Ditemukan 2223 data
201 — 105
Jkt.SelJakarta as: Jalan Sultan Iskandar Muda no: 24, Jaksel, are two businessentities registered with the same ownership.PELAWAN DAN PELAWAN Il BUKAN PIHAK KETIGA BERDASARKANDOKTRIN SELF DEALING16.Bahwa dalam bidang hukum bisnis, dikenal suatu doktrin yang disebutsebagai SELF DEALING. Munir Fuady di dalam bukunya yang berjudulDoktrinDoktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya DalamHukum Indonesia, (Bandung: PT.
Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 196,telah menyatakan bahwa Transaksi Self Dealing tidak langsung, misalnya;1. Transaksi antara anggota family dari direksi dan perseroan.2. Transaksi antara dua perseroan dan direksi yang sama3. Transaksi antara perseroan dan perseroan lain dalam perusahaanmana pihak direksi mempunyai kepentingan financial tertentu.4.
Bahwa pada saat melakukan importasi, secara self assessment Terlawan Ill telah memberitahukan importasi barangnya dalamdokumen kepabeanan, sebagai berikut:No. Nama Barang Nomor No. Bill Of No. PIB Pemilik KeteranganRangka Lading1. OUTBACK 2.5) JF2BR9K95 3KT 6322101 178955 PT. TC. SubaruAWD CVT CG033304 tgl. 5520122. SUBARU XV PLPGP7KC5 PKGJKT10298 137116 PT. TC. Subaru2.0itgl. 842014AWD CVT14MY EA306857SUBARU XV PT. TC.
Karena berdasarkan azas Piercing theCorporate Veil dan azas Self Dealing , Pelawan dan Pelawan llbukanlah pihak ketiga sebagaimana Pasal 195 ayat (6) HIR, yang padapokoknya menyatakan derden verzet merupakan perlawanan pihak ketiga terhadap conservatoir beslag; Gugatan kurang pihak, (exceptio plurium litis consorsium), karena ParaPelawan tidak menyertakan Fuji Heavy Industries Ltd dalam gugatanperlawanan ini, dan Para Pelawan tidak menyertakan Directur AuditDJBC sebagai pihak dalam gugatan perlawanannya
tidak beralasan, karena penerimakuasa Terlawan Il adalah in house lawyer pada perusahaan PT.TC.Subaru,sehingga tidak memerlukan persyaratan sebagaimana persyaratan yangdiwajibkan bagi advokat profesional;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan error in objecto, menurutMajelis adalah tidak beralasan karena Terlawan telah salah mengartikanpihak ketiga dalam perlawanan terhadap conservatoir bes/lag, hal tersebutnampak Terlawan telah mencampur adukkan antara asas piercing thecorporate veil dan asas self
13 — 8
PUTUSANNomor 53/Pdt.G/2020/PA.BjrZV +I %SELF)DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara cerai gugat antara:Penggugat, tempat tanggal lahir, Banjar, 26 November 1993, agamaIslam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumahtangga, tempat kediaman di Semula di Kota Banjar,sekarang tinggal di Kota Banjar, sebagai Penggugat;melawanTergugat
16 — 10
PUTUSANNomor 328/Pdt.G/2020/PA.BjrZV +I %SELF)DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara cerai gugat antara:Penggugat, tempat tanggal lahir, Ciamis, 25 Oktober 1997, agamaIslam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumahtangga, tempat kediaman dahulu beralamat di KotaBanjar, sekarang beralamat di Banjar, sebagaiPenggugat;melawanTergugat
244 — 36
Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.43/MenlhkSetjen/2015 tersebut tidak dibenarkanmemiliki dan melakukan pengangkutan kayu olahan/gergajian jenis ulintanpa dilengkapi SKSHHkK; Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentangpencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, dalam Pasal 12 huruf edikatakan bahwa setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, ataumemiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersamasamadengan SKSHHkK; Bahwa SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self
114 — 35
buktipendukung untuk dilakukan pengujian arus kas dan arus barang, dengan rinciansebagai berikut : No PKP Penjual jNPWP No Faktur Tgl Faktur Nilai (Rp)1 PT MultiMas 01.790741.1.122.000 DXXAR122 03/03/2004 2.303.498,00Chemindo 000016502 PT MultiMas 01.790741.1.122.000 DXXAR122 05/03/2004 593.181,00Chemindo 000016503 Pertamina 01.001.664.0.051.000 PB113222 26/03/2004 750.000,00Jumlah 3.650.679,00 Menurut PemohonMenurut Majelis : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut, sesuai dengansistem self
