Ditemukan 25611 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 13-11-2012 — Putus : 30-01-2013 — Upload : 28-03-2013
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 162/B/2012/PT.TUN.MDN
Tanggal 30 Januari 2013 —
2610
  • ROKAN ERASUBUR PLATATIONS (PT. RES) VSBUPATI ROKAN HULU PT. RIAU ANUGERAH SENTOSA (PT. RAS)
    ROKAN ERASUBUR PLANTATIONS (PT. RES), dalam hal ini diwakilioleh: DINGOT SIMARMATA, kewarganegaraan Indonesia,berkedudukan di Jalan K.L. Yos Sudarso KM. 6,8 Kota Medan,pekerjaan Direktur Utama PT. Rokan Erasubur Plantations(PT. RES), dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:1 H.M.K. Aldian Pinem, S.H., M.H.;Muskarbed Tujuh Delapan, S.H., M.H.;Mus Mulyadi, S.H.;Rudiansyah Dharmawan, S.H.;Tommy Bellyn Wiryadi, S.H.;Andreas Tarigan, S.H.;YAY DN un F&F W WNSuranta Ramses Tarigan, S.H.
    BUPATI ROKAN HULU, berkedudukan di Jalan Tuanku Tambusai KM. 4Komplek Perkantoran Pemda Pasir Pengaraian, dalam hal inidiwakili oleh Kuasanya :1 Drs. Munif, M. Si;2 Helfiskar, S.H.;3. Asril, S.H.;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu,Alamat Jalan Tuanku Tambusai KM. 4 Komplek PerkantoranPemda Pasir Pengaraian, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal27 Pebruari 2012, selanjutnya disebut: TERGUGAT/TERBANDING I, 22. PT.
Putus : 09-02-2012 — Upload : 22-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1346 K/Pdt/2011
Tanggal 9 Februari 2012 — RIMBA ROKAN LESTARI
9097 Berkekuatan Hukum Tetap
  • RIMBA ROKAN LESTARI
    Rimba Rokan Lestari) diperbolehkan untuk merubah jenistanaman dari Ac Crassicarpa menjadi tanaman Kelapa Sawit seluas + 3.000 Hadari luas HPHTI 14.875 Ha (dengan batas ketentuan 4 20% dari luas HPHT)) ;Bahwa karena Pelawan dibenarkan dan sah menurut hukum untukmenanam kelapa sawit di areal/lahan HPHTI seluas 3.000 Ha dari luas HPHTI14.875 Ha dimaksud, maka atas dasar itulah maka Pelawan meminta bantuandengan PT.
    Rimba Rokan Lestari)berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 262/Kptsll/1998 tertanggal27 Februari 1998, jo. Surat Direktorat Jendral Reboisasi dan Rehabilitasi LahanDepartemen Kehutanan RI No. 401/VREB/98 tanggal 25 Agustus 1998, bukanlahan dan atau bukan diserobot oleh PT. Muriniwood Indah Industri ;Hal. 2 dari 22 hal. Put. No.1346 K/Pdt/2011Bahwa atas perkara perdata No.32/Pdt/G/2007/PN.DUM, jo. No. 15/Pdt/2008/PT.R, jo.
    Rimba Rokan Lestari ;Surat Bukti P4 adalah : surat kepada Kanwil Departemen Kehutanan danPerkebunan Provinsi Riau dimana PT.
    Rimba Rokan Lestari ;Bahwa berdasarkan bunyi keputusan surat Menteri Kehutanan tersebut,membuktikan bahwa Termohon Kasasi hanya mempunyai hak untukmengusahakan hutan tanaman industri saja bukan untuk memiliki tanahyang berada di areal hutan.
    Rimba Rokan Lestari dan tidak ada hutan tanaman Industriberupa acasia di wilayah tersebut ;.
