Kota Pasuruan pada tanggal 03Februari 2012 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0020/04/II/2012 tanggal 03Februari 2012 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudahtidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

> ale p xt. sw LaciArtinya : "Menolak mafsadat harus Faehaiieen dengan mencarikemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibencioleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:5 MbII Ul JI J vel pasArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung

Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2016/PN SbgTENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14Oktober 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSibolga pada tanggal 14 Oktober 2016 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2016/PN Sbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:Adapun dalil dalil hukum yang mendasari

Hendra Gunawanadalah sebagai Direktur Utama;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatan Penggugat tersebutdinyatakan bahwa Budi Gunawan memiliki sebidang tanah berdasarkanSertipikat Hak Milik Nomor 1 Tahun 2001/Desa Hajoran tanggal 8 Oktober 2001dengan luas 39.350 meter persegi, yang selanjutnya menjadi objek sengketakarena diatas tanah tersebut terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 475 Tahun 2013atas nama Tergugat dan Sertipikat Hak Milik Nomor 476 Tahun 2013 atasnama Tergugat Il;Menimbang, bahwa dengan mendasari

Berdasarkan dalil tersebut, sebuah perjanjian lain harus dibuatsebagai transaksi yang mendasari transaksi derivatif.Penafsiran secara gamblang terhadap bagian terkait dari PeraturanPerbankan jelas menunjukkan bahwa dalil Pelawan adalah keliru.

Pasal 1ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 7/31 /PBI/2005, yangmendefinisikan transaksi derivatif, menyatakan bahwa:Transaksi Derivatif adalah transaksi yang didasari oleh suatukontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakanturunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti sukubunga, nilai tukar, komoditi, e ku it i dan indeks, baik yang diikutidengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen.

Definisi ini tidak mensyaratkan pihak yang melakukantransaksi derivatif untuk mengadakan transaksi yang terpisah mengenaiinstrumen yang mendasari tersebut.Dalam perkara ini, Terlawan dan Turut Terlawan melakukan TransaksiDerivatif Tembaga. Dalam setiap perdagangan yang dilakukan sebagai bagian dari Transaksi Derivatif Tembaga, nilai dari pembayaran yangdilakukan/diterima oleh masingmasing pihak, berasal dari harga pasar tembaga yang berlaku (yaitu nilai dari komoditi).

Bahwa Pasal1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/31 /PBI/2005tentang Transaksi Derivatif mengatur sebagai berikut:" Transaksi derivatif adalah transaksi yang didasari oleh suatukontrak atau peranjian pembayaran yang nilainya merupakanturunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga,nilai tukar, komoditi, ekuiti, dan indeks, baik yang diikuti pergerakanatau tanpa pergerakan dana atau instrumen, namun tidak termasukderivatif kredit. ".

Bahwa oleh karena perjanjian jual beli tembaga yang mendasari perjanjian derivatif sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Induk ISDA 2002tersebut tidak pernah ada, maka Perjanjian Induk ISDA 2002 tersebutdibuat dengan tanpa sebab atau dibuat dengan sebab palsu sehinggaPerjanjian Induk ISDA 2002 tersebut batal demi hukum.

tersebut pada tanggal 11 September 2017dan telah mengajukan Memori Kasasi tertanggal 25 September 2017yang didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri JakartaPusat;Dengan adanya upaya hukum Kasasi yang sedang dilakukan olehTergugat, maka belum dapat dikatakan bahwa Tergugat terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPenggelapan dalam Jabatan, yang telah menimbulkan kerugianbagi Penggugat dengan total sebesar Rp. 19.000.000.000,(sembilan belas milyar rupiah), dengan mendasari

a quo, tidak menjelaskan secara jelas, cermat dan tegastentang dalil perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan olehTergugat;Bahwa Penggugat di dalam point 9 (Sembilan) dan Point (10)gugatan Penggugat dalam perkara a quo, pada pokoknya telahmendalilkan bahwa Tergugat dinyatakan terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapandalam Jabatan, yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugatdengan total sebesar Rp. 19.000.000.000, (sembilan belas milyarrupiah), dengan mendasari

