StafTeknis pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh BaratDaya Tahun Anggaran 2012 tanggal 02 Juni 2012;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Banda Aceh Nomor 28/PIDTIPIKOR/2015/PTBNA tanggal 11 Januari2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri/Tipikor

Hakim keliru) menafsirkan unsur delik Pasal 55 Ayat (1) Ke1KUHPidana;Bahwa Majelis Hakim di dalam pertimbangan Putusan Banding Nomor28/PIDTIPIKOR/2015/PTBNA tanggal 11 Januari 2016 halaman 2627menyebutkan ...Menimbang bahwa Majelis Hakim PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh dalam menanggapi memori banding JaksaPenuntut Umum setelah Majelis Pengadilan Tinggi membaca putusanPengadilan Tipikor Banda Aceh Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bnatanggal 27 Oktober 2015 tidak sependapat dengan Jaksa PenuntutUmum

Hakim tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasankorupsi;Bahwa Hakim pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tidakmemperhatikan peraturan perundangundangan sebagai dasar danlandasan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia;Pasal 3 Ayat (1) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangannegara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundang,efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab denganmemperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;Pasal 18 Ayat (2

JaenalHariadi selaku supplier garam walaupun yang bersangkutan mengakui telahwanprestasi karena hanya mengirim garam sebanyak 107 ton dari yangseharusnya 400 ton, namun Terdakwa masih dipertanggungjawabkandengan dakwaan tipikor;4. Bahwa PD Pasar Bermartabat tidak mengalami kerugian sama sekali,bahkan keuntungan dari penempatan deposito berupa bagi hasil (bunga)setiap bulannya sekitar Rp 275 juta tetap ditransfer ke rekening PD PasarBermartabat;5.

;Halaman 67 dari 116 Putusan Nomor 76/Pid.SusTPK/2019/PN.BdgBahwa Pasal 8 Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupasitergolong sebagai delik formil, karena tidak memerlukan adanya akibat,maelainkan cukup apabila unsurunsur dalam pasal tersebut terpenuhi,maka tindakan Terdakwa dinyatakan terbukti;Bahwa di dalam Pasal 8 UU Tipikor tersebut hanya mengandung unsur :a.

Akantetapi itu knhusus untuk Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor dan tidak berlakuuntuk seluruh pasal dalam UU Tipikor;Bahwa apabila ada pebuatan seseorang yang menjaminkan asset milikperusahaan daerah, akan tetapi asset tersebut sudah dikembalikansehingga tidak terdapat kerugian daerah, maka harus dilihat terlebihHalaman 68 dari 116 Putusan Nomor 76/Pid.SusTPK/2019/PN.Bdgdahulu apakah perbuatan penggelapan atas asset milik daerah sudahsempurna/voltooid atau belum, apabila seluruh unsur pidana dalam Pasal8

tidak perlu adaya kerugian Negara dan Pasal8 UU Tipikor tersebut masuk ke dalam delik formil;Bahwa untuk membuktikan unsur Pasal 8 UU Tipikor, maka unsurunsuryang disebutkan dalam Pasal 8 UU Tipikor tersebut seluruhnya harusterpenuhi dan jika salah satu saja tidak terpenuhi maka terdakwa harusdibebaskan;Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan bilyet deposito milikperusahaan merupakan perbuatan melawan hukum, tapi belum tentumerupakan perbuatan melawan hukum pidana sepanjang tidak adaUndangundang

Bahwa Penggugat pada saat itu menanyakan kepada Tergugat perihaldirinya dengan status tahanan, apakah Penggugat yang terkenaancaman hukuman Pasal 3 UndangUndang Tipikor bisa mengkutiproses pencalegan. Pada saat itu pihak Tergugat dengan tegasmenjawab bisa. Bahwa kemudian Penggugat menanyakan hal tersebutsekali lagi kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum KabupatenPemalang lainnya, Penggugat juga mendapat jawaban yang sama;.