Register : 31-01-2012 — Putus : 26-07-2012 — Upload : 20-12-2012
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 4/G/2012/PTUN-PBR
Tanggal 26 Juli 2012 — Rokan Erasubur Plantations Melawan Bupati Rohul
670
  • Rokan Erasubur PlantationsMelawanBupati Rohul
Putus : 01-10-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 243 PK/Pdt/2014
Tanggal 1 Oktober 2014 — RIMBA ROKAN LESTARI
10160 Berkekuatan Hukum Tetap
  • RIMBA ROKAN LESTARI
    RIMBA ROKAN' LESTARI, berkedudukan di JalanTangkuban Perahu Timur Nomor 43 Kelurahan Sekip, KotaPekan Baru, diwakili oleh Samuel Soengdjadi selaku DirekturUtama, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.
    Rimba Rokan Lestari)mempunyai Hak/Ijin Pengusaha Hutan Taman Industri (HPHTI) atasKawasan Hutan Produksi Tetap, seluas + 14.875 (empat belas ribu delapanHal. 1 dari 12 Hal. Put.
Putus : 21-06-2023 — Upload : 08-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 174 K/TUN/2023
Tanggal 21 Juni 2023 — BUPATI ROKAN HULU, DK
5730 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUPATI ROKAN HULU, DK
Register : 27-03-2013 — Putus : 30-07-2013 — Upload : 16-10-2013
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 14/G/2013/PTUN-Pbr
Tanggal 30 Juli 2013 — Rokan Hilir
8722
  • Rokan Hilir
Register : 01-11-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 29-01-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 55/G/2017/PTUN.PBR
Tanggal 21 Nopember 2017 — ., M.Si MELAWAN BUPATI ROKAN HILIR
201315
  • M E N G A D I L I : DALAM PENUNDAAN :- Mempertahankan Penetapan Hakim Tunggal tanggal 13 Nopember 2017 tentang Memerintahkan kepada Bupati Rokan Hilir Untuk Menunda/Menangguhkan Pelaksanaan lebih lanjut Daya Berlakunya berupa Surat Bupati Rokan Hilir Nomor : 180/HK-HAM/444 tanggal 13 September 2017 Tentang Surat Penegasan Terkait Permasalahan Pemilihan Penghulu Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud ;DALAM POKOK SENGKETA : 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya ;2.
    Menyatakan Batal Surat Bupati Rokan Hilir Nomor : 180/HK-HAM/444 tanggal 13 September 2017 Tentang Surat Penegasan Terkait Permasalahan Pemilihan Penghulu Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud;3. Mewajibkan Tergugat Untuk Mencabut Surat Bupati Rokan Hilir Nomor : 180/HK-HAM/444 tanggal 13 September 2017 Tentang Surat Penegasan Terkait Permasalahan Pemilihan Penghulu Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud;4.
    ., M.Si MELAWAN BUPATI ROKAN HILIR
    Tahap Il SeKabupaten Rokan Hilir Tahun 2017;2.2.
    Pasal 36 Ayat (2)Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No. 9 Tahun2015 Tentang Pemilihan, Pengangkatan DanPemberhentian Penghulu jo.
    Hilir Nomor 9 Tahun2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan danPemberhentian Penghulu (Sesuai dengan fotokopinya) ;Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2017 tentangPedoman Tehnis' Pelaksanaan Pemilihan PenghuluSerentak (sesuai dengan fotokopinya) ;Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 40 Tahun 2017tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan HilirNomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman TehnisPelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak (sesuai denganfotokopinya) ;Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 48 Tahun
    Hilir Nomor 9 Tahun2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan danPemberhentian Penghulu (sesuai dengan fotokopiya) ;Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2017 tentangPedoman Tehnis' Pelaksanaan Pemilihan PenghuluSerentak (sesuai dengan fotokopinya) ;Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2017tentang Pedoman Tata Tertid Pelaksanaan PemilihanPenghulu Serentak (sesuai dengan fotokopinya) ;Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 40 Tahun 2017tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan HilirNomor 9
    BadanPermusyawaratan Kasang Bangsawan a quo, telah dilakukanpemberitahuan resmi kepada Tergugat, Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilirdan Kepala Dinas PMD Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan surat Nomor :14/BPKep/KSB/2017 tanggal 8 September 2017 Hal.
