Ditemukan 9775 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 28-11-2018 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PA JEPARA Nomor 2072/Pdt.G/2018/PA.Jepr
Tanggal 2 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
100
  • Lge jn dTL LAS Shall Ldsuis= asl al Sls c35l atl gyHal 17 dari 21 hal Put.
Register : 05-04-2021 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 28-04-2021
Putusan PA UJUNG TANJUNG Nomor 271/Pdt.G/2021/PA.Utj
Tanggal 28 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
165
  • Putusan Nomor 271/Pdt.G/2021/PA.Utj.of the child shall be a primary consideration), maka Majelis Hakim menilaisecara psikologis kedekatan dan keharmonisan hubungan lahir dan batinantara Penggugat dengan anakanak Penggugat dan Tergugat cukup menjaminperlindungan dan kesejahteraan anakanak di masa yang akan datang, dengandemikian berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, makagugatan primair Penggugat pada petitum poin (3) tentang hak hadanah(pengasuhan dan pemeliharaan) patut untuk dikabulkan
    Putusan Nomor 271/Pdt.G/2021/PA.Utj.Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagaipemegang hak hadanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan) terhadap 1 (satu)orang anak Penggugat dan Tergugat, sementara dengan perceraian ini antaraPenggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satuatap sebagai suami istri untuk mengasuh anakanaka quo, maka demikemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaikbagi anak (the best interests of the child shall be a
Register : 10-01-2017 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 24-10-2019
Putusan PA UJUNG TANJUNG Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Utj
Tanggal 7 Februari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
2421
  • ketentuan Pasal 105huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belummumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, dan menurutketerangan kedua saksi kondisi anak tersebut sehat dan baik dalam asuhanPenggugat, oleh karenanya berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, dan hanya semata demi kemaslahatan serta untukmengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests ofthe child shall
    No. 0024/Pdt.G/2017/PA.Utj.mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests ofthe child shall be a primary consideration) sebagaimana prinsip universaltentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi HakhakAnak PBB Tahun 1989 (Convention on the Rights of the Child) yang telahdiratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, agarbatinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telahberpisah, Penggugat tidak boleh merasa menang dan beranggapan
Register : 03-03-2014 — Putus : 26-05-2014 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 112 B/PK/PJK/2014
Tanggal 26 Mei 2014 — PT. LIPPO BANK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
182114 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Article also includes payments by aresident of one of the Contracting States for the use of, or the fight touse, industrial, commercial or scientific equipment, but not includingships, aircraft or containers the income from which is exempt from taxby the other Contracting State under Article 9 (Shipping and AirTransport)";Bahwa Pasal 8 ayat 1 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda(P3B) antara Indonesia dan Amerika menyebutkan bahwa:Business profits of a resident of one of the Contracting States shall
    selisin/koreksi objek sewa jaringan Bloombergdipertahankan;Menurut Pemohon Banding:Bahwa Pemohon Banding tidak setuju sebagian dengan koreksi objek PajakPenghasilan Pasal 26 sebesar Rp3.116.170.471,00 oleh Terbanding atasSoftware Project Bankfrade dalam perkiraan RRA Pembelian ATI CAPEXdengan penjelasan sebagai berikut:Bahwa Pasal 8 ayat 1 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)antara Indonesia dan Amerika menyebutkan bahwa:"Business profits of a resident of one of the Contracting States shall
    sourceswithin such other Contracting State from sales of goods or merchandise ofthe same kind as those sold, or from other business transactions of thesame kinds as those effected, through the permanent establishment";Bahwa Pasal 13 ayat 2 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)antara Indonesia dan Amerika menyebutkan bahwa:"The rate of tax imposed by a Contracting State on royalties derived fromsources within that Contracting State and beneficially owned by a residentof the other Contracting State shall
    commercial or scientific equipment, but not including ships,aircraft or containers the income from which is exempt from tax by the otherContracting State under Article 9 (Shipping and Air Transport)";Bahwa lebih lanjut Pasal 13 ayat 2 Persetujuan Penghindaran PajakBerganda (P3B) antara Indonesia dan Amerika menyebutkan bahwa:"The rate of tax imposed by a Contracting State on royalties derived fromsources within that Contracting State and beneficially owned by a residentof the other Contracting State shall