Tergugatdinyatakan tidak memenuhi syarat dengan alasan adanya pelanggaranadministrasi, padahal Penggugat telah lolos verifikasi administrasi,verifikasi yang dilakukan oleh Tergugat adalah verifikasi administrasiyang secara detail telah memeriksa dan meneliti kKebenaran, sertakelengkapan seluruh data dan dokumen administrasi Penggugat;.Bahwa informasi yang disampaikan Tergugat tentang Penggugat yangberstatus tahanan boleh mengajukan pencalegan, walau terlibat tindakpidana korupsi Pasal 3 UndangUndang Tipikor

Baru pada angka 7disebutkan bahwa dua hari setelah itu (yang berarti tanggal 7 Mei 2014)Hamzah Samsuri setelah browsing internet memastikan bahwaPenggugat/Terbanding dihukum karena melanggar pasal 3 UU Tipikor yangancamannya adalah seumur hidup atau 20 tahun.

Maiyulis Yahya, M.Msebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Pekanbaru Nomor 04/Tipikor/2013/PTR tanggal 13 Februari 2013 yangamar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan permintaanbanding oleh Terdakwa ; Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru tanggal 12 Desember 2012 Nomor 25/Pid.Sus/2012/PN.PBR, yang dimintakan banding tersebut ; Membebankan

menerangkan bahwa pada tanggal 19Maret 2012 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukanpermohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Mengingat pula Akta Permohonan Kasasi Nomor06/Akta.Pid.SUS/2013/ PN.PBR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkanbahwa pada tanggal 19 Maret 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasiterhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan Surat Keterangan Nomor 06/KET/TMS/TIPIKOR

Bahwa Terdakwa menolak dengan tegas semua pertimbangan hukumMajelis Hakim Perkara Nomor 25/Pid.Sus/2012/PN.Pbr. jo PutusanPengadilan Tinggi Riau Nomor 04/Tipikor/2013/PTR kecuali apa yangsecara tegas diakui kebenarannya oleh Terdakwa dalam memori bandingini;2.

Bahwa Terdakwa menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanNegeri Pekanbaru Perkara Nomor 25/Pid.Sus/2012/PN.Pbr. jo PutusanPengadilan Tinggi Riau Nomor 04/Tipikor/2013/PTR yang menyatakanbahwa unsur dakwaan yang terbukti terhadap kesalahan Terdakwa adalahPasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

pengangkatan sebagaiSekretaris Kampung masih berlaku, sehingga penggajian Saksi masihpenggajian Sekretaris Kampung;Hendri Faisal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk menerangkan perihal prosesdari awal penyelidikan hingga akhirnya penetapan tersangka terhadapPemohon;Bahwa Saksi bekerja di Kepolisian Resor Aceh Tengah pada Unit Tipikorsejak tahun 2007 sampai dengan saat ini dan sejak April 2019, Saksidiangkat sebagai Pejabat Sementara Kanit Tipikor

Sat Reskrim Polres AcehTengah;Bahwa pada Juli 2016, Unit Tipikor Reskrim Polres Aceh Tengahdidatangani sejumlah masyarakat Kampung Pegasing yang melaporkanReje nya Saat itu yakni Pemohon karena dugaan tindak pidana korupsi;Bahwa saat itu masyarakat Kampung Pegasing yang datang membawadokumen Rincian Anggaran Biaya Pengeluaran Kampung Tahun Anggara2015, Peraturan Reje Kampung tentang Pengelolaan Dana Desa, kuitansikuitansi dan SPJ serta dokumen lainnya yang Saksi tidak ingat lagi;Bahwa laporan masyarakat

berupa rekomendasi untuk ditingkatkan menjadi Penyidikan; Bahwa berdasarkan rekomendasi tersebut, kemudian dibuat Laporan Polisipada 27 September 2018 dan diterbitkan Surat Perintah Penyidikan dimanaKasat Reskrim memimpin tim penyidikan; Bahwa pada tanggal 28 September 2018 dilakukan pemanggilan terhadapAidi Syahputra, S.HI, Alamsyah dan Pemohon untuk memberikanketerangan sebagai Saksi pada tanggal 1 dan 2 Oktober 2018; Bahwa sejak awal penyelidikan sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018tersebut, Unit Tipikor