Register : 30-03-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 28-09-2022
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 22/G/2021/PTUN.PBR
Tanggal 22 Juli 2021 — ASMADI Melawan Bupati Rokan Hilir Cokro Handoko
1770
  • Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor:61/DPMD/2021 Tanggal 25 Januari 2021Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Tanjung Leban Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir; 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor:61/DPMD/2021 Tanggal 25 Januari 2021Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Penghulu Tanjung Leban Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir; 4.
    ASMADI MelawanBupati Rokan HilirCokro Handoko
Putus : 08-07-2020 — Upload : 08-09-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 780 K/Pdt.Sus-PHI/2020
Tanggal 8 Juli 2020 — PT IVO MAS TUNGGAL SEI ROKAN VS SURONO
14437 Berkekuatan Hukum Tetap
  • - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat PT IVO MAS TUNGGAL SEI ROKAN tersebut;- Memperbaiki amar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pbr tanggal 18 September 2019 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Dalam Eksepsi: - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.
    PT IVO MAS TUNGGAL SEI ROKAN VS SURONO
    PUTUSANNomor 780 K/Pdt.SusPHI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisinan hubungan industrial padatingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT IVO MAS TUNGGAL SEI ROKAN, yang diwakili olehPara Direktur PT lvo Mas Tunggal, Franciscus Costan danChristian Permana Prasetyo, berkedudukan di Jalan Libo,Desa Sam Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak SriIndrapura, dan berkantor pusat di Jakarta, beralamat diSinarmas
    2003 tentangKetenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah denganUndang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat PTIVO MAS TUNGGAL SEI ROKAN
Putus : 26-11-2020 — Upload : 01-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2980 K/Pdt/2020
Tanggal 26 Nopember 2020 — PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU Cq. SEKRETARIS DEWAN (SEKWAN) PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ROKAN HULU VS TEDDI MIRZA DAL,DK
3817 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU Cq. SEKRETARIS DEWAN (SEKWAN) PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ROKAN HULU VS TEDDI MIRZA DAL,DK
Register : 09-03-2012 — Putus : 27-03-2012 — Upload : 13-02-2013
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 99/Pdt.P/2012/PA.JP
Tanggal 27 Maret 2012 — Bedi bin Rokan; Nunung Serli binti Serli
100
  • Bedi bin Rokan; Nunung Serli binti Serli
    SALINAN PENETAPANNomor 99/Pdt.P/2012/PA.JPBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkanPenetapan atas perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:Bedi bin Rokan, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh perkebunan, alamatdi Jalan Bintulu, Kuching, Malaysia sebagai Pemohon I;Nunung Serli binti Serli, umur 23 tahun,
    Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini berkenan untuk:1.2.3.Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Bedi bin Rokan) dengan Pemohon II(Nunung Serli binti Serli) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2010 diLadang Pekaka;Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnyaMenimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut, telah diumumkan olehPengadilan Agama Jakarta
    Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Bedi bin Rokan) dengan Pemohon II(Nunung Serli binti Serli) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2010, diLadang Pekaka;3. Membebankan kepada para Pemohon, untuk membayar biaya perkara ini sejumlahRp. 116.000, (seratus enam belas ribu rupiah);Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan AgamaJakarta Pusat pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2012 Masehi bertepatan dengantanggal 4 Jumadil Awal 1433 Hijriyah oleh kami Drs. H.
Register : 25-04-2017 — Putus : 16-05-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 6/Pid.Pra/2017/PN Rhl
Tanggal 16 Mei 2017 — Pemohon SUTRISMAN, Termohon KEPOLISIAN RESORT ROKAN HILIR
11144
  • Pemohon SUTRISMAN, Termohon KEPOLISIAN RESORT ROKAN HILIR
    PUTUSANNomor 6/Pid.Pra/2017/PN RHLDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara Praperadilan dalamtingkat pertama telah menjatunkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:Nama lengkap : SUTRSMAN;Umurtanggal lahir : 45 Tahun;Jenis Kelamin > Lakitaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Melayu Besar, Desa Melayu Besar, KecamatanTanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, ProvinsiRiau;Agama > blam;Pekerjaan : Wiraswasia;dalam hal ini memberikan
    1 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2017/PN Rhlyang diajukan ke persidangan;Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 25 April2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negen Rokan Hilir registerNomor 6/Pid.Pra/2017/PN Rh tanggal 25 April 2017, telah mengajukan permohonanpraperadilan dengan alasanalasan sebagai berikut:1.