Putus : 22-11-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 802/B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT JELAI CAHAYA MINERALS vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
16882 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Interest Rate" means LIBOR+5% on 12 months deposit as at the due dateof the Advance;("Tingkat Bunga" berarti LIBOR+5% atas setoran 12 bulan pada saat jatuhtempo Pinjaman);Butir 4.1.Interest shall notionally accrue on the outstanding principal from time to timeat the Interest Rate, provided that Interest shall not become due nor payableunless and until specifically demanded in writing by the Lender;(Bunga dibayangkan terakumulasi atas pokok pinjaman yang belum dibayarden' waktu ke waktu pada Tingkat
    Tanggal jatuh tempo (Due Date) itusendiri diatur dalam Butir 4.2 Perjanjian Pinjaman yang berbunyi:The Lender shall, from time to time, determine the due date for repayment ofeach Advance and the Borrower shall repay the Advance accordingly;(Pemberi Pinjaman harus, dari waktu ke waktu, menentukan tanggal jatuhtempo pembayaran setiap Pinjaman dan seianjutnya Debitur harusmembayar Pinjaman);Bahwa sampai akhir Tahun 2009, KGC belum menentukan tanggal jatuhtempo pembayaran pokok pinjamannya dan secara
Putus : 22-03-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 678 PK/Pdt/2010
Tanggal 22 Maret 2011 — PT. ISTAKA KARYA (Persero) VS PT. JAIC INDONESIA
333330 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;This Note shall not be validly issued unless manuallyauthenticated by the Placement Agent and the Trustee(Trust Agent under Indonesian law);Authenticated by Placement AgentAuthenticated by; Trustee ;(Stempd PT Andalan Artha Advisindo, signed stempel PTBank Niaga, signed) ;Name : SUSANTO HADI; Name : BAMBANG WITJAKSONO;Title : Director; Title : Director;Without recourse, warranty or liability and forauthentication purposes only;Yang terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:Surat Sanggup Atas Bawa
    Mubarak Nahdi,Ak.; Director;is Note shall not be validly issued unless manuallyauthenticated by the Placement Agent and the Trustee(Trust Agent under Indonesian Law);Authenticared by Authenticated by;Placement Agent Trustee;(stempel PT. Andalan Artha Advisindo, signed) (stempel PTBank Niaga, signed)Name : SUSANTO HADI; Name : BAMBANG WITJAKSONO;Title : Director; Title : Director;Without recourse, warranty or liability and forauthentication purposes only.
    Mubarak Nahdi,Ak.; Director;This Note shall not be validly issued unless manuallyauthenticated by thePlacement Agent and the Trustee (Trust Agent underIndonesian Law);Authentiated by Authenticated by;Placement Agent Trustee;(stempel PTI Andalan Artha Advisindo, signed) (stempel PTBank Niaga, signed);Name : SUSANTO KADI; Name : BAMBANG WITJAKSONO;Title : Director; Title : Director;Without recourse, warranty or liability and forauthentication purposes only yang terjemahan bebasnyaadalah sebagai berikut
    BankNiaga yang ditandatangani oleh "Bambang Witjaksono"selaku Direktursebagaimana terlihat jelas dalam kutipan di bawah ini"This Note shall not be validly issued unless' manuallyauthenticated by thePlaement Agent and the Trustee (Trust Agent underIndonesian Law);Authenticeted by; Authenticated by;Placement Agent; Trustee;(stempel PT.
    Andalan Artha Advisindo yangditandatangani oleh Susanto Hadi, selaku Direktur,sebagaimana dikutip di bawah ini"This Note shall not be validly issued unless manuallyauthenticated bythe Placsment Agent and the Trustee (Trust Agent underIndonesian Law);Authenticated by; Authenticated by;Placement Agent; Trustee;(stempel PT. Andalan Artha Advisindo, signed) (stempelPT.
Register : 14-11-2013 — Putus : 02-09-2014 — Upload : 17-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 515/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST.
Tanggal 2 September 2014 — PT. INDOTASIK GRAHA UTAMA >< INDRA NAVIA AS
16768
  • This Contract is subject to the laws of England;The provisions of the United Nations Convention of Contract forthe International Sale of Goods (the Vienna Convention) shall notbe applied to this Contract;13.2. Any dispute arising in the execution or performance of thisContract shall be settled through amicable consultations betweenboth parties.
    In case no agreement can be reached throughconsultation, said dispute shall be referred to London Court ofInternational Arbitration for arbitration in London by threearbitrators under the Rules of said Court. The Judgment of saidCourt shall be final and binding on both parties. The proceedingsof the Arbitration shall be carried out in the English language."Hal. 12 dari 47 halaman, Pts. Perk. No.515/Pdt.G/2013/PN.JKT.
