Yoshi, Jepang) sedangkan Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeritersebut atas nama Mitsubishi Material Company (MMC) Jepang;: bahwa tidak ada alasan bagi Pemeriksa untuk tidak mengakui bahwa telah terdapatsetoran Pajak Pertambahan Nilai dengan cara self assessment yaitu menggunakanmekanisme yang diatur di dalam Undangundang Pajak Pertambahan Nilai(menggunakan setoran Surat Setoran Pajak).

Ataspemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Jepang tersebut, Pemohon Bandingmenyetorkan Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri atas invoice dari MMCmenggunakan Surat Setoran Pajak sebagai dasar dari self assessment, yaitu denganSurat Setoran Pajak yang dibayarkan atas nama MMC;bahwa menurut Pemohon Banding sesuai bahwa Pasal 13 ayat (6) UndangundangNomor 18 Tahun 2000 berbunyi sebagai berikut:"Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu sebagai Faktur Pajak".bahwa penjelasan dari Pasal dan

administrasi berupa kenaikan sebesar 100%,sehingga dengan adanya koreksi Pajak Masukan sebesar Rp8.809.976,00 yangmenyebabkan Pajak Pertambahan Nilai yang kurang bayar sebesar Rp8.809.976,00maka dikenakan sanksi administrasi kenaikan sebesar Rp8.809.976,00;: bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi sanksi administrasi Pasal17C ayat (5) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebesar Rp.8.809.976,00dikarenakan Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Surat Setoran Pajaksebagai pajak masukan (self

Pol : BK 9797 JV Warna Coklat.12. 1 (satu) lembar SIM B1 atas nama SUHARTONO, yang diterbitkan olehPolres Deli Serdang.13. 1 (satu) buah buku tulis yang terdapat tulisan self control yang berisi datamobil dumptruck yang memuat tanah timbunan.14. 1 (satu) buah pulpen merk standar AE7 Zyrcon Ball 038 warna hitam.15. 1 (satu) blok bon faktur yang terdapat tulisan ANDRE GN;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan ;KEDUA :Bahwa

Pol : BK 9797 JV Warna Coklat.11.1 (satu) lembar SIM B1 atas nama SUHARTONO, yang diterbitkanoleh Polres Deli Serdang.12.1 (satu) buah buku tulis yang terdapat tulisan self control yang berisidata13. mobil dumptruck yang memuat tanah timbunan.14. 1 (satu) buah pulpen merk standar AE7 Zyrcon Ball 038 warnahitam.15.1 (satu) blok bon faktur yang terdapat tulisan ANDRE GNPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 109 UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan

Dikembalikan kepada yang berhak.1 (satu) lembar bon faktur tanah timbun mobil Dumptruk yang ditujukan kepadaPak Dani di Monaco.1 (satu) lembar bon faktur dengan sampul bertuliskan 2 PLY NCR dimanaselembar bon kuning ada tulisan pengiriman tanah timbun BK 8186 XB.1 (satu) buah buku tulis yang terdapat tulisan self control yang berisi data mobilDumptruk yang memuat tanah timbun.1 (satu) blok bon faktur yang terdapat tulisan ANDRE GN.1 (satu) buah pulpen merk standar AE7 Zyrcon Ball 038 warna hitam.Dirampas

Julius Ketaren.1 (satu) lembar SIM BI atas nama Suhartono yang diterbitkan oleh PolresDeli Serdang.Dikembalikan kepada yang berhak.1 (satu) lembar bon faktur tanah timobun mobil Dumptruk yang ditujukankepada Pak Dani di Monaco.1 (satu) lembar bon faktur dengan sampul bertuliskan 2 PLY NCR dimanaselembar bon kuning ada tulisan pengiriman tanah timbun BK 8186 XB.1 (satu) buah buku tulis yang terdapat tulisan self control yang berisi datamobil Dumptruk yang memuat tanah timbun.1 (satu) blok bon faktur

Oleh karena itu Pemohon Banding melakukan pembetulan SPTPPN Masa Pajak Januari, Mei, September, November dan Desember 2009dengan itikad baik dan suka rela serta sebenarbenarnya dengan kesadaransendiri, sesuai dengan sistem self assessment yang dianut oleh perpajakandi Indonesia sebagaimana telah diterangkan pada bagian PenjelasanUndangUndang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentangPerubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada

Bagian Umum Angka 3yang berbunyi:Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajibanperpajakan yang sederhana menjadi cin dan corak dalam perubahanUndangUndang ini dengan tetap menganut sistem self assessment.Perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan peningkatankeseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat Wajib Pajak sehinggaHalaman 3 dari 10 halaman.