    SULSTIARNO melaporkan ke Polres Rokan Hilir dengan LaporanPolisi Nomor : LP / 37 / il / 2017 / RIAU / RES ROHL, tanggal 21 Maret2017.2.
    TENTANG PENYIDIKAN.a.Bahwa berdasarkan laporan Polisi tersebut diatas penyidik Sat ReskrimPolres Rokan Hilir menindak lanjutinya dengan menerbitkan surat PerintahTugas nomor : SP.Gas / 90 / Il / 2017 / Reskrim tanggal 23 Maret 2017dan surat perintah penyidikan Nomor : SP.Sidik / 35 / M / 2017/Reskrim,tanggal 19 April 2017 dan menerbitkan Surat Pemberitahuan dimulainyapenyidikan kepada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir (GPDP), dengan Nomorsurat : SPDP / 23 / M / 2017 / Reskrim tanggal 20 April 2017sebagaimana
    H Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan diucapkan dalam sidangterouka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh R.Rionita M. Simbolon, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiii oleh Kuasa Pemohondan Kuasa Termohon.Panitera Pengganti HakimR. Rionita M. Simbolon, S.H. Muhammad Hanafi Insya. S.H.Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2017/PN Rhl
Register : 30-08-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 12-11-2018
Putusan PN STABAT Nomor 696/Pid.Sus/2018/PN Stb
Tanggal 25 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
RENHARD HARVE,SH.MH
Terdakwa:
1.KHAIRUL ANWAR ROKAN
2.IRWINSYAH ROKAN
2011
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUL ANWAR ROKAN bersama terdakwa IRWINSYAH ROKAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I.
    Penuntut Umum:
    RENHARD HARVE,SH.MH
    Terdakwa:
    1.KHAIRUL ANWAR ROKAN
    2.IRWINSYAH ROKAN
Register : 14-05-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 16-03-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pbr
Tanggal 18 September 2019 — IVOMAS TUNGGAL SEI ROKAN
7631
  • IVOMAS TUNGGAL SEI ROKAN
Putus : 23-02-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 418 K/TUN/2010
Tanggal 23 Februari 2011 — MAULI HUTAGAOL, dkk vs BUPATI ROKAN HILIR,
3116 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MAULI HUTAGAOL, dkk vs BUPATI ROKAN HILIR,
    ;Para Advokat/Pengacara, berkantorDurian TVRI I, Nomor 2, Pekanbaru,Surat Kuasa Khusus tanggal 4 OktoberKabupatenkuasaJalanberdasarkan3Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/ParaPembanding ;melawanBUPATI ROKAN~ HILIR, berkedudukanJalanPahlawan Revolusi Bagansiapi api, Kabupaten RokanHilir, dalam hal ini memberi kuasa kepada :1. AMRAN HUTAJULU, S.H. ;2. DARWIN PANJAITAN, S.H.. ;Hal. 1 dari 9 hal. Put.
    Anugera Kelola Arta bersamasama Pemda Rokan Hilirmemasang Plang Pengumuman di atas tanah Para Penggugatdan memberikan satu lembar Peta yang dikeluarkan olehKepala Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir tanpatanggal dan tidak ada tanda tangan oleh Kepala DinasPerkebunan tersebut ;Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2009 pihak Pemda adamemasang danmendirikan papan pengumuman di atas lahan kami tersebutselengkapnyaberbunyiPEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIRDINAS PERKEBUNANPENGUMUMANLokasi Pembangunan Kelapa
    No. 418 K/TUN/2010 RakyatKabupaten Rokan HilirDengan SK Bupati Nomor528/Disbun/2006KecamatanTanah PutihKepenghuluan : RantauBaisPotensi Luas Lahan : 1.208HektarPemerintah Kab. Rohil Bahwa setelah pemasangan papan pengumuman tersebutpihak Kontraktor PT. Anugera Kelola Arta langsungdimasukkan alat berat untuk membuat parit sehinggatanaman Kelapa Sawit Para Penggugat rusak dan matitertimbun tanah galian dari alat berat tersebut.