Putus : 21-01-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 870/B/PK/PJK/2014
Tanggal 21 Januari 2015 — PT. L’OREAL INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
257102 Berkekuatan Hukum Tetap
  • L'Oreal shall execute and sign all confirmative deeds anddocuments necessary to comply with formalities which might be required by thelaws and regulations prevailing in the Territory tO make such exploitation rightvalid and enforceable against third parties.Bahwa sesuai dengan yang dimaksud dalam perjanjian, pihak L'Oreal S.A.membebani Pemohon Banding dengan royalti karena Pemohon Banding diberikan hakekslusif untuk memasarkan barangbarang dengan merek dagang tertentu dalam hal inimerk dagang "L'OREAL
    Putusan Nomor 870/ B/PK/PJK/20 1422e the exclusive rights to distribute and sell the Licensed Products in theTerritory, and exceptionally outside the Territory to LOrealssubsidiaries who have specific shortterm needs ;2.2 The right to market the Licensed Products according to the Technologyincludes the exclusive right to exploit the Licensed Patents;Upon Licensees request, LOreal shall execute and sign all confirmativedeeds and documents necessary to comply with formalities which might berequired
    Majelis Hakim mengabaikanfaktafakta tersebut dalam memutuskan perkara sehingga merugikan PemohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menjelaskan selama proses bandingatas butir 1.2 dalam License Agreement yang menyatakan bahwa:License trademark shall mean cosmetic, hygiene and toiletry productsmanufactured in accordance with the Technology (as hereafter defined) and thatthe parties have agreed to market in the Territory under the Licensed trademarkDan
    butir 1.4 dalam License Agreement yang menyatakan bahwa:31*Technology shall mean all proprietary information developed by LOreal inconnection with the composition and/or manufacture of Licensed Products, andrelating more particularly to formulae with the relevant operating instructions,as well as quality standards and testing techniques and all appropriate technicalinstructions (directions for use, specifications for equipment, etc) suchinformation consisting either Licensed, or patentable inventions
    Putusan Nomor 870/ B/PK/PJK/20 1432SA France berhak untuk melakukan transfer teknologi sesuai butir dalamLicense Agreement sebagai berikut: Transferred Technology shall mean all proprietary information developed byLOreal in connection with the composition and/or manufacture of LicensedProducts, and relating more particularly to formulae with the relevant operatinginstructions, as well as quality standards and testing techniques and allappropriate technical instructions (directions for use, specifications
Register : 30-08-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PA MAKASSAR Nomor 503/Pdt.P/2021/PA.Mks
Tanggal 15 September 2021 — Pemohon melawan Termohon
1512
  • yang wajib dilindungi,sebagaimana tersebut antara lain dalam Pasal 16 (f) UndangUndang Nomor 7Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapuan SegalaBentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the elimination of all formsof discrimination againts woman); The same rights and responsibilities withregard to guardianship, wardship, trusteeship and adoption of children, orsimilar institutions where these concepts exist in national legislation; in all casesthe interests of the children shall
Register : 25-09-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 03-11-2019
Putusan PTA MEDAN Nomor 119/Pdt.G/2019/PTA.Mdn
Tanggal 10 Oktober 2019 — PEMBANDING V TERBANDING
5324
  • Alquran surat Arrumayat 21;Menimbang, bahwa dengan kondisi rumahtangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah sampai pada tingkatperselisihan yang sifatnya terus menerus yang tidak bisa didamaikan lagi,sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat denganpenulis Kitab a/Marah Baina alFiqh wa alQanun halaman 100 yangselanjutnya diambilalih menjadi pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Tinggi Agama sendiri yang ungkapannya sebagai berikut:cod Lele EI Siy GAN ae a Y Aaa gh Shall
Putus : 27-05-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1664 K/PID/2008
Tanggal 27 Mei 2009 — Ir. H. ENDRO PRAPONCO, MM., VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Jaksa Agung Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta Cq. Aspidus Kejati DKI Jakarta Cq. Tim Penyidik di Kejati DKI Jakarta
4432 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No one shall bedeprived qf his liberty except on such gourds and in accordancewith such procedure as are established by law" Bahwa prinsip ini juga ditegaskan dalam UU No.39 tahun 1999tentang Hak Azasi Manusia sehingga dengan demikian, penahananyang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon selain tidakberdasarkan hukum, juga bertentangan dengan normanorma yangtelah diterima secara universal ; Bahwa dengan demikian adalah sudah selayaknya danberdasarkan hukum serta sangat berperikemanusiaan apabilaPengadilan
    No one shall be subjected toarbitrary or detention.