Di sampingitu, menurut pendapat Pemohon Banding pengkreditkan PPN Masukan yangtelah disetorkan ke Kas Negara tidak menimbulkan adanya kerugian bagiNegara;Bahwa oleh karena itu, berdasarkan prinsip self assessment yang telahPemohon Banding lakukan dengan sukarela dan mengingat prinsip keadilanyang dijunjung tinggi sistem perpajakan di Indonesia dan atas halhal yang telahPemohon Banding sebutkan di atas, maka Pemohon Banding ingin memintaapa yang menjadi hak Pemohon Banding yaitu untuk dapat mengklaim

EQUIPMENT KOLAM DEWASA :Filter S 360 SX Bobbin Wound 8 unit;Water pump untuk Sirkulasi 3 HP Contrifugel self priming : 8 unit;Floor Intel Fitting dia 2 ABS sebanyak 36 buah;Maindrain Frama & Grate 18 X 18 ABS sebanyak: 4 buah;Vaccum fitting dia 1,5 ABS sebanyak 16 buah;Pool Leader stainless 3 steep sebanyak 3 buah;Under water light 100 Watt + trafo sebanyak 29 unit;EQUIPMENT KOLAM ANAK DAN PENERIMA;Filter S 310 S Bobbin wound sebanyak 3 unit;Water pump untuk sirkulasi 2 HP Centrifuge) self Primingsebanyak

1,5 ABS sebanyak 27 buah;e Under Water light 100 Watt + Trafo sebanyak 15 unit;e Panel Control sebanyak unit;e SISTEM PROPULATION :e Pompa Centrifugel kapasitas 200 M3/h sebanyak 3 unit;e Strainer 5 stanlees sebanyak 3 unit;e Maindrain frame and grate 12 X 12 ABS sebanyak 6 pcs;e Panel Control Star Delta Starter sebanyak 1 unit;e EQUIPMENT WATER SLIDE:e Pimp 3 Hp Centrifugel self Priming (utk slide ) sebanyak 2 unit;e Pump 3 HP Centrifugel self priming (untk slide II) sebanyak 2 unit;e EQUIPMENT

1,5 ABS sebanyak 27 buah;Under Water light 100 Watt + Trafo sebanyak 15 unit;e Panel Control sebanyak unit;e SISTEM PROPULATION :e Pompa Centrifugel kapasitas 200 M3/h sebanyak 3 unit;e Strainer 5 stanlees sebanyak 3 unit;e Maindrain frame and grate 12 X 12 ABS sebanyak 6 pcs;e Panel Control Star Delta Starter sebanyak 1 unit;e EQUIPMENT WATER SLIDE:e Pimp 3 Hp Centrifugel self Priming (utk slide ) sebanyak 2 unit;e Pump 3 HP Centrifugel self priming (untk slide II) sebanyak 2 unit;e EQUIPMENT HOT

1,5 ABS sebanyak 27 buah;Under Water light 100 Watt + Trafo sebanyak 15 unit;Panel Control sebanyak unit;SISTEM PROPULATION :Pompa Centrifugel kapasitas 200 M3/h sebanyak 3 unit;Strainer 5 stanlees sebanyak 3 unit;Maindrain frame and grate 12 X 12 ABS sebanyak 6 pcs;e Panel Control Star Delta Starter sebanyak 1 unit;e EQUIPMENT WATER SLIDE:e Pimp 3 Hp Centrifugel self Priming (utk slide ) sebanyak 2 unit;e Pump 3 HP Centrifugel self priming (untk slide II) sebanyak 2 unit;e EQUIPMENT HOT WHIRLPOOL

Self ~~ 1407IN150200931 19 Februar 2016 lepung Pp 7.000.000,> Selfi. (107IN150200936 19 Februari 201% are tp 3674 4403. Selfi. 107IN150201145 23 Februari 2015 Sweety itp.6,201,4974 Self 107IN150201112 24 Februan 2015 Pouch 1 Rp 14,951,8405.