Cc. surat;d. petunjuk;e. keterangan terdakwa.Halaman 29 dari 31 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN TknMenimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, maka seseoranguntuk ditetapkan sebagai tersangka diharuskan terdapat minimal 2 (dua) alatbukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP;Menimbang, bahwa sebagai pihak yang telah menetapkan sebagaitersangka terhadap Pemohon, Termohon telah mengajukan bukti surat yaitubukti T.I1 berupa Laporan Informasi Nomor: LI/R12/VII/2016/Tipikor

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupangsejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan 10 April 2014;3. Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 01April 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014;4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 01 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni2014;5.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengantanggal 29 Juli 2014;6. Perpanjangan Il oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor PadaPengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 30 Juli 2014 sampai dengan 28Agustus 2014;7. Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 20Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 September 2014;8.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang sejak tanggal 19 September 2014 sampai dengan tanggal 17Nopember 2014;Hal. 1 dari59 hal. Put. No. 627 K/Pid.Sus/20159. Berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesiau.b. Ketua Muda Pidana, Nomor : 088 / 2015 / S.039.Tah.Sus / PP / 2015 /MA tanggal 12 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Nopember 2014;10.

Hukuman Penjara Yang Dijatunkan Oleh Judex Facti PengadilanTinggi Kupang Kepada Terdakwa Bertentangan Dengan RasaKeadilan Dan Kepatutan Dalam Masyarakat;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan TinggiKupang yang memperberat hukuman Terdakwa menjadi tiga (3) tahunpenjara dan Judex Facti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKupang yang menjatuhkan hukuman penjara kepada Terdakwaselama dua (2) tahun, penjara bertentangan dengan rasa keadilandan kepatutan dalam masyarakat, sebab dari fakta

Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., dan SophianMarthabaya, S.H., HakimHakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RIsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada haridan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakimHal. 58 dari 59 hal. Put. No. 627 K/Pid.Sus/2015Anggota tersebut serta Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H., Panitera Penggantidan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./Dr.

Bahwa seharusnya Termohon melimpahkan perkara Tindak Pidana KorupsiDana Bantuan APBD Bone Bolango Tahun 20112012 dengan TersangkaHamim Pou,S.Kom,MH ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriGorontalo, karena telah lengkap penyidikannya sebagaimana perlakuanyang sama terhadap tersangka Slamet Wiyardi,SE.Ak.MM dan YuldiawatiKadir A.Md, demi tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran serta adanyakepastian hukum yang dicapai dengan terhormat;.

maupun matril menguatkan penetapan tersangka objekpermohonan a quo, dengan demikian penetapan tersangka tersebutHal 12 dari 61 hal, Put.No.1/Pid.Pra Peradilan/2017/PN Gto.memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti dan dikuatkan dengan putusanpengadilan; Bahwa permohonan pra peradilan yang diajukan pemohon dalampoint 7 berpendapat antara lain: Bahwa seharusnya termohonmelimpahkan perkara tindak pidana korupsi dana bantuan APBDBone Bolango Tahun 20112012 dengan tersangka HamimPou,S.Kom,MH ke Pengadilan Tipikor

maka tidak masalah apabila Hakim Tipikor sependapatdengan Hakim Kasasi;Bahwa menurut ahli kepentingan masyarakat harus diutamakan, harusdibuka kembali karena ini akan memberikan informasi yang aktual kepadamasyarakat dan tidak masalah apabila putusan kasasi nanti sama denganputusan PN, menurut ahli ini etika yang harus ditindaklanjuti;Bahwa menurut ahli, masyarakat, LSM, Perkumpulan adalah pihak ke3,Jamper termasuk dalam pihak ke3 yang bergerak dan mempunyaikepentingan dan tujuan yang sama untuk