11 — 6
PUTUSANNomor 366/Pdt.G/2020/PA.BjrZV +I %SELF)DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara cerai gugat antara:Penggugat, tempat tanggal lahir, Banjar, 16 Oktober 1989, agama Islam,pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempatkediaman di Kota Banjar, sebagai Penggugat;melawanTergugat, tempat tanggal lahir, Banjar, 7 Agustus 1985,
22 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan gambaran tersebut jelaslah bahwaTerdakwa bukanlah penjahat pengedar Narkotika, ia sesungguhnya adalahpecandu/pengguna (penyalahguna) Narkotika yang merupakan korban dankejahatannya sendiri (self victimizing victim), karena menderita sindromaketergantungan. Oleh karena itu dirasakan tidak adil apabila Terdakwadihukum dengan pidana yang berat sebagaimana putusan Judex Factitersebut di atas. Seyogyanya pemidanaan terhadap Terdakwa yaitu denganHal. 8 dari 11 hal. Put.
Denny, SH
Terdakwa:
SUPRIYADI Als BUJANG Bin SALEH
236 — 17
pengangkutan ataupenjualan terhadap hasil hutan adalah Surat Keterangan Sahnya HasilHutan (SKSHH);Bahwa setiap perseorangan atau perusahaan yang melakukan kegiatanpengangkutan dan penjualan hasil hutan harus memiliki Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan (SKSHH), karena SKSHH merupakan bukti keabsahan(Surat resmi) suatu hasil hutan yang akan diangkut ataupun dijual olehperseorangan atau suatu perusahaan;Bahwa yang berhak menerbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutantersebut adalahPenerbit SKSHH secara self
Notaangkutan diterbutkan secara self assessment oleh karyawan pemegangizin.
NIRMALA DEWI, SH,MH
Terdakwa:
ARI WIBOWO Bin MOKO
29 — 8
dengan kubikasi 22,8670 M3 dibawa ke Polda Jambi guna dilakukanpemeriksaan lebih lanjut.Bahwa berdasarkan keterangan Ahli IRFAN ADHI HIDAYAT ISMAIL, SP dokumenyang seharusnya dibawa oleh terdakwa pada saat pengangkutan kayu gergajiankelompok jenis Meranti dan Rimba Campuran sebanyak 348 keping dengankubikasi 22,8670 M3 adalah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan KayuOlahan (SKSHHKKO) namun saat terdakwa mengangkut kayu tersebut tidakmempunyai (SKSHHKKO) yang diterbitkan olen GANISPHPL secara self
654 — 280
01.002.252.3004.000.Bahwa erdasarkan Profile Wajib Pajak Sistem Informasi Direktorat JenderalPajak (SIDJP) yang ada pada KPP Pratama Jakarta Cakung Satu, PT.Hal 40 dari 128 Putusan No. 54/Pid.Sus/2021/PN Jkt TimMANGGA DUA, NPWP : 01.002.252.3004.000 dikukuhkan sebagaiPengusaha Kena Pajak sejak tanggal 11 Desember 2003.Bahwa berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, carapemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak yangtelah memiliki NPWP dan NPPKP adalah dengan cara SELF
Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan,sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan,dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkanketentuan yang digariskan dalam peraturan perundangundanganperpajakan;, Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapatmelaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung,memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang(self assessment), sehingga melalui sistem ini administrasi
yang dimiliki;Melakukan pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang;Melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yangsebenarnya terutang dan melaporkan pembayaran yang dilakukan sendiridan/atau dipotong atau dipungut oleh pihak lain;Bahwa menurut pendapat Ahli sistem pemungutan pajak di mana masyarakatWajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakankegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan,membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (self
Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan, sesuai denganfungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasanterhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskandalam peraturan perundangundangan perpajakan;Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakankegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan,membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (self assessment), sehinggamelalui sistem ini administrasi