Self T07IN150201112 24 Februari 2015 Pouch 1 Rp.14,931,8405. Selfi 107IN150201138 28 Februari 2015 mie Rp.12,432.0006. Self 707INR15020045 05 Maret 2015 Retur Rp.3.730.050TOTAL Rp.42,561.217> Bulan April 2015 NamaNo NamaToko No.Faktur Tgl Dokumen JUMLAHBarang1.

Hello Kitty L 20 2 (dua) dus senilai Rp.946.341(sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah);= Sweety Fitpantz Hello Kitty M 9" 12 (dua belas) dus senilaiRp.2.955.377 (dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah);= Sweety Fitpantz Hello Kitty L 8 12 (dua belas) dus senilaiRp.2.955.377 (dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah);> Bahwa adapun hasil penjualan pada Bulan Februari tahun 2015 kepada SELF

beli(Tahun 2010) maupun pada saat pemeriksaan arbitrase (Tahun 2012 danTahun 2013) Termohon selaku perusahaan dari negara British VirginsIslandyang tidak dan/atau belum menerapkan/mengikatkan/meratifikasiKonvensi New York 1958 sehingga patut dan layak Termohon tidak dapatdan/atau belum mendapatkan hak dan/atau perlindungan status pengakuandan pelaksanaan putusan arbitrase asing, sebagaimana ditentukan ArticleXIV Konvensi New York 1958 ditentukan;A Contracting State shall nor be entitle to avail it self

Tahun 2010) maupun pada saat pemeriksaan arbitrase (Tahun2012 dan tahun 2013) Termohon selaku perusahaan dari negara BritishVirgin Island) yang tidak dan/atau belum menerapkan/mengikatkan/meratifikasi Konvensi New York 1958 sehingga patut dan layak Termohontidak dapat dan/atau belum mendapatkan hak dan/atau perlindungan statuspengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, sebagaimanaditentukan Article XIV Konvensi New York 1958 ditentukan:A Contracting State shal not be entitled to a avail it self

the present Conventionagainst other Contracting States except to the extent that it is self bound toapply the convention,Terjemahan bebasnya:Negara peserta (yang meratifikasi) tidak berhak untuk mengambil mantaatbagi dirinya sendiri atas Konvensi Il terhadap Negara Peserta lain, kecualisejauh bahwa negara tersebut dengan sendirinya terikat untuk menerapkan(Meratifikasi) Konvensi;Bahwa Putusan Arbitrase Internasional ICA (The International CottonAssociation Limited) tanggal 14 Desember 2012 yang

terdapat unsur muslihatdan/atau keadaan palsu tentang kedudukan dan negara Termohon baikdalam kontrak jual beli kapas dan pada saat proses pemeriksaan olehArbiter ICA, yakni seolaholah benar dari Hongkong (Negara Tiongkok) danyang sebenarnya (factual) Everseason Enterprises Ltd tidak pernahtercatat dan/atau terdaftar di Hongkong;Maka sesuai tertio hukum Internasional dan hukum Nasional Indonesia,yakni:Pasal XIV Konvensi New York 1958 ditentukan:A Contracting State shall nor be entitled to avail it self

of the presentConvention against other Contracting States excepts to the extent that itis self bound to apply the convention;Juncto Pasal 70 UU. 30 Tahun 1999:Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonanpembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsurunsursebagai berikut:a.

., Divisi Self Employed Mass MarketManado cq SEMM (Danamon Simpan Pinjam Se/f EmployedMass Market) Pasar Bastiong, berkedudukan di Ternate, dalamhal ini memberi kuasa kepada Octovianus Constantein Sahayberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKHKM182 tanggal3 Agustus 2016;6. MENTERI KEUANGAN RI cq DIREKTUR JENDERALKEKAYAAN NEGARA cq KANTOR WILAYAH 16 MANADOcq KEPALA KANTOR KPKNL, berkedudukan di JalanManonutu, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, dalamHalaman 1 dari 12 Hal. Put.