Namun, jika membukakembali penjelasan pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 dalam UU Tipikor, secarategas menjelaskan bahwa makna kata dapat sebelum frasa merugikankeuangan Negara atau perekonomian Negara menunjukkan bahwatindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidanakorupsi cukup dengan dipenuhinya unsurunsur perbuatan yang sudahdirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Sehingganya, Pasal 2 ayat(1) dan Pasal 3 UU Tipikor cukup dipahami bahwa inti delik (Bestanddelenvan het dilct) yakni memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasidan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.Sebagai contoh ada pada beberapa putusan Mahkamah Agung (MA)salah satunya putusan MA No.69 K/Pid.Sus/2013/ dalam putusan itudinyatakan bahwa karena tidak adanya audit BPK atau BPKP maka jaksatidak dapat membuktikan adanya kerugian keuangan Negara.Pertimbangan tersebut

Perpanjanganoleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 28 Desember2014 s/d tanggal 5 Februari 2015;Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 6 Februari 2015 s/d tanggal 7Maret 2015 ;Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 8 Maret 2015 s/d tanggal 30Maret 2015 ;Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2014 s/d 19 April 2015 ;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada PengadilanNegeri Pekanbaru, sejak tanggal 20 April 2015 s/d 10 Mei 2015;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal11 Mei 2015 s/d tanggal 9 Juni 2015 ;Halaman 1 dari 58 Putusan.

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru, sejak tanggal 10 Juni 2015 s/d tanggal 8 Agustus 2015;9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Pekanbaru, sejak tanggal 9 Agustus 2015 s/d tanggal 7 September2015 ;10. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiPekanbaru, sejak tanggal 8 September 2015 s/d tanggal 7 Sep4 Oktober201511.

Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor tingkat banding Pengadilan TinggiPekanbaru sejak tanggal 5 Oktober 2015 s/d tanggal 3 Nopember 2015 ;12. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/TipikorTingkat Banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 4 Nopember2015 s/d tanggal 2 Januari 2016 ;13.

SYUKRI, S.H., M.H, Hakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan TinggiPekanbaru sebagai Hakim Anggota ll, berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 36/Pid.SusTPK/2015/PT.PBR tanggal 1Desember 2015, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkandalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengandi dampingi oleh HakimHakim Anggota dengan dibantu WIPSAL, Sm.Hk.selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Pekanbaru, tanoa

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang telah tidakmempertimbangkan tentang SK Bupati Cilacap PROBO YULASTORO,S.Sos.,MM No. 951/12/11/2008, yang telah menetapkan Terdakwasebagai Kuasa Pengguna Anggaran sedangkan Bupati sebagaiPengguna Anggaran;3. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang telah tidakmempertimbangkan tentang keberatankeberatan yang telah diajukanoleh Terdakwa kepada Bupati Cilacap PROBO YULASTORO, S.Sos.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang yang telahmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang No.03 /Pid.Sus / 2013 / PN.Tipikor.Smg tanggal 3 Juni 2013 telah salah dalammenimbang/menilai tentang keterangan saksi HERI KARMAWAN danHal.110 dari 162 hal. Put.No.2308 K/Pid.Sus/2013SAKSI Drs. SUYATMO, MM, yang menerangkan tentang PenunjukkanRekanan Secara Langsung;. Dalam perkara incasu pelaku utamanya (Pleager) adalah Bupati CilacapPROBO YULASTORO, S.Sos.

;Dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semaranghalaman 141 yang diambil alin sebagai pertimbangan putusanPengadilan Tinggi Tipikor Semarang :"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, diketahui bahvwaTerdakva dalam kedudukannya selaku Kabag PemerintahanKabupaten Cilacap telah menyanggupi disposisi/ perintahBupati Cilacap PROBO YULASTORO, S.Sos..MM mengenaipengadaan komputer dalam program SIMPEMDES ~ untukdilaksanakan oleh seluruh

(vide putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang halaman 145);Bahwa Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang telah salahdalam pertimbangannya tersebut di atas, karena berdasar fakta yangterungkap di persidangan Tingkat Pertama, tidak pernah terungkap faktaTerdakwa menyanggupi disposisi dari Bupati PROBO YULASTORO,S.Sos.,MM, tetapi hanya melaksanakan atas perintah atasanberdasarkan disposisi tanggal 8 Desember 2007 dari atasan (BupatiYULASTORO, S.Sos.

Semarang yangtelah diambil alin oleh Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang tersebutsalah, karena antara Terdakwa DANGIR MULYADI, S.Sos, Msi denganHERI KARMAWAN serta Bupati PROBO YULASTORO, S.Sos.

;Bahwa objek sengketa a guo hanya bersifat rekomendasi daninformatif, yang pelaksanaannya tidak serta merta tetapi masihmemerlukan tindak lanjut dari pihak yang meminta untukdilaksanakannya audit dalam hal ini adalah Penyidik, JPU danMajelis Hakim Tipikor;Bahwa sifat objek sengketa a quo (LHAI dan LHPKKN) yang hanyabersifat rekomendasi, dan informatif tersebut dapat terlinat secaranyata dalam proses penggunaannya (tindak lanjutnya) yaitusetelahdiserahkannya objek sengketa a quo kepada penyidik, penggunaanobjek

Bahwa selanjutnya, mengenai digunakan atau tidaknya informasiyang ada dalam LHAI/objek sengketa a quo tersebut sepenuhnyamenjadi kewenangan Polda Kalimantan Barat, JPU, dan Majelishakim Tipikor sesuai dengan kewenangan dan ketentuan hukumyang berlaku (KUHP, KUHAP, atau peraturan perundangundangan lain yang bersifat hukum pidana);2. Bahwa kronologis terbitnya LHPKKN (objek sengketa 2) adalahsebagai berikut:a.

Putusan Nomor 464 K/TUN/2015sepenuhnya menjadi kewenangan Polda Kalimantan Barat, JPU,dan Majelis hakim Tipikor sesuai dengan kewenangan danketentuan hukum yang berlaku (KUHP, KUHAP, atau peraturanperundangundangan lain yang bersifat hukum pidana);Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d UU PERATUN yangmenyatakan:Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negaramenurut UndangUndang ini :d.

Bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka dalamkasus Tipikor dalam perkara penyimpangan dalam pengadaansewa transponder satelit dan ground segmentDinas Perhubungan,Komunikasi, dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat tahunanggaran 2009 s.d. 2011 pada 12 Februari 2013 ;Sedangkan LHPKKN diterbitkan oleh Tergugat pada 26Agustus 2013;f.

., telah mengemukakan halhal sebagai berikut :1.POSITABahwa Penggugat melakukan laporan dugaan tipikor di RSUD Ruteng danDinas Kesehatan Kabupaten Manggarai yang diajukan Dr Fransiscus NangaRoka selaku Direktur PT JEHOVAH RAFA pada 2014 di Polres Manggaraidan Kejaksaan Negeri Ruteng;Bahwa selain laporan tindak pidana korupsi, Penggugat juga melaporkantindak pidana umum di Polres Manggarai dan Polda NTT;Bahwa pada Februari 2015 Penggugat melakukan laporan tipikor di RSUDRuteng kepada Oknum Kajari