Dalam sistem Self Assessment, Wajib Pajak yang telah memenuhipersyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan wajibmendaftarkan diri pada Kantor Ditjen Pajak untuk dicatat dansekaligus untuk mendapatkan NPWP;Bahwa benar menurut pendapat Ahli sesuai dengan Pasal 1 angka 5 UndangUndang KUP, Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukanpenyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenaipajak berdasarkan UndangUndang Pajak
105 — 58
Citra Aditya Bakti, 2014), hal 196 telahmenyatakan bahwa Transaksi Self Dealing tidak langsung, misalnya:1. Transaksi antara anggota family dari direksi dan perseroan.2. Transaksi antara dua perseroan dan direksi yang sama.3. Transaksi antara perseroan dan perseroan lain dalam perusahaanmana pihak direksi mempunyai kepentingan financial tertentu.4. Transaksi antara perusahaan holding dan anak perusahaan.Hal. 22 dari 50 hal.
TC Subaru)dan Pelawan Il (incasu TC Subaru Sdn Bhd) yang mempunyai direkturyang sama, maka perjanjian antara keduanya yang menjadi dasarhubungan juali beli mobil Subaru XV 2.0i AWD CVT14MY dengan nomorrangka PLPHP7KC5EA307672 yang telah disita oleh Terlawan adalahsuatu Transaksi Self Dealing yang telah mengakibatkan transaksi yangtidak fair Karena adanya benturan kepentingan.25.Bahwa dalam kondisi yang demikian, maka mohon kiranya kepada YangMulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa
Bahwa UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang kepabeanansebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndng Nomor 17Tahun 2006 menganut konsep self assessment. Melalui konseptersebut maka importir menghitung, membayar, dan memberitahukansendiri Bea Masuk yang terutang termasuk keterangan mengenaibarang yang diimpornya.b. Bahwa importir memberitahukan barang yang diimpornya melaluiPmberitahuan Impor Barang (PIB) yang dibuktikan dengan dokumenpelengkap seperti invoice dan bill of lading.c.
Bahwa pada saat melakukan importasi, secara self assessment Terlawan Iltelah memberitahukan importasi barangnya dalam dokumen kepabeanan,sebagai berikut:a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor 313995 tanggal 30 Juli2012 untuk mobil Imprezza 4d 2.5 STI AWD 5AT dengan nomor rangkaJF1GVFKV5CG022134; danb. PIB nomor 170789 tanggal 29 April 2014 untuk mobil Subaru 2.0i AWDCVT14MY dengan nomor rangka PLPGP7KC5EA307672..
36 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
peraturan di bawahnya, sedangkan Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) menggunakan baik Pasal 8 ayat (4)UU KUP maupun Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 80 Tahun 2007 joPeraturan Dirjen Nomor 19 Tahun 2008.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) dalampersidangan telah menjelaskan mengapa antara UndangUndangdan Peraturan Dirjen Pajak itu berbeda.Bahwa dapat dijelaskan disini bahwa sebenarnya itu bukanmerupakan perbedaan, hal tersebut timbul karena sifat Qaripengungkapan adalah secara self
Wajib Pajak yang dilakukan setelah Surat PemberitahuanHasil Pemeriksaan akan menyebabkan pengungkapan tersebuttidak tercermin dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.Disamping itu, pengungkapan ketidakbenaran pengisian SuratPemberitahuan yang disampaikan setelah Surat PemberitahuanHasil Pemeriksaan tidak mencerminkan pengungkapanketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang dilandasioleh kesadaran sendiri Wajib Pajak (tidak sesuai dengan filosifidari pengungkapan itu sendiri yaitu secara self
43 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 249 K/TUN/20139.3.1.rangka memenuhi asas pemeriksaan selektif, self assessment,dan risk management tersebut. Apabila atas penetapanPenggugat tersebut ditengarai ada unsur kerugian negara,maka seharusnya dengan segera Direktorat Jenderal Bea danCukai dalam hal ini pejabat pada KPU Tanjung Priok dapatmenerapkan asas post audit sebagaimana diatur dalam Pasal17 ayat (1) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1996tentang Kepabeanan.