SHM Nomor 109 atas nama Abduliah Kharieyang terletak di Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan TernateTengah, Kota Ternate, yang diajukan oleh PT Bank DanamonIndonesia, Devisi Self Employed Mass Market Manado in casu TergugatV.

Atas hal tersebut Penggugat meminta agar Majelis Hakimmemerintahkan kepada Tergugat VI untuk menghentikan pelaksanaanlelang atas objek perkara tersebut:Bahwa setelah menerima dan membaca surat gugatan Penggugattersebut, Tergugat VI tidak dapat mengetahui dengan Jelas tindakan apayang telah dilakukan oleh Tergugat VI, sehingga Penggugatmenempatkan KPKNL Ternate dalam gugatan a quo sebagai TergugatVipermintaan PT Bank Danamon Indonesia, Devisi Self Employed Mass, karena berdasarkan dokumen kelengkapan

Eksepsi gugatan obscuur libel:Bahwa keterkaitan Tergugat VI menurut Penggugat dalam perkara aquo adalah berkenaan dengan adanya lelang eksekusi hak tanggunganyang diajukan oleh PT Bank Danamon Indonesia Divisi Self EmployedMass Market Manado terhadap sebuah bangunan rumah tinggal berikuttanahnya seluas 224 m?

Pol: BK 9797 JV Warna Coklat.12.1 (satu) lembar SIM B1 atas nama SUHARTONO, yang diterbitkan olehPolres Deli Serdang.13. 1 (satu) buah buku tulis yang terdapat tulisan self control yang berisi datamobil dumptruck yang memuat tanah timbunan.14. 1 (satu) buah pulpen merk standar AE7 Zyrcon Ball 038 warna hitam.15. 1 (satu) blok bon faktur yang terdapat tulisan ANDRE GN;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan ;KEDUA:Bahwa ia

Pol : BK 9797 JV Warna Coklat.11. 1 (satu) lembar SIM B1 atas nama SUHARTONO, yang diterbitkan olehPolres Deli Serdang.12. 1 (satu) buah buku tulis yang terdapat tulisan self control yang berisi data13. mobil dumptruck yang memuat tanah timbunan.14. 1 (satu) buah pulpen merk standar AE7 Zyrcon Ball 038 warna hitam.15. 1 (satu) blok bon faktur yang terdapat tulisan ANDRE GNPutusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 214/Pid.Sus/2016/PT.

Dikembalikan kepada yang berhak. 1 (satu) lembar bon faktur tanah timbun mobil Dumptruk yang ditujukankepada Pak Dani di Monaco. 1 (satu) lembar bon faktur dengan sampul bertuliskan 2 PLY NCR dimanaselembar bon kuning ada tulisan pengiriman tanah timbun BK 8186 XB. 1 (satu) buah buku tulis yang terdapat tulisan self control yang berisi datamobil Dumptruk yang memuat tanah timbun.Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 214/Pid.Sus/2016/PT.

Julius Ketaren.1 (satu) lembar SIM BI atas nama Suhartono yang diterbitkan oleh PolresDeli Serdang.Dikembalikan kepada yang berhak.1 (satu) lembar bon faktur tanah timbun mobil Dumptruk yang ditujukankepada Pak Dani di Monaco.1 (satu) lembar bon faktur dengan sampul bertuliskan 2 PLY NCR dimanaselembar bon kuning ada tulisan pengiriman tanah timbun BK 8186 XB.1 (satu) buah buku tulis yang terdapat tulisan self control yang berisi datamobil Dumptruk yang memuat tanah timbun.Putusan Pengadilan Tinggi

SKAU yang HERWANI bawa diperoleh dengan cara membeli dari AAN KAMALseharga Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan dalam melakukan pengangkutan kayutersebut, HERWANI dibantu oleh terdakwa, ABU dan ATO yang bertugas memuat kayu darilokasi tebang ke atas mobil truck yang dikendarai oleh HERWANI, padahal terdakwamengetahui bahwa lokasi tersebut masuk ke dalam Kawasan Hutan Suaka MargasatwaDangku Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin, setelah dilakukanpemeriksaan ternyata penerbit SKAU Self