    No one shall be deprived of his liberty except onsuch gourds and in accordance 'With such procedure as are establishedby law", yang ditegaskan dalam UU No.39 tahun 1999 tentang Hak AzasiManusia.Sehubungan dengan halhal tersebut, Pemohon memohon Majelis Hakimuntuk:1.BrMengabulkan permohonan Praperadilan untuk seluruhnya.Menyatakan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Print 755/O.1.5/Fd.1/05/2008 tgl 27 Mei 2008 serta Penahanan Lanjutanberdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan No.
    Noone shall be subjected to arbitrary or detention.
Register : 01-08-2016 — Putus : 20-10-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1059 B/PK/PJK/2016
Tanggal 20 Oktober 2016 — PT. MITRA AUSTRAL SEJAHTERA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
6540 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengandemikian menurut Pemohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) tidak ada kewajiban pemotongan dan penyetoran PPh Pasal26 atas bunga pinjaman pada tahun 2002.Selanjutnya Protokol Perjanjian Penghindaran Pajak BergandaIndonesia Malaysia mengatur:"In the event of there being a dispute in the interpretation and theapplication of this Agreement, the English text shall prevail"Halaman 9 dari 16 halaman.
    Sehingga Pemohon Peninjauan Kembali tidak meminta AustralEnterprises Berhad untuk menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili(Certificate of Domicile) karena atas bunga pinjaman tersebut barudiakui tetapi belum dibayarkan.Bahwa Surat Keterangan Domisili baru dibuat dan diserahkan olehAustral Enterprises Berhad (sekarang berganti nama menjadi SimeDarby Austral Holdings Berhad) pada saat dilakukan pembayaranbunga pinjaman.Bahwa berdasarkan Pasal 1 Tax Treaty Indonesia Malaysia:This Agreement shall apply
Putus : 21-05-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 480/B/PK/Pjk/2011
Tanggal 21 Mei 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SUPRA PRIMATAMA NUSANTARA
5839 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ayat 3 Perjanjian Penghindaran PajakBerganda antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Jepangmenyebutkan sebagai berikut :1 Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other theContracting State may be taxed in that other Contracting State.2 However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which theyarise, and according to the laws of that Contracting State, but if the recipient is thebeneficial owner of the royalties the tax so charged shall
    Ayat 1, Ayat 2, Ayat 3 dan Ayat 4 Perjanjian Penghindaran PajakBerganda antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Singapuramenyebutkan sebagai berikut :1 Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the otherContracting State may be taxed in that other State.2 However, such royalties may be taxed in the Contracting State in which they arise,and according to the law of that State, but if the recipient is the beneficial owner of theroyalties, the tax so charged shall
    not exceed 15% of the gross amount of the royalties.3 The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreementsettle the mode of application of this limitation.4 The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received asa consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic orscientific work including cinematograph films and films or tapes for radio or televisionbroadcasting, any patent, trademark, design or model, plan
    Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 18Tahun 2000 menyebutkan sebagai berikut :1 Royalties derived from sources within one of the Contracting States by a residentof other Contracting State may be taxed by both Contracting States.2 The rate of tax imposed by a Contracting State on royalties derived from sourceswithin that Contracting State and beneficially owned by a resident of the other ContractingState shall
Register : 08-02-2017 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 25-04-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 78/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 12 April 2017 — PT.JABATEX >< MAYER & CIE GMBH & CO KG (DAHULU BERNAMA MAYER & CIE GMBH & CO)
156103
  • Penggugat dan Tergugat saat iniadalah hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Utang Piutang;Melalui gugatannya dalam perkara ini, Penggugat meminta PengadilanNegeri Jakarta Pusat untuk antara lain menyatakan batal PerjanjianUtang Piutang (vide petitum gugatan no. 4 dan 6);Pasal 13.2 Perjanjian Utang Piutang menyatakan sebagai berikutFailing such an amicable setllement any dispute arising out of or inconnection wih this Agreement, including any question regarding itsexistence, validity or termination, shall
    The tribunal shall consist of one arbitrator to be appointed by theChairman of BANI.