YANGDILAKUKAN OLEH TERGUGATBahwa Tergugat menolak dengan tegas dalildalil yang telahdiuraikan oleh Penggugat pada point 9 (Sembilan) dan 10 (Sepuluh)gugatan Penggugat dalam perkara a quo, yang pada pokoknyamenjelaskan bahwa Tergugat dinyatakan terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalamHal. 26 dari 43 hal Put.No.460/PDT/2018/PT.DKI.Jabatan, yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dengantotal sebesar Rp. 19.000.000.000, (Sembilan belas milyar rupiah),dengan mendasari

Pernyataan Kasasi Tertanggal 11 September 2017 danMemori Kasasi tertanggal 25 September 2017yang telah didaftarkankepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;Dengan masih adanya upaya hukum Kasasi yang sedang dilakukanoleh Tergugat, maka tidak dapat dikatakan bahwa Tergugat terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPenggelapan dalam Jabatan, yang telah menimbulkan kerugianbagi Penggugat dengan total sebesar Rp. 19.000.000.000, (Sembilanbelas milyar rupiah), dengan mendasari

Juli 2017, makagugatan Penggugat tersebut, secara hukum harus dianggapterlampau dini atau belum waktunya atau prematur;Bahwa dari apa yang telah diuraikan di atas, dalil Penggugat yangpada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dinyatakan terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPenggelapan dalam Jabatan, yang telah menimbulkan kerugianHal. 27 dari 43 hal Put.No.460/PDT/2018/PT.DKI.bagi Penggugat dengan total sebesar Rp. 19.000.000.000, (Sembilanbelas milyar rupiah), dengan mendasari

tindakan Tergugat berupa: menaikkan secara sepihak jumlahangsuran hutang Penggugat tiap bulannya dari Rp.8.109.374, (delapan jutaseratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) menjadiRp.10.268.464, (Sepuluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratusenam puluh empat rupiah), tidak memberikan perpanjangan masa perjanjianPutusan Nomor : 92/Pdt.G/2019/ PN Bna Hal 3 dari 20kredit dan menetapkan harga pelelangan secara sepihak lebih rendah dariharga umum yang berlaku setempat tanpa mendasari

Menyatakan tindakan Tergugat berupa: menaikkan secara sepihak jumlahangsuran hutang Penggugat tiap bulannya dari Rp. 8.109.374, (delapan jutaseratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) menjadiRp.10.268.464, (Sepuluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu empatratus enam puluh empat rupiah), tidak memberikan perpanjangan masaperjanjian kredit dan menetapkan harga pelelangan secara sepihak lebihrendah dari harga umum yang berlaku setempat tanpa mendasari pada hargayang ditetapkan oleh

rendah dari harga umum yang berlaku setempat;Bahwa tindakan Tergugat berupa: menaikkan secara sepihak jumlahangsuran hutang Penggugat tiap bulannya dari Rp.8.109.374, (delapanjuta seratus sembilan ribu tiga ratus tujun puluh empat rupiah) menjadiRp.10.268.464, (sepuluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu empatratus enam puluh empat rupiah), tidak memberikan perpanjangan masaperjanjian kredit dan menetapkan harga pelelangan secara sepihak lebihrendah dari harga umum yang berlaku setempat tanoa mendasari

,(Sepuluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh empatrupiah), tidak memberikan perpanjangan masa perjanjian kredit danmenetapkan harga pelelangan secara sepihak lebih rendah dari harga umumyang berlaku setempat tanpa mendasari pada harga yang ditetapkan olehPenilai Publik dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) adalah serangkaianperbuatan yang melanggar kepatutan dan menyalahi prosedur hukum yangdikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1365

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaanpermohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon untukmempertimbangkan permohonannya kembali dikarenakan Anak Para Pemohonatas nama Yunita Ariska binti Sajaran masih di bawah umur untuk menikah,namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menikahkan Anak ParaPemohon dengan seorang lakilaki bernama Gatot Sufriyanto bin Suhartono.Adapun alasan utama yang mendasari

No. 0716/Pdt.G/2014/PA.Bdwbahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sahdan sudah dikaruniai seorang anak;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari gugatan Penggugat padapokoknya adalah bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis danbahagia, namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi uang belanja ataunafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan

bernama TUMYANI binti ISMAIL, ibu Penggugat untukmelakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat bisa kembali rukun, akan tetapiupaya damai tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernama TUMYANI binti ISMAIL dan ENI ROHMANIYAH binti TAUFIK, dandua orang saksi dari Tergugat masingmasing bernama ABDUS SYUKUR bin MOH.HOLID dan ABDUL AuJIS bin ADAM telah memberikan keterangan di bawah sumpahyang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

Wonosobo,Adapun Duduk persoalan hukum yang mendasari Permohonan ini adalah sebagai berikut1.

