dan setempat sekarang dikenal dengan alamat Jalan Angkasa No. 18 BD, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat dari SHM No.116/Pasar Baru (yang telah berubah menjadi SHM No. 1409/Gunung Sahari Selatan dan semua pecahannya) atas nama HASAN ISMAIL (in casu Tergugat I) dan semua peralihannya sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang ada serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku

DATASCRIP (in casu Penggugat) seluas 126m2 (seratus dua puluh enam meter per segi), terletak dan setempat sekarang dikenal dengan alamat Jalan Angkasa No. 18 BD, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat tersebut dengan mendasarkan pada SHM No.116/Pasar Baru (yang telah berubah menjadi SHM No. 1409/Gunung Sahari Selatan dan semua pecahannya) atas nama HASAN ISMAIL (in casu Tergugat I) dan semua peralihannya sampai adanya Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap sehubungan

1982, luas 2 Hektar atau 20.000 m2, dan SertipikatHak Milik No. 1577 / Desa Punggur Kecil, Surat Ukur No. 196/1982, maka yangmenjadi pertanyaan adalah atas dasar apakah Penggugat / Terbandingmemperoleh obyek sengketa sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak MilikNo.1576 / Desa Punggur Kecil dan Sertipikat Hak Milik No.1576 / DesaPunggur Kecil.Menimbang, bahwa jika meneliti dan mempelajari keberadaan bukti P2berupa Sertifikat Hak Milik No.1576 adalah atas nama Penggugat / Terbanding,dimana proses peralihannya

Februari 2015, Nomor 355 / Pid.B / 2014 / PN Mpw, joPutusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 12 Mei 2015 Nomor 84 / Pid.B /2014 / PN Mpw, maka sesuai pasal 1320 KUH Perdata perjanjian jual belitersebut batal demi hukum karena objeknya tidak ada;Menimbang, bahwa jika mempelajari dan membandingkan keberadaanbukti P.2 dan P.3 sebagaimana tersebut di atas, dengan bukti T.5 berupa sertifikatHak Milik No.1354, Kutipan GS.97/81, persil No.1 tanggal 1071981 atas namaJAP KWANG HOK alias JHONI, dimana proses peralihannya

jelas karena jualbeli dari orang yang bernama JAP KWANG HOK alias JHONI kepada Drs.ABDUL HADI, berdasarkan Akta jual beli tanggal 17 Mei 2004 yang dibuat olehNotaris / PPAT BUDI EFENDI,S.H. ( bukti T.6 ).Menimbang, bahwa selanjutnya bukti T.1 berupa sertifikat Hak MilikNo.7074 Kutipan GS.97/81, persil No.1 B tanggal 251984 atas nama JAPKWANG HOK alias JHONI, dimana proses peralihannya karena jual beli dariorang yang bernama JAP KWANG HOK alias JHONI kepada Drs.

Abdul Hadi.Menimbang, bahwa dari segala uraian pertimbangan hukum di atas,Pengadilan Tinggi berpendapat dan berkesimpulan bahwa keberadaan bukti P.2berupa Sertifikat Hak Milik No. 1576 dan bukti P.3 berupa Sertifikat Hak Milik No.1577, karena proses peralihannya didasarkan pada sSuratsurat yang palsuberdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 16 februari 2015,No.355 / Pid.B / 2014 / PN Mpw, maka Sertifikat Hak Milik No. 1576 dan SertifikatHak Milik No. 1577 harus dinyatakan tidak sah dan

ABDUL HADI dinyatakan sah dan berkekuatan hukumkarena perolehan dan peralihannya telah sesuai dengan prosedur hukum yangberlaku, untuk itu kepemilikan tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.7047atas nama Drs.

kepada Tergugat pada tanggal 19 September 2005 (vide buktiP31, dan pada tanggal 19 September 2005 itu juga Tergugat mencatatkan peralihan hakatas tanah sebagaimana obyek sengketa in casu dari Roro Adjie Riyantini kepada EddyPranajaya Rahayu Sarjana Hukum (vide bukti P28 = T1), sebelum perkaranya diputusoleh Pengadilan sampai adanya Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksuddalam obyek sengketa in casu dicatatkan peralihannya

Tentang Pendaftaran Tanah, dan secaramutatis mutandis karenanya juga melanggar azasazas Umum pemerintahan yang baikkhususnya yaitu azas kepastian hukum,yang menghedaki tindakan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara senantiasa mempedomani ketentuan Peraturan PerundangUndang dan atauhukum yang berlaku (rechmateght) azas kecermatan, yang menghendaki tindakan Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara senantiasa bertindak cermat apabila dia telah mengetahuiadanya sengketa di pengadilan atas tanah yang dimohonkan peralihannya

lebihlebih telahdiletakkan sita jaminan haruslah menolak pendaftaran peralihannya, atau apabila diamengetahui belakangan adanya sengketa di Pengadilan setelah dicatatkan peralihannya ,maka berdasarkan asas spontane vernieteghing yaitu apabila Badan atau Pejabat TataUsaha Negara mengetahui adanya kesalahan dalam pencatatan peralihan hak tersebutsegera atas inisiatifnya sendiri membatalkan serta mencoret pencatatan peralihan hak atasobyek sengketatersebut;9 22292 2222222 22222222 2 ===Menimbang, bahwa