    The language of the arbitration shall be in English;Terjemahan Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:Apabila penyelesaian secara damai tidak tercapai, seliao permasalahanyang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini, termasuk setappertanyaan mengenai keberadaan, keabsahan atau pengakhirannya,harus ditujukan kepada dan diselesaikan melalui arbitrase di Jakartasesuai dengan PeraturanPeraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia("PeraturanPeraturan BANI") yang berlaku pada saat ini, aturan
    Putusan Mahkamah Agung No. 794 K/Sip/1982 tanggal 27 Januari1983, yang pada pokoknya menyatakan :"Memperhatikan Policy No. 49/00137/08 tanggal 10 Agustus 1978(surat bukti P.1) di bawah bagian tentang Conditions telah diuraikanbahwa all differences arising out of this Policy shall be referred to thedecision of an arbitrator to be appointed in witing by the parties indifference or if they cannot agree upon a single arbitrator;Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri tidakberwenang untuk memeriksa
Register : 05-07-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 29-08-2017
Putusan PTA MEDAN Nomor 64/Pdt.G/2017/PTA.Mdn
Tanggal 24 Agustus 2017 — PEMBANDING V TERBANDING
2415
  • ayat21).Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding denganTergugat/Pembanding telah sampai pada tingkat perselisihan yang sifatnyaterus menerus yang tidak bisa didamaikan lagi, sehingga Majelis HakimPengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan Kitab a/Marah Baina alFigh wa alQanun halaman 100 yang selanjutnya diambilalin menjadipertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sendiriyang ungkapannya sebagai berikut:fells oe ye Na GB Lads ENS g LRA ee ati Y Anas MN Shall
Register : 26-09-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 07-02-2017
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 278/B/2016/PT.TUN.JKT
Tanggal 8 Nopember 2016 — RINI JULIANTI.; 1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI KALIMANTAN BARAT.; 2. HARYANTO.;
7826
  • HARYANTO, Kewarganegaraan roe PO ny, rjaan Swasta, beralamatdi Jalan Gajahmada Nee Rt. 001 Rw. 013 KelurahanBenua Melayu Da at kecamatan Pontianak Selatan, Kotassvammenal Shall ini memberikan kuasa kepada;anegsrom 2. LB. MADE SUNANTARA,SH,2, RuDt ~ SISWANTO,SH, MUTADISH, Kesemuanyawy wiiganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada(. X . berkantor di Jalan Pahlawan No. 5 Pontianak, berdasarkanKantor Advokat ARIEF TRIDJOTO,SH 7 1B.
Putus : 24-06-2016 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 6/Pid.Pra/2016/PN.TBT
Tanggal 24 Juni 2016 — ALINUR lawan 1. Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dkk
9310
  • Adapunketentuan dimaksud adalah sebagai berikut :Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar) :In the determination ofany criminal charge against him, everyone shall beentitled to the following minimumguarantees, in full equality :a) To be informed promptly and in detail in a language which beunderstands of thenature and cause of the charge against him ;terjemahannya :Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atas jaminanjaminanminimal dibawah ini secara penuh, yaitu :
    a) untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalam bahasa yang dimengerti tentangsifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya.Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untuk menjamin pemulihan hakyang dilanggar) :Each State Party to the present Covenant undertakes :a) to ensure that any person whose rights or freedoms as hereinrecognized areviolated shall have and effective remedy, notwithstanding that the violation has beencommitted by personsacting in an official capacity;b)
Register : 29-09-2015 — Putus : 31-03-2016 — Upload : 28-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor : 244/Pdt.Sus-PHI/2015/ PN Jkt Pst
Tanggal 31 Maret 2016 — MARIA ITANIA SETIAWAN, CS >< KEDUTAAN BESAR REPUBLIK SURINAME (The embassy of the Republik Suriname)
269220
  • except as may beotherwse provided by national laws or regulations, collective agreement orarbitration award or where the worker concerned has agreed to the contrary.Terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut : Upah harus dibayarkan langsung kepada pekera terkait kecuali jika ditetapkanlain oleh undangundang atau peraturan nasional, perjanjian bersama atauputusan arbitrase atau bila pekerja terkait telah setuju untuk sebaliknya.Pasal8 Konvensi Jenewa(1) Deductions from wages shall
    be permitted only under conditions and to theextent prescribed by national laws or regulations or fixed by collectiveagreement or arbitration award.(2) Workers shall be informed, in the manner deemed most appropriate by thecompetent authority, of the conditions under which and the extent to whichsuch deductions may be made.Terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut :(1) Pengurangan upah harus diperbolehkan hanya di bawah kondisi danhingga tingkat yang ditetapkan oleh undangundang