    Di dalam papan pengumuman tersebut ditulis "SKBupati Nomor528/Disbun/2006" tanpa tanggal dan menurut~ kamidengan pencantuman Disbun di nomor tersebutmenimbulkan tanda tanya apakah benar SK Bupati atauSK Kadisbun Rokan Hilir ;Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 418 K/TUN/2010b.
    Papan pengumuman tertulis potensi luas lahan 1.208Ha berbeda dengan Surat Bupati Rokan Hilir Nomor525/Disbun/2009/256 tanggal 5November 2009 yang ditujukan kepada Kapolres RokanHilir di UjungTanjung perihal laporan gangguan kegiatanpembangunan kebun kelapa sawit masyarakat miskin diKepenghuluan MRantau Bais, Kecamatan Tanah Putihdengan luas + 500 Ha.
Putus : 04-06-2009 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 K/Pid.Sus/2009
Tanggal 4 Juni 2009 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir
1714 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir
    Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi No. 108/PID/2008/PTR,tanggal 3 September 2008 Terdakwa dibebaskan dari segaladakwaan ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir,karena didakwa :Kesatu :Bahwa ia terdakwa Mersy br. Sianturi pada hari Selasa tanggal 06 Maret2007 pukul 11.30 WIB atau setidaktidaknya dalam bulan Maret 2007bertempat di Jl.
    Jenderal Sudirman Desa Bagan Batu, Kecamatan BaganSinembah, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaktidaknya di tempat lain yangHal. 1 dari 7 hal. Put.
    No. 135 K/Pid.Sus/2009masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yangberwenang memeriksa dan mengadili, setiap orang yang memperdagangkan,menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, perouatanterdakwa di lakukan dengan cara :Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketikaterdakwa membawa pergi perempuan yang belum dewasa yaitu saksi . SafaMarwa br. Harahap, saksi Il. Rouli Damayanti br. Aritonang, saksi Ill.
    Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,(lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 141/Pid.B/2007/PN.RHL tanggal 12 November 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1. Menyatakan terdakwa Mersy Wanty br. Sianturi tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalamdakwaan Kesatu ;2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu tersebut ;3. Menyatakan terdakwa Mersy Wanty br.
    Rokan Hilir pada tanggal 31 Oktober 2008 ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telahdiberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2008dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21Oktober 2008 akan tetapi memori kasasi yang memuat alasanalasanHal. 5 dari 7 hal.
Register : 09-05-2012 — Putus : 14-08-2012 — Upload : 15-01-2013
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 19/G/2012/PTUN-PBR
Tanggal 14 Agustus 2012 — Bupati Rokan Hulu 2. Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kab. Rokan Hulu
10255
  • Bupati Rokan Hulu2. Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kab. Rokan Hulu
    Nama Jabatan : KEPALA DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYAKABUPATEN ROKAN HULU ;Berkedudukan di: Jalan T. Tambusai Komplek Pemda KM 4 PasirPengaraian, dengan Surat Kuasa Khusus Nomor:tanggal 23 Mei 2012 atas nama:1. Drs. M. MUNIF, M. SiJabatan : Asisten Pemerintahan SetdaKabupaten...........Kabupaten Rokan Hulu ;2. HILFISKAR, SH;Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan OrganisasiSetda Kabupaten Rokan Hulu3. ZULKARNAIN, ST.M.SIJabatan : Sekretaris Dinas Tata Ruang dan CiptaKarya Kabupaten Rokan Hulu4.