Hak Milik (SHM) Nomor : 16/Kalagheng, Tanggal 6 Juni2014, Surat Ukur Nomor : 00016/2014, tanggal 18 Maret 2014, Luas 9.130 M2(Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Meter Persegi), atas nama NanangMakaped aly s2seeseesees sete eae esse cemee ranean eine eS HSEMenimbang, bahwa gugatan Penggugat a quo telah diperbaiki melaluiPemeriksaan Persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 06SEP USMIDED 201 G 9 seseceessscsseeesrsrseeesreserereeer serene eter eee eae eee SSE EREAdapun alasanalasan yang mendasari

umur 31 tahun, agama islam, pekerjaan urusan rumah tangga,tempat tinggal di ALAMAT, Kabupaten Pinrang, sebagai "Termohon";Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nornor:678/Pdt.G/2012/PA.Prg. mengemukakan halhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari

Menurut berita acararelass tersebut berbunyi: menurut keterangan Ketua RT setempat Penggugattidak dikenal di lingkungan RT setempat;Bahwa, telah terjadi halhal sebagaimana selengkapnya dicatat didalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan satukesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bawa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ini adalahgugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa dengan mendasari

juga dari keterangan saksi tidak diketahulkapan ia penggugat membangun rumah tinggal kelima di area objeksengketa; Bahwa dalam kaitan itu dati alat bukti surat tergugat yang diberi tanda T5juga diketahui terhadap objek sengketa telah dilakukan pembayaranUang Untuk Rumah Pengganti senilai Rp. 122.591.200,00 (Seratus duapuluh dua juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) yangditerima oleh WAWAN DARMAWAN atas bidang dengan nama kepalakeluarga yang berhak UMAN Bin ASNAWI; Bahwa dengan mendasari

tempat tinggal di idKota Depok, sebagai Tergugat; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa, alatalat bukti dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat. gugatannya tertanggal06 April 2017 , yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Depokpada tanggal O06 April 2017 dalam register perkara Nomor1103/Pdt.G/2017/PA.Dpk. telah mengajukan halhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari

Berita Acara Sidang Nomor = 25K/PM.II09/AD/II/2020tanggal 12 Maret 2020.Bahwa Terdakwa selama persidangan dibuka tidak pernah hadirtanpa keterangan dan mendasari surat jawaban dari KesatuanTerdakwa Danyonbekang3/Rat Nomor : R/21/II/2020 tanggal 18Februari 2020 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak hadir kepersidangan karena Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin(THTI) terhitung mulai tanggal 17 Februari 2020 sampai dengansekarang belum kembali ke Kesatuan Yonbekang3/Darat,sehingga Oditur Militer

warna biru yang berisikan 1 bungkusbungkusan plastic bening / cetik didalamnya berisi 25 buah plasticbening / cetik dan 1 buah plastic yang didalamnya berisi 7 buahperalatan hisap yang terbuat dari kaca;= 1 (satu) buah timbangan digital merek Scale DND warna hitam kombinasisilver;= Alat hisap Narkotika goll jenis shabu yang terdiri dari 3 buah alat hisap /bong yang terbuat dari kaca dan palstik dan beberapa buah pipet yangterbuat dari plastic dan kaca serta 4 buah korek api gas;Menimbang, bahwa mendasari

Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa mengenai unsur pertama barang siapa dalam hukum pidana,pengertian barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum orang yang diduga sebagaipelaku tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut sebagai orang yang mampumempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannuya ;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi juga keterangan terdakwaserta barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diketahui bahwa pelaku tindak pidanayang dimaksud

PDM204/PKN/04/2014tersebut ;Menimbang, bahwa mendasari pada uraian dan pertimbangan tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa unsur pertama telah dapat dibuktikan jadi adapaun mengenai dapatdipertanggung jawabkan atau tidaknya pelaku tindak pidana tersebut akan dipertimbangkansetelah dipertimbangkan unsurunsur pokok dalam pasal dakwaan tersebut ;ad.2.

Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan PenyalahgunaanNarkotika Golongan I Bagi Diri SendiriMenimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi, barangbukti, dan keterangan terdakwa Selasa tanggal 22 Pebruari 2014 = sekirapukul 13.00 Wib terdakwa menghubungi EKA OARMAWAN (berkas terpisah)melalui handphone untuk membeli shabushabu sebanyak setengan jieuntuk digunakannya sendiri dan besepakat untuk bertemu di J1.Yos SudarsoRumbai Pekanbaru dan ditempat tersebut EKAmenyerahkan 1 (satu) bungkusplastic

KU.602/A-SDW/1426/2009 tanggal 05 Juni 2009 Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Krueng Peusangan Di Gampong Suwak Kecamatan Peusangan (Bencana Alam) Kabupaten Bireuen yang diterbitkan Tergugat dengan mendasari pada Surat Gubernur Aceh Nomor: 360/45802 Tanggal 26 Mei 2009 tentang Persetujuan Penerbitan SPMK untuk pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam, adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat Tergugat dan Perusahaan Alm.

Suami/ Ayah Penggugatdan mendasari pada hasil Pemeriksaan Khusus Tim Inspektorat Aceh kelokasi Pekerjaan;7. Jumlah yang telah Tergugat bayar setelah dilakukan pengurangandengan total nilai volume pekerjaan yang telah dilaksanakan Alm. Suami/Ayah Penggugat benar masih terdapat sisa nilai volume pekerjaan yangbelum dilakukan pembayaran kepada Penggugat sejumlah yang disebutkanAlm.

Suami/ Ayah Penggugat yang telah terlilit hutangakibat membayar harga bahan material yang telah digunakan dalammenyelesaikan pekerjaan yang diperintahkan dalam SPMK Tergugatdengan mendasari pada standar bunga Bank Pemerintah, Tergugat akanmengusulkannya sesuai dengan mekanisme yang berlaku, namun dalammenentukan kelayakan dan kewajarannya, bukanlah domain/kewenanganTergugat, akan tetapi merupakan Domain dan kewenangan dari Institusi laindiluar Institusi Tergugat untuk mengesahkannya dalam APBA/APBAPerubahan

KU.602/ASDW/1426/2009 tanggal 05Juni 2009 Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan PengamanTebing Sungai Krueng Peusangan Di Gampong Suwak KecamatanPeusangan (Bencana Alam) Kabupaten Bireuen yang diterbitkan Tergugatdengan mendasari pada Surat Gubernur Aceh Nomor: 360/45802 Tanggal26 Mei 2009 tentang Persetujuan Penerbitan SPMK untuk pekerjaanPenanggulangan Bencana Alam, adalah sah dan berkekuatan hukum sertamengikat Tergugat dan Perusahaan Alm. Suami/Ayah Penggugat;3.

mana telah berkekuatan hukum tetap.Menimbang: Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana pertamaPenggelapan atau kedua Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 372KUHP atau pasal 378 KUHP dan pada persidangan pertama Terdakwa tidak hadir karenaTerdakwa tidak berada di satuan.2Menimbang: Bahwa keterangan Oditur Militer di dalam persidangan menyatakan bahwa OditurMiliter tidak dapat menjamin akan dapat menghadapkan Terdakwa dalam persidanganberikutnya, dengan mendasari

TingkatAtas, tempat kediaman di ALAMAT, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 27 November 2017telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Depok dengan Nomor NOMOR, tanggal 08 Februari 2018,dengan dalildalil pada pokoknya sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa meskipun mengajukanbanding, akan tetapi tidak ada mengajukan memori banding;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajarisecara seksama berkas perkara dan semua suratsurat yang berhubungan denganperkara ini, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapatnomor : 126/Pid.C/2014/PN.Rap tanggal 17 Juli 2014, dan buktibukti surat lainyang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis HakimTingkat Pertama yang mendasari

:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpahadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/165/AL/K/I02