    atau putusanarbitrase.Putusan No.244/Pdt.SusPHI/2015/PN Jkt PstHalaman 19(2) Pekerja harus diberitahu, dengan cara yang dianggap paling tepat olehotoritas berwenang, mengenai kondisi dan tingkat pemotongan tersebutdapat dilakukan.Pasal 9 Konvensi JenewaAny deduction from wages wth a viewto ensuring a direct or indirect paymentfor the purpose of obtaining or retaining employment, made by a worker to anemployer or his representative or to any intermediary (such as a labourcontractor or recruiter), shall
    be protected against attachment or assignment to the extentdeemed necessary for the maintenance of the worker and his family.Terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut :(1) Upah bisa dipotong atau diserahkan hanya dengan cara dan dalam batasyang ditentukan oleh undangundang atau peraturan nasional.(2) Upah harus dilindungi dari pemotongan atau penyerahan hingga tingkatyang dipandang perlu untuk kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya.Pasal 12 Konvensi Jenewa(1) Wages shall be
    Except where other appropriatearrangements exist which ensure the payment of wages at regularintervals, the intervals for the payment of wages shall be prescribed bynational laws or regulations or fixed by collective agreement or arbitrationavard.(2) Upon the termination of a contract of employment, a final settlement of allwages due shall be effected in accordance wth national laws orregulations, collective agreement or arbitration award or, in the absence ofPutusan No.244/Pdt.SusPHI/2015/PN Jkt
Putus : 30-01-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 365/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 30 Januari 2020 — PT ALASINDO MAKMUR VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
27980 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan Catatan 3 pada Bab ini: 4 Subject to Note 3 to this Chapter(a) bahan bagian atas harus dianggap sebagai bahan (a) the material of the upper shall be taken to be theutama yang mempunyai area permukaan bagian constituent material having the greatest extemalwar terbesar, tanpa memperhitungkan aksesori surface area, no account being taken of accessoriesatau penguat seperti potongan siku, pinggiran, or reinforcements such as ankie patches, edging,ornamen, gesper, label, tempat lubang tali
    atau ornamentation, buckles, tabs, eyelet stays or similartambahan semacam itu; attachments,(b) bahan utama sol bagian luar harus dianggap (b) the constituent material of the outer sole shall besebagai bahan yang mempunyai area permukaan taken to be the material having the greatest surfaceterbesar yang menyentuh tanah, tanpa area in contact with the ground, no account beingmemperhitungkan aksesor atau penguat seperti taken of accessories or remforcements such asspike, batang, paku, pelindung atau
    Theconstituent material of the outer sole for purposes of classification shall be taken to be thematerial having the greatest surface area in contact with the ground. In determining theconstituent material of the outer sole, no account should be taken of attached accessories orreinforcements which partly cover the sole (see Note 4 (b) to this Chapter).
    In such cases, the nee shall be considered to be thatportion of the shoe which covers the sides and top of the foot.
Register : 18-03-2020 — Putus : 02-06-2020 — Upload : 02-06-2020
Putusan PA UJUNG TANJUNG Nomor 176/Pdt.G/2020/PA.Utj
Tanggal 2 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
2615
  • 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islammenyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz ataubelum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, akan tetapi jika berpedomankepada syaratsyarat hadanah sebagaimana ditegaskan dalam kitabKifayah Al Akhyar (s48Y) 44Us ), Juz Il halaman 152 dan kitab Al Iqna fiHalli AlFazhi Abi Syuja (Eta4 cai Buti Ja (8 euity) ) Juz Il halaman 195196,yang telah diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:Ugehe SES) GUS gj Cee gly Lay) AULA g Adellg ally Aa pally Shall
    Apabila salahsatu syarat tidak terpenuhi,maka gugurlah hak hadanahnya itu;17.Bahwa selain menggugat cerai, Pemohon memohon agar anakPemohon dan Termohon yang bernama Anak I, lahir pada tanggal 11Mei 2008, Anak Il, lahir pada tanggal 15 Januari 2015 dan Anak Ill, lahirpada tanggal 27 Juli 2017, demi kemaslahatan, kenyamanan batin,kebaikan masa depan anak serta untuk mengedapankan prinsip terbaikbagi anak (the best interests of the child shall be a primaryconsideration):18.Bahwa apabila Pemohon ditetepkan