    Bukti T.1.T.Il16: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik IndonesiaDirektorat Jenderal Penataan Rauang Nomor: Um.02.03Ra/118, tanggal16 Juni 2010 yang ditjukan kepada Bupati Rokan Hulu Perihal PercepatanPenyelesaian Rencana TataRuang ............Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu , Propinsi Riau ;17.Bukti T.1.T.117: Foto copy Surat Gubernur Riau Nomor: 410/PU/13.19, tanggal 14 Juli 2010 yang ditjukan kepada Bupati Rokan HuluPerihal Percepatan Penyelesaian Rencana Tata Ruang WilayahKabupaten Rokan
    KementerianAgama Kabupaten Rokan Hulu dan Forum Komunikasi Umat Beragama(FKUB) ;24.
    Rokan Hulu pada Tahun 2010.
    Rokan Hulu, dimana di Desa Suka MajuKec.
Register : 03-09-2016 — Putus : 13-02-2017 — Upload : 24-02-2017
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 42/G/2016/PTUN.PBR
Tanggal 13 Februari 2017 — MUHAMMAD IDRIS DAUD, DKK MELAWAN BUPATI ROKAN HILIR
640
  • MUHAMMAD IDRIS DAUD, DKK MELAWANBUPATI ROKAN HILIR
Putus : 20-08-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 02/G/2009/PTUN-PBR
Tanggal 20 Agustus 2009 — ROKAN ADIRAYA PLANTATIONS VS GUBERNUR RIAU DKK
8983
  • ROKAN ADIRAYA PLANTATIONS VS GUBERNUR RIAU DKK
    Rokan Adiraya Plantations ;Surat Direktur Utama PT. Rokan AdirayaPlantations No.139/RARJ/XII/2005 tanggal 23Desember 2005 perihal Pengaduan danperlindungan hukum terhadap penguasaan kawasanhutan di Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau SKMenteri Kehutanan RI No.322/Kpts II/1991seluas 12.086 Ha an. Perusahaan Perkebunan PT.Rokan Adiraya Plantations ;Surat Direktur Utama PT.
    Rokan AdirayaPlantations melakukan kegiatan pada tahun 1999, memangbenar ada hambatan dari masyarakat setempat yaituterjadinya pembakaran barak milik PT. Rokan AdirayaPlantations ;Bahwa saksi mengetahui persis Manejer PT. PriatamaRiau. melakukan pengukuran di areal milik PT. RokanAdiraya Plantations ;Bahwa luas areal milik PT. Rokan Adiraya Plantationsyang dikuasai PT.
    Rokan AdirayaPlantations ;Bahwa setahu saksi, sampai saat ini PT. Rokan AdirayaPlantations selalu melakukan perawatan atas tanamankelapa sawitnya ;Bahwa jarak lahan milik PT. Rokan Adiraya Plantationsdengan lahan yang dikerjakan oleh PT. Priatama Riauadalah sekitar + 1 KM;Bahwa saksi tidak tahu dasar yang dimiliki PT.Priatama Riau dalam melakukan kegiatan diatas arealmilik PT. Rokan Adiraya Plantations ;2.
    Rokan Adiraya Plantations pada tahun 2005, sudahada perusahaan lain yang melakukan kegiatan diataslahan milik PT. Rokan Adiraya Plantations yaitu PT.Priatama Riau ;Bahwa setahu saksi ada kesepakatan/negosiasi antaraPT. Rokan Adiraya Plantations dan PT. Priatama Riau,tetapi saksi tidak tahu hasil darikesepakatan/negosiasi tersebut ;Bahwa saksi tidak mengetahui dasar PT. Priatama Riaumembuka lahan diatas lahan milik PT. Rokan AdirayaPlantations ;4. BURHANUDDIN ............4.
    Rokan AdirayaPlantations melawan Menteri Kehutanan dan PT.
Putus : 22-09-2008 — Upload : 17-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 88K/TUN/2008
Tanggal 22 September 2008 — ROKAN ADIMAKMUR PLANTATIONS ; vs. MENTERI KEHUTANAN R.I
3539 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ROKAN ADIMAKMUR PLANTATIONS ; vs. MENTERI KEHUTANAN R.I