SKAU yang HERWANI bawa diperoleh dengan cara membeli dari AAN KAMALseharga Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan dalam melakukan pengangkutan kayutersebut, HERWANI dibantu oleh terdakwa, ABU dan ATO yang bertugas memuat kayu darilokasi tebang ke atas mobil truck yang dikendarai oleh HERWAWNI, padahal terdakwamengetahui bahwa lokasi tersebut masuk ke dalam Kawasan Hutan Suaka MargasatwaDangku Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin, setelah dilakukanpemeriksaan ternyata penerbit SKAU Self

Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan ternyata penerbit SKAU Self Assessment atasnama DESI R. belum tercatat di BPHP Wilayah V dan di dalam Kawasan Hutan SuakaMarga Satwa hanya dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmupengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya dan wisata alam dan setiap orang dilarangmenebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan di dalam kawasan tersebut tanpamemiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa

Bahwa setelah dilakukanpemeriksaan ternyata penerbit SKAU Self Assessment atas nama DESI R. belum tercatat diBPHP Wilayah V;Menimbang, bahwa keterangan saksisaksi tersebut di atas juga sesuai dengan keteranganterdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Agustus2016 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di Sungai Pete dalam Kawasan Hutan SuakaMargasatwa Dangku Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin. Bahwa 1(satu) unit mobil truk dengan No. Pol.

keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali " sebagaimana dalam dakwaaan tunggalPenuntut umum;

BankDanamon, Tbk Divisi Self Employed Mass Market Solo Nomor 07/RCHSOLO/01/15 tanggal 19 Januari 2015 perihal Surat Permohonan LelangUlang dengan Risalah Lelang Nomor 140/2015 tanggal 29 Januari 2015berkaitan dengan Perjanjian Kredit Nomor SPK/077/857/0806 tanggal 11Agustus 2006 dan perubahannya antara Penggugat dengan Tergugat . Bahwa permohonan lelang eksekusi hak tanggungan yang dimohonkanoleh PT.

Bank Danamon, Tbk Divisi Self Employed Mass Market Solotelah disertai dengan surat dan dokumen yang diperlukan sehingga telahmemenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, maka berdasarkan alasantersebut, sesuai pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 Jo.

Bank Danamon, Tbk Divisi Self Employed MassMarket Solo, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Surakarta mengeluarkan Surat Nomor S 24/WKN.09/KNL.02/2015 tanggal 20 Januari 2015 hal Penetapan Hari dan TanggalLelang Ulang (sesuai Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/Halaman 7 dari 12 Penetapan No.9/Pdt.G/2015/PN.BylPMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk PelaksanaanLelang)..

jenis barang Carlse Board Nails(Paku Plafon Galvanis) adalah 7317.00.90.90 dengan perincian sebagaiberikut :Uraian : PIB No. 001235 tanggal 18 Januari 2010Nama Barang : Carlse Board Nails (Paku Plafon Galvanis)Nomor Invoice : ZICO9XTVB 1014 tanggal 17 Desember 2009Amount CIF : US$ 9,076.00Pos Tarif : 7317.00.90.90Bahwa sedangkan menurut pihak Terbanding menganggap terjadi kesalahanNilai Pabean dan menetapkan Pos Tarif atas PIB No. 001235 di atasmenjadi 7317.00.10.00 untuk jenis barang Wire Nail Self

BERTENTANGAN DENGAN LAPORAN HASIL AUDITHalaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor. 868/B/PK/PJK/2012Bahwa yang menjadi pokok dari sengketa adalah pada perbedaanpenetapan pos tarif PIB No: 001235 tanggal 18 Januari 2010 untuk jenisbarang CARLSE BOARD NAILS (Paku Plafon Galvanis) yang semulaadalah masuk dalam pos tarif : 7317.00.90.90 yang kemudian olehTermohon Peninjauan Kembali dengan alasan telah terjadi kesalahan nilaipabean diubah untuk PIB No: 001235 tanggal 18 Januari 2010 untuk jenisbarang Wire Nail Self

persediaanbarang serta pemeriksaan terhadap halhal lain yang dianggap perludengan kesimpulan bahwa yang berkenaan dengan tarif dan nilaikepabeanan terdapat kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku ;Bahwa audit reguler yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea danCukai telah membenarkan PIB No.001235 tanggal 18 Januari 2010 untukjenis barang Carlse Board Nails adalah masuk dalam pos. tarif7317.00.90.90, sehingga secara nyata pengubahan pos tarif menjadi7317.00.10.00 untuk jenis barang Wire Nail Self