47 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
2000telah menyebutkan sebagai berikut :Dalam rangka pembinaan terhadap Wajib Pajak yang sampaidengan batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidakmenyampaikan Surat Pemberitahuan, maka terhadap Wajib Pajakyang bersangkutan diberikan Surat Teguran.Bahwa dengan demikian dapat diketahui bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) seharusnya dengankesadaran sendiri sesuai dengan hak dan kewajibannya selaku warganegara Indonesia serta sesuai dengan prinsip pemungutan pajak diIndonesia yaitu self
Terbanding/Jaksa Penuntut : YULIA MISA LATUCONSINA,SH.
114 — 63
Self ? bdul Rahman Kakat merayu saksi korb Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 02/P1D/2013 sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum No:445/VER/M0/RSUD/IV/2012 tertanggal 03 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Komang Suwitra, dokter pada RSUD Bula, dengan hasilpemeriksaan sebagai berikut :Kepala Tidak dijumpai kelainan,Dada Payudara kanan dan kin, Pigmentasi Aerola + (daerah disekitar putting susu/payudara berwarna hitam (+)) Sekresi susu + (Adanya pengeluaran air Susu ibu).
13 — 3
perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( videPasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga yangsakinah, penuh mawaddah dan rahmah ( vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam),sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam AlQuran surat ArRum ayat21;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukumIslam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;&i > ler uy, Y ) o>) 7 95 i pe) 65) 9) , self
16 — 10
PUTUSANNomor 258/Pdt.G/2020/PA.ClgZales) :SELF DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:Masruroh Binti Sukirno, NIK, 3672074303950004, Lahir di Cilegon, 03Maret 1995, Umur, 26 tahun, Agama, Islam, Pendidikan,SLTA, Pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggaldi Link.
12 — 5
Self. Tergugat sangat kasar dalam ucapan;17. Bahwa pada bulan juni 2019 tergugat membuat suratpernyataan cerai atas tergugat di kantor Lurah Pancor, yang disaksikanlangsung oleh Lurah Pancor, Kadus dan 2 (dua) orang saksi lainnya;18. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugatsebagaimana yang di uraikan di atas sudah Sulit dibina untuk membentukrumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagimana maksuddan tujuan dari Suatu perkawinan;19.
27 — 10
baikterhadap saksi SUHARTI alias AT; Bahwa kejadiannya pada saat saksi SUHARTI alias ATI lewat didepan konterHP milik terdakwa SELFI dan saat itu terdakwa SELFI mengeluarkan katakata yang terdakwa lontarkan kepada saksi SUHARTI dengan mengatakanpakase apel murid babilang tarobek dengan lobang pantat, so pantas muridpintar baku naek karena ada gurunya juga disitu kKemudian terdakwa SELFmengatakan lagi balewat lagi dia bilang bakase liat pantat yang orang cukicuki itu dan juga mengatakan lonte kepada saksi SELF
12 — 3
PUTUSANNomor 0215/Padt.G/2017/PA Una.Zee) %SELF =DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkanputusan perkara Cerai Gugat terhadap perkara yang diajukan oleh:PENGGUGAT, tempat tanggal lahir , umur 27 tahun, agama Islam,pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman Jl. aonnnnnne , Kelurahan , Kecamatan , KabupatenKonawe, sebagai PenggugatmelawanTERGUGAT, tempat