Manggarai yaitu Agus Riyanto tetapi bukannyalaporan tipikor Penggugat yang ditindaklanjuti melainkan Penggugatditipikorkan / dikriminalisasikan oleh oknum Kajari Agus Riyanto, oknumkasipidsus Ida Bagus Putu Widnyana, oknum penyidik dan penuntut umumFirman Simorangkir, oknum penyidik dan penuntut umum Salesius Gunturyang sedang digugat oleh Penggugat sejak Tahun 2017 dan 2018 yaitu dalamperkara No 261/Pdt.G/2017/PN.Kpg jo perkara No 262/Pdt.G/2017/PN.Kpgjo perkara No 66/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo perkara

tidak ada dapat datang karena ada kematiankeluarga sampai Oktober 2016;Bahwa dari surat Wakil Ketua LPSK RI yang menjadi Ketua DivisiPerlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban yaitu Lili PintauliHalaman 4 dari 29 Putusan Nomor 288/Padt.G/2020/PN Kpg22.23.24.25.Siregar yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua KPK pada 14 November2016 didapatkan bahwa pada 20 Juni 2016 LPSK RI telah mendapat suratdari JAMWAS yang telah memerintahkan Kejari Manggarai untuk melakukanpulbaket ulang atas laporan tipikor

wajib taat dan tundukpada ketentuan peraturan Perundangundangan termasuk PeraturanPemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri danPeraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 tahun 2010 tentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil, begitupun juga dengan Tergugat sehinggaterhadap penerbitan Obyek sengketa yang hanya didasarkan kepadaHalaman 13 dari 48 halaman Putusan Nomor: 28/G/2020/PTUN.KDI17.putusan Pengadilan Negeri Tipikor

Kepegawaian diDinas Kehutanan Propinsi yaitu mengenai Surat Masuk dan Surat Keluarserta Administrasi Kepegawaian 5bahwa saksi menerangkan Penggugat ditugaskan pada Bagian Perlindungandi Dinas Kehutanan Provinsi;bahwa saksi tidak mengetahui kasus Penggugat di Pengadilan Negeri;bahwa saksi menerangkan Penggugat dipecat sebagai PNS karena kasusbahwa saksi menerangkan Penggugat bertugas di Dinas Kehutanan Provinsisejak bulan Mei 2016 yang mana sebelumnya bertugas di Konawe Utara;bahwa saksi menerangkan kasus tipikor

pernah ada rapat mengenai kedisiplinan Pegawaipada bulan September 2018 dan ada BKD pada rapat tersebut; bahwa saksi menerangkan mengetahui yang datang dalam rapat tersebutadalah BKD karena ada surat undangan dari BKD yang ditujukan kepadaKepala Dinas Kehutanan Provinsi;5 bahwa saksi menerangkan juga ikut hadir dalam rapat tersebut; bahwa saksi menerangkan dalam rapat tersebut membahas mengenaidisiplin pegawai dan rapat evaluasi disiplin Pegawai dan menyinggung pulamengenai pegawai yang terkena tipikor

Pegawai Negeri Sipil yang terkait Kasus Tindak PidanaKorupsi ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi SulawesiTenggara, tanggal 18 September 201 8); bahwa saksi menerangkan setelah rapat tersebut tidak ada tindak lanjut lagi; bahwa saksi menerangkan tidak pernah mendengar ada info mengenaipenetapan tersangka kepada Penggugat; bahwa saksi menerangkan ada pemeriksaan dari Inspektorat terkait kinerja bahwa saksi menerangkan tidak ada pemeriksaan secara khusus kepadaorangorang yang kena kasus tipikor

Karanganyar dan Bupati Karanganyar Nomor 188.4/11/Tahun 2008tentang Susunan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Daerah KabupatenKaranganyar masa jabatan 20042009 beserta lampirannya tanggal 3November 2008 yang mempunyai tugas dalam fungsi Legislasi, fungsiAnggaran, dan Pengawasan, pada bulan Juli 2008 sampai dengan bulanOktober 2008 atau setidaktidaknya pada tahun 2008, bertempat di DesaJumok, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar atau setidaktidaknya yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor

No. 69 PK/PID.SUS/2016masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang, berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkaratindak pidana korupsi, pegawai negeri atau penyelenggara negara yangmenerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiahatau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yangberhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yangmemberikan hadian atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya

ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3),diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau palinglama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikitRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyakRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).Oleh karena UU No. 32 Tahun 2004 sudah mengatur adanya sanksi pidana,maka sangat tepat apabila UndangUndang tersebut yang diterapkan pada diriPemohon Peninjauan Kembali karena asas lex specialis, bukan UndangUndang TIPIKOR

pidanapenjara selama 1 (satu) bulan;Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;Menyatakan barang bukti berupa:Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 14, selengkapnyasebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Banjar, dikembalikan kepada Pemerintah Kota Banjar cq BagianKesejahteraan Sosial Pemerintah Kota Banjar;Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (limaridu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung Nomor 19/TIPIKOR

/2016/PT.BDG tanggal 28 Juli 2016 yangamar lengkapnya sebagai berikut:1.2.Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri BandungNomor 174/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg tanggal 21 Maret 2016 yangdimintakan banding tersebut;Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkatpengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah);Hal. 31 dari 36 hal.

melakukan korupsi, akan tetapi juga bertujuan untukmemulihkan pengembalian kerugian keuangan Negara, dan oleh karena itupermohonan Terdakwa harus dinyatakan ditolak dengan perbaikan;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan judex factidalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang,maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 19/TIPIKOR

YUYUM KUSNADI (Alm) tersebut; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung Nomor 19/TIPIKOR/2016/PT.BDG tanggal 28 Juli 2016 yangmenguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung Nomor 174/Pid.SusTPK/ 2015/PN.Bdg tanggal 21 Maret2016 tersebut mengenai pidana kurungan pengganti denda dan pidanapengganti uang pengganti yang dijatunkan kepada Terdakwa menjadi:1.

IBTernate yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidanapada Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalamperkara atas namaTerdakwaNama Lengkap : MANGE MUNAWAR TJIARSO ;Tempat Lahir : KawaloUmur/Tanggal Lahir : 54 tahun /05 Juni 1959;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Agama : Islam;Tempat Tinggal : Desa Fatcei Kec.Sanana, KabupatenKepulauan Sula;Pekerjaan : Wiraswasta;Pendidikan : SLTATerdakwa ditahan masingmasing oleh Penyidik dan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

padaPengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 8 Mei 2012 sampaidengan tanggal September 2012; Penuntut Umum di Rutan tanggal 2 Agustus 2013 s/d 21 Agustus2013; Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Ternate di Rutan sejak 22 Agustus 2013 s/d 20September 2013; Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriTernate tanggal 10 September 2013 Nomor 17/Pen.Pid.Tipikor/2013/PN.Tte sejak 10 September 2013 sampai dengan tanggal 9Oktober 2013; Perpanjangan Ketua Pengadilan

M.Irianto,SH.MH,Kaimuddin Hamzah,SH., Joshua L Siahaan,SH, dan AlfredSimanjuntak pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum dari LawFirm BARS & ASSOCIATED yang berkantor di Jalan HR.RasunaSaid Blok X2 Gedung Menara Palma Lantai 12 Kuningan JakartaSelatan 12950 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12September 2013 dan telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Ternate dengan No.Reg.19/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tipikor

padaPengadilan Negeri Ternate Nomor :19/Pid.Tipikor/2013/PN.Ttetanggal 10 September 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara tersebut;Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Tipikor padaPengadilan Negeri Ternate Nomor :19/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte,tanggal 10 September 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;Setelah membaca semua suratsurat pemeriksaan pendahuluansebagaimana termuat dalam berkas perkara tersebut dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara atas

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klas A Jayapura Nomor 12/Tipikor/2013/PN JPR. tanggal 27 Juni2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa HENGKY MANIANI alias HENGKI MANIANI tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan

No. 2061 K/Pid.Sus/2014 Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 12/Tipikor/2013/PNJpr,tanggal 27 Juni 2013 yang dimohonkan banding tersebut.