Mahkamah Agung untukberkenan membatalkannya ;PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN PAJAK YANGMENGIDENTIFIKAS CARLSE BOARD NAILS SEBAGAI PAKU KAWATBERTENTANGAN DENGAN PERATURAN YANG BERLAKUBahwa dengan diterbitkannya SPTNP Nomor SPTNP0002/MANUAL/SPKPN/WBC.01/2010 tanggal 21 Januari 2010 atas PIB 001235 telahmengklasifikasikan Carlse Board Nails sebagai Nail Self Color (Paku Kawat)sehingga masuk dalam pos tarif 7317.00.10.00 dan dikenakan Bea MasukTindakan Pengamanan (BMTP) sebesar 145 % ;Bahwa

PUTRI SETIA tersebut ; Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen berupa PemberitahuanEkspor Barang dan Outward Manifest, Self Declaration dari DinasPerindustrian dan Perdagangan serta Faktur Angkutan Hasil Hutan BukanKayu (FAHHBk), karena yang mengetahui semua dokumen kapal danmuatannya adalah terdakwa RUSIMIN ;Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Ptk Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kapal KLM.

declaration atau pernyataan mandiri kepada KantorAdministrasi Pelabuhan, Otoritas Pelabuhan atau Unit PenyelanggaraPelabuhan dan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerianperdagangan ; Bahwa ahli menjelaskan rotan yang ditunjukan oleh penyidik dapatdiperdagangkan antar pulau, namun tidak dapat diperdagangkan ke luarnegeri karena diharapkan ada proses pengolahan kembali yang lebihbernilai seperti meja, kursi oleh pengrajin local, namun pelaku usahanyaharus membuat Self Declaration / pernyataan

PUTRI SETIA GT. 51 berangkat dari PegatanMendawai, Kalteng dengan muatan rotan adalah ke Sibu, Malaysia, dimanaSPB dengan tujuan Jambi tersebut digunakan untuk mengelabui petugasapabila ada pemeriksaan ; Bahwa tidak ada dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB),Outward Manifest dan self declaration terhadap pengangkutan muatanberupa rotan tersebut, yang terdakwa pegang hanya dokumen FakturAngkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FAHHBk) NomorHalaman 19 dari 32 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN PtkBKM.1.17.07

Kalimantan Tengah ke Sibu Malaysia, tidakdilengkapi dengan dokumen kepabeanan berupa Self Declaration, SuratPemberitahuan Ekspor Barang (PEB) maupun Outward Manifest, dan telahmelanggar ketentuan pasal 9A ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2006.

pelakuusahanya haruS membuat Self Declaration/pernyataan mandiri untukdiperdagangkan antar pulau; sedangkan untuk menjalankan usaha sebagaipengumpul rotan atau tempat pengolahan rotan harus ada Izin Usaha IndustriPrimer Hasil Hutan Bukan Kayu yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modaldan Badan/Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

/Putusan Nomor366/Pid.B/2015/PN MTPoleh tim dari jajaran Polsek Mataraman dalam membawa dan/ataumenguasai sebilah senjata penikam jenis parang; Bahwa benar sebilah senjata penikam jenis parang mana tidakmemiliki keterkaitan dengan pekerjaan Terdakwa JAILANI Alias LANIBin IDRUS dan/atau tidak dalam peruntukan tertentu yangdiperbolehkan secara hukum; Bahwa benar maksud dari pada Terdakwa JAILANI Alias LANI BinIDRUSdalam membawa senjata penikam a quo adalah gunaberjagajaga semata(self defense); Menimbang

(pada umumnya) terbuat darilogam dan dipergunakan sebagai alat/senjata untuk melumpuhkan/melukailawan (lawanmana dapat manusia ataupun binatang); wannn nn nnnnn Menimbang, bahwadalam menjalankan rutinitas pekerjaanataupun dalam kebiasaannya seharihari ~ secara serta merta ~ TerdakwaJAILANI Alias LANI Bin IDRUS telah membekali/nempersenjati dirinyadengan sebilah senjata penikam jenis parang, adapun maksud dan tujuandari pada Terdakwa JAILANI Alias LANI Bin IDRUStersebut adalah gunamenjaga diri (self

P.43/MENHUT1/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dariHutan Alam harus melalui Self Assesment dengan dilengkapi SuratKeterangan Sah Hasil Hutan Kayu;Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2019/PN SbwPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undangundang RepublikIndonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan;AtauKeduaBahwa terdakwa ABD.

P.43/MENHUT1/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dariHutan Alam haru melalui Self Assesment dengan dilengkapi SuratKeterangan Sah Hasil Hutan Kayu; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan RI Nomor : P.21/MenLHK/Setjen/Kum.1/II/2015 tentangPenatausahaan Hasil Hutan, hasil hutan yang berasal dari hutan hak,tidak ada ijin kayu untuk kayu yang berasal dar hutan hak dan sudahmemiliki alas titel dan dibebani ha katas tanah, masyarakat wajibmelaporkan ke Dinas

P.43/MENHUT1/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dariHutan Alam harus melalui Self Assesment dengan dilengkapi SuratKeterangan Sah Hasil Hutan Kayu;Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakimmenunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor

P.43/MENHUT1/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dariHutan Alam harus melalui Self Assesment dengan dilengkapi SuratKeterangan Sah Hasil Hutan Kayu;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengajamengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapisecara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan; telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1)huruf b jo.

atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

PETIKAN PENETAPANNomor 0100/Pdt.P/2017/PA.KAGa SELF DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkarapermohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :Fajirilah bin Muhamad Amin, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,tempat tinggal di Dusun Ill Desa Kuripan Kecamatan Teluk GelamKabupaten Ogan Komering Ilir, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Farida

ayah saksiSelfina dan pada waktu uang tersebut di sedekahkan ke Mesjid dan itu saksidengan dari Saksi Eddy dan juga dari saksi Selfina;Bahwa terdakwa tidak ada memberikan uang untuk membiayai kebutuhansaksi Selfina;Bahwa terdakwa tidak ada memberikan nafkah lahir batin kepada saksiSELFI karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan, dan terdakwa juga tinggalbersama orang tua di Dutri;Bahwa terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi SELFI penyebabterdakwa tidak bisa memberikan nafkah kepada saksi SELF

;Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor:32/Pid.Sus/2017/PN.PdpBahwa orang tua terdakwa tidak ada mencoba memperbaiki hubunganterdakwa dengan saksi SELF;Bahwa sebagai istri sah tersangka, saksi SELFINA tidak ada memintanafkah lahir dan batin kepada terdakwa;Bahwa menurut terdakwa sebagai suami sah wajib memberikan nafkahkepada saksi SELFI selaku istri sah dan FARI selaku anak kandungtersangka, namun karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan, terdakwa tidakbisa memberikan nafkah kepada saksi SELFINA dan anak

Terdakwa hidup menumpang dengan orang tua terdakwa di DURI,dan orang tua terdakwa lah yang menghidupi dan memenuhi kebutuhanterdakwa seharihari;Bahwa pada saat terdakwa meninggalkan saksi SELFI, saksi SELFI tidakmemiliki pekerjaan dan yang terdakwa tahu saksi SELFI hanya membantuorang tuanya jualan;Bahwa selama terdakwa meninggalkan saksi SELFI yang memenuhikebutuhan sehari hari saksi SELFI adalah orang tuanya;Bahwa pada saat terdakwa pergi meninggalkan saksi SELFI, terdakwa adapamit kepada saksi SELF

2017/PN.PdpSelfina dan pada waktu uang tersebut di sedekahkan ke Mesjid dan itu saksidengan dari Saksi Eddy dan juga dari saksi Selfina;Bahwa terdakwa tidak ada memberikan uang untuk membiayai kebutuhansaksi Selfina;Bahwa terdakwa tidak ada memberikan nafkah lahir batin kepada saksiSELFI karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan, dan terdakwa juga tinggalbersama orang tua di Dutri;Bahwa terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi SELFI penyebabterdakwa tidak bisa memberikan nafkah kepada saksi SELF