dalampemberantasan tindak pidana korupsi ;Halhal yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum ; Terdakwa merasa menyesal dan mengakui kesalahannya ; Terdakwa sakitsakitan ; Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyaitanggungan keluarga ;Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jayapura Nomor 24/Tipikor.Banding/2013/PTJpr. tanggal 26November 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Klas A Jayapura Nomor 12/Tipikor

No. 2061 K/Pid.Sus/2014November 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Klas A Jayapura Nomor 12/Tipikor/2013/PN JPR.tanggal 27 Juni 2013 sekedar mengenai pasal yang terbukti dan pidana penjarayang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa HENGKY MANIANI alias HENGKI MANIANIterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"KORUPSI SECARA BERSAMASAMBA ;Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa

(Pemohon).Banda Aceh, 06 September 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPlh. PANITERASANUSI, S.H.NIP. 19610505 198002 1 001 Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2019/PN BnaHalaman 7 dari 6 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2019/PN BnaHalaman 8 dari 6 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2019/PN Bna

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jambi, sejak tanggal 10 April 2016 s/d 08 Juni 2016 ; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ; Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 08 April2016 Nomor : 6/PEN.PID.SUSTPK/20156/PT JMB, tentang Penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding,berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Putusan Nomor 113 K/TUN/2020penerapan hukum, dengan perbaikan pertimbangan dan amar sebagaiberikut:Bahwa Penerbitan objek sengketa didasarkan kepada PutusanPengadilan Negeri Tipikor Semarang Nomor48/Pid/Sus/2014/PN.Tipikor.Smg., tanggal 17 September 2014,Penggugat dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulandan denda Rp50.000.000, subsider kurungan selama 3 (tiga) bulankarena melakukan tindak pidana korupsi Pasal 3 Juncto Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999.

Uang sebesar Rp10.088.520,00 (sepuluh juta delapan puluh delapanridu lima ratus dua puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;78. 1 (satu) lembar slip Formulir Setoran Rekening Bank BNI 46 tanggal 18September 2013 ke Nomor Rekening 0159893832 Rekening LainLainKejari Dumai Barang Bukti Tipikor Penyimpangan Dana FasilitasMenajemen Usaha Keluarga Miskin Dinas Sosial Kota Dumai sebesarRp5.788.520,00;Tetap melekat pada berkas perkara;Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (

No. 2191 K/PID.SUS/2014Lain Kejari Dumai Barang Bukti Tipikor Penyimpangan Dana FasilitasMenajemen Usaha Keluarga Miskin Dinas Sosial Kota Dumai sebesarRp5.788.520,00;Tetap melekat pada berkas perkara;8.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (limaridu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Pekanbaru Nomor 22/TIPIKOR/2014/PT.PBR tanggal 06 Oktober 2014yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan JaksaPenuntut Umum; Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Pbr tanggal 23 Juli2014 yang dimintakan banding tersebut;

PBR tanggal 23 Juli2014 jo Putusan Perkara Nomor 22/TIPIKOR/201/PTR tanggal 06 Oktober 2014halaman 218 (point 12) dimana aliran atas kerugian negara dinikmati oleh :Saksi Endri;Saksi Basirun;Saksi Jhoni Ilrawan;Saksi Ramsanidar;Saksi Misnarita Sebesar;Edwin Achmad;Bahwa pada halaman 219 point 13 secara tegas bahwa kerugian negara~ 9 29 5 sudah dikembalikan oleh para pihak yang menikmati dimana dengan adanyapengembalian kerugian negara tersebut negara tidak lagi dirugikan;Bahwa melihat kepada hal

Putusan Mahkamah Agung Nomor 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972menyatakan putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurangcukup dipertimbangkan;Bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut di atas maka sudahseharusnya putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan karena tidak adapertimbangan yang jelas atau tidak cukup pertimbangannya;Bahwa kekurangan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tipikor PadaPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 26/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PBRtanggal 23 Juli 2014 jo Putusan Perkara