Tbk Divisi Self Employed MassMarket Kantor Wilayah VII Semarang Nomor : 060/DSP/548/0807 tanggal06 Agustus 2007 perihal Surat Peringatan II ;15.16.e Surat dart PT Bank Danamon Indonesia Tbk Divisi Self Employed MassMarket Kantor Wilayah VII Semarang Nomor : 119/DSP/548/1207 tanggal04 Desember 2007 perihal Surat Peringatan III ;f) Surat pernyataan dari kreditor selaku pemohon lelang yang isinya akanbertanggung jawab apabila terjadi gugatane Surat Pernyataan dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk Divisi

Bukti THl5a : Fotocopy Surat dari PT Bank DanamonIndonesia TbkDivisi Self Employed Mass Market Kantor Wilayah VIISemarang Nomor : 035/DSP/548/0707 tanggal 31 Juli2007 perihal Surat Peringatan I;10.11.2.3.14.15.Bukti TII5b : Fotocopy Surat dari PT Bank DanamonIndonesia TbkDivisi Self Employed Mass Market Kantor Wilayah VIISemarang Nomor : 060/DSP/548/0807 tanggal 06 Agustus2007 perihal Surat Peringatan IT;Bukti TII5c : Fotocopy Surat dari PT Bank DanamonIndonesia TbkDivisi Self Employed Mass Market

Kantor Wilayah VIISemarang Nomor : 119/DSP/548/1207 tanggal 04Desember 2007 perihal Surat Peringatan III;Bukti TII6 : Fotocopy Surat dari PT Bank DanamonIndonesia TbkDivisi Self Employed Mass Market Kantor Wilayah VIISemarang Nomor : 04/SP/LELANG/2011 tanggal 06Januari 2011 perihal Pengantar SKPT dan Limit Lelang;Bukti TII7 : Fotocopy Surat Pernyataan dari PTBank DanamonIndonesia Tbk Divisi Self Employed Mass Market KantorWilayah VII Semarang Nomor : 04/SP/LELANG/2011tanggal 06 Januari 2011;Bukti

TII8 : Fotocopy Surat dari Kantor PelayananKekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Pekalongan Nomor : S32/WKN.09/KNL.04/2011 tanggal 11 Januari 2011 halPenetapan Jadwal Lelang Ulang;Bukti TII9 : Fotocopy Pemberitahuan Lelang dari PTBank DanamonIndonesia Tbk Divisi Self Employed Mass Market 04/SP/LELANG/2011 tgl 13 Januari 2011;4916.

Dengan demikian, PT BankDanamon Indonesia Tbk Divisi Self Employed Mass Market Kantor Wilayah VIISemarang in casu Tergugat I selaku Kreditor Hak Tanggungan mempunyaikewenangan melakukan eksekusi dengan menjual lelang obyek jaminan.

P.43/MENHUT1/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dariHutan Alam harus melalui Self Assesment dengan dilengkapi SuratKeterangan Sah Hasil Hutan Kayu;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 82 ayat (1) huruf b jo.

P.43/MENHUT1/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dariHutan Alam harus melalui Self Assesment dengan dilengkapi SuratKeterangan Sah Hasil Hutan Kayu;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 84 ayat (1) jo.

P.43/MENHUT1/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dariHutan Alam harus melalui Self Assesment dengan dilengkapi SuratKeterangan Sah Hasil Hutan Kayu; Bahwa saat saksisaksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwaternyata Terdakwa tidak memiliki izin melakukan penebangan kayudidalam kawasan hutan;Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakimmenunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

P.43/MENHUTII/2015tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alamharus melalui Self Assesment dengan dilengkapi Surat Keterangan SahHasil Hutan Kayu;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa memiliki izin yangdikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; telah terpenuhi;Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN SbwMenimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 50 ayat (3)huruf e Jo Pasal 78 ayat (5) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanansebagaimana telah dirubah